Ketua Dewan
Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan berkoalisi dengan
PKS karena memiliki tujuan yang sama dalam mengelola pemerintahan.
"Pada siang hari ini saya bersama pimpinan Gerindra kami diundang di DPP PKS dan hari ini akan kita resmikan kesepakatan kerja sama politik untuk bersama-sama berjuang dengan tujuan yang sama dengan kehendak sama," kata Prabowo dalam sambutanya peresmian berkoalisi antara PKS dan Gerindra di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).
Berikut beberapa isi piagam kesepakatan bersama Partai Gerindra dengan PKS tahun 2014-2019:
1. Koalisi dibentuk atas kesamaan spirit perjuangan, visi misi, dan program, bukan atas dasar bagi-bagi kekuasaan, untuk membangun negara dan bangsa Indonesia yang berdaulat, maju, adil, sejahtera, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan.
2. Koalisi dibentuk didalam pemerintahan dan diluar pemerintahan (didalam parlemen)
3. Pengelolaan koalisi dan jalannya pemerintahan dilaksanakan secara bijak dan professional, termasuk dalam pembentukan kabinet
4. Dalam pelaksanaan dan pengawalan pemerintahan semua mitra koalisi memiliki hak dan tanggungjawab yang sederajat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua mitra koalisi dilibatkan dalam pembahasan dan pembuatan kebijakan strategis. (detik.com)
"Pada siang hari ini saya bersama pimpinan Gerindra kami diundang di DPP PKS dan hari ini akan kita resmikan kesepakatan kerja sama politik untuk bersama-sama berjuang dengan tujuan yang sama dengan kehendak sama," kata Prabowo dalam sambutanya peresmian berkoalisi antara PKS dan Gerindra di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).
Berikut beberapa isi piagam kesepakatan bersama Partai Gerindra dengan PKS tahun 2014-2019:
1. Koalisi dibentuk atas kesamaan spirit perjuangan, visi misi, dan program, bukan atas dasar bagi-bagi kekuasaan, untuk membangun negara dan bangsa Indonesia yang berdaulat, maju, adil, sejahtera, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan.
2. Koalisi dibentuk didalam pemerintahan dan diluar pemerintahan (didalam parlemen)
3. Pengelolaan koalisi dan jalannya pemerintahan dilaksanakan secara bijak dan professional, termasuk dalam pembentukan kabinet
4. Dalam pelaksanaan dan pengawalan pemerintahan semua mitra koalisi memiliki hak dan tanggungjawab yang sederajat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua mitra koalisi dilibatkan dalam pembahasan dan pembuatan kebijakan strategis. (detik.com)
Indonesia Time
0 comments:
Post a Comment