Kritisi Kasus Perbudakan, DPRD Sumut Sorot Regulasi Rumah Tertutup

MEDAN (11/12) - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Syamsul Qodri Marpaung, menyoroti kondisi rumah yang tertutup secara akses berinteraksi dengan orang luar. Hal ini dikhawatirkan jika asisten rumah tangga yang dipekerjakan di rumah tersebut tidak berasal dari perusahaan penyalur, akan sulit dilakukan pemantauan.

Oleh karena itu, Syamsul menyarankan pemerintah kabupaten/kota membuat kebijakan terkait model rumah. Menurutnya, model rumah tertutup dengan pagar tinggi lebih baik ditiadakan. Karena pada umumnya rumah-rumah seperti itu kemungkinan menjadi tempat melakukan tindak pidana.

“Kejadian-kejadian terkait tindak kriminal seperti kejahatan, perbudakan, dan penyiksaan biasanya dilakukan di rumah yang model berpagar tinggi dan tertutup. Kalau semua tertutup, jika melakukan penyiksaan maka tidak terdengar, dan asisten rumah tangga tidak bisa menjerit minta tolong,” kata Syamsul kepada pewarta di Gedung DPRD Sumut, Kota Medan pada Senin (8/12).

Syamsul menambahkan pemerintah pun perlu dilakukan penertiban dan razia terhadap rumah-rumah yang kondisinya tertutup. “Dari peristiwa di Jalan Beo Kecamatan Medan Timur, faktanya kondisi rumah tertutup. Sehingga, kemungkinan-kemungkinan kejadian di dalamnya tidak diketahui. Seharusnya, Pemkot Medan menertibkan rumah berpagar tinggi ini sebagai upaya pencegahan,” katanya.

Peristiwa penyiksaan asisten rumah tangga, ujar Syamsul, harus diusut hulu hingga hilir. Ia meyakini bahwa kemungkinan pelaku tidak seorang diri, melainkan ada jaringan. “Seperti mendapat asisten rumah tangga dari Jakarta, maka TKP di sana (lokasi kantor penyaluran-red) juga harus diusut,” jelasnya.
Apabila ternyata ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan tidak berasal dari Jakarta, lanjut Syamsul, maka harus diusut proses penyaluran dari daerah lain tersebut. “Misalnya dari daerah Jawa atau NTT, maka harus diusut bagaimana mereka mendapat pekerja dari NTT ini? Apakah dibuka pendaftaran atau diculik di tengah jalan? Kok bisa pula diputus kontak dengan keluarganya. Bagaimana tanggung jawab penyalur? Padahal dia mendapat fee dari jasanya,” tanya Syamsul.

Anggota DPRD dari Dapil Sumut V ini juga meminta aparat kepolisian untuk melakukan pemantauan terhadap rumah yang dicurigai dan terkesan tertutup aksesnya bagi masyarakat luas.
Foto: Antara/Arif Pribadi
Sumber: PKS Sumatera Utara/http://pks.or.id