Politisi PKS: KPK Melunak Jika Menyangkut Kasus Korupsi Kader PDIP

POLITISI PKS Fahri Hamzah mempersoalkan KPK yang nampak lunak jika ada kasus korupsi menyangkut kader PDIP. Ia menyinggung kehadiran Ketua KPK dalam beberapa kali acara PDIP. 

JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Fahri Hamzah

KPK juga tidak proaktif menangani kasus pengadaan impor bus dari Cina oleh Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Jokowi, kader PDIP

Jakarta - Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mempertanyakan sikap KPK yang terkesan lunak jika ada kasus korupsi yang melibatkan kader PDIP. Fahri menyimpulkan begitu setelah melihat sejumlah kasus.

"Lunaknya sikap KPK terhadap kasus-kasus yang melibatkan kader-kader PDIP itu terbukti. KPK tidak berani memaksa mereka untuk datang. Ini dimulai ketika KPK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kasus cek pelawat. Megawati tidak datang dan KPK tidak memaksanya," ujar Fahri Hamzah, Jumat (21/2).

Hamzah menyebut contoh, kasus Akil Mochtar. Salah satu tersangka kasus itu, Hambit Bintih, terkesan ditutup-tutupi oleh KPK. "KPK juga tidak proaktif menangani kasus pengadaan impor bus dari Cina oleh Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Jokowi, kader PDIP," katanya.

Menurut Hamzah, kasus impor bus itu sudah jelas unsur kejahatannya. Jadi, sewajarnya KPK memeriksa kasus itu. "Tapi toh KPK tetap tidak bergerak. Ini yang menurut saya aneh," katanya.

Fahri menyinggung kehadiran Ketua KPK Abraham Samad dalam beberapa acara PDIP. Hal itu bisa memunculkan kecurigaan publik. "Tidak salah dan tak bisa dilarang bila kemudian masyarakat menilai ada apa-apa antara KPK dan PDIP," ujarnya. (jurnalparlemen.com)