Sumatera Barat Raih Penghargaan Penerimaan CPNS 2013 Bebas KKN

Pelaksanan Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (Organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka memwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno disela-sela kesibukan sehari-hari di ruang kerjanya di Rumah Dinas Gubernuran,  Jum’at  sore ( 3/4), Ikut mendamping Sekdaprov. Dr. Ali Asmar,MPd, yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara terhadap pelaksanaan penerimaan CPNS dilingkungan Provinsi Sumatera Barat dengan telah memakai system Computer Assisted Test (CAT) pada tahun 2013.

Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan,  pengadaan PNS tahun anggaran 2013 merupakan langkah awal yang kongkrit dari pemerintah untuk mewujudkan reformasi pengadaan CPNS sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2013 yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah pusat secara bertahap mulai menerapkan system Computer Assited Test  (CAT) dalam penerimaan khususnya Test Kemampuan Dasar ( TKD). Dimana system test tersebut mempergunakan computer dengan Lembaran Jawaban Komputer (LJK). Dan dapat diketahui oleh masing-masing peserta nilai mereka secara langsung lulus atau tidak lulus.

Hal ini tentu memberikan ruang setiap orang dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.  Apakah dia anak seorang petani, nelayan bahkan pejabat sekalipun jika mereka mampu melewati semua test dengan baik tentunya baru dapat diterima sebagai PNS. Tidak ada lagi kesempatan setiap orang untuk bermain-main, para calo atau yang lainnya memberikan harapan atau kesempatan cara lain yang tidak sesuai dengan system yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik system CAT tersebut, karena pemerintah provinsi Sumatera Barat milik semua masyarakat, maka setiap orang warga Negera Republik Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, ungkapnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, hal ini dilakukan guna merubah stima negative yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bahwa seleksi penerimaan CPNS selama ini hanya formalitas belaka.  Sistem CAT merupakan sebuah upaya  pertanggungjawab untuk mendapatka sumberdaya aparatur yang kompeten secara objektif, kompetitif, transparan dan bebas dari nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena terbukti telah berhasil menerapkan system CAT. Disamping itu Kabupaten Dhamasraya dan Kota Sawahlunto bersama-sama dengan 13 Kabupaten/Kota lainnya di Indpnesia juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Penghargaan ini tentunya tidak dapat diraih tanpa dukungan  berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan test CPNS tahun 2013 yang lalu, khususnya kepada Universitas Putera Indonesia yang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan daerah, BKN RI dan BKN Regional XII dengan software dan SDMnya serta BKD Provinsi yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan kegiatan ini, ujarnya.

Sekdaprov Dr. H. Ali Asmar M.Pd juga menyampaikan dalam kesempatan itu bahwa selain penerimaan CPNS yang transparan dan bebas KKN, penempatan seleksi pejabat juga telah jauh dari korupsi, kolusi dan Nepotisme semua yang ditelah dilantik sesuai dengan standard hasil penilaian test kompetensi yang dilakukan oleh pihak Universitas Indonesia.

Tidak ada ada lagi istilah penempatan pejabat itu dengan iming-iming uang dan sebagainya. Karena itu jika ada yang bilang ini orang Sekda, tidak benar.  Untuk kita berharap reformasi birokrasi di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan atura yang berlaku demi meningkatka n pelayan kepada masyarakat dan publik, ajaknya.

( Humas Sumbar/pkspiyungan )