SELAMAT HARI PAHLAWAN, #SEMOGA TERCATAT SEBAGAI SYUHADA'

Tuesday, 5 August 2014

Gencatan 72 Jam, Zionis Tunduk Pada Persyaratan Hamas


PKS BANGILAN - Gaza – Pusat Informasi Palestina: Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyatakan persetujuannya atas seruan Mesir untuk menghentikan serangan dengan penjajah Zionis selama 72 jam, setelah pihak penjajah Zionis menerima dan menyatakan kepada pihak Mesir untuk komitmen pada kesepakatan tersebut.

Anggota Biro Politik Gerakan Hamas, Izet Rasyq, mengatakan bahwa gerakan Hamas telah menyetujuai seruan Mesir untuk menghentikan serangan selama 72 jam dimulai pada hari Selasa (5/8) pukul 8 pagi, untuk memulai perundingan tidak langsung di Kairo seputar persyaratan gencatan.

Dia menjelaskan bahwa hal itu terjadi sesuai tuntutan Palestina yang disepakati delegasi Palestina dan diserahkan kepada pihak Mesir.

Sementara itu Dewan Kabinet Kecil Zionis juga menyatakan telah menyetujui gencatan dan penghentian serangan ke Jalur Gaza selama 72 jam mulai Selasa pagi ini. Seperti dilaporkan TV2 Zionis, Dewan Kabinet telah menyetujui usulan Mesir untuk melakukan gencatan selama 72 jam mulai jam 8 pagi hari Selasa ini.

Dengan kesepakatan ini maka pasukan Zionis akan ditarik dalam wilayah Jalur Gaza sejak semalam hingga jam 8 pagi ini dan akan ditempatkan pada jarak beberapa ratus meter dari perbatasan Jalur Gaza. (infopalestina.com/asw)

BEM se-Jakarta Raya Desak DKPP Usut Kecurangan KPU


PKS BANGILAN - Jakarta - Puluhan orang yang mengatasnamakan aliansi BEM se-Jakarta Raya melakukan unjuk rasa di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta. Mereka mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran Pilpres 2014.

Koordinator BEM se-Jakarta Raya Sirojudin dalam orasinya meminta agar DKPP segera menindak pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga terlibat kecurangan.

"Maka itu DKPP berhak mencopot penyelenggara Pemilu yang berpihak kepada salah satu calon atau tidak cermat menjalankan tugas," kata Sirojudin di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Selain itu, Sirojudin juga meminta DKPP segera melakukan kepada KPU. Sebab, menurutnya, sudah terdapat beberapa bukti pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu tersebut.

"Sebagaimana telah dibeberkan oleh Bawaslu sebelumnya ditemukan kecurangan-kecurangan di beberapa daerah, dan itu melibatkan KPU. Itu mencederai pesta demokrasi kita," ujarnya.

Sirojudin juga mendesak agar DKPP memanggil dan memecat Komisioner KPU yang terbukti bersalah.

"Komisioner KPU harus bertanggungjawab atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan pada pemilihan presiden dan wakil presiden dan pecat komisioner KPU yang melanggar kode etik," tandas Sirojudin. (liputan6)

Solidaritas Gaza, Di Eropa Gerbong Kereta Api Dicat Bendera Palestina


PKS BANGILAN - Di Eropa sekarang ini banyak gerbong kereta dicat dengan warna bendera Palestina, sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza yang dibantai.

Seperti yang disampaikan Kementrian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza hari ini, Selasa (5/8/2014), bahwa sebulan agresi penjajah Zionis ke Jalur Gaza telah menelan korban sebanyak 1867 warga gugur dan 9563 luka-luka.

Dalam laporan harian yang diterbitkan hari ini, Kementrian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengatakan bahwa diantara korban yang gugur ada 429 bocah, 243 wanita dan 79 orang lanjut usia.

Sedangkan di antara korban yang luka-luka ada 2877 anak-anak, 1853 wanita dan 374 lansia. Kementrian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa sebanyak 153 korban luka sedang dalam perawatan intensif (ICU), sehingga jumlah korban masih ada kemungkinan terus bertambah.

Kementrian Kesehatan mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Jalur Gaza masih di bawah gempuran sengit dan tim medis belum bisa menjangkau lokasi untuk mengevakuasi jasad korban.

Kementrian Kesehatan juga menyampaikan jumlah korban yang meninggal dalam serangan Zionis terhadap sekolah-sekolah Badan Bantuan dan Pemberdayaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), sebanyak 38 orang gugur.

Sementara itu sebanyak 112 wartawan gugur sejak awal agresi berlangsung, ditambah 12 anggota tim penyelamat dan 7 anggota pertahanan sipil. (infopalestina.com/@emadelalem/infoknrp/piyunganonline)

Jalaludin Rakhmat (PDIP) Tuduh MUI, MIUMI, PKS Bantu ISIS


PKS BANGILAN - Agenda setting isu ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) di tanah air untuk menghantam umat Islam semakin kentara. Setelah beredar foto rekayasa Abu Bakar Ba'asyir 'dukung' ISIS, kini salah satu tokoh PDIP secara terang-terangan menggunakan isu ISIS untuk mengadu domba umat.

Seperti yang diberitakan kiblat.net, Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Jalaludin Rakhmat beranggapan bahwa akar masalah konflik di Indonesia adalah umat Islam ahlussunnah yang anti terhadap syiah. Ia juga menuding MUI dan sejumlah parpol dan ormas Islam membantu ISIS untuk menghancurkan syiah.

“Kelompok anti-Syiah adalah prospek utama pemicu konflik di Indonesia, dengan membantu ISIS untuk menghancurkan Syiah. Kelompok tersebut seperti MUI, MIUMI, dan orang-orang di PKS tidak menyukai Syiah,” kata caleg PDI-P yang akan melenggang ke Senayan ini dalam acara bertajuk “Tolak ISIS, Umat Beragama & Kepercayaan Menolak ISIS di Indonesia yang digelar di Galeri Cafe, Jakarta, Senin, (04/08).

Tentu pernyataan tokoh syiah nomor satu Indonesia ini bisa memperuncing konflik antar Sunni-Syiah dan sangat menyudutkan umat Islam dengan isu ISIS.

Sebagaimana sudah dinyatakan secara jelas oleh juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, PKS tegas menolak ISIS dan meminta pemerintah serta MUI bekerjasama mengantisipasi isu ISIS di Indonesia yang sudah mulai ramai.

"ISIS harus disikapi serius. Tanpa pendekatan komprehensif (antara pemerintah dan MUI), boleh jadi sebagian umat Islam akan terjerumus bergabung dan skala ISIS semakin membesar," tutur Mardani saat dihubungi Republika, Jumat (1/8) malam.

Lantas kenapa tokoh syiah dan tokoh PDIP seperti Jalaludin Rakhmat ini menuduh PKS membantu ISIS? Kalau dia tidak punya bukti, tentu ini adalah fitnah yang harus diproses hukum. (adm/piyunganonline)

Kenapa Kubu Jokowi (PDIP) Sangat Benci dan Dendam pada PKS?


Menarik sekali melihat sengketa yang ternyata hingga sampai saat ini 'terpelihara' dengan baik. PDIP dan PKS, dua kutub partai yang dianggap berlawanan. Bahkan bisa jadi cenderung terjadi saling bergesekkan diantara kader satu sama lainnya.

Yah, ini semua sebenarnya sudah lama terjadi dan mungkin memang 'dipelihara' dengan baik oleh kubu PDIP. Kenapa langsung merujuk kepada PDIP?

Masa pemilu 1999 menjadi awal pertama yang mencengangkan bagi Megawati. Kenapa? Lantaran ia bingung dengan partai politik yang saat itu bernama PK (Partai Keadilan) hingga akhirnya bermetamorfosis menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Kebingungan Megawati terhadap PK saat itu adalah massa Islam apa yang dibawa oleh partai tersebut?

Diantara saat itu ada PAN (Partai Amanat Nasional) bentukan Amein Rais yang tentu sudah bisa diprediksi siapa saja massa yang ada di partai tersebut. Begitu juga PKB, dengan Gus Dur-nya dan jelas massa apa yang dibawanya. Tak terkecuali PPP, Masyumi, PBB, PBR dan masih banyak lagi partai Islam lainnya.

Yang menjadi mengherankan adalah ternyata PK mampu mengeruk massa dengan tak sedikit jumlahnya. Sekitar 1.436.565 suara didapatkan oleh PK waktu tahun 1999.  Ini sangat membingungkan kubu PDIP waktu itu.

Karena mungkin terlalu bingung, akhirnya beberapa statemen ‘nyeleneh’ dari PDIP terlontar untuk menyerang PK. Seperti partai teroris, partai ke-arab-araban, dsbnya. Serangan oleh kubu PDIP waktu itu tidak dianggap oleh PK.

Saat itu PK mendapatkan nomor urut 24 yang akhirnya mampu menunjukkan di urutan 10 besar partai pemanang pemilu tahun 1999.

Sebuah pernyataan suami dari Ketua Umum PDIP,  almarhum Taufik Kiemas. Ia pernah didaulat menjadi penceramah di RSIS (Rajartman School of International Studies), di Singapura.

Taufik Kiemas dengan jelas menyatakan bahwa PKS merupakan kelompok teroris yang membentuk partai politik. Dengan gamblang dan sangat jelas, ia menyebutkan bahwa kaum nasionalis yang pluralis bersatu untuk melawan PKS yang teroris dan anti pluralis.

Beruntung pernyataan Taufik Kiemas dalam ceramahnya di RSIS dapat dibantah sendiri oleh Kader PKS yang ternyata juga ada yang kuliah di RSIS tersebut, Suhud Alynudin. Malah akhirnya Taufik Kiemas terlihat malu atas sanggahan dari kader PKS tersebut. Karena banyak para mahasiswa yang ada di RSIS malah lebih mempunyai minat dengan jawaban kader PKS tersebut dari pada Taufik Kiemas sendiri.

Tak hanya berhenti di Taufik Kiemas ternyata, pertarungan Pilgub Jabar juga menjadi hal yang sangat perlu dilihat bagaimana kubu PDIP yang seperti mempunyai dendam kesumat dengan PKS. Pihak PDIP, Rieke Diah Pitaloka sampai harus mengucapkan dengan lantang bahwa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat bukan sekedar menang atau kalah, tetapi merupakan pertarungan ideologi. Nahkan?

Ideologi apa yang dimaksud oleh Rieke? Apakah antara Ideologi marhaen, liberal, sekuler dan komunis dengan melawan ideologi Islam?

Semakin kentara lagi ketika terjadi 'perang' di pilgub DKI Jakarta. Jika kubu Jokowi-Ahok mempunyai pasukan Cyber yang memang dibayar untuk melakukan berbagai aksinya. Menghina, melecehkan, menyerang, dsbnya. Lawan-lawannya.

Di kubu PKS hanya mengandalkan kadernya yang melek dengan teknologi. Pertarungan semakin sengit, antara akun palsu dengan akun yang menampakkan diri ke ‘PKS’annya. Saling adu argumentasi bahkan tak jarang ketika kubu Jokowi-Ahok kalah berargumentasi, segala macam caci-maki kebun binatang dibawanya kedalam komentar.

Ini yang membuat sedikit kader PKS jadi ‘kaget’ karena kader PKS memang tak pernah diajarkan untuk mencela atau mencaci orang, sehingga mereka kadang langsung diam ketika di bully. Bukan bermaksud kalah atau menang, tetapi tidak ingin meneruskan perbincangan yang sudah jelas tak sehat.

Namun juga tak sedikit kader PKS yang terus melayani, sehingga kadang terseret juga dengan komentar-komentar kubu pendukung Jokowi-Ahok.

Kekalahan jago PKS, Hidayat Nurwahid yang berada di urutan ke-3 di Pilgub DKI Jakarta. Bukan malah menciutkan kader PKS, tetapi terlihat semakin antusias sekali untuk ‘meladeni’ kubu Jokowi-Ahok.

Sampai akhirnya beranjak ke Pilpres. Ketika Jokowi mencoba ingkari janjinya sendiri untuk maju ikut dalam pemilihan presiden. Walaupun kader PKS tidak maju dalam bursa Pilpres. Tetapi semangatnya mengalahkan kader partai koalisi yang lain, ini terbukti bahwa seringkali di media sosial, kubu Jokowi mengidentikkan siapa saja yang mereka anggap menyerang Jokowi, maka itu dari PKS. Mereka melupakan bahwa ada Gerindra, PAN, PPP, PBB dan Golkar dalam partai koalisi Merah Putih.

Jadi, sebenarnya tujuan kubu pendukung Jokowi sebenarnya sudah di dogtrin bahwa PKS-lah musuhnya.

PDIP Mendadak 'Ustad'

Jika dulu PDIP menganggap remeh suara Umat Islam, bahkan seringkali menyerang PKS dengan ungkapan ‘Menjual Agama’ dalam politik. Ternyata malah selangka demi selangkah di ikuti sendiri oleh PDIP.

Semangat mencoba merebut massa Islam dengan berbagai spanduk selamat pada hari besar agama Islam yang pada tahun 1999 hanya PKS saja yang melakukannya. Malah PDIP juga menginstruksikan untuk membuat ucapan-ucapan serupa, walaupun ternyata juga ada yang salah kaprah. Spanduk selamat bulan Ramadhan malah bertuliskan 1 Syawal, yang beberapa kali bisa kita jumpai. Semangat tanpa ilmu kadang membuat orang lain tersenyum geli.

Setelah membuat spanduk sudah, PDIP juga ‘latah’ membuat sebuah organisasi sayap untuk umat Islam, yang bernama Baitul Muslimin. Baitul Muslimin yang didirikan pada sekitar tahun 2007, hingga sekarang bahkan ketua umumnya masih saja Hamka Haq. Mungkin ketua Baitul Muslimin ingin mencontoh Megawati, yang terus memegang jabatan Ketua selamanya?

Lucunya, kiprah Baitul Muslimin PDIP ini tidak ada kecuali hanya satu. Yaitu mengecam sikap MUI yang coba mendukung poros capres Islam. Ini sungguh aneh, namanya saja Baitul Muslimin, tetapi dengan capres Islam kok alergi. Kenapa?

Pantas jika Din Syamsuddin akhirnya keluar dari Baitul Muslimin PDIP, karena ternyata hanya dijadikan kedok PDIP menjual agama saja!

"Saya memang pernah terlibat mendirikan Baitul Muslimin PDIP, cuma sekarang perkembangannya tidak sebagaimana yang saya bayangkan," kata Din di kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations, Jalan Kemiri, Menteng, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2008.

Jika berkali-kali kubu PDIP selalu berkoar-koar terhadap PKS, bahwa kader PKS menjual agama demi politik. Sikap langkah PDIP malah bukan lagi sekedar menjual agama, tetapi sudah mencoba membohongi agama untuk dipolitasasi.

Bila kader PKS, mereka memang membawa agama kedalam politik sesuai dengan pemahaman mereka mengenai Islam itu sendiri. Sehingga jilbab dan shalat serta politik yang cenderung Islami dikedepankan. Isu-isu syariat Islam juga lebih terbuka, walaupun seringkali bahkan yang menyuarakan mengenai isu syariat Islam bukan dari PKS. Melainkan dari partai Islam yang lain.

Menjual Agama yang lebih menjurus pada membohongi agama untuk dipolitisasi juga terlihat dari cara kampanye kubu Jokowi dan PDIP. Ingat ketika kampanye Pilgub Jakarta? Sontak saja istri Jokowi yang tidak berjilbab akhirnya berjilbab. Tetapi anehnya ketika setelah Jokowi terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta, jilbab istrinya pun ditanggalkan.

Jilbab istrinya kembali dipakai ketika kampanye Pilpres. Dengan bangganya berbagai media memberitakan bahwa istri Jokowi memakai Jilbab. Tetapi, sekali lagi itu semua hanya sekedar menjual agama, atau lebih buruknya lagi sekedar membohongi agama untuk dijadikan alat politisasi saja.

Pencitraan yang penuh dengan berbagai kebohongan sandiwara memang disenangi oleh masyarakat kita menengah kebawah, atau oleh orang yang berpendidikan tetapi sebenarnya buta politik.

Jadi, sebenarnya siapakah yang menjual agama hingga sampai membohongi agama untuk dibuat alat politisasi! PKS atau PDIP?

Jika seandainya PKS dianggap menjual agama, tentunya akan sangat banyak lembaga pendidikan yang di rintis oleh kader PKS tidak akan laku di masyarakat. Karena hanya sekedar menjual agama!

Tetapi ternyata tidak, bahkan ada kesaksian sendiri dari seorang kader PDIP yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di Sekolah IT (Islam Terpadu) daripada sekolah lainnya. Karena dianggap sekolah IT (Islam Terpadu) bentukan kader PKS ini lebih baik dalam keagamaan dan pendidikannya. "Saya sekolahkan anak saya disini mas, karena saya tahu sekolah IT (Islam Terpadu) ini bagus, saya hanya berharap anak saya tidak seperti saya.” ini kata salah satu kader PDIP di daerah.

Bahkan kader PDIP saja merasakan hasil dari kader PKS, tetapi masih saja mereka menganggap PKS menjual agama…. Siapa sebenarnya yang munafik?

Kader PKS Itu Orang Yang Taqlid Buta

Ini ada lagi yang dilontarkan oleh kubu PDIP dan Jokowi, bahwa kader PKS itu taglid buta terhadap pemimpinnnya. Sungguh aneh juga ada komentar seperti itu, taqlid buta itu identik dengan pemahaman agama.

Yang dimaksud taqlid buta itu adalah orang yang menerima hukum agama dengan seenaknya tanpa tahu jelas sumbernya. Orang taqlid buta termasuk orang yang tak mampu menjawab beragam argumentasi dari berbagai dalil yang mementahkannya kecuali hanya tetap mengikutinya terus.

Dalam agama Islam, taqlid itu dibolehkan. Tetapi tidak boleh taqlid buta! Syaikh Muhammad Sa’id Ramadhan al‐Buthi mengidentifikasikan taqlid sebagai berikut ”Taqlid adalah mengikuti orang lain tanpa mengerti dalil yang digunakan atas keshahihan pendapat tersebut, walaupun mengetahui tentang keshahihan hujjah taqlid itu sendiri.” (Al‐Lamadzhabiyyah Akhtharu Bid’ah al‐syari’ah al‐Islamiyyah, 69)

Bagi orang awam atau tingkat keilmuannya masih sedikit, taqlid itu malah diharuskan dalam agama Islam. Taqlid itu sendiri meliputi atas dasar pendapat para ulama.

Sangat amat lucu jika kader PKS dianggap orang yang taqlid buta, sedangkan di PKS, para ustad dan ulamanya lebih banyak daripada di kubu PDIP.

Jika kubu PDIP menganggap kader PKS taqlid buta terhadap pemimpinnya, tentu ini salah alamat. Karena yang lebih banyak orang ahli agama Islam di PKS melebihi orang yang ada di PDIP. Tentu dalam hal ini, orang pendukung Jokowi dan PDIP-lah sebenarnya yang taqlid buta. Karena mereka tidak mencukupi banyaknya para ulama yang ada didalamnya.

Apakah lantaran dianggap membela dengan totalitas lalu kader PKS dianggap taqlid buta?

Tentu ini sungguh lucu lagi, pembelaan totalitas pada loyalitas kepartaian itu harus berada di setiap partai, semestinya! Bukan hanya di PKS, loyalitas dan totalitas atas hasil keputusan partai, mestinya setiap partai mendukung dengan penuh.

Sama dengan PDIP, ketika keputusan Jokowi-JK disandingkan maka sudah tidak lagi ada riak penolokannya.

“Saya bilang kalau PDIP berkoalisi dengan Golkar kemungkinan saya mengundurkan diri. Jusuf Kalla ikut jadi cawapres dalam pribadi,” ujar Sabam saat dihubungi, Senin (19/5/2014).

Coba lihat statemen Sabam Sirait, sesepuh PDIP yang mengancam mundur jika Jokowi-JK disandingkan. Tetapi sekarang, mana berita kemundurannya? Kenapa tidak seramai dengan kroco-kroco yang sumpah serampah akan ini dan itu jika Jokowi jadi Presiden?

Jadi, mekanisme partai itu ibarat wadah perjuangan. Jika sudah menyangkut wadah perjuangan, maka didalamnya adalah para tentara yang siap memperjuangkan mekanisme keputusan partai. Akan sangat janggal jika ada seorang kader Partai yang malah membelot dari partai dengan alasan ‘Tidak ingin taqlid buta’. Apapun argumentasinya, seorang yang membelot dari wadah perjuangan itu disebut PENGKHIANAT.

Bagi kehidupan pejuang atau tentara, perintah itu nomor satu yang harus dikerjakan, ia tak lagi berfikir apa-apa yang perlu saya disanggah dari perintah tersebut. Coba saja kalau ada TNI yang diminta untuk bertugas di daerah konflik, apakah mereka akan berfikir ulang atas tugas yang diberikan komandannya dengan mengatakan

“Maaf komandan saya tidak ingin bertaqlid buta kepada anda, sudah jelas itu daerah konflik kok saya ditugaskan kesana. Bisa terluka atau bahkan mati saya nanti kalau tugas disana.”

Ini namanya tentara KOPLAK!

Jadi, jika kader PKS mampu menjawab dengan berbagai argumentasinya untuk membela partai dan capres yang dibelanya. Tentu ini bukan taqlid buta, tetapi intruksi yang jelas dari ‘komandannya’ untuk memperjuangkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh wadah perjuangan tersebut (keputusan partai).

Sangat ironis sekali, diantara partai koalisi merah putih dan kubu jokowi sendiri, beragam kader partai banyak yang membelot dan berkhianat pada wadah perjuangannya sendiri (partai). Berbeda dengan PKS, dari struktur DPP hingga DPD di PKS tidak ada satupun yang membelot dan berkhianat untuk melawan perintah.

Mestinya PKS menjadi partai contoh yang baik, bahwa tak perlu ada lagi kutu loncat dari para pengkhianat yang hanya ingin menjadikan mereka sebagai orang-orang opportunis.

Taqlid buta itu tidak ada dalam kamus kader PKS, karena banyak sekali orang yang ahli agama di tubuh PKS. Tetapi kader PKS menerapkan ittiba' atau sinonim taqlid tanpa buta. Karena kader PKS mampu menjawab dengan argumentasi yang sudah dijelaskan oleh pimpinannya.

Orang yang taqlid buta itu seperti kubu jokowi dan PDIP ketika mereka mendapatkan berita yang mereka anggap itu buruk bagi mereka, dengan hanya menjawab.

“ITU FITNAH” dan semisalnya.

Salam…

(Tim suaranews.com dengan berbagai sumber)

*sumber: suaranews.com/piyunganonline

Parlemen Israel Bentuk Pansus "Kegagalan Invasi Gaza"


PKS BANGILAN - Nazaret - Sumber media zionis melaporkan, Komite Luar Negeri dan Keamanan di parlemen zionis Israel “Knesset” berencana membentuk komite khusus untuk menginvestigasi kegagalan operasi militer zionis di Gaza.

Harian Yediot Aharonot edisi Senin (4/8) mengutip pernyataan ketua komite parlemen zionis, Zeiv Elkin, pihaknya akan membentuk komite ini meski tidak disukai para politisi, termasuk PM Zionis, Benyamin Netanyahu, hal ini penting untuk dilakukan, tegasnya.

Menurut harian tersebut, informasi hengkangnya sebagian besar pasukan zionis dari Gaza memicu perdebatan di kalangan politisi di Tel Aviv, karena invasi militer tidak mencapai hasil yang direncanakan, terutama mengembalikan ketenangan di kawasan Selatan, seperti disebutkan para pimpinan pemukiman zionis di sekitar kawasan yang berbatasan dengan Gaza. (qm/infopalestina.com)

Sidak Hari Pertama, Ruang Kerja PNS Bau Asap Rokok Gubernur Aher Ingatkan Tidak Boleh Merokok di Ruang Kerja!



 Ahmad+Heryawan
PKS BANGILAN - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat atau Gedung Sate pada hari pertama kerja setelah libur Idul Fitri 1435 Hijriah. Sidak dilakukan usai apel pagi.

Setelah mengecek beberapa ruangan, Aher masuk keRruang Bagian Kehutanan dan Perkebunan. Di ruangan tersebut Aher mencium bau asap rokok. Ia pun marah dan berbicara dengan nada agak tinggi.

“Ehm, mau apa ini? Siapa yang merokok?” tanya Aher.

Sekira 10 PNS yang ada di ruangan itu pun tak ada yang berani menjawab. Mereka diam, sebagian lagi hanya tersenyum.

Aher pun kembali mengulang pertanyaannya, namun lagi-lagi para PNS bungkam. Ia pun mengingatkan agar tidak boleh ada yang merokok di ruang kerja.

“Tidak boleh kan merokok di ruangan. Jangan dilanggar!” tegasnya.

Ia lalu mendapati ada asbak di salah satu meja dan mengambilnya. “Nanti saya ke sini lagi ya buat mencari siapa yang merokok,” ucapnya.

Aher lalu melanjutkan sidaknya ke beberapa ruangan. Sementara di sela sidak, beberapa PNS menyempatkan berfoto bersama Aher. (intriknews)

Pakai Buldozer Pemuda "Ganteng" Palestina Tewaskan 2 Zionis, Dia Syahid


PKS BANGILAN - Al-Quds - Koran Maarev Zionis, Senin (4/8) menyatakan, dua orang warga Zionis tewas terbunuh dan 5 lainnya terluka, oleh aksi seorang Palestina yang mengendarai buldozer yang ditabrakannya ke sebuah bis dan kendaraan pribadi di Al-Quds.

Menurut koran tersebut, pihak polisi zionis berhasil menembak pengemudi buldozer dan membunuhnya.

Kepolisian zionis menyebutkan, pihaknya menerima informasi adanya sebuah buldozer yang menabraki sejumlah kendaraan secara sengaja di jalan Moshe Zack di Al-Quds Palestina, kemudian seorang anggota kepolisian berhasil menembak pengemudi buldozer dan membunuhnya.

Dari informasi Aqsa Syarif, pemuda Palestina yang melakukan aksi heroik bernama Muhammad Naef, 19 tahun. Pemuda ganteng ini berhasil membunuh dua warga penjajah Zionis sebelum dia akhirnya syahid ditembak polisi Israel.

*sumber: infopalestina.com, aqsa syarif, piyunganonline

Monday, 4 August 2014

DKPP Pecat KPU, Jokowi Batal Jadi Presiden


PKS BANGILAN - Mahkamah Konstitusi (MK) direncanakan akan menggelar sidang perdana gugatan Pilpres pada Rabu besok (6/8). Namun Wakil Ketua Tim Advokasi Perjuangan Merah Putih Razman Nasution mengatakan, keputusan MK nantinya bukan akhir segalanya karena ada juga gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Seperti yang diberitakan liputan6, Razman menilai langkah yang diambil pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke DKPP dapat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Final and binding (final dan mengikat) itu hanya untuk putusan MK. Kalau DKPP berhentikan KPU, produk yang dihasilkan KPU akan batal demi hukum. Kalau penyelenggara keliru, ya produknya keliru. MK bukan segala-galanya," kata Razman di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).

Salah satu indikator yang dapat membuat DKPP memecat KPU menurutnya adalah belum dibukanya kotak suara di 265 TPS, padahal KPU sudah menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Selain itu, soal pembongkaran kotak suara oleh KPU, juga menjadi persoalan.

Razman menerangkan, pihak yang sedang digugat tidak punya wewenang untuk membongkar kotak suara. "Artinya terbantahkan pernyataan KPU bahwa dia transparan dan bisa diadu datanya," imbuhnya.

Razman menerangkan, seandainya MK mengabulkan gugatan Prabowo-Hatta maka tidak akan terjadi kekacauan nasional. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Misalnya saja Presiden SBY bisa membuat dekrit atau perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang).

"Kita tidak akan chaos. Ada dekrit dan perppu. Untuk pemilu ulang pun kita masih punya dana. Kita sanggup melakukan itu," tandas Razman.
(piyunganonline)

Mengharukan, Bayi Kembar Empat Lahir di Tengah Konfik Gaza

Mengharukan, Bayi Kembar Empat Lahir di Tengah Konfik Gaza Bayi Kembar Empat Lahir Di Gaza, Palestina (sumber: Http://www.independent.co.uk)
Rumah sakit tempat lahirnya bayi kembar empat ini sempat menjadi target serangan tentara Israel.
PKS BANGILAN - Di tengah konflik bersenjata Palestina-Israel, seorang wanita Gaza melahirkan bayi kembar empat. Keempat bayi mungil tersebut masing-masing 3 orang berjenis kelamin laki-laki dan satu wanita.
Bayi-bayi tersebut lahir dari rahim seorang ibu yang telah menghabiskan waktu lima tahun dalam program IVF yang sebelumnya tak kunjung berakhir.
"Di tengah penderitaan, seorang wanita Palestina melahirkan bayi kembar empat semalam di Gaza," ujar Dr Bassel Abuwarda, dokter dari Al-Shifa Hospital saat memposting tweetnya, seperti dikutip Dream.co.id dari laman Albawaba, Senin, 4 Agustus 2014.
Kelahiran bayi ini memang cukup mengharukan karena rumah sakit tersebut pernah mendapat serangan dari tentara Israel pada Senin lalu. Sejumlah anggota masyarakat dikabarkan terluka akibat serangan tersebut.
Keempat bayi ini lahir dengan total berat seluruhnya mencapai tujuh kilogram. Sang ibu melahirkan hanya beberapa jam sebelum pemberlakuan gencatan bersenjata selama tiga hari.
Pada Sabtu, 2 Agustus 2014, Israel kembali melakukan serangan ke sebelah utara Rafah Gaza untuk mencari seorang tentaranya yang dikabarkan telah ditangkap pihak Palestina.
Sementara petugas kesehatan Palestina melaporkan aksi serangan itu telah menewaskan 55 orang. Dan pasien di sekitar rumah sakit telah dievakuasi karena serangan tersebut.
(Dream.co.id)

PKS Beberkan Alasan Pembentukan Pansus Kecurangan Pilpres


PKS BANGILAN - JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pembentukan pansus kecurangan pemilihan presiden. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan hal itu merupakan hak DPR dan anggota dalam melakukan peran kontrol sebagai penyuara rakyat.

"Selama reses kita menemukan masyarakat yang mengkritik pelaksanaan pilpres kemarin. Wajar kalau kami mendalami persoalan itu dalam bentuk pansus," kata Hidayat ketika dikonfirmasi, Senin (4/8/2014).

Hidayat optimis pansus dapat terbentuk meski sisa waktu anggota DPR tidak banyak. "Justru kami ingin disisa waktu yang sedikit ini akan membuat DPR khusnul khotimah," ungkapnya.

Ia mengatakan DPR harus aspiratif dengan berbagai kritik masyarakat terhadap penyelenggaran pilpres. Mantan Ketua MPR itu membantah bila pembentukan pansus tersebut untuk mendelegitimasi calon presiden.

"Pansus pilpres ini tidak dalam rangka menganulir calon tertentu. Ini meminta pertanggungjawaban KPU yang dirasa begitu banyak kejadian yang tidak sesuai semangat pilpres dan UU," katanya.

Ia mencontohkan keputusan Bawaslu merekomendasikan pengecekan ulan di 5800 TPS di Jakarta. Tetapi pada akhirnya hanya diadakan penghitungan suara ulang di 13 TPS.

"Dengan diabaikannya ini ada yang dicederai dari suara rakyat. Belum lagi soal jumlah DPT di Papua. Disana penduduk berjumlah tiga juta sekian, tapi DPT ada 3 juta lebih. Apakah masuk akal kalau penduduk Papua semuanya adalah pemilih tetap?" tanya Hidayat.

Selain itu, katanya, Papua juga bermasalah mengenai sistem noken yang digunakan dalam pemilihan legislatif.

"Kalau lah noken itu ada, kenapa suara Prabowo-Hatta nol. Padahal ada juga pengurus Golkar dan Demokrat yang mendukung Prabowo-Hatta di Papua. Dengan persoalan ini sayang kalau tidak disuarakan lewat pansus pilpres," ujarnya. (tribunnews)

Bongkar Kotak Suara, Ketua KPU Resmi Dipolisikan

Ketua KPU Husni Kamil Malik (jakpro)

PKS BANGILAN - JAKARTA - Tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Malik, yang diduga melakukan tindak pidana karena membongkar kotak suara tanpa persetujuan hakim terlebih dahulu.

"Ya kita hari ini resmi melaporkan Ketua KPU, karena membuka kotak suara, tanpa meminta persetujuan hakim. Dia menyalahgunakan wewenang membuka barang bukti," kata Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon ‎di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Menurut Fadli, upaya melaporkan Husni ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sebagai bentuk mencari keadilan. Sebab, apa yang dilakukan ini jelas pelanggaran yang dilakukan KPU, karena masih ada proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya pembongkaran kotak suara. Jadi nanti kita akan eksplorasi karena ini penyalahgunaan wewenang. Ini kan bagian dari merusak barang bukti bahwa pasangan Prabowo-Hatta sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi," tegasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Husni merupakan tindak pidana dan bukan pelanggaran pemilu. "Ini pidana. Mengapa dilakukan KPU? Maksudnya apa?," sambungnya.

Saat ini, Tim Pemenangan Prabowo-Hatta terus mengambil langkah politik dan hukum untuk mencari keadilan atas kecurangan pemilihan umum presiden (pilpres). "Kecurangan harus disampaikan, agar pemilih tidak merasa sia-sia, dan memastikan pasangan Prabowo-Hatta sebagai calon yang menang," paparnya.

Fadli mengaku, sudah menyiapkan barang bukti untuk melaporkan Husni ke Mabes Polri. Salah satunya, beberapa pemberitaan mengenai pembongkaran kotak suara di seluruh Indonesia.

"Barangnya sudah jelas, berita di media massa dan sebagainya itu sudah ada. Buktinya ada, saksinya ada, ini sudah jelas. Kita belum tahu dan itu masif di seluruh Indonesia," tuntasnya. (okezone)

"Akan Jadi Dosa Sejarah, Kalau Dunia Tak Peduli Gaza"


PKS BANGILAN - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali meminta kepedulian pemimpin dunia akan konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Dia menegaskan kembali perlunya dorongan agar pihak-pihak yang bertempur di Gaza melakukan gencatan senjata.

"Akan jadi dosa sejarah kalau manusia sedunia, tidak punya kepedulian dan tanggung jawab moral atas tragedi kemanusiaan yang tengah terjadi di jalur Gaza," ujar SBY di kantor presiden, Senin (4/8/2014).

SBY menuturkan, situasi di Gaza kian memperihatinkan. Indonesia, sebut SBY, sudah melakukan upaya diplomasi pada tingkat Menteri Luar Negeri untuk mendorong dunia internasional menekan gencatan senjata di Gaza.

SBY pun sudah menulis surat terbuka yang diterbitkan harian Singapura, The Strait Times. Di dalam surat itu, SBY mengajak masyarakat global untuk menyerukan gencata senjata di Gaza. "Hanya dengan itu, tragedi kemanusiaan bisa diakhiri karena sudah melebihi batas kepatutan," katanya.

Konflik di Jalur Gaza terus menelan korban. Militer Israel bahkan mulai menyerang sekolah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) hingga menyebabkan lebih banyak warga sipil terutama perempuan dan anak-anak. Israel menargetkan menghancurkan lorong-lorong rahasia yang kerap digunakan milisi Hamas. (KOMPAS)

Sekjen PKS: Kumpulkan Bukti Gugatan Pilpres Tidak Seperti Roro Jongrang


PKS BANGILAN - Anggota Timses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sekaligus Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufiq Ridho mengaku sudah menyiapkan sejumlah bukti kecurangan untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Butuh waktu cukup lama mengumpulkannya karena banyaknya bukti kecurangan.

"Kalau data, kami sudah ada. Kalau soal data kita ngambil dari (form) C1, D1, dan DB. Itu data semua ada di kita. Tinggal memilah-milahnya," ungkap Taufiq di Rumah Polonia, Jakarta, Minggu (3/8).

"Ini tidak bisa dilakukan seperti Roro Jongrang membuat Tangkuban Perahu (yang menurut legenda dilakukan hanya dalam waktu semalam)," tegasnya.

Taufiq mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan bukti kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sejak 20 Juli lalu. Semua form C1 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia kini sudah dikumpulkan di Jakarta.

"Sampai saat ini sudah nge-pool semua di Jakarta. Kurang lebih 460 ribu (barang bukti)," imbuhnya.

Taufiq membenarkan bahwa partainya memang ditugasi mengumpulkan data dan bukti kecurangan Pilpres. Selebihnya, Tim Kuasa Hukum yang menentukan apakah terjadi kecurangan atau tidak.

"Kita bertanggungjawab hanya mengajukan dan mengumpulkan bukti-bukti, yang nanti disimpulkan oleh Tim Hukum. Bila disimpulkan bahwa itu terstruktur, sistematis dan masif, kami menyiapkan bukti untuk diajukan ke MK," tandasnya. (pks.or.id)

Politisi PKB: KPU Lakukan Tindakan Berbahaya dan Tidak Berdasar


PKS BANGILAN - Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kesalahan fatal dengan membuka kotak suara, dalam rangka mengantisipasi gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi.
“Tindakan itu berbahaya dan akan memunculkan spekulasi, dan kecurigaan publik,” ujarnya di Jakarta, Minggu (3/8/2014) seperti dikutip inilah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga tidak habis pikir dengan keluarnya surat edaran KPU tertanggal 25 Juli 2014, yang menginstruksikan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/kota untuk membuka kotak suara.
“Tindakan KPU Pusat itu tidak berdasar. Sebab membuka kotak suara bisa dilakukan karena atas atau rekomendasi Bawaslu dan karena perintah putusan MK,” tegasnya.
Dalam pengantarnya, KPU menyatakan alasan penerbitan surat edaran, dimana dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilpres secara nasional saksi pasangan calon menyampaikan keberatannya.
“Saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden mempermasalahkan keberadaan pemilih yang menggunakan formulir model A5 PPWP (DPTB) dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb/DPK dan menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS (DPKTB).KPU meminta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan salinan formulir A5 PPWP dan C7 PPWP yang telah dilegalisir serta segera menyampaikan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi (MK),” begitu bunyi pengantar dari KPU Pusat.
KPU juga menginstruksikan agar dalam proses pengambilan formulir A5 PPWP dan C7 PPWP, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota dan pihak kepolisian.
Setelah formulir A5 PPWP dan C7 PPWP digandakan, formulir asli kemudian dikembalikan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula. KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota selanjutnya diminta melegalisir salinan dua formulir tersebut melalui Kantor POS.
Dan terakhir, membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPUD Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota. (Intriknews.com)