PKS Tegaskan Lagi Usulan Revisi UU KPK Baiknya dari Pemerintah

JOGJAKARTA (10/10) - Inisiatif revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya datang dari pemerintah. Hal ini agar proses pembahasannya lebih konstruktif dan efektif.
Hal itu ditegaskan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman di sela-sela menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 DPW PKS Jogjakarta, Sabtu (10/10).
“Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk mengonsolidasikan lembaga-lembaga penegak hukum menyusun usulan perbaikan UU KPK. Usulan yang konkrit lalu disampaikan ke DPR untuk kemudian diproses menjadi amandemen yang konstruktif,” kata Sohibul Iman saat ditanya wartawan terkait amandemen UU KPK.
Dia menambahkan, perbaikan undang-undang yang mengatur lembaga antirasuah yang telah berjalan selama 15 tahun ini merupakan keniscayaan. Namun poin utamanya adalah perbaikan itu harus memperkuat penegakan pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.
“Proses usulan amandemen UU KPK seperti yang kemarin tidak akan menghasilkan usulan yang konstruktif. Saat itu DPR diminta menandatangani usulan yang belum dibahas sebelumnya,” tambah Sohibul Iman.
Jika dipaksakan usulan revisi UU KPK berasal dari DPR, lanjut mantan wakil ketua DPR ini, maka prosesnya akan lebih panjang. PKS juga menilai draf usulan yang saat ini telah beredar disusun secara tergesa-gesa dan diperkirakan hanya akan menghasilkan usulan yang prematur.
“PKS melihat usulan amandemen UU yang ada justru melemahkan dan bukan menguatkan KPK,” tegas Sohibul Iman.
Partai Papan Atas
Proses regenerasi mesin politik yang terjadi di DPW Jogjakarta makin menegaskan target PKS untuk beranjak dari posisi papan tengah. Dari sebelumnya memperoleh 7 persen suara pada pemilu 2014 menuju partai papan atas dengan perolehan di atas 10 persen suara pemilih nasional.
“Jogjakarta, Insya Allah akan memberi sumbangan suara untuk mencapai target di tingkat nasional. Saat ini PKS Jogjakarta sudah mampu menyumbang 11 persen suara pada pemilu 2014, saya kira tahun 2019 akan lebih besar lagi,” kata Sohibul Iman.
Selama dua pekan terakhir, PKS terus memanaskan mesin politiknya dengan menggelar secara serentak musyawarah wilayah di semua provinsi hingga akhir bulan Oktober. Rencananya pada 3-6 November 2015 akan digelar musyawarah kerja nasional (mukernas) yang akan dihadiri oleh semua pengurus baru dari tingkat pusat hingga wilayah.
Pada acara Muswil ke-4 tersebut juga dilantik kepengurusan DPTW (Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah) PKS Jogjakarta periode 2015-2020, yakni:
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW): Arif Budiono
Sekretaris MPW: Nandar Wirono
Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW): Ahmad Chudori
Sekretaris DSW: Agus Sofwan
Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW): M Darul falah
Wakil Ketua Umum DPW: Agus Mashudi
Sekretaris Umum DPW: Dwi Budi Utomo
Bendahara Umum DPW: Huda Tri Yudiana
Ketua Bidang Kaderisasi DPW: Muhamad Rosyidin
Acara Muswil DPW Jogjakarta menyuguhkan sejumlah kegiatan bersama rakyat, di antaranya pementasan Wayang Kampung Sebelah yang berisi sindiran politik, disajikan dalam bentuk guyonan segar. Pada Ahad (11/10) pagi juga digelar kegiatan fun bike dengan sejumlah door prize berupa aneka ragam sepeda bermerek.
Saat ini PKS mengusung tagline “Berkhidmat untuk Rakyat” dengan tetap memperkuat nilai-nilai bersih, peduli, dan profesional.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (tengah) didampingi Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta (kanan) dan Sigit Soesiantomo (kiri) saat konferensi pers Muswil ke-4 DPW PKS Jogjakarta, Sabtu (10/10). Sumber : pks.or.id