Yusril : Jokowi Harus Jelaskan Perubahan Sikapnya Terkait Impor Sapi

Bukti Inkonsistensi Jokowi - Foto : Riset

Baru sebulan menjabat, Jokowi sudah banjir kritik. Jokowi banyak dikritisi karena dianggap inkonsisten, terutama terkait kebijakannya yang bertolak belakang dengan janji-janji semasa kampanye Capres.

Kini sorotan pada mantan Gubernur DKI itu terkait meloloskan import sapi impor dari Australia sebanyak 264 ribu ekor. Atas hal itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafidz Tohir menyayangkan Presiden Jokowi mengkhianati janjinya sendiri.

Menurut Achmad Hafidz, kebijakan impor sapi ini melukai hati rakyat khususnya para peternak sapi lokal, yang selama ini berharap ‘angin segar’ dari Jokowi..

"Kebijakan Presiden Jokowi benar benar tidak sesuai dengan janji kampanyenya, ini menunjukkan bahwa presiden kita inkonsisten, Jokowi bagaikan menelan ludahnya sendri," kata Hafidz, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 November 2014.

Celakanya lagi, ujar Hafidz, sapi diimpor dari negara bagian Queensland-Australia, tuan rumah penyelenggaraan G20 dimana Jokowi hadir sebagai Presiden RI. Disayangkan hal ini menunjukkan Indonesia telah kalah dalam forum lobi pada arena para pemimpin negara ekonomi maju dan berkembang utama dunia itu.

"Seharusnya Indonesia harus punya keberanian menghentikan impor daging sapi karena kita memiliki kemampuan menciptakan swasembada daging sehingga memperkuat produksi dalam negeri," kata Hafidz

Dikatakan semenjak ada kemauan Indonesia dapat menjadi negara produsen sapi berubah dari konsumen.Bukan sesuatu yang sulit, Indonesia memiliki peteranakan sapi handal di Nusa Tenggara hingga mencapai swasembada daging.

"Jumlah impor kali ini melonjak sangat tajam dari target awal 136 ribu ekor menjadi 264 ribu ekor sapi".

Sementara itu, Politisi PAN ini mengingatkan hal lebih mendasar diperjuangkan adalah menjadikan peternak sapi menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kalau kebijakan seperti ini terus, bagaimana peternakan sapi kita akan bisa exist," pungkasnya.

Terkait impor sapi ini, Prof. Yusril Ihza Mahendra punya pendapat sendiri. Melalui akun twitter pribadinya, @YusrilIhza_Mhd, pakar hukum ini berpendapat, sebaiknya Jokowi harus menjelaskan perubahan kebijakannya, agar rakyat tak bingung.

@YusrilIhza_Mhd Sabtu, 29/11/14 - Foto : Twitter

Himbauan Prof. Yusril sangat tepat. Perubahan sikap Jokowi memang harus dijelaskan ke publik. Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, sudah sewajarnya bila Jokowi secara terbuka menjelaskan kebijakan-kebijakannya, Apalagi jika kebijakan itu bertolak belakang dengan janji semasa kampanye dulu. Hal ini tak lebih untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. (*/fs/PIYUNGANONLINE)