"Sistem Sedang Mengalami Pembusukan" by @Fahrihamzah

Twit @Fahrihamzah
(24/4/2014)


Tidak ada jalan pintas bangun negara ...peta jalan menuju masa depan jangan ditulis dengan air ludah...

Bahaya jika ada yang memegang kuasa besar tetapi tidak mengerti masalah...

Barusan saya melihat diskusi di @Metro_TV soal pajak. Orang2 bicara angka2...lupa substansi.

Kasus Hadi Purnomo adalah kasus lama. Tolong jangan kantor pajak hari ini dimaki-maki.

Semua lembaga birokrasi telah berbenah, jangan ungkit2 praktik lama. Salahkan yg salah...jgn rusak lembaga.

Apalagi kasus HP ini banyak masalah karena drama yg dibuat KPK tidaklah murni hukum.

Terlalu banyak masalah dan kemungkinan musibah yang timbul oleh kesalahan fatal KPK.

KPK tetapkan HP tersangka di hari akhir jabatannya di BPK..lembaga yg menemukan banyak masalah.

Di antara banyak masalah yang ditemukan (oleh BPK) itu ada di KPK. Besar kuasa KPK besar pula masalah yang muncul.

Dalam kasus HP itu KPK tetapkan jumlah kerugian negara tanpa audit BPK. Apa hak KPK?

Dalam kasus ini KPK tentukan jumlah kekurangan bayar pajak. Lah pasal berapa di UU mana kewenangan itu ada?

KPK sudah lama ambil kewenangan semua lembaga.. Mungkin karena KPK yakin semua lembaga sudah bermasalah.

KPK tangkap anggota DPR maka kewenangan DPR dianggap bermasalah. Kewenanganbudget mau dibatasi KPK.

Kemarin rame KPK mau batalkan kewenangan DPR bahas UU KUHP dan KUHP. KPK di atas DPR.

MK habis digeledah dan ditangkap KPK akhirnya Norma UU mau ditambah-kurang seenak KPK.

KPK tangkap pimpinan BPK akhirnya kewenangan BPK tentukan jumlah kerugian negara seenak KPK.

Mantan Dirjen Pajak (HP) ditersangkakan maka kewenangan tentukan jumlah tagihan pajak tiba-tiba diambil alih KPK.

Semua lembaga negara sudah tidak ada harganya dan karenanya tinggal KPK yang ada.

Jelang pileg kemarin, KPK bikin kampanye tentang siapa caleg yg harus dipilih. Terbatas hak partai.

Karena KPK sudah tangkap banyak orang partai maka pemilu pun bukan milih orang partai tapi orang KPK.

Hebat nih para mantan pimpinan KPK bikin kampanye pilih orang KPK di parpol. Daftar dibuat dari mana entah.

Sebentar lagi Pilpres, Presiden juga harus orang KPK. Ada satu tuh yang kasusnya gak mau diproses padahal jelas.

Inilah negara yang sekarang telah dikelola oleh hanya satu lembaga. Tinggal KPK yg sah. Yg lain maling semua.

Rasanya ini gak akan lama lagi. Sistem sedang mengalami pembusukan. Semua sedang lemah.

Mari kita waspada. Jangan mau jadi korban badut-badut citra. Tak ada masalah yang diselesaikan, ini hanya drama.

Setelah mereka hancur mereka tetap akan terima piala citra. Jaringan dunianya siap siaga.

Bagi kita, NKRI adalah negara hukum yang demokratis dalam transisi yg harus kita selamatkan.

Tidak ada jalan pintas....hati2 pada para pemburu citra...Bersekongkol dengan media...mereka hanya cari muka..

Biarlah kita jaga Indonesia kita...dari lupa...karena kita melawan lupa...

*pkspiyungan