Rahib Zionis: Kami Perang Dengan Hamas Karena Agama

PKS BANGILAN- Al-Quds – : Seorang rahib Zionis di Sekolah Tinggi Teknologi di Haiva, Yahu Zaini mengatakan, apa yang terjadi saat ini berupa pertempuran dengan front Gaza dilakukan atas dasar agama.

Dalam sambungan lewat teleponnya kemarin, Zaini mengatakan, keimanan yang dimiliki serdadu Zionis kurang kuat dibanding dengan keimanan yang dimiliki Hamas. Perang yang terjadi saat ini dengan Gaza sudah ada dalam kita Taurat milik mereka, yaitu dalam rangka mempertahankan eksistensi Israel. Siapa pun yang bertempur untuk mempertahankan negara atas fasisme ia berada dalam agama, karena Israel tidak seperti negara-negara lain di dunia.

Ia menganggap, jika masalah agama dipisahkan dari konsep negara kita, maka entitas Zionis tidak punya hak untuk tinggal di sini. Oleh karena itu, dasar keberadaan bangsa yahudi adalah dasar agama kita. Maka setiap usaha untuk mengubah bangsa yahudi menjadi bangsa sekuler misalnya, maka dengan sendirinya bangsa yahudi akan sirna. Mereka akan kehilangan identitasnya dan akan terlunta-lunta sebagaimana dahulu kala.

Yang membedakan para prajurit Hamas dengan kita, adalah masalah keimanan. Oleh karena itu, ia menyerukan para serdadunya untuk membekali dirinya dengan agama, agar mampu bersabar dan dapat menghadapi semua kesulitan demi mencapai kemenangan dalam melawan Hamas, ungkapnya. (asy/infopalestina.com)

Read More

Yakin Menang di MK, Ini 10 Bukti Kecurangan Pilpres "Terstruktur, Sistematis, Masif"

Koalisi Merah Putih telah mengajukan 10 (sepuluh) dalil permohonan yang kami percayai kebenarannya dan akan kami perjuangkan. Kesepuluh dalil ini menandakan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

10 Dalil Permohonan:

1). Perolehan suara versi Pemohon Prabowo Hatta 67.139.153 suara (50,26%) Jokowi JK 66.435.124 suara (49,74%).

2). Adanya penggelembungan suara JW-JK sebanyak 1,5 juta suara dan pengurangan suara PS-HR sebanyak 1,2 juta di 155.000 TPS berdasarkan 6.000 form DA.1 ke 497 form DB.1

3). Pelanggaran di 41.343 TPS se Indonesia dengan potensi pemilih 17.002.739 suara.

4). Kejanggalan di 968 TPS dimana pemilih Jokowidodo-Jusuf Kalla 100% bahkan lebih dari 100% jumlah pemilih yang hadir, sedangkan Prabowo-Hatta nol.

5). Pelanggaran akibat adanya rekomendasi Bawaslu yang belum dilaksanakan KPU di Prov DKI, 6 Kabupaten di Jatim, Surabaya, Nias selatan

6). Pelanggaran proses pilpres di 14 Kab : Kabupaten Nduga, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai , Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Membramo Tengah dengan potensi pemilih 1.596.277 suara lebih

7). Dugaan money politik dan keterlibatan beberapa kepala daerah di Jawa Tengah.

8). Surat Suara Cadangan yang melebihi 2% dari DPT dan adanya kesalahan dalam rekapitulasi yang merupakan lampiran dari SK KPU No 535/KPTS/KPU/Tahun 2014.

9). Penambahan DPT Pilpres yang tidak wajar.

10). Pembongkaran kotak suara secara masive diseluruh Indonesia oleh KPU pasca ditetapkannya hasil pilpres 2014. (piyunganonline)

Read More

Ketakutan, Tim Jokowi-JK Protes Yusril Jadi Saksi Ahli Prabowo

JAKARTA-- Sidang ke-7 sengketa pilpres di Mahkamah Konstiusi (MK), hari ini, Jumat (15/7) mengagendakan mendengar keterangan para saksi ahli. Pihak Prabowo-Hatta selaku pemohon, pihak KPU sebagai termohon, dan kubu Jokowi-JK sebagai pihak terkait, masing-masing mengajukan saksi ahli mereka.

Pihak Prabowo-Hatta menghadirkan saksi ahli mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara UI Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara UI Margarito Kamis, pimpinan lembaga Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, pakar sosiologi Rasyid Saleh, dan pakar komunikasi Marwah Daud Ibrahim.

Sementara itu, pihak KPU membawa empat orang saksi ahli, yaitu Ketiga saksi ahli tersebut adalah Guru Besar FISIP Unair yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti, Guru Besar Fakultas Hukum UI Erman Rajagukguk, serta mantan Hakim Konstitusi Haryono dan aktivis Perludem Didik Supriyanto.

Dari pihak Jokowi-JK, hadir dua orang saksi ahli, yaitu pakar tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dan mantan anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyana. Secara khusus, kehadiran Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli sempat menjadi bahan keberatan pihak Jokowi-JK karena dianggap terlibat dalam politik praktis di pihak koalisi Prabowo-Hatta.

"Posisi Yusril, kita mengetahui bahwa beliau adalah salah satu partai yang ada di koalisi," ujar salah satu tim advokasi Jokowi-JK, Sirra Prayuna, seperti dilaporkan ROL, Jumat (15/8).

Seperti diketahui, Yusril merupakan pimpinan Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB). PBB sendiri merupakan salah satu partai penyokong pasangan Prabowo-Hatta. Menanggapi keberatan tim Jokowi-JK, Hakim Ketua Hamdan Zoelva. menjelaskan tidak ada masalah dengan hal tersebut.

"Tidak masalah, itu boleh saja. Penilaian nanti ada di tangan majelis," ujar Zoelva.

Pengalaman Yusri yang selama ini selalu memenangkan sengketa hukum di MK memang membuat ketakutan pihak yang berseberangan dengannya.(piyunganonline)

Read More

Kemenangan Jokowi Timbulkan Krisis Legitimasi, Ini Argumentasi Yusril di Sidang MK

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan menjadi lembaga kalkulator jika memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Menurut Yusril sebagai saksi ahli dari pihak Prabowo-Hatta, kewenangan Mahkamah yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dalam memutus PHPU presiden dan wakil presiden adalah bentuk penyederhanaan pembuat UU yang saat memiliki waktu yang amat terbatas.

"Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada saat itu, Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka ataupun dalam perkembangannya MK dalam yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif," beber Yusril dalam persidangan. Demikian seperti dilaporkan tribunnews.

Yusril menilai, dalam perjalanan MK yang telah berdiri lebih dari satu dekade bisa memutuskan perkara ke arah yang lebih substansial. Bekas Menteri Hukum dan HAM itu mencontohkan MKRI bisa mencontoh MK Thailand yang memutuskan apakah Pemilu itu konstitusional atau tidak.

"Sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam Pemilu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusional dan legalitas pelaksanaan Pemilu itu sendiri," ungkap Yusril.

Masalah legalitas dan konstitusiol tersebut adalah apakah KPU telah melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang menjadi asa Pemilu.

Persoalan konstitusionalitas, lanjut Yusril, adalah hal yang perlu menjadi pertimbangan MK agar terkait dengan aspek legalitas pelaksanaan Pemilu sebagai aturan pelaksaaan sebagaiamana yang diamanatkan UUD 1945. Menurut Yusril, ini sangat penting agar presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh legitimasi  konstitusional.

"Karena tanpa itu siapapun yang terpilih presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas di negara ini. Ada baiknya dalam memeriska PHPU presiden dan wakil presiden kali ini Mahkamah sebaiknya melangkah ke arah itu," tukas Yusril.

Walau Jokowi-JK sudah diputuskan KPU sebagai pemenang, tapi melihat begitu banyaknya bukti-bukti kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif maka kemenangan itu akan menimbulkan krisis legitimasi. (piyunganonline)

(sumber foto: tribunnews)

Read More

Bela Prabowo-Hatta, Hari Ini Yusril Memimpin "Perang" Ahli di MK

Inilah puncak gugatan Pilpres di MK! Hari ini (Jumat, 15/8/2014) Mahkamah Konstitusi menyelesaikan satu tahap penting dalam perkara sengketa Pemilu Presiden 2014 yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yaitu pemeriksaan saksi fakta. Ini merupakan "perang" para ahli yang bakal terjadi. Keterangan ahli dibutuhkan untuk memperkuat dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan.

"Kami akan mengajukan enam hingga tujuh ahli kalau disetujui majelis hakim," ungkap Maqdir Ismail, anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Kamis (14/8). Sesuai informasi yang dihimpun dari Kepaniteraan MK, Kamis malam, saksi-saksi ahli tim Prabowo-Hatta terdiri dari Yusril Ihza Mahendra, Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Said Salahudin, Rasyid Saleh, dan Marwah Daud Ibrahim. Demikian dilaporkan Kompas.

Dipastikan, pihaknya akan mengajukan ahli yang mampu menjelaskan hubungan antara pertambahan penduduk dan daftar pemilih tetap. Pihaknya mencatat adanya pertambahan jumlah pemilih yang mencapai 3,5 juta dari 13 Juni hingga 9 Juli. Selain itu, diajukan juga ahli tata negara serta ahli pemilu.

Adapun kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, menghadirkan empat ahli. Mereka adalah mantan anggota KPU Ramlan Surbakti, mantan hakim konstitusi Harjono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Erman Rajagukguk, serta Didik Supriyanto.

"Pak Harjono sebagai mantan hakim MK yang sudah berpengalaman menangani sengketa pemilu tentu bisa membedakan pelanggaran sistematis atau yang hanya administratif. Dan, apakah pelanggaran administratif masuk dalam pelanggaran terstruktur, sistematis, dan logis. Pak Ramlan akan menerangkan hal-hal terkait administrasi pemilu terkait DPKTb. Apakah DPKTb ini masalah atau tidak,” ujar Ali.

Sementara tim hukum Jokowi-JK sebagai pihak terkait akan mengajukan dua ahli. Keduanya adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra dan mantan anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo.

Ketua MK Hamdan Zoelva memberikan kesempatan hingga Kamis (14/8) pukul 20.00 untuk mengajukan nama-nama beserta curriculum vitae ahli yang diajukan. Ketika Maqdir meminta penambahan jumlah ahli yang akan diajukan (dari lima menjadi tujuh), Hamdan mengungkapkan untuk apa mengajukan banyak ahli jika pendapatnya sama. Namun, ia menyerahkan kembali kepada pemohon terkait hal itu.
(piyunganonline)

Read More

Warga Israel | "Kami percaya kepada Hamas dan tidak percaya kepada pemimpin kami"

PKS BANGILAN - Surat kabar Zionis Yedeot Aharonot mengatakan bahwa para pemukim Zionis di perbatasan Jalur Gaza menyatakan pembangkangan mereka kepada militer dan pemerintah Zionis. Mereka menolak kembali ke rumah-rumah mereka meski ada seruan dari militer agar mereka kembali. Mereka menegaskan lebih mempercayai Hamas daripada para pemimpin mereka.

Surat kabar Zionis ini menyatakan bahwa para pemukim Zionis Yahudi di Nahal Oz dan Al Ain yang berdekatan dengan Gaza telah menyampaikan kepada pemerintah Zionis soal penolakan mereka untuk kembali ke rumah-rumah mereka di tengah ketidakmampuan militer untuk mendatangkan keamanan kepada mereka dan menghentikan serangan roket-roket dari Jalur Gaza.

Yedeot Aharonot menegaskan bahwa para pemukim Zionis yang kembali ke permukiman Al Ain telah memutuskan untuk keluar dari sana di tengah-tengah jatuhnya roket-roket dari Jalur Gaza ke permukiman tersebut dan ketidak mampuan militer untuk menciptakan solusi keamanan yang mereka alami.

Sejumlah pemukim Zionis mengatakan lebih percaya kepada Hamas. “Kami percaya kepada Hamas dan tidak percaya kepada para pemimpin kami. Karena, Hamas bila telah mengatakan, mereka kerjakan. Sedang para pemimpin kami tidak malakukan apa-apa,” kata mereka seperti dikutip Infopalestina.(intriknews)

Read More

18 Luka Palestina Dibawah ke Turki untuk Diobati

PKS BANGILAN - Ankara – : Sebanyak 18 korban luka warga Palestina di antara, 5 di antaranya adalah anak-anak dan seorang perempuan hamil malam kemarin tiba di ibukota Turki, Ankara untuk memperoleh pengobatan karena terluka akibat agresi 'Israel' berkelanjutan ke Jalur Gaza.

Sebelumnya, pesawat Turki membawa korban Palestina tersebut meninggalkan bandara udara 'Israel' Ben Gurion kemarin sore. Pesawat itu adalah pesawat militer yang dilengkapi dengan peralatan medis dengan menampung 40 bangsal.

Para medis dari Kementerian Kesehatan Turki memberikan perhatian ekstra kepada sejumlah korban luka setelah mereka diturunkan dari pesawat di perkemahan darurat yang sudah disiapkan di bandara Ankara.

Korban luka itu disambut oleh pejabat-pejabat Turki, di antaranya wakil Perdana Menteri Bashir Athlai dan Menteri Kesehatan Muhammad Muadzinaglo dan pejabat dari badan kerjasama koordinasi Turki di bawah kabinet Turki.

Dengan kendaraan ambulan, korban dievakuasi dan dipindahkan ke pesawat ambulan khusus dan dibawah ke sejumlah rumah sakit untuk diobati.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoğlu menyatakan kemarin di bandara Isin Boga saat menyambut kedatangan 4 korban luka lainnya bahwa negerinya ingin membangun jembatan udara kemanusiaan untuk mengevakuasi sebanyak mungkin korban luka dari warga Palestina atau 40 orang luka setiap perjalanan atau 200 orang di tahap pertama. (bsyr/Pusat Informasi Palestina)

Read More

Sampai Janin Pun Tak Selamat, 700 Kasus Gugur Selama Agresi 'Israel' ke Gaza

 “Mereka membunuh janin saya sebelum saya sendiri melihatnya.” Kata Fatimah Hasan (26) tak bisa melanjutkan kisah pilunya karena menangis tersedu-sedu. Fatimah akhirnya harus keguguran karena ketakutan yang sangat akibat serangan udara brutal 'Israel' ke Jalur Gaza.

Namun dengan yakin ia mengatakan, “Anakku yang dalam janin pergi menghadap Tuhannya dalam keadaan syahid mengadukan kezhaliman orang yang zhalim dan pembiaran umat terhadap Palestina. Kini ia menjadi burung surga dan menjadi pemberi syafaat untukku di hari kiamat.”

Juru Bicara Departemen Kesehatan Palestina di Jalur Gaza, Asyraf Al-Qudra menegaskan, pihak mencatat 700 kasus keguguran selama agresi di seluruh wilayah distrik Jalur Gaza disebabkan oleh ketakutan wanita hamil akibat pemboman dari udara dan penembekan altileri.

Selain itu juga karena minimnya gizi dan pelayanan mendasar di pusat penampungan ibu hami.

Hal yang sama dialami oleh warga Palestina Maryam Abu Jami (24) adalah wanita lain yang keguguran di hari pertama operasi militer darat di Jalur Gaza yang keguguran di desa Khazaah saat digempur 'Israel'.

Kami melarikan diri saat tank-tank 'Israel' menggempur. Saya terjatuh ke tanah dan merasakan sakit bukan kepalang sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter mengabarkan janinku sudah mati, kisah Maryam. (infopalestina)

Read More

Aneh! Ada Wartawan Metro Jadi Saksi Mewakili KPU Dogiyai

Ketua Majelis Hakim, Jimly Asshiddqie terlihat kaget ketika saksi yang dihadirkan KPU Dogiyai, Papua berprofesi sebagai wartawan. Kepada majelis hakim saksi yang diketahui bernama Sebastian Tebai mengaku sebagai wartawan.

"Wartawan Metro, Pak. Saya bekerja sebagai operator di KPU Dogiyai," kata Sebastian, dalam sidang DKPP, di ruang Kemenag, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Demikian diberitakan sindonews.

Mendengar keterangan saksi, Jimly timbul penasaran. Dia pun bertanya lebih lanjut. "Anda aktif di kegiatan politik?," tanya Jimly.

Sebastian yang mengenakan Kemeja merah garis-garis itu lantas mengaku, dirinya sudah bekerja sebagai staf KPU Dogiyai sejak tahun 2009.

"Enggak, Pak. Saya lulusan Fisipol UNCEN, jadi soal politik secara teoritis sedikit-sedikit sudah tahu," jawab Sebastian dengan logat Papua.

Semakin penasaran dengan keterangan saksi, Jimly mencecar saksi. Dia heran sosok Sebastian dianggap lebih aktif berbicara dibanding Komisioner KPU.

"Lebih aktif dari Ketua KPU ini," ketus Jimly disambut rasa heran audien, termasuk kuasa hukum Prabowo-Hatta.

Menyela pembicaraan antara Jimly dan Sebastian, Koordinator kuasa hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta pun ikut menginterupsi. Dia terlihat khawatir jika seorang wartawan bersaksi untuk KPU setempat.

"Ini kita bukan menanyai penyelenggara Pemilu, tapi staf, bisa-bisa nanti akan banyak staf yang masuk," ucapnya.

Menghindari suasana agar tak semakin runyam, Jimly meminta Sebastian mundur untuk bersaksi. Selanjutnya Jimly meminta anggota KPU Dogiyai yang mewakili mengisi bangku barisan depan untuk memberikan keterangan.

"Anggotanya (KPU Dogiyai) saja ya yang maju. Kalau Staf terlalu aktif ini repot jadinya. Kita harus menempatkan diri pada posisi yang benar. Kalau staf kan tugasnya melayani pimpinan. Kalau sudah substantif tugas pokok maka komisionernya (yang maju memberikan keterangan dalam sidang)," tutur Jimly.

Informasi yang beredar dari kalangan wartawan, Sebastian Tebai mengaku pernah menjadi wartawan. Namun, semenjak diangkat sebagai staf non PNS di KPU Dogiyai, profesi sebagai wartawan pun dilepas.

Sementara itu, atas dugaan pelanggaran etis yang dilakukan KPU Dogiyai, kubu Prabowo-Hatta mengaku dirugikan lantaran tidak mendapat suara alias suaranya nol.
(piyunganonline)

Read More