PKS: Kami Tidak Mau Ikutan Koalisi "Grasak-grusuk"

JAKARTA, KOMPAS.com -- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tidak mau terburu-buru melakukan koalisi dengan partai lain dalam menghadapi pemilu presiden mendatang. Ia menyadari bahwa elite parpol lain tengah berlomba untuk mendapatkan rekan koalisi.

Seperti yang dilakukan bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi yang langsung mendatangi pimpinan tiga partai sekaligus, yakni Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, menurut Hidayat, PKS mempunyai cara sendiri dalam melakukan koalisi dan tak akan mengikuti cara itu.

"Karena memang prioritas kami saat ini bukan di koalisi. Kami tidak mau ikutan koalisi grasak-grusuk seperti itu," kata Hidayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/4/2014).

Menurut Hidayat, saat ini PKS masih fokus dalam mengawal penghitungan suara di lapangan. Ia menilai, penghitungan suara harus terus dikawal dengan baik sehingga tidak menimbulkan kecurangan.

"Di lapangan, semuanya masih belum selesai. Masih ada yang pencoblosan ulang karena bermasalah. Masih ada suara di luar negeri," kata Hidayat.

Bakal capres Pemilihan Rakyat PKS itu meyakini, jika proses penghitungan suara manual dilakukan dengan benar, maka suara partainya bisa melampaui hasil hitung cepat sekitar 7 persen. Ia mengatakan, partainya tidak terlalu percaya dengan proses hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga.

"Karena dalam hitungan laporan TPS di Jakarta saja kita sudah masuk minimal tiga besar. Kami meyakini perhitungan suara harus dikritisi diawasi. Hitungan real count yang jadi acuan," ujarnya.

Mantan Presiden PKS itu juga mengaku tidak khawatir jika PKS tidak mendapatkan rekan koalisi. Menurut dia, PKS punya sejarah dan pengalaman yang panjang dalam melakukan koalisi dalam berbagai pemerintahan.

"Kita pernah bergabung di poros tengah, kita juga pernah mendukung partai Islam dengan mengusung Pak Amien Rais dari PAN. Kita juga bahkan pernah sendirian diluar pemerintahan," pungkasnya.

Sumber: Kompas.com