PKSBangilan - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan sistem pemilu telah gagal melarang uang masuk ke politik, tidak hanya di tingkat caleg tapi juga partai. Hal ini diungkapkan Fahri dalam Acara Indonesia Lawyer Club yang ditaja oleh Stasiun TV One dan disiarkan secara langsung, Selasa (29/4) malam.
"Secara sadar sistem pemilu telah gagal melarang uang masuk ke politik, tidak hanya di tingkat caleg tapi juga partai politik," ujarnya.
Menurut Fahri, jika kita juga bicara sistem, maka Pemilu 2014 ini telah melahirkan politisi-politisi yang minatnya terhadap uang sangat tinggi.
"Kalau kita bicara sistem pemilu 2014 telah melahirkan politisi-politisi yang melahirkan minat terhadap uang sangat tinggi," katanya.
Fahri mengatakan, kadang kita gagal berpikir secara sistemik. Pemilu kalau kita lihat bukan kompetisi antar partai tapi kompetisi antar orang yang ada didalam partai itu sendiri. "Dibawah perkelahian antar orang dengan orang sangat jelas. Makin ke atas memang ada sedikit peran partai," katanya.
Kalau kita lihat di website kpu, lanjut Fahri, semua partai menyampaikan bahwa caleg lah sebagai penyumbang. Dan, caleg lah yang bertempur dengan mengeluarkan biaya tempur yang sangat luar biasa. Biaya pertempuran ditanggung individu.
"Ada yang mengaku 77 Miliar untuk DPR," ungkap Fahri.
Dulu, ketika partai sudah diimingi-imingi bahwa biaya saksi ditanggung negara, PKS, PPP, adalah partai yang membela biaya saksi dari negara.
"Keberadaan saksi di TPS itu mutlak. Tapi kami digerilya, sampai KPK pun ikut-ikutan. Tugas kami adalah mengadakan saksi dan negara yang bayar," katanya.
Pengadaan saksi, lanjut Fahri, juga bukan pertarungan antar partai tapi juga pertarungan didalam partai.
"Ada yang sudah menyumbang genset tapi gagal jadi anggota dewan sehingga minta dikembalikan karena sudah banyak uang keluar," jelas Fahri.
Fahri juga mencurigai adanya perdagangan suara-suara golput diperdagangkan.
Dalam kesempatan itu, Fahri juga menyentil ICW dan KPK. Pria yang berhasil terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari Dapil NTB dengan suara tertinggi ini menilai baik ICW maupun KPK tidak paham bagaimana sistem penegakan hukum.
"Kita bayar KPK itu mahal dan jangan belagu. Gaji penyidik KPK it enam kali lebih besar dari gaji penyidik kepolisian," katanya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, politis Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan Panwaslu-Panwaslu yang ada di daerah tidak mampu mengatasi money politic.
"Panwaslu-Panwaslu di daerah tidak mampu mengatasi money politik. Oleh karena itu mereka ini perlu ditatar. saya harapkan adanya penataran untuk Panwaslu," ujarnya.[dm/pksnongsa.org]
____
Foto: @tsariman
Indonesia Time
