Dorong Pembentukan Kaukus Palestina di Parlemen Negara OKI

Mali (25/1) – DPR RI berpartisipasi dalam Konferensi Parlemen Negara-Negara OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PIUC) ke-12, mulai dari 21 hingga 28 Januari 2017 di Bamako, Mali.

Dalam sesi sidang Komisi Palestina ke-7, delegasi Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menekankan urgensi realisasi persatuan semua elemen dan faksi-faksi pejuang Palestina, termasuk membentuk kaskus atau komisi khusus di tiap parlemen negara muslim.

"Kami meyakini bahwa persatuan merupakan senjata paling ampuh untuk menghadapi agresi Zionist Israel. Saya memandang pembentukan kaukus atau sejenisnya akan sangat bermanfaat untuk mensosialisasikan isu Palestina ke masyarakat luas. Parlemen Indonesia sudah lama memiliki Kaukus Palestina. Kendati dasar dan kecenderungan politik  di parlemen kami beragam, namun bagi kami masalah Palestina merupakan keprihatinan bersama, dan itu sudah menjadi sikap negara,” jelas Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rofi Munawar.

Mengambil inisiatif sebagai delegasi pertama yang memberikan pandangan terkait isu Palestina, Rofi juga menyambut baik atas disahkannya Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2334 yang mendesak Israel segera menghentikan semua aktifitas pembangunan ilegal permukimannya di atas tanah Palestina.

Terkait resolusi tersebut, Rofi pun mengingatkan untuk segera mempercepat implementasinya.

“Kami juga melihat lolosnya resolusi itu membuktikan semakin kuatnya kesadaran masyarakat internasional atas pelbagai pelanggaran Israel," papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan JawaTimur ini VII.

Di sisi lain, Rofi juga menyambut baik keinginan Palestina untuk menjadikan tahun 2017 sebagai tahun kemerdekaan dan kedaulatan Palestina secara penuh.

"Indonesia menyerukan parlemen negara-negara muslim untuk mendukung keinginan Palestina menjadikan tahun 2017 sebagai tahun kemerdekaan penuh Palestina dengan cara membantu mendapatkan pengakuan lebih banyak lagi dari negara-negara di dunia," tegas Rofi.

Delegasi Indonesia yang fasih berbahasa Arab tersebut mengingatkan juga ihwal bahaya dari rencana Donald Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds (Yerusalem).

"Jelas rencana itu sangat berbahaya bagi perdamaian. Parlemen akan mendorong elemen-elemen perintahan dan lembaga-lemabaga politik dan kemanusiaan internasional lainnya untuk mendesak Amerika Serikat agar membatalkan rencana provokatif tersebut," pungkas Rofi.

Sumber : pks.id

Read More

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana

Jakarta (25/1) – Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Pengamat Keudaraan dan Penerbangan Indonesia atau Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (24/1).

Aduan yang berlangsung dalam rangka Hari Aspirasi itu diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana, Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi dan Anggota Fraksi PKS DPR RI.

Dalam aduannya, Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen memaparkan bahwa kedaulatan Indonesia di wilayah udara, khususnya yang ada di wilayah Batam, Natuna dan Kepulauan Riau, sangat terancam karena dikontrol oleh negara asing, yaitu Singapura, dalam bentuk Wilayah Informasi Penerbangan atau FIR (Flight Information Region).

“Dalam hal ini karena adanya sebagian wilayah Indonesia yang dikontrol oleh singapur, dan itu terus berjalan selama 70 tahun,” jelas Juwono kepada Fraksi PKS.

Juwono menegaskan dengan adanya intervensi Singapura di wilayah udara tersebut, akan memengaruhi tidak hanya kedaulatan, tapi juga keamanan nasional serta kerugian ekonomi juga sangat besar.

“Satu hal lagi yang perlu kita lihat, Singapur tidak hanya mengontrol ruang udara di wilayah natuna dan kepulauan riau, bahkan bisa jadi di seluruh wilayah Indonesia. Apa jadinya  kalau seluruh wilayah Indonesia dikontrol asing? Kalau mengontrol udara, berarti mengontrol semuanya,” tegas purnawirawan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Angkatan Udara.

Oleh karena itu, Juwono bersama IAAW, mendorong Fraksi PKS agar mengingat kembali persoalan Kedaulatan Indonesia yang termaktub dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Dimana dalam dua kesepakatan  tersebut Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

“Kita harus ingat bahwa deklarasi juanda tahun 1957 dan UNCLOS tahun 1982 yang meningkatkan wilayah Indonesia hingga 2,5 kali lipat, faktanya, kita tidak bisa mengambil manfaat yang berhubungan dengan kesejahteraan Indonesia,” jelas Juwono.

Bahkan, tambah Juwono, menurut data dari IIAW, disebutkan bahwa terdapat 600 pilot asing yang bekerja di Indonesia. “Sedangkan, 800 pilot Indonsia tidak dapat bekerja dan jumlah tersebut akan terus bertambah,”  papar Juwono.

Menanggapi itu, Yudi Widiana berterima kasih atas aduan tersebut karena telah fokus mengawal persoalan kedaulatan di wilayah terdepan Indonesia. Yudi menegaskan bahwa persoalan ini akan dibawa saat Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan besok, Rabu (24/1).

“Pointer yang bapak sampaikan ini sebenarnya telah kami tanyakan ke Kemenhub. Termasuk yang terakhir, soal jumlah 800 pilot itu. Menhub berjanji akan mengubah aturan, tapi kita akan coba dalami lagi sejauh mana implementasi perubahan aturan tersebut,” jelas Yudi.

Menyangkut soal FIR, Yudi mencoba memetakan dan melakukan pendalaman atas hal tersebut. Yudi telah mendorong agar Menhub Budi Karya dapat membenahi segera mungkin.

“Oleh karena itu, Komisi V akan bekerjasama dengan Komisi I khususnya terkait dengan kedaulatan Indonesia. Saya mendorong agar Komisi I dapat bersuara menyelesaikan persoalan ini,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.

Diketahui, menurut pemaparan dari IAAW, FIR Singapura berada di atas perairan Selat Malaka yang merupakan alur lalu lintas laut yang tersibuk di dunia. Singapura memerlukan areal untuk dijadikan daerah latihan bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut miliknya. Bahkan, IAAW menilai kawasan tersebut telah masuk dalam strategi Singapura untuk mengendalikan poros maritim di Laut China Selatan.

Sumber : pks.id

Read More

Di Paripurna, Almuzammil Pertanyakan Diskriminasi Pencoretan Bendera Merah Putih

Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf

Jakarta (24/1) - Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf mengingatkan Presiden RI Joko Widodo agar jangan sampai sejarah "mencatat" dalam kepemimpinan Jokowi ada warga negara yang diproses hukum dengan cara tak patut hanya karena yang bersangkutan menulis kalimat tauhid Bendera Merah Putih.

"Saya mengingatkan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo jangan sampai sejarah mencatat dalam kepemimpinan Jokowi ada warga negara yang diproses hukum dengan cara tak patut hanya karena yang bersangkutan menulis kata Laa Ilaha Illallah pada Bendera Merah putih," kata Almuzzammil secara terbuka dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Almuzzammil mengutip pasal 27 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Serta pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum.”

"Adapun ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum; persamaan di hadapan hukum: due process of law, peradilan yang bebas merdeka dan pengakuan HAM. Dengan mengacu kepada dua pasal tersebut dan juga Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah pada pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945. Maka saya ingin bertanya kepada Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Penegak Hukum khususnya Kapolri tentang status para pembuat gambar atau tulisan di tengah bendera merah putih," katanya.

Almuzzammil menunjukkan beberapa gambar tentang bendera merah putih. Pertama, konser band bergambar artis indonesia di tengah bendera merah putih. Yang kedua konser band Dream Theatre di tengah bendera merah putih. Ketiga konser Band Metallica di tengah bendera merah putih.

Keempat, para pendukung Ahok yang menuntut pembebasan Ahok dengan tulisan di tengah bendera merah putih. Kelima, demostran yang menulis kata: "Kita Indonesia" di tengah bendera merah putih. Yang terakhir, bendera merah putih yang bertuliskan kata "Laa Ilaha Illalloh" yang ditulis oleh Nurul Fahmi (NF).

Dari enam gambar di atas, kata dia, hanya NF yang diproses hukum. Kabid Humas Polda Metro di media mengatakan ada atau tidak ada pelapor kasus NF akan diproses hukum. "Pertanyaan saya bagaimana dengan lima pelaku serupa? Mengapa mereka tidak diproses hukum. Bukti foto dan gambar ada dan jelas," ujar dia.

Al Muzammil menyebut, Pasal 24 pada UU 24 tahun 2009 menegaskan bahwa perbuatan penodaan Bendera negara tersebut harus ada niat jahat dan unsur kesengajaan. "Sungguh tidak masuk nalar jika kata-kata mulia "Laa Ilaha Illallah" dimaksud untuk menodai, menghina, dan merendahkan bendera negara sebagaimana dimaksud UU 24/2009," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan menggiring kesimpulan publik bahwa kata mulia "Laa ilaha Ilallah" yang telah menemani para pejuang mengusir penjajah, menjadi kata yang terlarang dan direndahkan di bumi Indonesia yang mayoritas muslim dan negara muslim terbesar di dunia.

Oleh karena itu pada kesempatan tersebut, ia meminta kepada Kapolri untuk menegakkan prinsip negara hukum yakni pertama, supremasi hukum bukan kekuasaan. Kedua, persamaan warga negara di hadapan hukum bukan perbedaan. Ketiga, penegakan hukum dengan menghormati aturan hukum.

"Bukan dengan melabrak aturan hukum. NF telah ditangkap aparat penegak hukum di tengah malam seperti seorang teroris dan bandar narkoba. Padahal dalam kasus NF harus dibuktikan unsur kesengajaan dan niat jahat," ungkap Almuzzammil.

Untuk para anggota DPR RI, Almuzzammil yakin ia tidak sendiri dalam merasakan ketidakadilan terhadap proses hukum tersebut. Ia yakin banyak anggota DPR yang merasakan hal yang sama. "Untuk itu saya minta teman-teman berdiri. Terima kasih, saya tutup dengan ucapan 'Laa Ilaha Illallah Muslim Cinta NKRI'" kata dia. (msm)

Sumber : pks.id

Read More

HNW: Pemimpin yang Kufur Nikmat Akan Represif

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

Depok (21/1) - Seorang pemimpin atau pimpinan baik skala besar atau kecil adalah rahmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri dan dijaga, sebab itu adalah amanah Tuhan dan rakyat. Bersyukur adalah keharusan jika tidak maka akan masuk pada kufur nikmat apapun agama pemimpin.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat membuka secara resmi Indonesia Student Leadership Camp VI – Nusantara Student Leadership Camp Depok-Kuala Lumpur 21-25 Januari 2017, di aula Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, Sabtu (21/1/2017).

“Pemimpin yang kufur nikmat tidak bersyukur akan mengarah kepada berbagai perilaku negatif seperti tidak komitmen pada janji, represif, tidak bermoral. Jika dia selalu bersyukur dan tidak kufur nikmat maka dia adalah pemimpin yang selalu selalu mawas diri, meningkatkan kualitas diri karena dia tahu semua adalah anuherah Allah SWT,” ujarnya.

Dalam konteks Islam, umat Islam memiliki teladan dan contoh agung dalam mencari sosok seorang pemimpin yakni sosok agung Rasulullah SAW. Keagungan kepemimpinan Rasulullah pun diakui dunia. Seorang penulis terkenal dunia Michael H. Hart mengeluarkan buku masyhur berjudul ‘The 100’. Buku ini memuat 100 tokoh dunia yang memiliki pengaruh kuat dalam sejarah manusia. Di urutan pertama, dia memasukkan nama Nabi Muhammad SAW.

Michael, kata dia. melihat kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang universal bukan milik Arab saja yang melahirkan generasi Islam yang memiliki karakter yang adiluhung serta melahirkan generasi kepemimpinan yang luar biasa sepeninggalnya.

“Generasi muda Islam harus menyadari keagungan teladan agung tersebut dan harus mulai mencontoh keteladanan tersebut. Potensi generasi muda sekarang terutama para peserta ini sangat luar biasa. Kesempatan belajar sangat terbuka luas, didukung dengan berbagai teknologi yang sangat luar biasa. Kalian adalah calon pemimpin bangsa, manfaatkanlah secara positif potensi-potensi tersebut untuk membangun karakter generasi muda Islam yang bertakwa dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat,” ujarnya pada even internasional bertema ‘Becoming Excellent Future Leaders’ itu.

Hidayat memberi pesan kepada peserta bahwa generasi muda Islam Indonesia harus memahami potensinya dan harus juga memahami karakter masing-masing. Keberhasilan dan kegagalan adalah dua sisi yang harus dipahami dengan benar. Kesuksesan adalah buah dari kesuksesan dahulu yang terulang saat ini, kegagalan saat ini adalah kegagalan dahulu yang diulang kembali saat ini.

ISLC sendiri adalah sebuah pelatihan kepemimpinan hebat bagi sekitar 100 Ketua Osis SMA/sederajat terpilih dari berbagai daerah di Indonesia yang diselenggarakan oleh Institutre of Leadership Development (I-LeaD) Universitas Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk menjaring calon-calon pemimpin muda yang kemudian bisa berkontribusi bagi pendidikan masyarakat yang ada disekitarnya melalui Forum OSIS Nusantara. 

Sumber : pks.id

Read More

PKS Desak Pemerintah Kendalikan Harga Komoditas Pangan

Ilustrasi

Surabaya (23/1) - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur (DPW PKS Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Wilayah (Rakorpimwil), yang salah satunya menyoroti kenaikan sejumlah harga yang dirasa memberatkan masyarakat. 

Bertempat di Kantor DPW PKS Jatim, Jl Gayungsari Barat Surabaya, Minggu, Rakorpimwil yang dipimpin oleh Ketua Umum DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan itu dihadiri seluruh Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS dari kabupaten/ kota se- Jatim. 

Dalam Rakorpimwil itu terjadi pembahasan serius saat para peserta memaparkan kondisi di masing-masing Kabupaten/Kota terkait dengan dampak kenaikan harga yang memberatkan masyarakat.

Sebutlah terkait kebijakan pemerintah tentang keniakan biaya pengurusan STNK dan BPKB, harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), selain juga kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan komoditas pangan. 

"Para pimpinan PKS se-Jawa Timur sepakat untuk meminta Pemerintah meninjau kembali kenaikan harga-harga tersebut," ungkap Arif. 

PKS Jatim, lanjut Arif, juga mendesak pemerintah untuk dapat mengendalikan harga-harga komoditas pangan dengan cara meningkatkan produktivitas petani dan peternak lokal, selain mengamankan jalur distribusi, serta membatasi impor bahan pangan dari luar negeri. 

Dari hasil Rakorpimwil itu, selanjutnya Arif menugaskan kepada seluruh jajaran pengurus PKS se-Jatim dan juga para anggota DPRD dari PKS agar menyampaikan aspirasi rakyat berupa pembatalan kenaikan harga kepada Pemerintah.

"Kita akan berikan advokasi kepada rakyat yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga-harga ini," katanya. 

Jajaran struktur PKS Jatim juga mengagendakan kegiatan untuk membantu meringankan beban rakyat, seperti operasi pasar, pembagian sembako, bantuan modal dan keterampilan, dan lain-lain. "Sekecil apapun yang bisa kita berikan akan sangat berharga bagi yang membutuhkan," ujarnya. 

Arif menyebut penduduk miskin di Jawa Timur masih di angka 12 persen menurut catatan Badan Pusat Statisti. "Itu jumlahnya hampir 5 juta jiwa. Mereka masih memerlukan banyak bantuan dan pemberdayaan. Karena itu jangan pernah lelah berkhidmat untuk rakyat," ungkapnya.

Agenda lain yang menjadi pembahasan Rakorpimwil adalah rencana program 2017, serta kesiapan mengikuti Pilkada 2018, baik Pemilihan Bupati/Walikota maupun Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. 

"Hasil rakorpimwil selanjutnya akan diikuti dengan rangkaian Kunjungan DPW PKS Jatim ke seluruh DPD PKS se-Jatim dalam rangka supervisi dan monitoring program-program pelayanan dan pemberdayaan rakyat yang telah disepakati," ucapnya.

Sumber: AntaraJatim.com

Read More

Tiga Catatan Ekonomi di 2017

Ilustrasi

Jakarta (20/1) – Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal memberikan tiga catatan yang harus diperhatikan bagi Tim Ekonomi Jokowi-JK di Tahun 2017. Hal itu disampaikan Refrizal dalam menanggapi evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap capaian APBN-P tahun 2016 silam.

“Terdapat beberapa hal yang cukup menggembirakan, namun terdapat pula hal-hal yang perlu mendapat porsi perhatian lebih oleh pemerintahan Jokowi-JK,” jelas Refrizal di Jakarta, Jumat (20/1).

Pertama. berdasar data Global Wealth Report yang dirilis oleh Credit Suisse’s tahun 2016, Indonesia menempati posisi keempat negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Dimana 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Secara berurutan empat negara dengan ketimpangan tertinggi adalah Rusia (74,5%), India (58,4%), Thailand (58%) dan Indonesia.

“Dari data yang dirilis oleh Credit Suisse, Indonesia masuk dalam kondisi ketimpangan yang mengerikan. Di 2017 ini kami harap pemerintah serius mengatasi persoalan ini dan mampu menjawab problem distribusi pendapatan” tegaswakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Efek dari tingginya tingkat ketimpangan tersebut, tegas Refrizal, adalah rawannya kejahatan sosial di masyarakat.

Kedua. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah kinerja pertumbuhan kredit perbankan yang melambat dan meningkatnya NPL (Non Performing Loan). Data Agustus 2016 pertumbuhan Kredit di angka 6,7% atau terendah sejak krisis global 2008. Sedangkan NPL perbankan meningkat 3,22%.

“Kinerja perbankan di 2016 tidak terlalu baik, terjadi pelambatan pertumbuhan kredit yang diiringi dengan peningkatan NPL. Walau NPL belum mencapai 5% namun diharapkan Pemerintah berperan aktif mengatasi persoalan ini,” papar Refrizal.

Refrizal menambahkan kekhawatiran ini menjadi relevan bila dikaitkan dengan keinginan presiden Jokowi yang mencanangkan program bunga single digit untuk UMKM.

“Bila tidak diatasi dengan serius, Suku bunga perbankan single digit sulit untuk direalisasikan,” tegas Refrizal.

Ketiga. Terkait efek dari dikeluarkannya regulasi baru terkait dengan pencabutan larangan ekspor mineral mentah.

“Terbitnya PP No. 1 Tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan terindikasi melanggar UU No.4/2009 tentang Minerba. Secara jelas dinyatakan bahwa kegiatan ekspor mineral mentah terlarang,” ungkap Refrizal.

Kebijakan ini, nilai Refrizal, akan membuat pembangunan hilirisasi industri menjadi terhambat. Efeknya akan merugikan perekonomian Indonesia.  Apalagi ditengarai berdasar data dari Asosiasi Industri Pengolahan investasi di sektor ini sudah lebih dari Rp 150 triliun.

Oleh karena itu, Refrizal meminta pemerintah harus memikirkan efek kebijakan ini terhadap struktur APBN 2017, seperti berapa besaran pajak ekspor yang diterima atau lapangan pekerjaan yang berkurang.

“Diharapkan kualitas pertumbuhan ekonomi di 2017 ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan bangsa,” tutup Refrizal.

Sumber : pks.id

Read More

Cuti Bagi Ayah Mendukung Ibu dan Bayi Sehat

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah

Jakarta (17/1) - Peran pengasuhan anak merupakan peran seiring sejalan yang harus dilakukan baik oleh seorang ibu maupun ayah. Karenanya pelibatan peran ayah termasuk di awal-awal kelahiran menjadi penting.

“Di awal kelahiran, seorang ibu masih memerlukan pemulihan fisik sekaligus support besar dalam hal memenuhi hak anak mendapatkan ASI Ekslusif, sehingga kehadiran seorang ayah secara penuh dapat mendukung peningkatan kesehatan baik bagi ibu maupun bayi.” Kata Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi VIII DPR RI.

Mengingat hal tersebut, aleg FPKS ini mengapresiasi program kerja cagub cawagub DKI Jakarta Anies-Sandi yang menempatkan pemberian hak cuti bagi ayah satu pekan sebelum dan tiga pekan sesudah isteri melahirkan sebagai bagian dari janji kerja.

Program Anies Sandi berupa cuti bagi ayah (paternity leave) di masa isteri melahirkan ini akan bisa memberikan kesempatan para suami untuk mendampingi isteri di masa-masa krusial menjelang dan pasca melahirkan dengan tenang. Hal ini diperlukan mengingat wewenang pemberian hak cuti bagi PNS di kalangan pegawai pemprov berada di tangan gubernur.

“Suami yang mendampingi isteri di masa-masa awal melahirkan ini akan mendorong sang ibu menjadi lebih rileks dan upaya memberikan ASI Ekslusif pun diharapkan akan berjalan lebih baik. Ini berarti keuntungan buat semua. Buat bayi, buat ibu, buat ayah yang terlibat dalam pengasuhan sejak awal, bahkan buat pemerintah sendiri yang masih harus menggenjot angla pencapaian paparan pemberian ASI EKslusif di tengah masyarakat,” papar Ledia.

Hingga saat ini, angka target nasional capaian pemberian ASI Ekslusif adalah 80% dari jumlah seluruh ibu melahirkan. Sementara data dari Profil Kesehatan Indonesia, Kemenkes 2016, angka pencapaian paparan pemberian ASI Ekslusif di DKI Jakarta baru berjumlah 67,1% dari jumlah seluruh ibu melahirkan di DKI Jakarta.

Sumber : pks.id

Read More

Survei: Warga Jabar Lebih Puas Kinerja Aher Ketimbang Jokowi

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan

Jakarta (17/1) - Lembaga Indonesia Strategic Institute (Instrat) merilis hasil surveinya tentang tingkat kepuasan publik Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Ahmad Heryawan dan performa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya, masyarakat Jawa Barat lebih puas atas kinerja Gubernur Aher daripada kinerja Presiden Jokowi.

Tingkat kepercayaan publik Jawa Barat pada kinerja Gubernur, menurut survei itu, mencapai 47 persen. Sedangkan tingkat kepuasan pada kinerja Presiden Jokowi hanya 28 persen.

"Kepuasan publik Jawa Barat terhadap Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya sebesar dua puluh delapan persen," kata Direktur Instrat, Jalu Pradono, dalam Diskusi Publik bertajuk Masa Depan Panggung Kepemimpinan Jawa Barat di Bandung pada Senin, 16 Januari 2017.

Sebagian besar masyarakat Bumi Priangan itu, kata Jalu, menilai kinerja pemerintahan Gubernur Ahmad Heryawan pada periode kedua lebih baik daripada periode pertama. Publik menganggap lebih banyak perubahan pada periode kedua yang mencapai 50 persen dibandingkan periode pertama yang hanya 13 persen.

Kendati demikian, Jawa Barat di masa kepemimpinan Ahmad Heryawan mendapat catatan penting roda dalam pemerintahan masa 2018. 

Persepsi publik terhadap isu kesejahteraan menempati posisi teratas yang diikuti tingginya harga kebutuhan pokok dan lapangan pekerjaan. Publik Jawa Barat tidak puas dalam hal kesejahteraan yang mencapai 64,3 persen, harga kebutuhan pokok 61,3 persen, dan lapangan kerja 56,6 persen.

Sumber: viva.co.id

Read More

Komisi III DPR sepakat Kapolda Jabar dinonaktifkan

Nasir Jamil

Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk menonaktifkan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan dikarenakan jabatan yang disandang oleh Anton sebagai Pembina pada Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI)

“Dinonaktifkan untuk diperiksa oleh Propam Mabes Polri,” kata anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/01/2017).

Seperti diketahui sebelumnya telah terjadi bentrokan antara Front Pembela Islam dengan massa GMBI di Bandung usai pemeriksaan Habib Rizieq di Polda Jabar. Dalam bentrokan itu, sejumlah anggota FPI mengalami luka-luka dan ada beberapa markas GMBI yang dibakar anggota FPI.

Keberadaan Anton Charlian di kepengurusan ormas, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, membuat polisi yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani jadi tidak terlaksana dengan baik.

“Kok kesannya tukang adu domba, itu kan informasi yang beredar di masyarakat. Karenanya harus diperiksa oleh Propam, dan karena diperiksa dia harus dinonaktifkan, apakah sebulan/setengah bulan," ujar Nasir.

"Dan kalau memang jelas dia sudah melanggar, maka jangan segan-segan untuk dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Jabar," kata Nasir menambahkan.

Kedepan, ia menyarankan agar pimpinan Polri seperti Kapolda, Kapolres untuk tidak lagi diperbolehkan menjadi pengurus di suatu ormas seperti GMBI.

"Ke depan harus diatur lah dengan peristiwa ini. Artinya dengan kejadian seperti ini memang harus diatur kedepan. Kalau seseorang pimpin Polri mulai dari Polres, Polda sampai Mabes Polri itu menjadi ketua ini, ketua itu, itu harus ada aturan mainnya, harus dipilih-pilih, jangan sampai sembarangan, akibatnya kan seperti GMBI itu kan jadi bumerang juga buat Kapolda Jawa Barat itu sendiri,” kata Nasir.

Sumber : rimanews.com

Read More

Pemerintah Harus Lebih Kendalikan Harga

PKS Semarang Bagi Tas Belanja Hasil Daur Ulang Sampah (ilustrasi)

Jakarta (17/1) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan melonjaknya harga cabai.

“Menurut Ecky, langkah pemerintah untuk menurunkan harga cabai masih belum menampakan hasil. Padahal harga cabai adalah salah satu kontributor utama dalam inflasi. Jika inflasi naik maka daya beli masyarakat tergerus. Pemerintah harus menjaga daya beli masyakat, karena hal ini menyumbang lebih dari separuh PDB. Jika ini berlanjut, ujungnya target pertumbuhan bisa meleset,” jelas Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Ecky pun menambahkan meski realisasi inflasi umum relatif rendah, namun inflasi pada barang-barang bergejolak (volatile food) masih sangat tinggi.

“Satu sisi pemerintah terlihat sukses menekan inflasi, sementara inflasi dari sisi harga barang-barang bergejolak masih cukup tinggi,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Data BPS menunjukan bahwa inflasi barang-barang bergejolak (volatile food) pada akhir 2016 mencapai mencapai 5,92 persen; inflasi umum 3,02 persen; inflasi inti 3,07 persen; dan inflasi barang-barang yang diatur pemerintah sebesar 0,21 persen. Sepanjang 2016, kontribusi cabai terhadap pembentukan inflasi mencapai 0,35 persen dan menjadi kontributor utama. Akhir-akhir ini ini harga cabai melambung tinggi hingga Rp160 ribu per kg. Bahkan, di beberapa pasar tradisional melebihi Rp200 ribu per kg.

“Inti persoalan komoditas cabai bukan hanya terkait dengan cuaca, yang sering disebut terkait dengan lonjakan harga. Justru, yang mendasar adalah persoalan adalah tata niaga, mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi akhir,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Ecky menjelaskan persoalan di sisi produksi terlihat bagaimana pengaruh dari tengkulak yang menjadi penyuplai dana dan sarana produksi bagi petani di daerah. Pemerintah harus berani masuk lebih dalam ke bisnis prosesnya, sehingga dapat memutus jaring-jaring tengkulak. Ditambah lagi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum menyasar ke sektor pertanian secara efektif. Karena keterbatasan faktor-faktor produksi inilah, petani terpaksa terikat kepada tengkulak.

“Selain itu, jalur distribusi turut memengaruhi harga cabai. Kondisi jalan yang rusak menyebabkan biaya angkut semakin tinggi. Keseluruhan biaya tersebut akan dibebankan kepada konsumen. Dalam berbagai kajian disimpulkan, ongkos transportasi menyumbang sekitar sepertiga dari harga jual barang. Untuk itu, sangat mendesak memperbaiki infrastruktur dasar," tambah Ecky.

Oleh karena itu Ecky mendukung segala upaya pemerintah untuk memutus mata rantai perdagangan yang tidak efisien. Petani harus dapat mendistribusikan hasil usahanya kepada konsumen melalui sependek mungkin perantara.

“Sebab persoalan makro seperti inflasi dan stabilitas ekonomi berakar dari pengelolaan hal-hal mikro seperti ini” tutup Ecky.

Sumber : pks.id

Read More

PKS: Jangan Rakyat Dipusingkan dengan Capres yang Banyak

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini

Jakarta (16/1) - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menilai, ambang batas presiden atau presidential threshold masih dibutuhkan di dalam sistem pemilu Indonesia.

Hal itu untuk menyederhanakan pilihan masyarakat terhadap capres-cawapres yang akan dipilih nantinya.

“Supaya lebih sederhana, tapi tidak memasung hak seseorang untuk jadi presiden atau wakil presiden,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Jazuli khawatir, jumlah capres membengkak nantinya bila tidak ada aturan yang membatasi pencalonan.

Sebagai gambaran, saat ini ada sepuluh partai yang memiliki kursi di DPR. Jumlah itu belum termasuk PKPI dan PBB yang tidak lolos parliamentary threshold saat Pemilu 2014.

Di tambah tiga partai baru yang telah diverifikasi Kemenkumham, yaitu Perindo, PSI dan Partai Idaman.

“Nanti bayangin kalau sejumlah partai itu usung capres sendiri. Sudah dipusingkan dengan caleg yang begitu banyak, dipusingkan juga capres yang begitu banyak,” kata dia.

Dalam pembahasan RUU Pemilu, ada empat fraksi yang ingin ambang batas presiden 0 persen.

Keempat fraksi itu, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi PAN.

Sumber: Kompas.com

Read More

Apel Akbar Kemenangan Firdaus-Ayat, Presiden Ingatkan Berkuasa Itu untuk Berkhidmat

apel akbar dengan tema “Menyongsong Kemenangan Pemilihan Walikota Pekanbaru”, yang bertempat di Hotel Pangeran, Jl.Jendral Sudirman, Pekanbaru, Ahad (15/1/2017).

Pekanbaru (16/1) -  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyampaikan bahwa kekuasaan bukan untuk berkuasa, tapi untuk mewujudkan visi dan misi bersama.

"Kita punya visi yang pandai dan kokoh dalam berkhidmat untuk bangsa dan negara, tetapi dengan berkuasa kita lebih memiliki peran besar dalam berkhidmat, tingkatkan hal yang positif dan perbaiki hal yang negatif," kata Sohibul Iman saat menghadiri agenda apel akbar dengan tema “Menyongsong Kemenangan Pemilihan Walikota Pekanbaru”, yang bertempat di Hotel Pangeran, Jl.Jendral Sudirman, Pekanbaru, Ahad (15/1/2017).

Di hadapan lebih kurang 2000 PKS Pekanbaru, Sohibul juga mengingatkan kepada kader PKS untuk bahu-membahu mewujudkan visi dan misi yg diharapkan bersama. 

Ketua DPD PKS Pekanbaru Sofyan Siroj menyampaikan harapan besar bagi pasangan Firdaus-Ayat untuk berkhidmat terhadap kesejahteraan kota Pekanbaru.

Sementara Ketua DPW PKS Riau Hendri Munief mengajak para kader agar dapat berkontribusi dengan kemampuan yang dimiliki, dan memberikan seluruh yang dimiliki untuk pemenangan pilwako ini. 

Para petinggi PKS tingkat wilayah dan daerah juga hadir seperti , Ketua DPP PKS Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Chairul Anwar, Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumatera, Hermanto, serta pasangan pilwako Pekanbaru yaitu Firdaus – Ayat.  

Acara ini juga dimeriahkan oleh grup nasyid Azzam Voice dan grup band Aldadakan yang personilnya terdiri dari Wakil Ketua DPW PKS Riau, Dian Sukheri, Sekretaris Umum DPW PKS Riau, Imam Zamroni, Bendahara Umum DPW PKS Riau, Markarius Anwar, yang menyanyikan lagu Bingkai Kehidupan.  

Sumber : pks.id

Read More

PKS Gelar Nobar dan Diskusi Film 'Jakarta Unfair'

Nonton bareng dan dan diskusi film "Jakarta Unfair" di DPP PKS

Jakarta (13/1) - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) mengadakan nonton bareng dan dan diskusi film "Jakarta Unfair". Acara tersebut digagas oleh Bidang Politik Hukam dan Keamanan (Polhukam) bekerja sama dengan Bidang Seni dan Budaya (Senbud) DPP PKS.

"Nonton bareng dan dan diskusi film 'Jakarta Unfair' adalah bagian dari diskusi politik dan budaya yang rutin diadakan oleh PKS. Kedua, terkait masalah isu sosial budaya dan politik yakni penggusuran," kata Sekretaris Bidang Polhukam Suhud Alynudin, di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017) malam.

Acara tersebut, kata Suhud, juga merupakan bentuk dukungan dan perhatian PKS terhadap korban relokasi atau penggusuran tanpa pertimbangan

Diskusi dan nobar tersebut tidak hanya dihadiri oleh kader PKS tapi juga masyarakat umum. Acara diisi oleh anggota DPR RI Adang Daradjatun, Sejarawan J.J. RIzal dan Dharma Diani yang tak lain adalah korban penggusuran Kampung Akuarium, Luar Batang, Jakarta Utara.

Diskusi berlangsung hangat tentang masalah penggusuran di beberapa wilayah di DKI Jakarta yang dilakukan semena-mena oleh Pemprov DKI tanpa memikirkan dampak negatif bagi masa depan korban penggusuran. Berlangsung pula diskusi tanya jawab serta solusi ke depan untuk menanggulangi masalah penggusuran salah satu diantaranya terlibat langsung dalam proses pilkada alias tidak untuk golput. (msm)

Sumber : pks.id

Read More

Bahas Persiapan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019, PKS Gelar Pleno

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, DPRD seluruh provinsi, hingga komponen pendukung fraksi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, rapat pleno ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan demi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2017 serta Pemilihan Umum dan Legislatif pada 2019.

"PKS ingin menang besar, maka kekuatan fraksi sebagai ujung tombak partai harus ditingkatkan performanya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Jazuli, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Ia mengatakan, pleno 2017 merupakan tahun ketiga PKS mempersiapkan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Semakin dekat waktunya, upaya konsolidasi kekuatan kian serius.

"Rapat ini ingin memperkokoh, makin mantap melangkah untuk membela rakyat untuk pemenangan calon Pilkada PKS, dan pemilu 2019," kata Jazuli.

Selain soal pemenangan, dalam rapat pleno juga akan dibahas terkait regulasi dan kebijakan pemerintah.

PKS, kata Jazuli, akan memperjuangkan regulasi yang prorakyat dan menentang yang dianggap sebagai beban.

"PKS akan menguatkan kepekaan terhadap permasalahan rakyat, menguatkan jaringan dengan konstituen, dan seluruh stakeholder," kata Jazuli.

Rapat pleno tersebut turut dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring.

Sumber: kompas.com

Read More

Politikus PKS Aboebakar Alhabsy: Penyelenggara Transportasi Harus Gandeng BNN

Aboebakar Alhabsy

JAKARTA-Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy mengigatkan, narkoba adalah musuh terbesar bangsa saat ini. Ancamannya nyata, puluhan orang meninggal karena narkona.

"Bahayanya mengancam sendi-sendi keamanan dan keutuhan negara ini, karena menghancurkan generasi muda dan kalangan profesional," tegas Aboebakar, Kamis (12/1/2017).

"Narkoba semakin menakutkan jika menyerang pengguna transportasi. Tentunya kita ingat kasus supir maut yang merenggut nyawa belasan orang. Saat pengguna transportasinter pengaruh narkoba, bukan hanya akan menjadi ancaman bagi dirinya," tambahnya.

Akan tetapi, lanjut Aboebakar, sudah menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat, baik pengguna jalan lain, ataupun orang di sekitarnya.

Terlebih jika kalangan profesional dibidang transportasi seperti pilot, bila mereka terpapar narkoba akan mengancam keselamatan ratusan penumpang.

Selain itu juga masyarakat, karena bisa jadi pesawat yang dikendalikan akan lepas kontrol dan menabrak gedung perkantoran atau pemukiman penduduk.

"Belajar dari berbagai kasus pengaruh narkoba dikalangan pilot, otoritas penerbangan perlu meningkatkan pengawasan. Dari kasus pernah didapati, telah banyak oknum pilot yang kedapatan menggunakan narkoba seperti dari Lion Air, Air Asia, Garuda, kemarin Citilink, dan sekarang Susi Air," papar Aboebakar.

Hal ini harus dipandang secara serius dan dilakukan upaya penangkalannya. Otoritas bandara ataupun dirjen udara perlu meningkatkan kontrol terhadap kesehatan pilot.

Pengawasan secara reguler perlu menggandeng BNN sehingga apabila ada pengguna narkoba jenis baru akan dapat diidentifikasi dengan baik sejak awal.

"Perlu ada kesadaran bersama mengenai bahaya narkoba, dengan demikian akan memicu rasa kehati-hatian. Sehingga keamanan dan keselamatan penumpang dan masyarakat akan dapat terjaga dengan baik," Aboebakar menegaskan.

Sumber : tribunnews.com

Read More

Jangan Bedakan Guru Madrasah dan Guru Sekolah Umum

Ilustrasi

Jakarta (11/1) - Nasib madrasah di negeri ini memang masih memprihatinkan. Tak hanya soal sarana fisik sekolah, bahkan tunjangan bagi para pendidik di madrasah pun tidak sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

“Jutaan siswa sekolah tingkat SD-SMA di Indonesia tidak semua tertampung di sekolah umum baik negeri dan swasta. Sebagian dari anak bangsa peserta didik ini ditampung di madrasah, maka kita harus ingat bahwa madrasah adalah bagian dari pengerak sistem pendidikan Indonesia, sehingga mereka tak boleh dibeda-bedakan haknya dalam hal menerima tunjangan.” Kata Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi VIII DPR RI.

Terkait hal tersebut Ledia menguraikan lebih lanjut, guru madrasah pun berhak atas tunjangan kinerja daerah sebagaimana yang diterima oleh guru di sekolah umum.

“Kalau daerah bisa menganggarkan TKD bagi pendidik disekolah umum, hal yang sama layak diberikan kepada guru madrasah. Mereka sama berjuang bagi pendidikan anak bangsa, memberikan baktinya untuk mendampingi generasi penerus dalam tahun-tahun sekolah. Jangan biarkan ada kesenjangan antar sesama pendidik yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan mereka,” kata aleg FPKS ini pula.

 Secara khusus Ledia menyoroti DKI Jakarta yang bisa memberikan TKD cukup besar bagi para guru sekolah umum, antara 3 hingga 5 jutaan rupiah  yang kabarnya masih akan  ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.

“DKI itu punya APBD besar, terbesar bahkan se-Indonesia, tapi nasib guru madrasahnya masih memprihatinkan karena tak tersentuh anggaran TKD. Itu sebabnya salah satu program unggulan Anies-Sandi kan memberikan TKD ini termasuk para guru madrasah.” Kata Ledia menjelaskan program dari cagub cawagub DKI Jakarta yang diusung partainya, PKS.

Ledia mengingatkan bahwa Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menyamakan kedudukan jenjang pendidikan umum, agama, negeri dan swasta.  “Jangan lagi ada ketidakadilan dalam hal menyediakan kesejahteraan bagi para guru. ” pungkasnya.

Sumber : pks.id

Read More

Tindak Tegas Upaya Makar Kelompok Makar OPM

Ilustrasi

Jakarta (10/1) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia harus lebih tegas terhadap kelompok apapun yang sudah tegas dan jelas menyatakan makar kepada NKRI, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal itu disampaikan Sukamta dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017, Selasa (10/1).

“Kami ingin dari Komisi I menghimbau kepada pemerintah untuk bisa lebih tegas lagi kepada OPM dan kelompok yang sudah tegas makar kepada NKRI, ini lebih perlu untuk ditindak karena sudah masuk ke ranah pidana bukan hanya statement,” jelas Sukamta.

Sukamta menilai ada tiga persoalan utama yang menyebabkan OPM termasuk dalam kelompok yang jelas berbuat makar di NKRI. Pertama, terkait dengan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne, Australia. Kedua, adanya pembakaran bendera Merah Putih oleh OPM yang bahkan di jejaring media sosial video (youtube) dan masih dibiarkan oleh pemerintah. Ketiga, adalah adanya perencanaan makar oleh OPM.

“Jangan sampai yang nyata makar dibiarkan, sementara ada orang yang baru dianggap punya rencana makar sudah ditindak. Jadi saya kira perlu tegas terhadap siapapun yang menindak NKRI,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Diketahui, pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne tersebut dilakukan pada Jumat 6 Januari 2017 silam. Terjadi penerobosan (trespassing) oleh seseorang ke kantor perwakilan politik Indonesia di negeri Kangguru tersebut untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora OPM.

Selain itu, anggota OPM pada juga menayangkan video pembakaran bendera Merah Putih yang diunggah di youtube pada 26 Mei 2016 silam.

Bahkan, Pimpinan Panglima Tinggi OPM Goliath Tabuni pada Minggu (8/1) silam telah menyatakan siap perang dengan militer Indonesia untuk Papua Merdeka.

ٍSumber : pks.id

Read More

Aher Minta Guru Berhenti Merokok

Bandung (10/1) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau guru-guru untuk tidak lagi merokok. Guru disebut sebagai panutan yang harus mencontohkan perilaku baik bagi generasi bangsa.

"Saya berharap tidak ada guru yang merokok. Bagaimana mungkin kita menghadirkan generasi hebat kalau kita enggak bisa menyontohkan yang baik," kata Heryawan yang disambut tepuk tangan guru dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan SMA/SMK se-Jawa Barat di Pusdai Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (10/1).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Aher ini, semua sudah tahu dampak buruk dari merokok. Jika guru menampilkannya depan murid-murid maka rentan ditiru padahal siswa adalah calon generasi penerus bangsa. Imbauan ini, Aher mengatakan menjadi upaya untuk mewujudkan sekolah yang lebih unggul ke depannya dengan menjauhkan budaya buruk dari siswa.

Aher menilai jika guru masih merokok sama dengan pengkhianatan terhadap profesi. Karena guru adalah tenaga pendidik yang memberi teladan. "Sebab kalau masih (merokok), sama dengan mengkhianati profesi kita. Kita menghianati profesi pendidik," ujarnya.

Namun, kata dia, jika tidak bisa sama sekali menghilangkan kebiasaan merokok secara penuh maka diharapkan menghentikan sementara jika di sekolah agar tidak dilihat siswa. Diharapkan dengan demikian bisa menjadi stimulus untuk berhenti secara permanen.

Sumber: Republika.co.id

Read More

Belum Ada Kebijakan Komprehensif Tanggulangi Melonjaknya Harga Pangan

Ilustrasi

Jakarta (10/1) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai belum ada kebijakan komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggulangi melonjaknya harga pangan yang terus berulang.

Ecky menambahkan kebijakan pemerintah saat ini masih bersifat reaktif dan belum secara sungguh-sungguh mendesain kebijakan yang menyentuh secara tepat akar persoalan. Lonjakan harga pangan setiap tahun yang terus berulang, tambah Ecky, harusnya didekati dengan manajemen peningkatan produksi dan manajemen pasokan (stock management)yang baik.

“Seringkali kita melihat untuk komoditas yang musiman selalu harga jatuh saat panen berlimpah dan harga membumbung saat panen terbatas. Ini harusnya bisa diselesaikan jika ada kebijakan manajemen pasokan yang baik. Kita belum melihat ini, padahal negara-negara lain sudah jalan,” papar Ecky di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/1).

Diketahui, harga cabai yang melambung beberapa pekan terakhir di sejumlah pasar di tanah air telah dikeluhkan masyarakat luas. Fluktuasi harga ini, menurut Ecky, sebenarnya sudah menjadi masalah klasik di Tanah Air. Persoalan fluktuasi harga pun tidak hanya membelit komoditas cabai merah, fluktuasi harga yang cukup tinggi pernah terjadi pada komoditas lain, seperti bawang, beras hingga daging sapi. Kondisi ini sekali lagi membuktikan pemerintah belum memiliki solusi tepat mengatasi problem harga pangan, utamanya hortikultura.

“Kondisi ini harus menjadi warning serius bagi pemerintah, karena potensial terjadi pada komoditas kebutuhan pokok rakyat yang lainnya. Padahal seharusnya dengan manajemen data komoditas yang valid serta manajemen pasokan yang baik hal seperti ini mudah diatasi. Prinsipnya harus ada peningkatan produksi, ketersediaan data yang akurat dan manajemen stock. Kalau ada yang tidak berjalan tentu akan berulang kembali, termasuk untuk komoditas yang lain,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ecky menilai perlu ada langkah komprehensif dan tepat untuk mengatasi masalah pasokan dan permintaan komoditas tersebut. Menurutnya pemerintah perlu membenahi tata niaga dan manajemen pasokan komoditas hortikultura. Kartel-kartel pangan harus dipangkas dan pemerintah harus mengelola stok komoditas secara tepat.

Jika pengelolaan pasokan berjalan baik, masalah ketidak- seimbangan supply dan demand, terutama ketika kita menghadapi persoalan cuaca seperti saat ini, tambah Ecky, seharusnya tidak terjadi.

“Saya kira, pemerintah juga perlu serius menjalankan rencana untuk membangun gudang besar berpendingin (cold storage) seperti yang dimiliki Dubai untuk mengelola pangan-pangan strategis. Ketika pasokan tinggi, pasokan yang ada bisa disimpan di gudang berpendingin itu untuk selanjutnya digunakan pada saat produksi berkurang. Harusnya ini mudah jika kita serius,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Selanjutnya, yang mendasar menurut Ecky adalah pengembangan teknologi produksi hortikultura yang harus ditingkatkan selain mengembangkan produk olahan turunan untuk komoditas tersebut agar lebih tahan lama. Pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan musim telah berkembang dan seharusnya dapat dikembangkan secara masif oleh pemerintah.

“Kita melihat perkembangan teknologi produksi hortikultura kita masih tertinggal dari berbagai negara. Padahal dengan jumlah penduduk yang besar kebutuhan pangan menjadi sangat strategis. Kalau tidak ada kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, akan menyebabkan kerentanan pangan dan fluktuasi harga yang terus berulang dan merugikan rakyat. Terlebih enam bulan kedepan kita memasuki Ramadhan dan Hari Raya. Kita mendesak pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang tepat dan komprehensif tersebut,” pungkas Ecky. 

Sumber : pks.id

Read More

Umat Islam Diminta Teliti Travel, Hindari Sistem Umrah MLM

DPR

Wakil ketua Komisi VIII, Iskan Qolba Lubis.

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta umat Islam di Indonesia agar lebih teliti dan semakin cermat memilih travel umrah. Ini untuk menghindari kembali terjadinya kasus penelantaran jamaah umroh oleh pihak travel tidak perlu terjadi jika masyarakat teliti memilih travel.

"Masyarakat harus teliti, terutama menyangkut harga tiket yang terkadang tidak rasional. Sehingga banyak jamaah tergiur dengan harga murah tersebut," kata Iskan, Senin (9/1).

Apalagi sekarang, kata dia, saat ini sudah marak travel dengan sistem multi level marketing (MLM). Walaupun Kemenag melarang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan haram, tapi Iskan meragukan apakah Kemenag sudah mengeceknya. "Jangan-jangan masih banyak yang beroperasi sehingga akan banyak pula korban berjatuhan," katanya.

Anggota DPR Fraksi PKS ini berharap, masyarakat semakin berani. Terutama, bagi siapa saja yang merasa tertipu oleh oknum travel umrah. Mereka diminta segera melapor kepada komisi VIII DPR RI dan aparat penegak hukum.‎
Sumber : ihram.co.id

Read More