Muhammadiyah Bersyukur Tidak Masuk Kabinet Kebohongan

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula

KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula mengatakan, bahwa pihaknya tidak masalah jika tidak ada kader Muhammadiyah yang menjadi menteri di Kabinet Kerja. "Kami tidak gila jabatan, malah bersyukur tidak masuk di Kabinet Kerja yang penuh kebohongan," ujar Beni di Jakarta, Senin (27/10/2014), dilansir Pelita Online.

Menurutnya, meski tidak ada di dalam pemerintahan, Muhammadiyah sudah terbiasa bekerja. Apalagi Presiden Jokowi berbohong dengan janjinya akan melakukan perampingan kementerian. Hal ini terlihat dalam Kabinet Kerja terdapat 34 kementerian jumlahnya sama dengan era presiden SBY. Ternyata, menurutnya, perampingan itu hanya wacana yang tidak ada realisasinya.(Saat kampanye Pilpres Jokowi berjanji akan buat kabinet ramping sekitar 24 menteri).

Selain itu, ia juga menegaskan, Muhammadiyah pasti menolak jika pemerintahan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Beredar kabar Jokowi akan menaikkan harga BBM sebesar Rp3.000 per liter. Alhasil, harga premium menjadi Rp9,500 per liter," ungkapnya.
*piyunganonline

Read More

[Kabinet Kerja] Jokowi Lecehkan Rakyat Papua

Presiden Joko Widodo memilih Gurubesar Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Yohana Yembise, untuk duduk sebagai Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan.

Namun bukan mendapat pujian, Jokowi malah mendapat kritik tajam. Jokowi dinilai tidak sensitif terhadap persoalan Papua saat mengangkat menteri yang mewakili aspirasi masyarakat Papua. Yohana dinilai tidak cukup mampu menjadi jembatan dialog antara Jakarta dan Papua.

"Kami anggap ini sama saja Pak Jokowi melecehkan Papua. Terus terang menteri dari Papua yang dia angkat tidak kami kenal. Tidak cukup mengakar di masyarakat Papua. Apalagi kalau bicara soal jembatan aspirasi antra Jakarta dan Papua pasti tidak bisa," kata Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Senin, 27 Oktober 2014.

Menurut Tabuni, sosok menteri asal Papua tidak hanya dilihat dari soal kecakapan intelektual dan integritasnya tetapi terutama soal kehadiran dia sebagai bagian dari perjuangan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat.

"Papua ini kan masalah yang rumit. Maka butuh sosok yang bisa jadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah di Jakarta. Nah ini yang dilupakan Pak Jokowi. Maka kami anggap ini sama saja melecehkan kami," jelas Tabuni yang adalah juga alumni FISIP UGM Yogyakarta tersebut. (fs)
*piyunganonline

Read More

KPK : Kabinet Kerja Tidak Benar-benar Bersih

Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dinilai oleh KPK tidak benar-benar bersih.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi terkait 34 nama menteri kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Orang bisa saja berubah. Sebelumnya tidak pernah ada keterlibatan korupsi, tapi belakangan berubah. Itu bisa saja," kata Johan lewan pesan singkat, Jakarta, Senin (27/10/2014).

KPK mengapresiasi upaya Jokowi melibatkan sejumlah lembaga untuk mengetahui rekam jejak calon menterinya. Namun, hal itu tak akan mempengaruhi KPK untuk memproses hukum jika menteri Jokowi terlibat kasus korupsi.

"Kalau nanti di tengah ada yang korupsi, ya akan ditangkap juga," ujar Johan.

Johan tidak mengetahui nama-nama menteri Jokowi-JK yang diberi tanda merah atau bermasalah. "Data itu yang tahu hanya pimpinan. Saya tidak tahu catatan tersebut," kata Johan.(inilah/fs)
*piyunganonline

Read More

[Kabinet Kerja] Puan Maharani Belum Tahu Tugasnya Sebagai Menko

Puan Maharani mengaku belum tahu tugas yang akan diembannya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun bidang kementerian yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kepada Puan dinilai mirip dengan lingkup tugas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

“Terus terang saya belum terlalu tahu apa penugasan yang akan ditugaskan Pak Presiden,” kata Puan,seusai pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK, di Istana Kepresidenan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Menurut Puan, dia akan mengetahui tugasnya dalam sidang kabinet yang akan diselenggarakan seusai pelantikan menteri pada hari ini, Senin, 27 Oktober 2014.

Terkait dipilihnya ia sebagai menteri, Puan yakin Jokowi sudah mempertimbangkannya secara matang.

Saat ditanya tentang kompetensi yang dimiliki sebagai menteri, Puan berpendapat tidak penting untuk melihat latar belakang pengalaman maupun track record masing-masing menteri. Menurut dia, yang terpenting adalah niat untuk bekerja keras bagi negara.

“Jangan pikir seseorang dari track record hari ini, tetapi kinerja dan apa yang akan saya lakukan ke depan ini,” tambah Puan.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, jawaban Puan merupakan tanggapan yang terlalu berhati-hati. Ia menyayangkan pernyataan Puan bahwa latar belakang bukan hal yang penting untuk menjadi menteri.

Sumber: Kompas.com/piyunganonline

Read More

[Kabinet Kerja] Sarat Kepentingan Politis, Minim Kapabilitas

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya terbukti tidak mampu merealisasikan janjinya untuk merampingkan postur kabinet. Dia justru malah menggabungkan beberapa kementerian yang berimplikasi negara harus mengeluarkan anggaran yang besar.

"Janji untuk merampingkan postur kabinet tidak terbukti bahkan menambah satu pos baru Menko Kemaritiman. Perubahan nomenklatur dan penggabungan serta pemisahan kementerian membawa konsekuensi anggaran yang amat besar," katanya pengamat kebijakan publik Univeritas Brawijaya (Unbraw), Khairul Muluk, Minggu malam, 26 Oktober 2014.

Menurutnya, yang dilakukan Jokowi ini cenderung simbolis karena sebenarnya dia bisa melakukan perubahan melalui pendekatan fungsi kementerian.

Selain itu, kata dia, janji profesional sebenarnya juga tidak terpenuhi dalam postur kabinet saat ini, Di dalam beberapa pos terasa benar nuansa politisnya dalam penunjukan menteri.

Lebih lanjut Muluk menambahkan, dalam format kabinet Jokowi juga ada perubahan konvensi yang selama ini Menteri Koordinator pada umumnya adalah mantan menteri karena biasa dianggap sebagai menteri senior yang mengkordinir kerja para menteri dibawahnya.

"Dari empat Menteri Koordinator, hanya satu saja yang pernah menjadi menteri. Kabinet ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang benar-benar baru dari kabinet sebelumnya. Kecuali Lukman Hakim Saifuddin, semuanya bukan menteri dalam kabinet sebelumnya. Ini benar-benar mengosongkan orang-orang yang pernah membantu Presiden periode sebelumnya," tutupnya. (fs)
*piyunganonline

Read More

[Kabinet Kerja] KPK : Jokowi Abaikan Rekomendasi, Menteri Segera Kami Tangkap

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tetap menempatkan nama Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rini sebagai mantan Ketua Tim Transisi sempat menjadi sorotan serta pro dan kontra terkait rekam jejaknya. Rini juga disinyalir mendapat catatan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana BLBI.

Namun Rini tetap ditempatkan sebagai menteri diduga sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Ikhsan menjelaskan posisi Rini bisa menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Kasus dugaan korupsi BLB, lanjutnya, akan dimunculkan kembali ke permukaan.

"Karena dugaan dalam kasus BLBI, bisa diangkat lagi kasus BLBI-nya ke permukaan, itu yang bisa membebani Jokowi - JK," tegasnya.

Padahal sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan Jokowi-JK untuk tidak menempatkan menteri dengan catatan merah dan kuning.

KPK menegaskan jika sosok tersebut tetap menjabat menteri, maka dalam waktu dekat KPK akan menangkapnya. (fs/piyunganonline)

Read More

"Bu Menteri aja merokok dan bertato..."

Banyak yang mengeluhkan perihal bu Susi yang "hanya" lulusan SMP. Kalo saya pribadi tidak mempermasalahkan itu, selama dia profesional kenapa tidak... Apalagi dengan cerita heroik tentang beliau yang membangun bisnisnya dari nol dan telah membantu banyak nelayan kecil di sekitar Pangandaran (tanah lahir bu Susi -ed).

Pendidikan memang penting, tapi tak harus jadi faktor utama. Meskipun biasanya memang faktor pendidikan berbanding lurus dengan attitude dan karakter positif. Saya dukung anda bu Susi selama anda profesional.

Tapiiiii....mbok ya o toh bu jangan klepas-klepus merokok di hadapan orang banyak. . Merokok itu memang hak asasi jenengan, tapi bisa kan gak usah dipertontonkan di hadapan khalayak umum? Media itu juga ditonton dan dibaca anak-anak kami bu. Jangan memghancurkan pendidikan karakter generasi bangsa dong.

Jenengan sekarang public figur loh, nama jenengan akan dihafalkan oleh anak-anak kami di pelajaran sekolahnya. Jangan sampai yang diingat anak-anak kami saat menyebut menteri kelautan dan perikanan "oooo menteri perempuan yang perokok dan bertato itu ya???", lalu menjadi pembenaran untuk mereka "lah bu menteri aja merokok dengan santainya dan bertato pula kenapa kami tidak boleh?", atau menjadi senjata bagi para perokok berat yang selama ini menjaga diri untuk tidak merokok di tempat-tempat umum "bu menteri aja boleh merokok dengan bebasnya di lingkungan istana yg sakral, kenapa kami tdk boleh merokok disini?"

(Meilia Marissa)
*piyunganonline

Jack Wilshere (pemain bola Arsenal) difoto merokok dikecam sejagat. Dia public figure. Teladan anak-anak. Menteri kita, diwawancarai sambil merokok, dipuja-puja.. (@suryadelalu)

Read More

[Kabinet Kerja] Penuh Kontroversi dan Pesanan

Foto: TribunNews

Ada banyak hal menarik dari komposisi kabinet Jokowi - JK. Pertama, nama kabinet. Jokowi menamakan kabinetnya sebagai "Kabinet Kerja". Ia berharap, usai pelantikan, menteri-menteri ini dapat 'berlari' bersama Jokowi yang memang dikenal gesit.

Kedua, ada delapan menteri perempuan yang dipercaya Jokowi dan JK sebagai pembantunya. Para perempuan yang datang dari berbagai latar belakang ini cukup mencuri perhatian.

Bukan hanya dari sisi jumlah yang menurut seorang aktivis perempuan, merupakan perimbangan yang cukup baik, melainkan dari sisi keberagaman latar belakang, membuat wajah-wajah cantik di kabinet ini menarik untuk diusik.

Ditunjuknya Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuktikan, Papua telah berhasil melahirkan seorang perempuan cerdas, seorang profesor berhati lembut yang dapat berbicara lantang mengenai kaumnya.

Hal menarik lain adalah sosok kontroversial Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang berlatar belakang akademik SMP namun sukses sebagai pengusaha perikanan dan transportasi udara.

Khusus untuk Susi, ada banyak catatan kelam yang muncul di ruang publik. Termasuk perilakunya yang oleh sebagian orang dianggap tak mencerminkan sikap seorang menteri perempuan.

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Susi memang merupakan terobosan keberanian tersendiri. Jejak akademik Susi sepertinya tak digubris Jokowi. Semoga saja keputusan ini tak akan disesali Jokowi.

Kabinet Kerja Jokowi dan JK berasal dari enam unsur, yaitu: politisi, praktisi, akademisi, birokrat karir, teknokrat, serta purnawirawan.

Berdasarkan latar belakangnya Sebanyak 41% pos menteri diisi oleh para politisi. Jumlah ini tergolong moderat. Porsi para menteri yang datang dari luar politisi lebih dominan. Persentasenya mencapai 59%.

Dengan komposisi ini Presiden Jokowi seolah ingin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya tak sekadar bagi-bagi kursi menteri kepada Parpol yang mendukungnya.

Meski tetap harus diakui ada skema pembagian kursi. Parpol pendukung jelas mendapat jatah kursi. Parpol debutan baru Hanura mendapat 2 kursi dan Nasdem 3 kursi.

Sementara PDI P dan PKB masing-masing mengisi empat pos kementerian. Bagi PKB, jatah kursi menteri kali ini tergolong banyak.

Terpilihnya Puan Maharani sebagai menteri rupanya juga menuai kritik. Putri Megawati ini menduduki posisi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebuah jabatan yang biasanya diisi menteri senior.

Hal mencolok lain dari Kabinet Kerja ini adalah jumlah unsur militer yang tergolong sedikit. Hanya ada dua menteri yang berstatus purnawirawan, Ryamizard Ryacudu selaku Menhan serta Tedjo Edy Purdjianto yang dipilih sebagai Menko Polhukam.

Dari ke-34 nama yang dipilih, Presiden Jokowi hanya menyisakan satu menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dialah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang kembali menduduki pos Menteri Agama.

Ada tiga nama dan wajah lawas yang dulu pernah mengisi kabinet di era sebelumnya. Mereka ialah: Khofifah Indar Parawansa, Rini Mariani Soemarno, dan Sofyan Djalil.

Penunjukan Rini sudah diprediksi, pasalnya Rini sudah bekerja keras sebagai ketua Tim Transisi. D luar itu, Rini M. Soemarno juga dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Ada pula wajah lawas mantan KSAD yang kehadirannya di Kabinet ini disesalkan banyak aktivis HAM. Dialah  Dialah Ryamizard Ryacudu. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kabinet telah dibentuk. Meski mendapat protes keras dan hantaman kritik dari kanan kiri, Jokowi - JK sudah harus mulai berlari hari ini.

Selamat bekerja, Kabinet Kerja dan Jokowi - JK. Ingat, kami mengawasi kalian.. (fs)
*piyungan online

Read More

[Kabinet Kerja] Baru Semalam Sudah Dihujani Kritik

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, memperkirakan akan ada reshuffle kabinet di tengah jalan. Dengan kata lain, 34 menteri yang baru saja diangkat, tak semuanya akan bertahan.

Alasan kocok ulang pertama, menurut Denny JA, karena Presiden Joko Widodo ternyata mengabaikan warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai figur yang bermasalah. Menteri-menteri yang masuk dalam daftar kuning dan merah KPK akan diproses.

“Sudah luas disiarkan media, aneka nama yang diberi warna merah dan kuning oleh KPK, namun tetap diangkat sebagai menteri,” kata Denny JA.

“Publik bertanya keseriusan Jokowi melibatkan KPK jika rekomendasi KPK itu diabaikan? KPK dipercayai publik akurat dengan rekomendasinya,” sambung polster yang tahun lalu bersama Jokowi mendapatkan Democracy Award dari Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Denny, apabila peringatan KPK benar, lantas ada menteri Jokowi yang menjadi tersangka kasus korupsi, pasti kocok ulang kabinet terjadi. Di sisi lain, Kabinet Kerja akan pula cacat.

Kritik lain datang dari Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, yang mengatakan penyusunan kabinet ditengarai masih tak terlepas dari pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Terutama (untuk penunjukan) Puan (Maharani) dan Rini (Soemarno), membuktikan bahwa Megawati Soekarnoputri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet. Saya melihat ini digaransi Bu Mega," ujar Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, Minggu, 26 Oktober 2014.

Heri juga mengungkapkan kritik terkait penunjukkan Menkumham dari kalangan partai politik penguasa.

"Misalnya penunjukkan Menkumham dari PDI Perjuangan ini kurang tepat, dan sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," ujar Heri Budianto

Pengamat politik UI, Ikhsan Darmawan menegaskan, bahwa nama Rini Marini Soemarno yang selama ini diharap dicoret Jokowi, akan memberatkan langkah Jokowi.

Namun Ikhsan mengungkap, Megawati sudah kadung memberi amanah pada Rini, dan sulit bagi Mega untuk mencabut hal itu.

"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Kritik juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyayangkan penunjukan mantan KSAD, Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ryamizard dianggap sebagai salah satu pihak yang ditengarai menolak penghentian operasi militer di Aceh.

"Itu (di kabinet Jokowi) yang bermasalah itu Ryamizard Ryacudu, karena dia adalah KSAD ketika darurat militer diberlakukan di Aceh. Dia itu yang harus dimintai pertanggungjawabannya," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, Minggu malam, 26 Oktober 2014.

Belum lagi lanjut Haris, kasus pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay di Papua, Ryamizard merupakan orang yang bertolak belakang dengan penegakan HAM karena menyebut pembunuhnya adalah pahlawan.

Haris pun mengaku heran mengapa nama-nama bermasalah ini bisa masuk dalam susunan kabinet yang dibentuk Jokowi.

Dia menengarai semua itu karena ada campur tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Di sini karena Megawati, ini kabinet kan titipan orang saja," kata Haris.

Kritik keras juga datang dari Riza Damanik untuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan dari para jurnalis untuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang diduga pernah melakukan pelecehan seksual kepada seorang jurnalis.

Nampaknya, benar seperti kata Uni Lubis di laman pribadinya, 25 Oktober 2014 lalu, Kabinet ini adalah kabinet kompromistis. (fs)

Read More