F-PKS: Pansus Asap Tidak Ingin Jatuhkan Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, tujuan pembentukan Panitia Khusus Bencana Asap bukan ingin menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tetapi ingin mencari akar permasalahan agar ditangani secara intensif.
"Fraksi PKS menginisiasi pembentukan Pansus Asap, ini belum tentu mau menjatuhkan pemerintahan. Namun, ingin mencari akar permasalahan secara intensif agar tidak terulang," kata Jazuli di Gedung Nusantara III DPR Jakarta, Rabu (28/10/2015), seperti dikutip Antara.
Dia menilai, penanganan bencana asap yang dilakukan pemerintah tidak lengkap sehingga DPR akan mendukung dengan mendorong penegakan hukum.
Selain itu, menurut dia, Pansus Asap akan mengundang kepala daerah yang di wilayahnya memiliki ijin kewenangan pengelolaan hutan dan lahan.
"Tujuannya bukan untuk 'mengobok-obok', namun agar kedepan tidak terjadi lagi," ujarnya.
Menurut dia, kinerja pemerintah jangan terganggu dengan adanya pansus tersebut, misalnya evakuasi korban, memadamkan api, dan menyiapkan sanksi oleh penegak hukum.
Jazuli menegaskan, jumlah minimal pembentukan Pansus Asap itu sudah mencukupi, antara lain PKS, Gerindra, PPP, Golkar, Demokrat, dan PAN.
"Dalam waktu yang sama, Komisi IV membuat Pansus, nanti diujung PKS akan komunikasi dengan Komisi IV. Bisa saja kami limpahkam ke Komisi IV untuk tanda tangan karena sudah mewakili fraksi-fraksi," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya tidak mempermasalahkan rencana DPR RI membentuk Pansus soal bencana asap.
Hanya, ia berharap pembentukan pansus itu tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap.
Wakil Presiden Jusuf Kalla khawatir pembentukan pansus terkait bencana asap hanya akan menghabiskan waktu para menteri dengan memenuhi panggilan DPR.
Padahal, menurut Kalla, banyak pekerjaan yang harus dilakukan para menteri terkait penanganan bencana.
"Ya kalau hanya untuk menanyakan ya tentu bisa saja, asal jangan berkepanjangan nanti habis waktunya menteri itu hanya untuk jawab pertanyaan, padahal banyak pekerjaan lain," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Sumber : KOMPAS.com

Read More

Ini Cara Politikus PKS Bela RJ Lino

JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI, Refrizal mengatakan, wajib hukumnya bagi manusia untuk tetap berlaku adil sekalipun itu musuh.

“Saya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan mau ingatkan, sama musuh pun harus berlaku adil. Apalagi Pelindo itu bukan musuh kita. Jadi harus adil," kata Refrizal, kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (28/10).

Oleh karena itu, anggota Komisi VI DPR RI meminta seluruh pimpinan dan anggota Pansus Pelindo II objektif saja dan jernih melihatnya.

“Yang baik bilang-lah baik. Apalagi PT Pelindo II ini tiga tahun beturut-turut dapat penghargaan untuk tingkat Asia. Dirut-nya siapa, kok tidak disebutkan, kenapa tidak disebutkan? Emang ada yang lain dapat penghargaan? Yang baik bilang lah baik, yang menyimpang masukan ke penjara. Coba saling menghargailah kita," ujar Refrizal.

Selain itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini menyatakan bingung melihat cara kerja Pansus Pelindo II yang sesukanya membatalkan rapat-rapat Pansus disaat ada pihak dari luar DPR yang dihadirkan.

"Sebagai anggota Pansus kita bingung, kok tiba-tiba rapat Pansus sudah dua kali mendadak dibatalkan. Siapa ini yang disain?,” tanya Refrizal.

Mestinya ujar dia, sebelum rapat dibatalkan, Pansus ini rapat internal terlebih dahulu. "Sama halnya ketika batal rapat dengan Jaksa Agung. Ini sudah ada undangan rapat secara tertulis, dengan menghadirkan menteri BUMN. Saya tanya kemaren sudah siap. Ternyata batal. Apa mungkin senjata untuk menyerang Menteri BUMN masih kurang kali," imbuh Refrizal.(fas/jpnn)

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Read More

Kenapa Proses Pergantian Kepemimpinan di PKS Tak Menimbulkan Gejolak?

        
 

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman membuka salah satu rahasia kenapa proses pergantian kepemimpinan di partai yang ia pimpin tersebut relatif lancar dan mulus tanpa gejolak.

Alasannya, PKS telah menerapkan pola kepemimpinan 360 derajat, yang artinya setiap kader berkontribusi tidak terkait pada posisi.

"Kami menerapkan sistem kepemimpinan yang berbasis pada peran dan fungsi. Jadi di manapun posisinya, setiap kader akan menjalankan fungsi kepemimpinannya," ungkap Sohibul Iman kepada wartawan pada acara Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10).

Dalam PKS dikenal dua jalur kontribusi yakni jalur politik struktural dan kultural. Bagi yang tidak mendapat peran di struktur partai dakwah dapat mengembangkan diri di jalur dakwah kultural.

Atas keyakinan tentang posisi jabatan dan posisi inilah yang membuat peralihan kekuasaan di PKS tidak banyak muncul gejolak.

"Meski tak punya jabatan struktural, para kader mampu mengembangkan diri di jalur kultural. Sama-sama mulianya. Lapangan kultural bahkan jauh lebih luas dibanding struktural," tandas mantan Wakil Ketua DPR RI ini. [zul]

 

Sumber : Rmol.co
Sumber Photo : focusjabar.com

Read More

Hindari Politik Biaya Tinggi, Presiden PKS Ajak Parpol Lain Perbaiki Kaderisasi

 

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengungkapkan kegelisahan para politisi melihat kondisi perpolitikan nasional yang sudah terjerumus ke praktik politik biaya mahal.

Untuk menghindarinya, sebelumnya PKS sebenarnya sudah mengusulkan agar sistem pemilu proporisonal tertutup.

"Tahun lalu hanya kami PKS dan PDIP yang memperjuangkan sistem proporsional tertutup. Tapi saya dengar langsung akhir-akhir ini, hampir semua partai politik kapok dengan praktik politik biaya tinggi," ungkap Sohibul Iman dalam pidato Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10).

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, jika mengacu pada konstitusi, seharusnya peserta pemilu itu adalah partai politik bukan orang per orang. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memang berkompetisi sebagai masing-masing individu.

Dia sendiri mengajak partai politik yang lain untuk membenahi sistem kaderisasi di partai masing-masing. Kaderisasi yang baik di dalam partai politik dapat mencegah politik biaya tinggi (high cost politics).

"Sistem kaderisasi yang bagus adalah modal dasar menghindari politik biaya tinggi. Perbaikan sistem kaderisasi ini merupakan syarat utama penerapan sistem proporsional tertutup agar dapat berjalan dengan baik," lanjutnya.

Dia menekankan, perbaikan lanskap politik nasional harus dimulai dari internal partai politik dengan membangun sistem kaderisasi yang mampu menghasilkan pemimpin yang hebat.

"Sistem kaderisasi yang bagus akan meminimalisir hadirnya para penumpang gelap yang hanya datang menjelang momen politik lalu melakukan transaksi dengan pimpinan partai untuk mendapat nomor topi," tegasnya. [zul]

Sumber : Rmol.co

Read More

PKS akan Bangun Komunikasi Publik yang Lebih Baik

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman menegaskan akan kembali membangun komunikasi kepada publik dengan lebih baik kembali. Sebab, diakuinya, bila komunikasi yang dilakukan PKS kepada publik belum optimal.

Untuk itu, ia berjanji akan memperbaiki kembali komunikasi dan memberikan informasi kepada publik."Belakangan ini komunikasi kami kepada publik minim, kami akan perbaiki kembali hal itu," kata Sohibul Iman saat mengunjungi redaksi Republika, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).

Sohibul Iman juga berharap komunikasi yang baik nanti dapat mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap PKS. Mengingat beberapa masalah yang dialami oleh PKS beberapa waktu silam, lanjut Sohibul Iman.

"Kami akan lakukan evaluasi dan mencoba mengembalikan publik trust kembali," ujar Sohibul Iman.

Kehadiran Sohibul di kantor Republika didampingi sejumlah pengurus dari DPP PKS. Di antaranya Memed Sosiawan, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Tekno Industri dan Lingkungan Hidup DPP PKS; Al Muzamil Yusuf, Ketua Bidang Polhukam DPP PKS; Dedi Supriyadi, Ketua Bidang Humas DPP PKS; dan M Kholid, staf tim skuad presiden.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Fraksi PKS: Putusan MK Soal Calon Tunggal Pilkada Objektif

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaeni (kiri). (Dok. HanTer)

 

 

Jakarta,  - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaeni menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi soal calon tunggal dalam pilkada adalah baik dan objektif.

 

"Putusan MK itu secara konstitusi memiliki kekuatan hukum sehingga pemilihan terhadap calon tunggal akan dilaksanakan pada pelaksanaan pilkada serentak," kata Jazuli Juwaeni di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (30/9).

 

Menurut Jazuli, putusan MK itu baik dan objektif, karena meskipun calonnya hanya tunggal, dapat terpilih atau tidak.

 

Pemilihan terhadap calon tunggal, kata dia, opsinya adalah ada setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut.

 

"Jika pemilih yang memilih setuju lebih banyak maka calon tunggal terpilih. Sebaliknya, jika pemilih yang memilih tidak setuju lebih banyak maka calon tunggal itu tidak terpilih," katanya.

 

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, jika calon tunggal tidak terpilih, maka kepala daerah di daerah tersebut untuk sementara akan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sampai pada pilkada serentak berikutnya.

 

Menurut dia, KPU menjadwalkan pilkada serentak berikutnya akan diselenggarakan pada 2017.

 

Ada tiga daerah yang calon kepala daerahnya tunggal yakni, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

 

Sumber : harianterbit.com

Read More

Politikus PKS Sambut Baik Pemerintah Tak Akan Minta Maaf ke PKI

Ahmad Zainudin

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainudin, menyambut baik sikap Istana yang tidak mengindahkan desakan sejumlah pihak agar negara meminta maaf atas peristiwa tahun 1965.

"Sejauh ini sikap pemerintah sudah tepat tidak meminta maaf atas peristiwa tahun 1965. Kita harap ini konsisten sampai kapanpun," ujar Zainuddin di DPR, Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Menurut dia memaafkan PKI atas kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia berarti memaklumi kejahatan kemanusiaan. Sebab dalam sejarah, lanjut dia, tercatat PKI melakukan tiga kali upaya pemberontakan yang puncaknya adalah kudeta berdarah tahun 1965.
"Apa yang dilakukan PKI itu memecah bangsa, mengkhianati Pancasila. Saat bangsa ini tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan, mereka justru menusuk dari belakang," jelas dia.
Politikus PKS itu menuturkan TAP MPRS No 25 tahun 1966 tentang pelarangan dan pembubaran PKI hingga saat ini masih berlaku. Bahkan pada tahun 1999, diperkuat lagi dengan UU no 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam UU tersebut, secara tegas dinyatakan larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk yang diancam dengan ancaman pidana.
"Jadi memaafkan PKI berarti menentang Tap MPRS no 25 tahun 1966. Juga memaafkan kejahatan PKI yang atheis berarti mengingkari Pancasila dan UUD NRI 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa. Negara harus hati-hati," imbuh Zainuddin.
Menurut Zainudin, rekonsiliasi terhadap peristiwa tahun 1965 tidak harus dengan mendesak agar negara meminta maaf. Pemerintah dapat memberi perhatian aspek pendidikan, sosial dan kesejahteraan terhadap pihak yang disebut keluarga eks PKI, sebagaimana dengan warga negara lainnya.
"Peristiwa HAM ini mereka PKI yang mulai. Seharusnya mereka yang terlebih dahulu minta maaf kepada bangsa ini. Bukan sebaliknya," beber Zainuddin.
Pemerintah telah menepis wacana meminta maaf kepada keluarga eks PKI atas peristiwa tahun 1965. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan hingga kini belum pernah ada pembahasan soal rencana permintaan maaf itu.

Sumber berita : TRIBUNNEWS.COM
Sumber foto    : aktual.com
 

Read More

PKS Dorong Pemerintah Turunkan Harga BBM Premium

JAKARTA, Inflasi perekonomian nasional saat ini cukup tinggi akibat pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Untuk menguatkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi demikian, kebijakan menurunkan harga BBM premium perlu dipertimbangkan pemerintah. baru-baru ini dalam siaran persnya yang sampai ke redaksi Berita Sore,Kata Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH) Memed Sosiawan dalam siaran persnya yang diterima Berita Senin (28/9). Dikatakannya, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi paling bijak. “Di Munas PKS kemarin Presiden PKS telah menyerukan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan penguatan daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini terus menurun.
Mempertimbangkan harga minyak internasional yang jatuh dan inflasi nasional yang cukup tinggi, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi,” ujar Memed di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang.
Memed mengatakan, dalam Munas kemarin Presiden PKS sempat menawarkan kebijakan cash transfer untuk melindungi daya beli masyarakat yang tergerus. Dia menambahkan, cara lain untuk meningkatkan daya beli rakyat selain dengan cash transfer adalah dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. “Ini cara paling cepat dan cukup efektif mengurangi beban masyarakat. Itu usulan yang bagus. Tapi sepertinya tidak mudah karena ada hambatan likuiditas yang dialami pemerintah saat ini," imbuh Memed.
Dia juga mengatakan, penguatan daya beli masyarakat sangat krusial karena berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2015, terjadi kenaikan angka kemiskinan, yaitu sebanyak 860.000 masyarakat miskin. “Jumlah orang miskin meningkat signifikan. Ini sudah lampu kuning mendekati lampu merah, harus ada respon cepat!” tegasnya.
Studi LPEM FEUI menyebutkan, setiap penurunan harga BBM premium 5 persen atau Rp400 per liter diperkirakan akan menyelamatkan 165 ribu rakyat miskin. “Dengan merujuk studi tersebut, kalau pemerintah turunkan sebesar Rp2.000 per liter saja, akan membantu mengurangi angka kemiskinan sekitar 825 ribu jiwa. Ini opsi yang perlu dicoba,” ujar politisi PKS asal Jawa Timur ini.
Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai 46,22 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar minus 1,07 persen, dari target penerimaan sebesar Rp604.712,33 triliun. Realisasi penerimaannya pun sebesar Rp598.270,63 triliun. (rel/lin)

Sumber berita : beritasore.com
Sumber foto   : id.wikipedia.org

Read More

Uang, Media Massa dan Yahudi

Oleh: Dr. Ayedah Najjar

Marak diberitakan, dua konglomerat pebisnis di bidang media massa dan komunikasi Yahudi di Amerika rencananya akan membeli surat kabar Amerika yang paling laku; Washington Post dan New York Times.

Pemikiran Zionis – seperti yang kita kenal dalam sejarah – memulai dari harta dan menguasai opini publik. Dari sana mereka menambah pundi-pundi harta benda. Demikian halnya dengan permasalahan Palestina. Ketika konglomerat Yahudi ingin membeli dua Koran besar itu, mereka bukan berarti tanpa tujuan. Mereka ingin menguasai harta dengan cara apapun dari perusahaan keuangan, perdagangan dan hiburan, disamping juga perusahaan media massa, yang merupakan alat terbesar dalam industry opini.

Karena itu, Yahudi juga nafsu untuk menguasai dua Koran besar itu untuk digunakan dalam menghapus fakta-fakta kejahatan ‘Israel’ terhadap bangsa Arab dan menghentikan kritikan terhadap Negara Zionis itu. Sebab sejumlah media massa di Amerika dan Eropa mengkritik keras kejahatan ‘Israel’ pasca perang ke Gaza.

Kita sudah mengetahui dalam sejarah, bahwa media mssa menjadi alat klasik dan modern yang digunakan oleh zionisme internasional dalam propaganda mendirikan Negara kebangsaan Yahudi “‘Israel” di Palestina. Melalui media massa pula, Yahudi berasil mempengaruhi dunia agar mereka mau menyetujui mereka eksodus ke Palestina “tanah yang dijanjikan” sesuai dengan mitos Talmud.

Dengan harta yang digelontorkan kepada pendiri Negara Yahudi dari kalangan konglomerat Yahudi seperti Rothschild di Inggris yang mampu mencuri tanah milik bangsa Arab Palestina dan mendirikan pemukiman-pemukiman dan menarik Yahudi dunia ke pemukiman itu. Dengan harta dan menggunakan falsalah propaganda serta mempengaruhi opini public, gerakan Zionis mampu meyakinkan kalangan Yahudi sendiri bahwa Palestina adalah “tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah”.

Secara sistematis, Zionisme internasional bekerja untuk merencanakan dan membuat politik khusus buat ‘Israel’ yang disosialisasikan di dunia. Jangan lupa dengan Herzl adalah seorang wartawan Austria gaek yang mendirikan gerakan Zionisme internasional. Sejak awal dia memahami pentingnya uang. Sehingga ia mencari para konglomerat untuk mendanai proyek kolonialisme dan mampu menarik para pemikir dan konglomerat Yahudi Eropa.

Dalam sejarahya, Yahudi memiliki media massa dan perusahaan telekomunasi paling banyak di Eropa dan Amerika secara khusus. Seperti imperium media massa Murdoch, Yahudi Australia Amerika yang memiliki lebih dari 800 perusahaan media massa di 50 negara yang semuanya menganut politik berpihak kepada ‘Israel’ dan membelanya meski dengan segala kejahatan dan penjajahannya dan melakukan permainan manipulasi opini public serta pembelaannya terhadap politik rasis penebar permusuhan.

Meski ada perubahan media massa klasik dan perannya yang makin termarginalkan, media massa modern yang juga luas penyebarannya lintas benua mengingatkan kita akan pentingnya media massa yang seharusnya menyampaikan fakta.

Washington Post yang kini dibidik Yahudi adalah media yang sangat professional. Koran ini yang mengungkap skandal Water Jett yang terkenal itu dan memaksa Richart Nicon untuk mundur dari jabatannya. Kita berharap agar media massa seperti ini tidak jatuh ke tangah konglomerat Zionis sehingga hanya menjadi corong ‘Israel’.

Sebagai pembela dan pejuang Palestina, kita harus bekerja sebagai jurnalis professional yang bisa menyampaikan opini dan meluruskan opini negative tentang dunia Islam dan memblowup isu Palestina serta membantah kebohongan ‘Israel’. (Dostour Yordania/at/infopalestina.com)

Read More