Komisi III DPR sepakat Kapolda Jabar dinonaktifkan

Nasir Jamil

Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk menonaktifkan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan dikarenakan jabatan yang disandang oleh Anton sebagai Pembina pada Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI)

“Dinonaktifkan untuk diperiksa oleh Propam Mabes Polri,” kata anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/01/2017).

Seperti diketahui sebelumnya telah terjadi bentrokan antara Front Pembela Islam dengan massa GMBI di Bandung usai pemeriksaan Habib Rizieq di Polda Jabar. Dalam bentrokan itu, sejumlah anggota FPI mengalami luka-luka dan ada beberapa markas GMBI yang dibakar anggota FPI.

Keberadaan Anton Charlian di kepengurusan ormas, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, membuat polisi yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani jadi tidak terlaksana dengan baik.

“Kok kesannya tukang adu domba, itu kan informasi yang beredar di masyarakat. Karenanya harus diperiksa oleh Propam, dan karena diperiksa dia harus dinonaktifkan, apakah sebulan/setengah bulan," ujar Nasir.

"Dan kalau memang jelas dia sudah melanggar, maka jangan segan-segan untuk dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Jabar," kata Nasir menambahkan.

Kedepan, ia menyarankan agar pimpinan Polri seperti Kapolda, Kapolres untuk tidak lagi diperbolehkan menjadi pengurus di suatu ormas seperti GMBI.

"Ke depan harus diatur lah dengan peristiwa ini. Artinya dengan kejadian seperti ini memang harus diatur kedepan. Kalau seseorang pimpin Polri mulai dari Polres, Polda sampai Mabes Polri itu menjadi ketua ini, ketua itu, itu harus ada aturan mainnya, harus dipilih-pilih, jangan sampai sembarangan, akibatnya kan seperti GMBI itu kan jadi bumerang juga buat Kapolda Jawa Barat itu sendiri,” kata Nasir.

Sumber : rimanews.com

Read More

Pemerintah Harus Lebih Kendalikan Harga

PKS Semarang Bagi Tas Belanja Hasil Daur Ulang Sampah (ilustrasi)

Jakarta (17/1) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan melonjaknya harga cabai.

“Menurut Ecky, langkah pemerintah untuk menurunkan harga cabai masih belum menampakan hasil. Padahal harga cabai adalah salah satu kontributor utama dalam inflasi. Jika inflasi naik maka daya beli masyarakat tergerus. Pemerintah harus menjaga daya beli masyakat, karena hal ini menyumbang lebih dari separuh PDB. Jika ini berlanjut, ujungnya target pertumbuhan bisa meleset,” jelas Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Ecky pun menambahkan meski realisasi inflasi umum relatif rendah, namun inflasi pada barang-barang bergejolak (volatile food) masih sangat tinggi.

“Satu sisi pemerintah terlihat sukses menekan inflasi, sementara inflasi dari sisi harga barang-barang bergejolak masih cukup tinggi,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Data BPS menunjukan bahwa inflasi barang-barang bergejolak (volatile food) pada akhir 2016 mencapai mencapai 5,92 persen; inflasi umum 3,02 persen; inflasi inti 3,07 persen; dan inflasi barang-barang yang diatur pemerintah sebesar 0,21 persen. Sepanjang 2016, kontribusi cabai terhadap pembentukan inflasi mencapai 0,35 persen dan menjadi kontributor utama. Akhir-akhir ini ini harga cabai melambung tinggi hingga Rp160 ribu per kg. Bahkan, di beberapa pasar tradisional melebihi Rp200 ribu per kg.

“Inti persoalan komoditas cabai bukan hanya terkait dengan cuaca, yang sering disebut terkait dengan lonjakan harga. Justru, yang mendasar adalah persoalan adalah tata niaga, mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi akhir,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Ecky menjelaskan persoalan di sisi produksi terlihat bagaimana pengaruh dari tengkulak yang menjadi penyuplai dana dan sarana produksi bagi petani di daerah. Pemerintah harus berani masuk lebih dalam ke bisnis prosesnya, sehingga dapat memutus jaring-jaring tengkulak. Ditambah lagi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum menyasar ke sektor pertanian secara efektif. Karena keterbatasan faktor-faktor produksi inilah, petani terpaksa terikat kepada tengkulak.

“Selain itu, jalur distribusi turut memengaruhi harga cabai. Kondisi jalan yang rusak menyebabkan biaya angkut semakin tinggi. Keseluruhan biaya tersebut akan dibebankan kepada konsumen. Dalam berbagai kajian disimpulkan, ongkos transportasi menyumbang sekitar sepertiga dari harga jual barang. Untuk itu, sangat mendesak memperbaiki infrastruktur dasar," tambah Ecky.

Oleh karena itu Ecky mendukung segala upaya pemerintah untuk memutus mata rantai perdagangan yang tidak efisien. Petani harus dapat mendistribusikan hasil usahanya kepada konsumen melalui sependek mungkin perantara.

“Sebab persoalan makro seperti inflasi dan stabilitas ekonomi berakar dari pengelolaan hal-hal mikro seperti ini” tutup Ecky.

Sumber : pks.id

Read More

PKS: Jangan Rakyat Dipusingkan dengan Capres yang Banyak

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini

Jakarta (16/1) - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menilai, ambang batas presiden atau presidential threshold masih dibutuhkan di dalam sistem pemilu Indonesia.

Hal itu untuk menyederhanakan pilihan masyarakat terhadap capres-cawapres yang akan dipilih nantinya.

“Supaya lebih sederhana, tapi tidak memasung hak seseorang untuk jadi presiden atau wakil presiden,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Jazuli khawatir, jumlah capres membengkak nantinya bila tidak ada aturan yang membatasi pencalonan.

Sebagai gambaran, saat ini ada sepuluh partai yang memiliki kursi di DPR. Jumlah itu belum termasuk PKPI dan PBB yang tidak lolos parliamentary threshold saat Pemilu 2014.

Di tambah tiga partai baru yang telah diverifikasi Kemenkumham, yaitu Perindo, PSI dan Partai Idaman.

“Nanti bayangin kalau sejumlah partai itu usung capres sendiri. Sudah dipusingkan dengan caleg yang begitu banyak, dipusingkan juga capres yang begitu banyak,” kata dia.

Dalam pembahasan RUU Pemilu, ada empat fraksi yang ingin ambang batas presiden 0 persen.

Keempat fraksi itu, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi PAN.

Sumber: Kompas.com

Read More

Apel Akbar Kemenangan Firdaus-Ayat, Presiden Ingatkan Berkuasa Itu untuk Berkhidmat

apel akbar dengan tema “Menyongsong Kemenangan Pemilihan Walikota Pekanbaru”, yang bertempat di Hotel Pangeran, Jl.Jendral Sudirman, Pekanbaru, Ahad (15/1/2017).

Pekanbaru (16/1) -  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyampaikan bahwa kekuasaan bukan untuk berkuasa, tapi untuk mewujudkan visi dan misi bersama.

"Kita punya visi yang pandai dan kokoh dalam berkhidmat untuk bangsa dan negara, tetapi dengan berkuasa kita lebih memiliki peran besar dalam berkhidmat, tingkatkan hal yang positif dan perbaiki hal yang negatif," kata Sohibul Iman saat menghadiri agenda apel akbar dengan tema “Menyongsong Kemenangan Pemilihan Walikota Pekanbaru”, yang bertempat di Hotel Pangeran, Jl.Jendral Sudirman, Pekanbaru, Ahad (15/1/2017).

Di hadapan lebih kurang 2000 PKS Pekanbaru, Sohibul juga mengingatkan kepada kader PKS untuk bahu-membahu mewujudkan visi dan misi yg diharapkan bersama. 

Ketua DPD PKS Pekanbaru Sofyan Siroj menyampaikan harapan besar bagi pasangan Firdaus-Ayat untuk berkhidmat terhadap kesejahteraan kota Pekanbaru.

Sementara Ketua DPW PKS Riau Hendri Munief mengajak para kader agar dapat berkontribusi dengan kemampuan yang dimiliki, dan memberikan seluruh yang dimiliki untuk pemenangan pilwako ini. 

Para petinggi PKS tingkat wilayah dan daerah juga hadir seperti , Ketua DPP PKS Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Chairul Anwar, Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumatera, Hermanto, serta pasangan pilwako Pekanbaru yaitu Firdaus – Ayat.  

Acara ini juga dimeriahkan oleh grup nasyid Azzam Voice dan grup band Aldadakan yang personilnya terdiri dari Wakil Ketua DPW PKS Riau, Dian Sukheri, Sekretaris Umum DPW PKS Riau, Imam Zamroni, Bendahara Umum DPW PKS Riau, Markarius Anwar, yang menyanyikan lagu Bingkai Kehidupan.  

Sumber : pks.id

Read More

PKS Gelar Nobar dan Diskusi Film 'Jakarta Unfair'

Nonton bareng dan dan diskusi film "Jakarta Unfair" di DPP PKS

Jakarta (13/1) - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) mengadakan nonton bareng dan dan diskusi film "Jakarta Unfair". Acara tersebut digagas oleh Bidang Politik Hukam dan Keamanan (Polhukam) bekerja sama dengan Bidang Seni dan Budaya (Senbud) DPP PKS.

"Nonton bareng dan dan diskusi film 'Jakarta Unfair' adalah bagian dari diskusi politik dan budaya yang rutin diadakan oleh PKS. Kedua, terkait masalah isu sosial budaya dan politik yakni penggusuran," kata Sekretaris Bidang Polhukam Suhud Alynudin, di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017) malam.

Acara tersebut, kata Suhud, juga merupakan bentuk dukungan dan perhatian PKS terhadap korban relokasi atau penggusuran tanpa pertimbangan

Diskusi dan nobar tersebut tidak hanya dihadiri oleh kader PKS tapi juga masyarakat umum. Acara diisi oleh anggota DPR RI Adang Daradjatun, Sejarawan J.J. RIzal dan Dharma Diani yang tak lain adalah korban penggusuran Kampung Akuarium, Luar Batang, Jakarta Utara.

Diskusi berlangsung hangat tentang masalah penggusuran di beberapa wilayah di DKI Jakarta yang dilakukan semena-mena oleh Pemprov DKI tanpa memikirkan dampak negatif bagi masa depan korban penggusuran. Berlangsung pula diskusi tanya jawab serta solusi ke depan untuk menanggulangi masalah penggusuran salah satu diantaranya terlibat langsung dalam proses pilkada alias tidak untuk golput. (msm)

Sumber : pks.id

Read More

Bahas Persiapan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019, PKS Gelar Pleno

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, DPRD seluruh provinsi, hingga komponen pendukung fraksi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, rapat pleno ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan demi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2017 serta Pemilihan Umum dan Legislatif pada 2019.

"PKS ingin menang besar, maka kekuatan fraksi sebagai ujung tombak partai harus ditingkatkan performanya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Jazuli, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Ia mengatakan, pleno 2017 merupakan tahun ketiga PKS mempersiapkan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Semakin dekat waktunya, upaya konsolidasi kekuatan kian serius.

"Rapat ini ingin memperkokoh, makin mantap melangkah untuk membela rakyat untuk pemenangan calon Pilkada PKS, dan pemilu 2019," kata Jazuli.

Selain soal pemenangan, dalam rapat pleno juga akan dibahas terkait regulasi dan kebijakan pemerintah.

PKS, kata Jazuli, akan memperjuangkan regulasi yang prorakyat dan menentang yang dianggap sebagai beban.

"PKS akan menguatkan kepekaan terhadap permasalahan rakyat, menguatkan jaringan dengan konstituen, dan seluruh stakeholder," kata Jazuli.

Rapat pleno tersebut turut dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring.

Sumber: kompas.com

Read More

Politikus PKS Aboebakar Alhabsy: Penyelenggara Transportasi Harus Gandeng BNN

Aboebakar Alhabsy

JAKARTA-Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy mengigatkan, narkoba adalah musuh terbesar bangsa saat ini. Ancamannya nyata, puluhan orang meninggal karena narkona.

"Bahayanya mengancam sendi-sendi keamanan dan keutuhan negara ini, karena menghancurkan generasi muda dan kalangan profesional," tegas Aboebakar, Kamis (12/1/2017).

"Narkoba semakin menakutkan jika menyerang pengguna transportasi. Tentunya kita ingat kasus supir maut yang merenggut nyawa belasan orang. Saat pengguna transportasinter pengaruh narkoba, bukan hanya akan menjadi ancaman bagi dirinya," tambahnya.

Akan tetapi, lanjut Aboebakar, sudah menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat, baik pengguna jalan lain, ataupun orang di sekitarnya.

Terlebih jika kalangan profesional dibidang transportasi seperti pilot, bila mereka terpapar narkoba akan mengancam keselamatan ratusan penumpang.

Selain itu juga masyarakat, karena bisa jadi pesawat yang dikendalikan akan lepas kontrol dan menabrak gedung perkantoran atau pemukiman penduduk.

"Belajar dari berbagai kasus pengaruh narkoba dikalangan pilot, otoritas penerbangan perlu meningkatkan pengawasan. Dari kasus pernah didapati, telah banyak oknum pilot yang kedapatan menggunakan narkoba seperti dari Lion Air, Air Asia, Garuda, kemarin Citilink, dan sekarang Susi Air," papar Aboebakar.

Hal ini harus dipandang secara serius dan dilakukan upaya penangkalannya. Otoritas bandara ataupun dirjen udara perlu meningkatkan kontrol terhadap kesehatan pilot.

Pengawasan secara reguler perlu menggandeng BNN sehingga apabila ada pengguna narkoba jenis baru akan dapat diidentifikasi dengan baik sejak awal.

"Perlu ada kesadaran bersama mengenai bahaya narkoba, dengan demikian akan memicu rasa kehati-hatian. Sehingga keamanan dan keselamatan penumpang dan masyarakat akan dapat terjaga dengan baik," Aboebakar menegaskan.

Sumber : tribunnews.com

Read More

Jangan Bedakan Guru Madrasah dan Guru Sekolah Umum

Ilustrasi

Jakarta (11/1) - Nasib madrasah di negeri ini memang masih memprihatinkan. Tak hanya soal sarana fisik sekolah, bahkan tunjangan bagi para pendidik di madrasah pun tidak sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

“Jutaan siswa sekolah tingkat SD-SMA di Indonesia tidak semua tertampung di sekolah umum baik negeri dan swasta. Sebagian dari anak bangsa peserta didik ini ditampung di madrasah, maka kita harus ingat bahwa madrasah adalah bagian dari pengerak sistem pendidikan Indonesia, sehingga mereka tak boleh dibeda-bedakan haknya dalam hal menerima tunjangan.” Kata Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi VIII DPR RI.

Terkait hal tersebut Ledia menguraikan lebih lanjut, guru madrasah pun berhak atas tunjangan kinerja daerah sebagaimana yang diterima oleh guru di sekolah umum.

“Kalau daerah bisa menganggarkan TKD bagi pendidik disekolah umum, hal yang sama layak diberikan kepada guru madrasah. Mereka sama berjuang bagi pendidikan anak bangsa, memberikan baktinya untuk mendampingi generasi penerus dalam tahun-tahun sekolah. Jangan biarkan ada kesenjangan antar sesama pendidik yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan mereka,” kata aleg FPKS ini pula.

 Secara khusus Ledia menyoroti DKI Jakarta yang bisa memberikan TKD cukup besar bagi para guru sekolah umum, antara 3 hingga 5 jutaan rupiah  yang kabarnya masih akan  ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.

“DKI itu punya APBD besar, terbesar bahkan se-Indonesia, tapi nasib guru madrasahnya masih memprihatinkan karena tak tersentuh anggaran TKD. Itu sebabnya salah satu program unggulan Anies-Sandi kan memberikan TKD ini termasuk para guru madrasah.” Kata Ledia menjelaskan program dari cagub cawagub DKI Jakarta yang diusung partainya, PKS.

Ledia mengingatkan bahwa Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menyamakan kedudukan jenjang pendidikan umum, agama, negeri dan swasta.  “Jangan lagi ada ketidakadilan dalam hal menyediakan kesejahteraan bagi para guru. ” pungkasnya.

Sumber : pks.id

Read More

Tindak Tegas Upaya Makar Kelompok Makar OPM

Ilustrasi

Jakarta (10/1) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia harus lebih tegas terhadap kelompok apapun yang sudah tegas dan jelas menyatakan makar kepada NKRI, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal itu disampaikan Sukamta dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017, Selasa (10/1).

“Kami ingin dari Komisi I menghimbau kepada pemerintah untuk bisa lebih tegas lagi kepada OPM dan kelompok yang sudah tegas makar kepada NKRI, ini lebih perlu untuk ditindak karena sudah masuk ke ranah pidana bukan hanya statement,” jelas Sukamta.

Sukamta menilai ada tiga persoalan utama yang menyebabkan OPM termasuk dalam kelompok yang jelas berbuat makar di NKRI. Pertama, terkait dengan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne, Australia. Kedua, adanya pembakaran bendera Merah Putih oleh OPM yang bahkan di jejaring media sosial video (youtube) dan masih dibiarkan oleh pemerintah. Ketiga, adalah adanya perencanaan makar oleh OPM.

“Jangan sampai yang nyata makar dibiarkan, sementara ada orang yang baru dianggap punya rencana makar sudah ditindak. Jadi saya kira perlu tegas terhadap siapapun yang menindak NKRI,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Diketahui, pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne tersebut dilakukan pada Jumat 6 Januari 2017 silam. Terjadi penerobosan (trespassing) oleh seseorang ke kantor perwakilan politik Indonesia di negeri Kangguru tersebut untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora OPM.

Selain itu, anggota OPM pada juga menayangkan video pembakaran bendera Merah Putih yang diunggah di youtube pada 26 Mei 2016 silam.

Bahkan, Pimpinan Panglima Tinggi OPM Goliath Tabuni pada Minggu (8/1) silam telah menyatakan siap perang dengan militer Indonesia untuk Papua Merdeka.

ٍSumber : pks.id

Read More

Aher Minta Guru Berhenti Merokok

Bandung (10/1) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau guru-guru untuk tidak lagi merokok. Guru disebut sebagai panutan yang harus mencontohkan perilaku baik bagi generasi bangsa.

"Saya berharap tidak ada guru yang merokok. Bagaimana mungkin kita menghadirkan generasi hebat kalau kita enggak bisa menyontohkan yang baik," kata Heryawan yang disambut tepuk tangan guru dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan SMA/SMK se-Jawa Barat di Pusdai Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (10/1).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Aher ini, semua sudah tahu dampak buruk dari merokok. Jika guru menampilkannya depan murid-murid maka rentan ditiru padahal siswa adalah calon generasi penerus bangsa. Imbauan ini, Aher mengatakan menjadi upaya untuk mewujudkan sekolah yang lebih unggul ke depannya dengan menjauhkan budaya buruk dari siswa.

Aher menilai jika guru masih merokok sama dengan pengkhianatan terhadap profesi. Karena guru adalah tenaga pendidik yang memberi teladan. "Sebab kalau masih (merokok), sama dengan mengkhianati profesi kita. Kita menghianati profesi pendidik," ujarnya.

Namun, kata dia, jika tidak bisa sama sekali menghilangkan kebiasaan merokok secara penuh maka diharapkan menghentikan sementara jika di sekolah agar tidak dilihat siswa. Diharapkan dengan demikian bisa menjadi stimulus untuk berhenti secara permanen.

Sumber: Republika.co.id

Read More

Belum Ada Kebijakan Komprehensif Tanggulangi Melonjaknya Harga Pangan

Ilustrasi

Jakarta (10/1) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai belum ada kebijakan komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggulangi melonjaknya harga pangan yang terus berulang.

Ecky menambahkan kebijakan pemerintah saat ini masih bersifat reaktif dan belum secara sungguh-sungguh mendesain kebijakan yang menyentuh secara tepat akar persoalan. Lonjakan harga pangan setiap tahun yang terus berulang, tambah Ecky, harusnya didekati dengan manajemen peningkatan produksi dan manajemen pasokan (stock management)yang baik.

“Seringkali kita melihat untuk komoditas yang musiman selalu harga jatuh saat panen berlimpah dan harga membumbung saat panen terbatas. Ini harusnya bisa diselesaikan jika ada kebijakan manajemen pasokan yang baik. Kita belum melihat ini, padahal negara-negara lain sudah jalan,” papar Ecky di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/1).

Diketahui, harga cabai yang melambung beberapa pekan terakhir di sejumlah pasar di tanah air telah dikeluhkan masyarakat luas. Fluktuasi harga ini, menurut Ecky, sebenarnya sudah menjadi masalah klasik di Tanah Air. Persoalan fluktuasi harga pun tidak hanya membelit komoditas cabai merah, fluktuasi harga yang cukup tinggi pernah terjadi pada komoditas lain, seperti bawang, beras hingga daging sapi. Kondisi ini sekali lagi membuktikan pemerintah belum memiliki solusi tepat mengatasi problem harga pangan, utamanya hortikultura.

“Kondisi ini harus menjadi warning serius bagi pemerintah, karena potensial terjadi pada komoditas kebutuhan pokok rakyat yang lainnya. Padahal seharusnya dengan manajemen data komoditas yang valid serta manajemen pasokan yang baik hal seperti ini mudah diatasi. Prinsipnya harus ada peningkatan produksi, ketersediaan data yang akurat dan manajemen stock. Kalau ada yang tidak berjalan tentu akan berulang kembali, termasuk untuk komoditas yang lain,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ecky menilai perlu ada langkah komprehensif dan tepat untuk mengatasi masalah pasokan dan permintaan komoditas tersebut. Menurutnya pemerintah perlu membenahi tata niaga dan manajemen pasokan komoditas hortikultura. Kartel-kartel pangan harus dipangkas dan pemerintah harus mengelola stok komoditas secara tepat.

Jika pengelolaan pasokan berjalan baik, masalah ketidak- seimbangan supply dan demand, terutama ketika kita menghadapi persoalan cuaca seperti saat ini, tambah Ecky, seharusnya tidak terjadi.

“Saya kira, pemerintah juga perlu serius menjalankan rencana untuk membangun gudang besar berpendingin (cold storage) seperti yang dimiliki Dubai untuk mengelola pangan-pangan strategis. Ketika pasokan tinggi, pasokan yang ada bisa disimpan di gudang berpendingin itu untuk selanjutnya digunakan pada saat produksi berkurang. Harusnya ini mudah jika kita serius,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Selanjutnya, yang mendasar menurut Ecky adalah pengembangan teknologi produksi hortikultura yang harus ditingkatkan selain mengembangkan produk olahan turunan untuk komoditas tersebut agar lebih tahan lama. Pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan musim telah berkembang dan seharusnya dapat dikembangkan secara masif oleh pemerintah.

“Kita melihat perkembangan teknologi produksi hortikultura kita masih tertinggal dari berbagai negara. Padahal dengan jumlah penduduk yang besar kebutuhan pangan menjadi sangat strategis. Kalau tidak ada kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, akan menyebabkan kerentanan pangan dan fluktuasi harga yang terus berulang dan merugikan rakyat. Terlebih enam bulan kedepan kita memasuki Ramadhan dan Hari Raya. Kita mendesak pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang tepat dan komprehensif tersebut,” pungkas Ecky. 

Sumber : pks.id

Read More

Umat Islam Diminta Teliti Travel, Hindari Sistem Umrah MLM

DPR

Wakil ketua Komisi VIII, Iskan Qolba Lubis.

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta umat Islam di Indonesia agar lebih teliti dan semakin cermat memilih travel umrah. Ini untuk menghindari kembali terjadinya kasus penelantaran jamaah umroh oleh pihak travel tidak perlu terjadi jika masyarakat teliti memilih travel.

"Masyarakat harus teliti, terutama menyangkut harga tiket yang terkadang tidak rasional. Sehingga banyak jamaah tergiur dengan harga murah tersebut," kata Iskan, Senin (9/1).

Apalagi sekarang, kata dia, saat ini sudah marak travel dengan sistem multi level marketing (MLM). Walaupun Kemenag melarang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan haram, tapi Iskan meragukan apakah Kemenag sudah mengeceknya. "Jangan-jangan masih banyak yang beroperasi sehingga akan banyak pula korban berjatuhan," katanya.

Anggota DPR Fraksi PKS ini berharap, masyarakat semakin berani. Terutama, bagi siapa saja yang merasa tertipu oleh oknum travel umrah. Mereka diminta segera melapor kepada komisi VIII DPR RI dan aparat penegak hukum.‎
Sumber : ihram.co.id

Read More

Pemerintah Harus Hadir Atasi Harga Cabai yang Melangit

Ibu-ibu kader PKS Bali sedang memasak dalam rangka hari Ibu (ilustrasi)

Semarang (10/1) - Tahun 2017 masyarakat Indonesia diberikan hadiah yang tidak mengenakkan berupa melambungnya harga komoditas cabai yang sangat tinggi. Dari pasca tahun baru hingga saat ini harga cabai rawit merah terus mengalami peningkatan dan diikuti komoditas pokok lainnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Ikhsan Mustofa berharap pemerintah hadir dan segera melakukan upaya untuk mengendalikan harga cabai yang semakinmelangit.

“Kalau ada pembiaran harga cabai naik, masyarakat semakin panik, karena baru awal tahun, harga cabai ditambah harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan rumah tangga naik drastis, maka kami berharap ada upaya segera dari Pemerintah untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah harus hadir menjadi solusi, sifatnya mendesak,” katanya di Semarang, Selasa (10/1/2017).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini juga menyayangkan lambannya penanganan pemerintah mengendalikan harga. Bahkan Ikhsan cukup kecewa dengan Kementerian Perdagangan yang berencana tak akan melakukan intervensi harga cabai.

Diketahui, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita baru-baru ini mengatakan tak akan melakukan intervensi harga cabai Mendag pun tak bisa menjamin harga cabai bisa turun dalam waktu dekat. Menurutnya, tak akan ada operasi pasar untuk menekan tingginya harga cabai.

"Memang ini terlalu lambat penanganannya, kalau dilakukan oleh pemerintah sesegera mungkin tidak separah ini dan bisa ditekan dibawah angka Rp 100.000 per kg, tetapi ini karena sudah terlambat," kata Ikhsan.

Pemerintah, kata Ikhsan, harus segera melakukan langkah konkrit untuk kembali menstabilkan harga cabai di pasaran, bukan mencari pembenaran dan sibuk mencari alasan, seperti yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyebut faktor hujan menjadi penyebab kenaikan harga cabai.

“Mungkin saja itu jadi salah satu faktor, tapi tidak elegan kiranya jika pemerintah seakan-akan menyalahkan faktor musim sebagai penyebabnya, sehingga alangkah lebih baik pemerintah melakukan upaya pengendalian, sebagai contoh menyediakan bibit cabai untuk masyarakat untuk ditanam di rumah, atau bisa melakukan operasi pasar sebagai upaya pengendalian harga,”jelasnya.

Selain berharap kehadiran pemerintah, Ikhsan juga menyarankan masyarakat yang keberatan dengan kenaikan harga cabai untuk mulai melakukan pemanfaatan lahan rumah dengan menanam cabai sendiri dan mengonsumsi cabai kering.

“Hal yang cukup penting bagi masyarakat adalah dengan pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah dengan menanam cabai sendiri, karena dengan begitu masyarakat tetap bisa mengkonsumsinya dan tidak terpengaruh dengan kenaikan harga, selan itu bisa juga dengan mengonsumsi cabai kering,”ungkapnya.

Sebagai informasi, hingga Selasa (10/1/2017), di sejumlah pasar tradisonal di Jateng, komoditi cabai bahkan menyentuh angka Rp 100 ribu/kg. Di kota Solo misalnya, harga cabai naik 400 persen dibanding dengan kondisi normal sebagai dampak menurunnya pasokan saat musim hujan. Di Pasar Kleco Solo, Senin, harga cabai rawit warna merah dijual mencapai Rp100 ribu per kilogram, cabai keriting merah Rp30 ribu/kg, dan rawit hijau Rp50 ribu/kg.

Sumber : pks.id

Read More

Segera Selesaikan Kasus Penelantaran Jamaah Umroh di Jeddah

Ilustrasi

Jakarta (9/1) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan 143 jamaah umroh asal Indonesia yang terlantar di Jeddah, Madinah, Arab Saudi.

Pasalnya, hal itu sudah terjadi berulang kali oleh agen travel, sehingga memancing reaksi keras dari DPR RI.

"Pemerintah dalam hal ini kementerian agama (kemenag), kemenlu, kemenhub, dan sebagainya harus turun tangan menyelamatkan jamaah umroh yang ditelantarkan oknum travel tak bertanggung jawab itu," kata Iskan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/1).

Diketahui, informasi mengenai ratusan jamaah umroh yang terlantar dari Kalimantan Barat ini atas penuturan dari ketua rombongan umroh, Heri. Ratusan jamaah umroh tersebut berangkat melalui salah satu agen travel dimana hingga kini masih belum dapat kembali ke Indonesia.

Melihat hal itu, Iskan mengaku kecewa dengan sikap Kemenag yang terkesan tidak pro aktif mengawasi beberapa travel yang selama ini diberi hak memberangkatkan jamaah Umroh.

“Mungkin ini adalah imbas dari tidak secara eksplisitnya UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 13/2008, dalam mengatur tentang pengawasan dan supervisi terhadap travel atau penyelenggara perjalanan umrah. Hanya ada pasal 44 yang mengatur tentang persyaratan biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah. Agar makin memperkuat lagi, maka ke depan perlu merevisinya, atau membuat UU tersendiri yang mengatur  tentang perjalanan ibadah umrah,”jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Selain itu, menurut Iskan, belum bisa pulangnya jamaah umroh di Jeddah itu, karena pihak kedutaan RI pun kesulitan membantu.

"Berdasakan informasi, masih ada sekitar 1.000 jemaah yang tidak bisa pulang ke tanah air, disebabkan maskapai belum bisa menerbangkannya, lantaran pihak pencarter belum membayar cost-nya. Pihak Kedutaan pun kesulitan, karena para jamaah hanya berbekal tiket one way dan pihak travel pun tidak bisa menyelesaikan," katanya.

Oleh karena itu, Iskan berharap ada penyelesaian segera, agar nasib para jamaah tidak terkatung-katung. 

"Penyelesaian yang cepat salah satunya, meminta kemenhub mengirimkan pesawat untuk menjemput mereka. Jangan sampai visa mereka expired, sehingga masalah semakin rumit," katanya.

Iskan menambahkan, sebenarnya kasus penelantaran jamaah umroh oleh pihak travel tidak perlu terjadi jika masyarakat teliti memilih travel. 

"Masyarakat harus teliti, terutama menyangkut harga tiket yang terkadang tidak rasional. Sehingga banyak jamaah tergiur dengan harga murah tersebut," kata Iskan.

Apalagi sekarang, sudah marak travel dengan sistem multi level marketing (MLM). Walaupun Kemenag melarang dan MUI memfatwakan haram, tapi Iskan meragukan apakah Kemenag sudah mengeceknya.

"Jangan-jangan masih banyak yang beroperasi sehingga akan banyak pula korban berjatuhan,"katanya.

 Iskan berharap bagi siapa saja yang merasa tertipu oleh oknum travel umroh, berkenan melapor kepada komisi VIII DPR RI dan aparat penegak hukum.‎

Sumber : pks.id

Read More

PKS Tetap di Luar Pemerintahan

Ilustrasi

Jakarta (9/1) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partai akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut, kata Jazuli, sesuai dengan keputusan Majelis Syuro agar tetap berada di luar pemerintahan dengan berbagai alasan.

"Alasan pertama, PKS sadar tidak ikut berkeringat dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK sehingga rasanya tidak etis begitu Jokowi-JK menang, lalu PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat," ujar Jazuli di Jakarta, Senin (9/1).

Kedua, kata dia, agar tetap terjadi check and balances dalam menjalankan pemerintahan. Namun, Jazuli menegaskan bahwa PKS tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan kepentingan rakyat.

"Jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan keinginan rakyat terutama rakyat kecil, maka PKS akan memberikan tusiyah atau mengingatkan, bukan menganggu, demi bangsa dan Negara. Dalam konteks ini, PKS ini menjadi oposisi yang konstruktif," tandas dia.

Hal senada diungkapkan juga oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, di luar kabinet merupakan bagian dari demokrasi. Bila, PKS memenangkan pemilu maka berada di dalam kabinet.

"Majelis syuro sudah memutuskan, kami akan istiqomah di luar kabinet, istiqomah di luar kabinet itu bukan menjadi asal beda, asal mengkritik. Jadi, Kalau kita kalah ya di luar kabinet, kami hormati pilihan politik kawan-kawan yang lain silakan, kami sudah memutuskan itu dan hormatilah sikap kami," kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (8/1).

PKS, kata Hidayat, akan mengawasi kinerja pemerintahan dalam membangun Indonesia dari luar kabinet. Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan goyah terkait keputusan tersebut.

"Kami sudah punya pengalaman dua-duanya, zaman SBY-JK kami di dalam kabinet, era gusdur kami dalam kabinet, zaman Mega kami di luar kabinet dan baik-baik saja. Itu kan hal biasa dalam demokrasi," pungkas dia.

Sumber: beritasatu.com

Read More

HNW: Maulid Nabi Sarana Membangkitan Umat

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam maulid nabi di kantor DPP PKS, Ahad (8/1/2017)

Jakarta (8/1) - Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW jangan dijadikan sebatas tradisi tahunan. Jadikan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum kebangkitan umat.

"Berkah dari maulid ini melahirkan umat yang ber-izzah (martabat) sehingga mampu membebaskan Al Aqsha. Inilah asbabul wurud (sebab kemunculan atau kedatangan) maulid," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (8/1/2017).

Hidayat menceritakan asal mula munculnya peringatan maulid nabi di dalam sejarah Islam. Menurutnya, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diinisasi oleh Sultan Salahuddin Al Ayyubi setelah melihat kondisi umat Islam saat itu yang dalam keterpurukan. Sultan Salahuddin melihat akidah umat dalam keadaan sangat lemah. Keimanan dan tauhid hanya sebatas bahan diskusi dan perdebatan. Kecintaan kepada dunia begitu kuat.

"Akibatnya, umat jadi lemah. Dijajahlah dunia Islam, termasuk Masjid Al Aqsha di Palestina," tutur Hidayat.

Sebagai generasi yang lahir dari sistem madaris nizhamiyah di masanya, Sultan Salahuddin menurut Hidayat, tidak rela dengan kondisi kritis akidah yang menjangkiti umat Islam.

"Beliau ingin mengembalikan izzah (martabat) umat. Sehingga salah satunya dengan mengingat Rasulullah SAW melalui peringatan maulid. Subhanallah, melalui maulid umat jadi bangkit," cetusnya.

Karena itu, lanjut wakil ketua MPR ini, maulid Nabi Muhammad SAW tidak perlu lagi diperdebatkan. Sebagai sarana, maulid Nabi Muhammad SAW menjadi wasilah (medium) untuk kebangkitan umat.

"Untuk konteks Indonesia, kita bisa bayangkan maulid jadi sarana untuk bangkitkan umat baik dari asing maupun aseng. Maulid bukan sekadar kumpul-kumpul," pungkasnya.

Sumber  pks.id

Read More

Majelis Taklim se-Jabodetabek Padati Maulid Nabi di DPP PKS

Jamaah Majelis Taklim se-Jabodetabek memadati Maulid Nabi SAW di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad (8/1/2017)

Jakarta (8/1) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi SAW tahun ini digelar dua sesi untuk menampung jamaah. Sesi kedua khusus diikuti oleh ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Se DKI, pada Ahad (8/1/2017).

Acara yang dibuka dengan persembahan Qasidah dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nasiruddin terus didatangi oleh peserta Maulid hingga memenuhi lapangan parkir kantor DPP PKS.

"Target peserta kami sekitar 500 orang, Alhamdulillah sekarang terus berdatangan, selain dari DKI beberapa juga ada yang dari Depok dan Bogor," jelas Iceu Hernawati sebagai ketua pelaksana.

Acara yang mengangkat Tema 'Meneladani Nabi Besar Muhammad SAW dalam Berkhidmat untuk Keluarga dan Rakyat', terus digemakan dengan shalawat nabi dan takbir.

"Rasulullah SAW adalah teladan yang baik dalam membangun keluarga, oleh karena itu kita berharap dapat menerapkan keteladaan beliau dalam keluarga kita masing-masing," jelas Iceu.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Ketua Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPPKK) DPP PKS Wirianingsih dalam pembukaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Dengan kita mengenal Rasulullah, maka akan tumbuh rasa cinta kepada beliau. Selain itu, kita juga dapat menjadikan beliau sebagai teladan yang sempurna sebagai seorang ayah, suami dan pemimpin keluarga. Beliau juga dapat menjadi teladan dalam memimpin umat. Semoga ini dapat menjadi acuan untuk kita dalam memilih pemimpin DKI. Karena saat ini, DKI butuh pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi warganya,” Ucap Wiwi kepada peserta.

Selain diikuti oleh Ibu-ibu dari majelis taklim, acara tersebut juga diikuti oleh Fery Farhati, Istri calon Gubernur DKI Anies Baswedan, Mpok Nur, istri calon Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa

"Kami berharap, acara maulid ini juga dapat menjadi pemersatu umat. Serta, dapat membingkai kecintaan kita kepada Allah dan Rasul," tutupnya Wiwi.

Sumber : pks.id

Read More

Pemerintah Bekerja Baik, Berita Hoax Hilang

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS DR Sukamta (Foto: Gilang/ Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (8/1) – Anggota Komisi Bidang Informasi DPR RI, Sukamta menjelaskan bahwa berita bohong (hoax) akan hilang jika pemerintah bekerja dengan baik.

Di sisi lain, Sukamta meminta pemerintah tidak bisa serta merta menyalahkan masyarakat. Oleh karena, maraknya berita hoax tersebut mencerminkan kinerja pemerintah yang kurang berperan baik sebagai sumber informasi.

“Contohnya adalah kasus jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Cina. Presiden dan para menteri menyebutkan data yang berlainan satu sama lain,” jelas Sukamta di Jakarta, Minggu (8/1).

Dalam kasus jumlah TKA asal Cina itu, Sukamta menilai pemerintah tidak satu suara dalam menyatakan kepada publik.

“Akhirnya, masyarakat mereaksi, yang benar siapa ini. Menteri Polhukam, Menaker, Kominfo, Presiden atau siapa? Akhirnya, ini pasti ada yang bohong di antara empat pihak. Yang benar satu, yang lain bohong,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Sukamta menambahkan di media sosial marak sebaran hoax lantaran didahului rasa penasaran masyarakat atas sebuah pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tapi tidak komprehensif.

“Kalau masalah hoax, ini relatif saja. Karena produksi berita bohong potensinya yang terbesar itu pemerintah, bukan masyarakat,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini.

Sehingga, Sukamta menyarankan agar pemerintah sebaiknya memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu.

“Kalau pemerintah bekerja sangat baik, insya Allah yang hoax itu akan hilang sendiri,” tutup Sukamta.

Sumber : fraksidpr.pks.id

Read More

Australia Harus Tindak Pelaku Penerobosan KJRI Melbourne

Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar (Foto: Gilang/ Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (8/1) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan (trespassing) ke KJRI Melbourne.

“Peristiwa Ini memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia, adanya upaya Kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi Isu Papua secara massif dan terencana,” ucap Rofi Munawar pada hari Ahad di Jakarta (8/1).

Bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, mendadak dikibarkan oleh seseorang di KJRI di Melbourne, Jumat (6/1/2017).

Rofi menjelaskan, tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedulatan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, sudah semestinya Australia menindak tegas pelaku penerobosan pada kantor perwakilan politik Indonesia yang ada di negeri Kangguru tersebut

Rofi pun menambahkan, kejadian ini menambah rentetan peristiwa internasionalisasi Isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah.

“Proses identifikasi Isu – Isu Papua harus ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara massif dan intensif Kepada masyarakat internasional, untuk menghadirkan perimbangan Informasi dan penguatan diplomasi Indonesia,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini.

Diketahui, sebelum kejadian ini, di awal September 2016 silam, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.

Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 – 26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yg cenderung mendiskreditkan Indonesia.

Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.

Sumber : fraksidpr.pks.id

Read More

Habib Ali As Segaf: Rebut Kembali Jakarta

Habib Ali bin Abdurrahman As Segaf memberikan ceramah Maulid Nabi SAW di kantor DPP PKS, Jakarta, Ahad (8/1/2017)

Jakarta (8/1) - Ulama kharismatik Habib Ali bin Abdurrahman As Segaf menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor DPP PKS, Jakarta, Ahad (8/1/2017). Dalam ceramahnya, Habib Ali bin Abdurrahman As Segaf menyerukan kaum Muslimin untuk merebut kepemimpinan Jakarta kembali.

"Ayo rebut Jakarta. Kembalikan kepemimpinan Jakarta kepada umat Islam," ujar Habib Ali bin Abdurrahman As Segaf di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (8/1/2017).

Habib Ali mengatakan, telah mengusahakan untuk mensosialisasikan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kepada jamaahnya. Dia mengatakan, pasangan yang diusung PKS dan Partai Gerindra ini menjadi representasi umat Islam. "Itu yang sudah saya usahakan untuk saudara-saudara saya Muslim," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengutip Suhuf Ibrahim, orang yang diberi akal sempurna hendaknya dia mencermati apa yang terjadi di zamannya. Umat Islam di Indonesia saat ini menurutnya, menghadapi dua keadaan. Pertama, umat Islam menghadapi situasi perang dan melihat siapa yang memeranginya.

"Tapi kedua, kita juga berada dalam kondisi perang tapi tidak melihat siapa yang memerangi kita. Inilah yang terjadi di Jakarta sekarang. Karena itu ayo rebut Jakarta. Kembalikan Jakarta kepasa umat Islam," tegasnya.

Sumber : pks.id

Read More