PKS: Satu Tahun Jokowi-JK, Bidang Hukum Suram

             

JAKARTA (15/10) – Pada 20 Oktober 2015 nanti pemerintah di bawah komando Jokowi-JK genap berusia setahun.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai fokus pemerintah di bidang hukum masih lemah dan banyak yang harus dibenahi.

"Penegakan hukum kita masih suram," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 15/10).

Penilain itu Nasir dapatkan dari banyak laporan masyarakat ke Komisi III dan hasil kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil kunker, masih ada oknum institusi hukum yang main-main dengan penegakan hukum, dan banyak masyarakat yang masih menjadi korban kriminalitas," ungkap dia.

Selain itu, sinergi dan koordinasi antara penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) masih jauh dari harapan.

Di Kejaksaan, lembaga pimpinan HM. Prasetyo itu juga disoroti‎ karena sudah beberapa kali kalah di Praperadilan.

Tidak hanya itu, gesekan di tengah masyarakat seperti tragedi Tolikara, pembunuhan aktivis Salim Kancil di Lumajang, dan terakhir kekerasan di Aceh Singkil membuktikan penegakan hukum di tanah air masih buruk.
Sumber : www.rmol.co

Read More

Pelatihan Bela Negara Harus Diatur Undang-Undang

KENDARI (15/10) – Rencana pemerintah untuk menyelenggarakan program bela negara bagi penduduk di bawah usia 50 tahun, sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan, harus diatur dengan undang-undang.
Di dalam Pasal 30 ayat 5 UUD NRI 1945 disebutkan: menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengungkapkan hal itu dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara, Rabu (14/10) petang.
"Undang-Undangnya berbunyi seperti itu. Jadi agar tidak melanggar UUD NRI 1945 harus dibuatkan undang-undangnya," jelas Hidayat.
Meski begitu Hidayat menyampaikan, keinginan untuk membuat program bela negara harus didukung semua pihak karena membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Selain itu ada sejumlah alasan perlunya program bela negara itu dilaksanakan.
Pertama, saat ini Indonesia berada dalam kondisi banyak darurat. Ada darurat narkoba, darurat pornografi, darurat kekerasan terhadap anak, darurat asap, dan lainnya. Hidayat berharap dengan bela Negara, berbagai kondisi darurat dapat diminimalisasi.
"Jadi bukan sekedar mencegah radikalisme dan terorisme saja," kata Hidayat.
Kedua, lanjut Hidayat, program bela negara diharapkan dapat membangkitkan nasionalisme dan kecintaan pada tanah air, yang pada gilirannya menimbulkan semangat patriotisme di masyarakat.
"Ini penting, karena rongrongan terhadap NKRI selalu datang dari berbagai pihak luar. Sekarang saja ada yang mengklaim Natuna sebagai wilayah negara mereka," lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut.
Kemudian ketiga, program bela negara akan meningkatkan disiplin warga negara. Menurut Hidayat, hal ini penting karena beragam persoalan dan kerusakan tatanan hidup bisa muncul dari ketidakdisplinan melaksanakan aturan yang ada. Banjir misalnya, terjadi karena ketidakdisplinan warga dalam membuang sampah.
"Korupsi yang merusak negara juga muncul karena ketidakdisplinan dalam melaksanakan anggaran. Jadi beragam hal buruk bisa terjadi karena ketidakdispilinan," urai dia.
Karena sejumlah alasan itu, mantan presiden PKS ini menegaskan partainya siap mendukung sepenuhnya rencana pemerintah tersebut. “Namun, harus segera dibuatkan undang-undang yang menjadi payung dari kegiatan positif tersebut agar tidak melanggar UUD NRI 1945,” pungkasnya.
Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membuka Musyawarah Wilayah PKS Sulawesi Tenggara, Rabu (14/10) di Kendari.
Sumber : pks.or.id

Read More

Revisi UU PPHI Harus Perkuat Posisi Buruh

Jakarta (15/10) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat menegaskan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) harus memperkuat posisi buruh. Demikian disampaikan Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).
“UU Nomor 2 Tahun 2004 yang telah dijalankan sejak tahun 2006 menempatkan buruh face to face dengan pengusaha sehingga buruh dalam posisi lemah. Revisi UU PPHI harus memperkuat posisi buruh,” kata Adang.
Politisi PKS ini juga menyorot keberadaan lembaga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurutnya, lembaga ini sebaiknya dibubarkan saja.
“Bubarkan saja, pemerintah tidak hadir disana. Putusan-putusan PHI pun seringkali tidak dapat dieksekusi,” kata Adang.
Menurut Adang, UU Nomor 2 Tahun 2004 awalnya bertujuan untuk penyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara adil, murah, dan cepat. Pada kenyataannya, UU Nomor 2 Tahun 2004 ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan UU Nomor 22 tahun 1957 dan UU Nomor 12 tahun 1964.
“UU PPHI yang ada saat ini lebih bernuansa liberal. Sudah saatnya diganti dengan RUU PPHI yang lebih baik agar hubungan industrial yang harmonis dapat terwujud,” kata Adang.
Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat.

Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Ingin "Naik Kelas" di Pemilu 2019

KOMPAS.com/Achmad Faizal Presiden PKS Sohibul Iman (tengah).
SURABAYA,  - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2019 akan berupaya menghimpun lebih banyak suara dukungan, karena partai ini ingin "naik kelas", dari status partai kelas menengah menjadi partai kelas atas.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, selama ini perolehan suara partai itu masih di bawah 10 persen atau tepatnya sekitar 6-7 persen secara nasional. Pada 2014 lalu perolehan suara PKS 8.480.204 suara atau 6,79 persen. Menurut Sohibul, untuk mencapai status partai papan atas maka perolehan suaranya harus dua digit. 

"Kalau naik kelas menjadi partai papan atas, harus naik menjadi 10-12 persen. Dan itu optimistid kami raih pada pemilu 2019 nanti," katanya usai menutup Musyawarah Wilayah DPW PKS Jatim di Surabaya, Rabu (14/10/2015).

Untuk mencapai target itu, mulai saat ini PKS tengah mengkonsolidasikan berbagai potensi untuk meraih target tersebut. "Jatim adalah daerah andalan PKS sebagai penyumbang suara terbesar secara nasional. Pemilu 2019 nanti, kami harap perolehan PKS di Jatim menjadi 10 persen dari 7 persen," jelasnya.

Dalam empat pemilu yang diikuti PKS, menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara PKS fluktuatif. Pada pemilu 1999, PKS memperoleh 1.436.565 suara. Naik drastis menjadi 8.325.020 pada pemilu 2004, turun pada pemilu 8.206.955, dan pada 2014, perolehan suara PKS yang diprediksi kembali jeblok, justru naik 8.480.204 suara.

Sumber : KOMPAS.com

Read More

PKS Belum Putuskan Dukung Risma atau Rasiyo

Tribunnews.com Lambang PKS.
SURABAYA,  - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya hingga kini belum resmi menentukan dukungan politiknya dalam pilwali Surabaya. Keputusan dukungan politik masih akan dibahas dalam forum Musyawarah Wilayah (Muswil) ke- 4, PKS Jawa Timur, Selasa (13/10/2015).

Konstelasi politik pilwali Surabaya kata Ketua DPP PKS Sigit Sosiantomo, memang beda dengan daerah lain yang juga menggelar pilkada. "PKS hingga memasuki masa kampanye ini masih abstain. Sikap ini bisa jadi akan dipilih PKS dalam pilwali Surabaya. Tapi semua tergantung peserta musyawarah khususnya kader PKS Surabaya," ujar Sigit usai berbicara dalam forum Muswil ke-4 PKS Jatim di Surabaya.

Sikap resmi PKS dalam pilwali Surabaya akan dibahas khusus dalam sidang komisi sikap politik. Selain pilkada di Surabaya, juga akan dibahas sikap politik PKS jelang pilkada serentak di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. "Besok (Rabu) baru bisa diinformasikan, kepada siapa sikap politik PKS ke Rasiyo-Lucy atau ke pasangan petahana, Risma-Wisnu," tambah dia.

Semula dikabarkan, bahwa PKS akan abstain dalam pilwali Surabaya, karena komunikasi politik Risma dianggap kurang bagus dengan PKS. Padahal, PKS adalah partai pertama yang membela Risma saat terjadi upaya pemakzulan yang diinisiasi PDI-P Surabaya. 

PKS sempat masuk dalam kelompok koalisi Majapahit bersama sejumlah partai lainnya seperti Partai Gerindra, PKB, dan Partai Gerindra. Koalisi Majapahit di tengah jalan pecah karena Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional mengusung calon sendiri.

Sumber : KOMPAS.com

Read More

PKS: Bentrokan Aceh Singkil jangan Meluas

Presiden PKS M. Sohibul Iman - (Foto: inilahcom)
Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyarankan pemerintah membentuk tim mediasi dan investigasi untuk menyelesaikan insiden pembakaran gereja di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Makmur, Aceh Singkil, pada Selasa (13/10)."Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan sesegara mungkin menyelesaikannya agar tidak sampai meluas," kata Presiden PKS M. Sohibul Iman kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/10/2015).Pihaknya mengaku prihatin dan menyesalkan insiden yang diduga dilakukan oknum warga itu dan berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini agar segera selesai."Pemerintah Daerah setempat dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat ini agar tidak meluas ke tempat lain," ucapnya.Menurut dia, pembentukan tim investigasi diperlukan agar bisa mendapatkan fakta yang sebenarnya, sekaligus menemukan fakta apa yang terjadi dan motif di belakang insiden tersebut.Sedangkan, lanjut dia, tim mediasi dibutuhkan karena bagaimanapun kasus-kasus ini terjadi karena tidak ada komunikasi antarelemen-elemen atau komponen masyarakat yang ada."Dengan adanya mediasi maka komunikasi bisa terjalin dan kesalahan-kesalahan dapat terhindarkan, serta tidak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.Tidak itu saja, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi karena adanya isu ini, baik di kawasan Aceh maupun daerah-daerah lainnya."Kalau masyarakat terprovokasi maka kejadian bukannya diselesaikan, malah akan melebar dan ini sangat jauh dari sifat-sifat masyarakat Indonesia," katanya.Dalam kondisi saat ini, kata dia, PKS sebagai elemen di parlemen akan mendesak pemerintah agar serius membuat tim investigasi agar masyarakat bisa cepat mengetahui latar belakang insiden tersebut."Karena itulah, kehadiran tim mediasai dan investigasi sangat penting sehingga bisa menemukan kesalahannya. Kita juga tak bisa menduga-duga motifnya sebelum ada hasil kepastian aparat," katanya. [tar]

Sumber : INILAHCOM

Read More

Politisi PKS Dukung Program Bela Negara

JAKARTA (13/10) – Rencana Kemenhan untuk melaksanakan program bela negara mendapat berbagai tanggapan. Ada yang mendukung, ada pula yang kontra.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, mengaku mendukung gagasan Kementerian pimpinan Ryamizard Ryacudu itu.

"Soal bela negara itu wajib. Saya dukung program itu. Terlebih lagi sekarang bangsa kita sedang dan akan menghadapi konstelasi dan kontestasi global," kata Sukamta, Selasa, 13 Oktober 2015.

Menurut dia, perang pun berkembang tidak hanya simetris, tapi juga asimetris. Ada juga yang namanya Perang Proxy.
Sementara itu, dia menilai, jati diri kebangsaan dan rasa nasionalisme sepertinya sudah pudar, khususnya di kalangan muda. Jadi, rencana pemerintah akan menggulirkan program bela negara harus didukung.

"Tapi, sebelum bicara teknis seperti kurikulum, sasaran, anggaran dan sebagainya, kita bicara dulu soal landasan hukumnya," ujar Sukamta.

Menurutnya, landasan hukum program bela negara belum utuh. Rencana program bela negara ini melandaskan diri secara hukum kepada UUD 1945 dan UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Diuraikannya, Pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban bela negara, bahwa bela negara yang dilakukan oleh sipil dilaksanakan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai profesi.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa ketiga bentuk bela negara sipil ini diatur dengan undang-undang. Artinya, program bela negara harus diatur dengan undang-undang khusus. Sementara itu belum ada undang-undang yang khusus mengatur soal bela negara.

"Karena UU tentang Pertahanan Negara tersebut megamanatkan perlu adanya Undang-Undang khusus bela negara, maka Peraturan Pemerintah atau Keppres yang dijadikan landasan hukum untuk program bela negara, sudah menyalahi amanat UU, kecuali jika PP atau Keppres tersebut merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tentang bela negara," Sukamta menjelaskan.

Sukamta mengusulkan agar program itu memiliki pijakan hukum kuat, maka perlu dibuat Undang-Undang yang khusus membahas itu. Menurutnya, DPR dan Kemenhan bisa membahas itu lebih lanjut.

"Jadi, sekarang yang perlu dipikirkan adalah kami dukung rencana program ini dengan menjadwalkan penyusunan Undang-Undang khususnya. Mungkin nanti DPR bersama Kemenhan akan membahasnya lebih lanjut. Saya berharap kita semua mendukung ini, tapi tetap harus sesuai koridor perundang-undangan," kata wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Sumber : m.news.viva.co.id

Read More

DPR Dorong Pemerintah Alokasikan Dana BOPTN 2016

Jakarta (14/10) – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk tahun anggaran 2016. Demikian disampaikan Nurhasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).
“DPR mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana BOPTN 2016 sekurang-kurangnya 5,5 triliun dan disalurkan tepat waktu. Dana BOPTN diharapkan dapat membantu meringankan beban mahasiswa dan orang tua dalam membiayai pendidikan di perguruan tinggi,” kata Nurhasan.
Selain BOPTN, Politisi PKS ini juga menyorot masalah implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurutnya, implementasi UKT perlu dievaluasi agar lebih transparan dan sederhana.
Anggota DPR dari dapil Jabar IX ini juga mendesak pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran program beasiswa baik jumlah maupun sasarannya.
“Beasiswa adalah bentuk apresiasi dan perhatian secara khusus dari pemerintah untuk optimalisasi potensi mahasiswa yang berprestasi namun belum beruntung secara ekonomi,” kata Nurhasan.
Keterangan Foto: Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi.

Sumber : pks.or.id

Read More

Selamat Tahun Baru Islam 1437 H

Keluarga Besar PKS Bangilan mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1437 H. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin.
Kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru.
Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin.....

 

Read More

PKS -In Shaa Allah- Akan Ajukan Calon Presiden Sendiri di Pilpres 2019

 

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengajukan calon sendiri dalam pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Namun, PKS belum menetapkan tokoh yang akan diajukan menunggu perkembangan sampai waktunya tepat baru akan diumumkan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Senin (12/10/2015).
"Calonnya bisa siapa saja. Kalau Presiden PKS Sohibul Iman dicalonkan dia juga akan siap," imbuhnya.
Agar bisa mengajukan calon sendiri, lanjut Hidayat, PKS menargetkan menjadi partai papan atas dengan target perolehan suara di atas 10 persen dalam pemilu legislatif 2019 mendatang.
"Kader PKS di seluruh Indonesia akan bekerja keras untuk mencapai target tersebut," kata Wakil Ketua MPR itu.
Hidayat menjelaskan, kerja-kerja kader PKS akan melingkupi kerja-kerja pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan kepada masyarakat luas. Kader-kader PKS mulai tingkat bawah sampai atas harus terus membersamai masyarakat.
"Dan PKS pun siap bekerjasama dengan berbagai komponen masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan budaya sepanjang untuk kepentingan umat dan bangsa," terang Hidayat.

Sumber berita : Tribunnews.com
Sumber photo : Viva.co.id

Read More

Kenapa Proses Pergantian Kepemimpinan di PKS Tak Menimbulkan Gejolak?

        
 

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman membuka salah satu rahasia kenapa proses pergantian kepemimpinan di partai yang ia pimpin tersebut relatif lancar dan mulus tanpa gejolak.

Alasannya, PKS telah menerapkan pola kepemimpinan 360 derajat, yang artinya setiap kader berkontribusi tidak terkait pada posisi.

"Kami menerapkan sistem kepemimpinan yang berbasis pada peran dan fungsi. Jadi di manapun posisinya, setiap kader akan menjalankan fungsi kepemimpinannya," ungkap Sohibul Iman kepada wartawan pada acara Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10).

Dalam PKS dikenal dua jalur kontribusi yakni jalur politik struktural dan kultural. Bagi yang tidak mendapat peran di struktur partai dakwah dapat mengembangkan diri di jalur dakwah kultural.

Atas keyakinan tentang posisi jabatan dan posisi inilah yang membuat peralihan kekuasaan di PKS tidak banyak muncul gejolak.

"Meski tak punya jabatan struktural, para kader mampu mengembangkan diri di jalur kultural. Sama-sama mulianya. Lapangan kultural bahkan jauh lebih luas dibanding struktural," tandas mantan Wakil Ketua DPR RI ini. [zul]

 

Sumber : Rmol.co
Sumber Photo : focusjabar.com

Read More

Hindari Politik Biaya Tinggi, Presiden PKS Ajak Parpol Lain Perbaiki Kaderisasi

 

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengungkapkan kegelisahan para politisi melihat kondisi perpolitikan nasional yang sudah terjerumus ke praktik politik biaya mahal.

Untuk menghindarinya, sebelumnya PKS sebenarnya sudah mengusulkan agar sistem pemilu proporisonal tertutup.

"Tahun lalu hanya kami PKS dan PDIP yang memperjuangkan sistem proporsional tertutup. Tapi saya dengar langsung akhir-akhir ini, hampir semua partai politik kapok dengan praktik politik biaya tinggi," ungkap Sohibul Iman dalam pidato Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10).

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, jika mengacu pada konstitusi, seharusnya peserta pemilu itu adalah partai politik bukan orang per orang. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memang berkompetisi sebagai masing-masing individu.

Dia sendiri mengajak partai politik yang lain untuk membenahi sistem kaderisasi di partai masing-masing. Kaderisasi yang baik di dalam partai politik dapat mencegah politik biaya tinggi (high cost politics).

"Sistem kaderisasi yang bagus adalah modal dasar menghindari politik biaya tinggi. Perbaikan sistem kaderisasi ini merupakan syarat utama penerapan sistem proporsional tertutup agar dapat berjalan dengan baik," lanjutnya.

Dia menekankan, perbaikan lanskap politik nasional harus dimulai dari internal partai politik dengan membangun sistem kaderisasi yang mampu menghasilkan pemimpin yang hebat.

"Sistem kaderisasi yang bagus akan meminimalisir hadirnya para penumpang gelap yang hanya datang menjelang momen politik lalu melakukan transaksi dengan pimpinan partai untuk mendapat nomor topi," tegasnya. [zul]

Sumber : Rmol.co

Read More

HNW Ingatkan Bahaya Keluar dari Falsafah Berbangsa

JAYAPURA (11/10) - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyatakan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang digalakkan oleh MPR RI mempunyai tujuan agar rakyat Indonesia terus membangun komitmen bersama dalam berbangsa dan bernegara.
“Harapan dari kegiatan sosialisasi empat pilar ini ialah agar seluruh warga bangsa termasuk yang di Papua ini komitmen berbangsa dan bernegaranya selalu tersegarkan,  sebagaimana disampaikan oleh para founding father kita,” ungkap Hidayat di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (10/10/2015).
Menurut Hidayat, salah satu komitmen kita ialah memahami empat pilar berbangsa dan bernegara lantas mengamalkannya. "Pahami konstitusi kita, Pancasila kita, UUD kita, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika untuk kemudian diimplementasikan supaya punya kontribusi bagi perbaikan Indonesia ke depan,” sambung Hidayat.
Hidayat mengungkapkan banyak faktor destruktif yang muncul karena keluar dari falsafah berbangsa dan bernegara.
“Sosialisasi ini penting dilakukan mengingat selama ini banyak orang yang keluar dari falsafah bangsa kita yang menjadi penyebab terjadinya berbagai kejahatan, seperti kejahatan pada anak-anak, pada keluarga, pada perempuan, menghadirkan begitu banyak perilaku kriminal, perilaku menyimpang. Dan ini perlu dikoreksi,” kata legislator dari PKS ini.
Hidayat menyampaikan untuk melakukan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini, banyak bentuk kegiatan telah dilakukan oleh MPR RI.
“Kegiatan sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk outbond mahasiswa, cerdas cermat untuk anak sekolah, ada juga melalui teleconference dengan para dosen, dengan para pejabat, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Menurut Hidayat, penerapan nilai-nilai dari empat pilar akan bisa menjadi solusi atas berbagai penyimpangan yang terjadi.
“Kalau kita kokoh dan kuat dalam hal penerapan empat pilar berbangsa dan bernegara ini, bisa menjadi jawaban untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang ada,” pungkasnya.
Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Tegaskan Lagi Usulan Revisi UU KPK Baiknya dari Pemerintah

JOGJAKARTA (10/10) - Inisiatif revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya datang dari pemerintah. Hal ini agar proses pembahasannya lebih konstruktif dan efektif.
Hal itu ditegaskan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman di sela-sela menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 DPW PKS Jogjakarta, Sabtu (10/10).
“Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk mengonsolidasikan lembaga-lembaga penegak hukum menyusun usulan perbaikan UU KPK. Usulan yang konkrit lalu disampaikan ke DPR untuk kemudian diproses menjadi amandemen yang konstruktif,” kata Sohibul Iman saat ditanya wartawan terkait amandemen UU KPK.
Dia menambahkan, perbaikan undang-undang yang mengatur lembaga antirasuah yang telah berjalan selama 15 tahun ini merupakan keniscayaan. Namun poin utamanya adalah perbaikan itu harus memperkuat penegakan pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.
“Proses usulan amandemen UU KPK seperti yang kemarin tidak akan menghasilkan usulan yang konstruktif. Saat itu DPR diminta menandatangani usulan yang belum dibahas sebelumnya,” tambah Sohibul Iman.
Jika dipaksakan usulan revisi UU KPK berasal dari DPR, lanjut mantan wakil ketua DPR ini, maka prosesnya akan lebih panjang. PKS juga menilai draf usulan yang saat ini telah beredar disusun secara tergesa-gesa dan diperkirakan hanya akan menghasilkan usulan yang prematur.
“PKS melihat usulan amandemen UU yang ada justru melemahkan dan bukan menguatkan KPK,” tegas Sohibul Iman.
Partai Papan Atas
Proses regenerasi mesin politik yang terjadi di DPW Jogjakarta makin menegaskan target PKS untuk beranjak dari posisi papan tengah. Dari sebelumnya memperoleh 7 persen suara pada pemilu 2014 menuju partai papan atas dengan perolehan di atas 10 persen suara pemilih nasional.
“Jogjakarta, Insya Allah akan memberi sumbangan suara untuk mencapai target di tingkat nasional. Saat ini PKS Jogjakarta sudah mampu menyumbang 11 persen suara pada pemilu 2014, saya kira tahun 2019 akan lebih besar lagi,” kata Sohibul Iman.
Selama dua pekan terakhir, PKS terus memanaskan mesin politiknya dengan menggelar secara serentak musyawarah wilayah di semua provinsi hingga akhir bulan Oktober. Rencananya pada 3-6 November 2015 akan digelar musyawarah kerja nasional (mukernas) yang akan dihadiri oleh semua pengurus baru dari tingkat pusat hingga wilayah.
Pada acara Muswil ke-4 tersebut juga dilantik kepengurusan DPTW (Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah) PKS Jogjakarta periode 2015-2020, yakni:
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW): Arif Budiono
Sekretaris MPW: Nandar Wirono
Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW): Ahmad Chudori
Sekretaris DSW: Agus Sofwan
Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW): M Darul falah
Wakil Ketua Umum DPW: Agus Mashudi
Sekretaris Umum DPW: Dwi Budi Utomo
Bendahara Umum DPW: Huda Tri Yudiana
Ketua Bidang Kaderisasi DPW: Muhamad Rosyidin
Acara Muswil DPW Jogjakarta menyuguhkan sejumlah kegiatan bersama rakyat, di antaranya pementasan Wayang Kampung Sebelah yang berisi sindiran politik, disajikan dalam bentuk guyonan segar. Pada Ahad (11/10) pagi juga digelar kegiatan fun bike dengan sejumlah door prize berupa aneka ragam sepeda bermerek.
Saat ini PKS mengusung tagline “Berkhidmat untuk Rakyat” dengan tetap memperkuat nilai-nilai bersih, peduli, dan profesional.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (tengah) didampingi Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta (kanan) dan Sigit Soesiantomo (kiri) saat konferensi pers Muswil ke-4 DPW PKS Jogjakarta, Sabtu (10/10). Sumber : pks.or.id

Read More

PKS: Aher Bakal Menjadi Jurkam Pilkada Serentak di Jabar

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). (ist)

 

 

Bandung, HanTer - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat menuturkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher akan menjadi juru kampanye pada Pilkada Serentak 2015 di Jawa Barat.

 

"Pak Aher, Insya Allah akan diupayakan menjadi jurkam pilkada serentak, namun itu perlu dikomunikasikan terlebih dahulu karena beliau saat ini bertugas sebagai kepala daerah di Jabar," kata Ketua DPW PKS Jawa Barat Tate Qomarudin di Bandung, Kamis (8/10).

 

Ia menuturkan selain orang nomor satu di Jawa Barat, sejumlah tokoh penting lainnya di PKS juga akan menjadi jurkam pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.

 

"Tokoh di tingkat DPP PKS seperti Presiden PKS Pak Sohibul (M Sohubil Imam), kemudian dari jajaran Majelis Syuro PKS juga akan kami upayakan menjadi jurkam," ujar Tate.

 

Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dan menguatkan koordinasi dengan seluruh pengurus dan semua kader PKS di Jawa Barat untuk meraih kemenangan pada Pilkada Serentak 2015.

 

Lebih lanjut ia mengatakan pada pelaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 di tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat, partainya menargetkan mampu meraih tiga kemenangan.

 

"Maunya dari tujuh daerah di Jabar bisa menang semua, tapi yang kader PKS ikut serta dalam Pilkada Serentak Jabar ada tiga wilayah, yakni Depok, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung. Kami optimistis bisa meraih kemenangan di tiga wilayah itu," kata dia.

 

Ia mencontohkan pada Pilkada Kota Depok, PKS menempatkan kadernya untuk Calon Wakil Wali Kota Depok periode 2015-2020.

 

"Kemudian di Kabupaten Sukabumi kami tempatkan kader untuk posisi calon bupati dan di Kabupaten Bandung untuk posisi wakil bupati," kata dia. (ruli)

Sumber : Harianterbit.com

Read More

Khitob Qiyadi MUSWIL

Read More

Sohibul Iman: Bersatu dengan Rakyat, TNI Makin Kuat

JAKARTA (5/10) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati hari jadinya ke-70 hari ini. Pada usianya yang mencapai setengah abad lebih, TNI diharapkan makin bersatu dan dicintai rakyat.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman mengucapkan dirgahayu untuk HUT ke-70 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Dirgahayu untuk HUT ke-70 TNI, semoga di usia barunya ini TNI semakin baik dan dicintai oleh masyarakat,” ujar Sohibul Iman di sela-sela syukuran ulang tahunnya yang ke-50 di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (5/10).
Menurut Sohibul, TNI yang baik adalah TNI yang bersatu dengan rakyat. Bersatunya TNI dengan rakyat, sambungnya, akan membuat TNI makin kuat. Karena pasti rakyat juga akan mendukung semua upaya-upaya yang dilakukan TNI.
“Karena TNI pada dasarnya lahir dari rakyat dan bekerja juga untuk rakyat. Jadi TNI sampai kapan pun harus menyatu dengan rakyat. Sehingga konsep kita yang disebut Hamkamrata (Pertahana Keamanan Rakyat Semesta), itu bisa terlaksana ya karena rakyat bersatu dengan TNI," terang mantan wakil ketua DPR RI tersebut.
Sohibul juga berharap agar TNI semakin dewasa dan professional sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya, serta selalu dapat menjaga diri dari hal-hal yang hanya kepentingan sesaat baik yang berupa kepentingan individu maupun kepentingan kelompok tertentu.
“TNI harus betul-betul bekerja profesional, mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu juga adalah mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin katakan, apabila TNI itu kuat dan kemudian rakyat bermartabat, Insya Allah negeri kita itu kan berdaulat. Nah ini cita-cita kita semua, mudah mudahan TNI bisa betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik,” pungkas Sohibul.
Sumber : pks.or.id

Read More

Apapun Hasil Muswil, Kader PKS Siap Jadi ‘Prajurit’ Sejati

Denpasar (5/10) – Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menyampaikan rasa bangga atas dilaksanakannya Muswil PKS Bali. Ia berpesan bahwa apapun hasil Muswil, kader PKS harus siap sebagai prajurit sejati.
“Apapun hasil Muswil, kita harus siap karena kita sejatinya adalah prajurit yang siap ditempatkan di manapun berada,” pesan Salim saat memberikan arahan dalam Muswil PKS Bali di Hotel Grand Inna Bali Beach Denpasar, Ahad (5/10).
Salim juga memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Muswil PKS Bali. Selain berjalan mulus, acara juga melibatkan kader dan anak kader dalam rangkaian acara seni dan hiburan.
“Muswil di Bali pergantian kepemimpinan begitu mulus, bukan hanya kita yang bangga, tetapi juga Gubernur Pastika seperti yang beliau sampaikan, bahwa PKS satu-satunya partai yang berhasil merealisasikan musyawarah mufakat dari partai yang ada di Indonesia,” kata Salim.
Sementara itu, Mudjiono kembali mengemban amanah sebagai Ketua DPW PKS Bali periode 2015-2020. Di dalam pidato politik pertamanya setelah dilantik Mudjiono mengajak semua pengurus dan kader PKS Bali untuk mengemban amanah dan tanggung jawab bersama.
“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Sungguh merupakan sebuah amanat yang berat bagi kami hari ini untuk berdiri di hadapan para hadirin, menyampaikan pidato politik yang merupakan bagian dari komitmen kami karena ditunjuk kembali sebagai Ketua DPW PKS Bali hasil Muswil 2015,” kata Mudjiono dalam orasi politiknya.
Mudjiono mengajak seluruh pihak bersinergi memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bali. “Mari kita semua bersinergi menjalankan amanah yang ada. Kesuksesan PKS di Bali kedepan adalah tanggung jawab kita semua. Sebesar maupun sekecil apapun peran yang kita jalankan adalah bagian proses kemenangan PKS di Bali,” terang Mudjiono.
Keterangan Foto: Ketua DPW PKS Bali Mudjiono (tengah), Ketua DPP PKS Bidang Wilda Bali Nusra Sugeng Soesilo (kiri), serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) saat penandatanganan surat pelantikan DPTW PKS Bali, Ahad (5/10).

Sumber : pks.or.id

Read More

Usai Tunaikan Haji, Gubernur Aher Tiba di Bandung

BANDUNG (5/10) - Setelah menjalankan ibadah haji sejak pertengahan September lalu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) tiba di Bandung pada Senin (5/10) dini hari. Berdasarkan informasi dari Sekpri Gubernur Jabar, Ade Sukalsah, Gubernur Aher, beserta istri dan rombongan Kloter JKS 67 berangkat dari Jeddah melalui penerbangan Saudia pada Ahad (4/10) siang jam 11.00.
"Rombongan tiba di Bandara Halim, Senin 5 Oktober 2015 jam 01.00 WIB. Setelah beres proses imigrasi dan bagasi, Gubernur Aher akan langsung bertolak ke Bandung, ke rumah dinas Gedung Pakuan," katanya melalui surel kepada Humas Pemprov Jabar, Sabtu (3/10) malam.
Sebelumnya, kata Ade, sebagai anggota haji reguler, Aher menuju Indonesia mengikuti Kloter 16 JKS, Maktab 50, No Akomodasi 707 di Hotel Joharat Al Rashidin, Jarwal. Setelah sebelumnya, bersama ratusan anggota kloter lainnya berada di Hotel Durat Al Aseel setelah kembali dari kewajiban Armina.
Di hotel transit ini, rombongan akan menginap hingga pukul 02.00 untuk kemudian bertolak dari hotel menuju Bandara Jeddah pada Sabtu (3/10) dini hari sekitar jam 03.00 dini hari. Dari Jeddah, perjalanan panjang ke Indonesia akan dilakukan. Aher sendiri bertolak haji bersama Istri, Sekpri, dan rombongan yang tergabung dalam kloter haji biasa sejak Rabu, 16 September 2015 lalu. Sebagai amirul hajj Jawa Barat, Aher sempat melepas kloter terakhir dari Jabar sehari sebelumnya.
Saat melaksanakan haji, selain menunaikan fardhu ibadah haji, ragam kegiatan yang padat dalam melayani masyarakat (terutama kloter asal Jabar) tetap intensif dilakukan pria asal Sukabumi tersebut. Gubernur Aher mengumpulkan petugas haji untuk mengoptimalkan layanan kepada jemaah pada Sabtu (19/9), mendatangi dan memberikan santunan korban crane Ahad (20/9), dan membantu menangani persoalan musibah Mina antara Kamis (24/9) hingga menjelang kepulangan ke Indonesia.
Selama kurang lebih delapan tahun menjabat Gubernur Jabar periode 2008-2013 serta 2013-3018, Aher baru kali ini menunaikan tugas sebagai Amirul Hajj rombongan haji asal Jabar yang tahun 2015 ini mencapai sekitar 31.000 jamaah. Gubernur sudah mengantongi izin Menteri Dalam Negeri Nomor 857/4615/SJ tertanggal 18 Agustus 2015 hal izin ke luar negeri alasan penting. Selama periode tersebut, jalannya pemerintahan tetap berjalan lancar dengan penunjukan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menjadi Pelaksana Harian (Plh).
Keterangan Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat memberikan arahan kepada jamaah haji Jawa Barat di Mekkah. Sumber : pks.or.id

Read More

Aboebakar: Pelaku Kabut Asap Tidak Cinta Tanah Air

Jakarta (5/10) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi menilai, kabut asap yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan disebabkan oleh orang yang tidak cinta tanah air. Hal itu disampaikan Aboebakar usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad (4/10).
"Lebih memprihatinkan lagi sebagian persoalan ini disebabkan oleh ulah tangan manusia, bukan faktor alam," kata Aboebakar.
Aboebakar menambahkan, bahwa kebakaran hutan tahun ini diyakini akan mencatat rekor sebagai yang terparah dalam sejarah. Sebagaimana yang disampaikan oleh ilmuan NASA baru-baru ini, lanjut legislator yang duduk di Komisi III DPR RI itu, bahwa setiap tahun Indonesia dilanda kebakaran hutan dan kabut asap. Tapi, tahun ini polusi udara yang disebabkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan bisa mencatat rekor baru.
Aboe Bakar menguraikan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh asap, mulai dampak ekonomis, kesehatan, hingga pendidikan. Transportasi udara, lanjut Aboebakar, Garuda membatalkan 460 jadwal penerbangan akibar kabut asap. Di Pekanbaru ada 59 penerbangan dibatalkan, di Pontianak 33 penerbangan dibatalkan, sementara di Banjarmasin sebanyak 13 penerbangan.
"Coba hitung berapa kerugian materiil yang diakibatkan oleh asap tersebut. Belum lagi aspek kesehatan masyarakat, serta banyaknya sekolah yang terpaksa diliburkan akibat asap tersebut," papar anggota DPR RI dapil Kalsel I itu.
Lebih lanjut Aboebakar menegaskan, dirinya mengkritik keras adanya pembakaran lahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karenanya, apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja membakar lahan atau hutan dengan alasan efisiensi, menurutnya, hal ini tidak dapat ditolelir. Aboebakar menilai, hal itu adalah sikap egois, ingin menguntungkan diri sendiri, dan tidak cinta terhadap tanah air.
"Sosialisasi nilai kebangsaan, kebhinekaan, dan kemasyarakatan seperti ini sangat penting. Utamanya untuk selalu mengingatkan bahwa kita semua ini hidup dalam sebuah bangsa dan negara," ujar Ketua DPP PKS wilayah Kalimantan itu.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Aboebakar mendukung atas tindakan tegas polri terhadap para pelaku pembakaran lahan dan hutan. Dari hasil rapat Komisi III DPR RI dengan Polri, dilaporkan telah diperiksa 57 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan tersebut. Selain itu, setidaknya ada 120 tersangka yang telah diperiksa oleh pihak kepolisan.
"Saya mendorong agar proses hukum ini terus ditingkatkan, agar tidak diulangi lagi hal yang serupa di tahun depan," pungkas pria yang akrab disapa Habib Aboe itu.
Keterangan Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi.

Sumber : pks.or.id

Read More