Setelah
melakukan pergantian pengurus yang terkesan mendadak belum lama ini,
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar musyawarah nasional (munas) di
Jakarta.
Ada dua hal yang menarik ketika kita mencermati
"partai dakwah" ini. Pertama, fenomena pergantian kepengurusan. Kedua,
bagaimana partai ini menata diri menghadapi hari depannya sebagai partai
kader. Terkait dengan pergantian kepengurusan, tampaknya ada pesan
penting di dalamnya, bahwa sirkulasi elite merupakan keniscayaan yang
tak terelakkan. PKS menunjukkan, bahkan posisi Ketua Majelis Syuro
partai yang dipegang oleh sosok historis KH Hilmi Aminuddin pun bisa
diganti oleh yang lain. Jadi, ada pesan depersonalisasi, kalau bukan
demitologisasi, partai.
Pergantian pengurus juga menarik karena
PKS melanjutkan tradisinya menghadirkan sosok baru sebagai presiden
partai. Ia tampak ingin menunjukkan bahwa siapa pun kader bisa menduduki
jabatan itu sebagai amanah yang harus dijalankan. Kini, PKS berada di
bawah kepemimpinan Sohibul Imam sebagai presiden dan Salim Sagaf
Aljufrie sebagai Ketua Majelis Syuro untuk periode 2015-2020.
Sohibul
diharapkan bisa memberi warna baru dalam partainya. Ini dikaitkan
dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman politiknya di
parlemen. Sedangkan Salim Sagaf punya pengalaman langsung berkiprah
sebagai politikus hingga puncak kariernya menjadi salah satu menteri.
Selanjutnya,
dari segi penataan internal organisasi, PKS terlihat berupaya
memperkuat kelembagaan partainya. Terjadinya pergantian pengurus yang
rapi dan tanpa gejolak, bagaimanapun menunjukkan adanya sistem yang
berjalan baik, terlepas dari kritik soal adanya ketertutupan. Paling
tidak, PKS punya modal soliditas. Partai ini belajar dari pengalaman
dinamika konflik internal sebelumnya, juga dalam hal diterpa kasus besar
yang mendera Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq.
Soliditas
partai tampaknya juga hadir dari keprihatinan bersama para kader dan
keberhasilan motivasi Anies Matta, yang boleh dikatakan telah berhasil
menyelamatkan PKS dari ujian elektoral. Dalam Pemilu 2014, PKS dan
sejumlah partai Islam diperkirakan oleh banyak lembaga survei jeblok,
kalau bukan kolaps dalam perolehan suara. Tapi kenyataannya tidak
demikian. Dalam Pemilu 2009, PKS meraup dukungan 8,204,946 suara (7,88
persen), dan pada 2014 dukungan suara naik menjadi 8,480,204, kendatipun
secara persentase 6,79 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa PKS
didukung oleh massa pemilih yang juga solid.
Munas kali ini
merupakan momentum bagi PKS untuk menata perkaderannya, tidak hanya
untuk kepentingan internal, tapi juga untuk pengembangan partai.
Kepentingan internal jelas, bahwa PKS sebagai partai kader dituntut
untuk senantiasa merawat basis perkaderannya untuk tetap percaya dan
bekerja. Tapi itu saja belum cukup, karena manakala dikaitkan dengan
target perolehan suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019, PKS harus
mengembangkan diri bergerak keluar. Maka para kader tentu akan lebih
baik bilamana diarahkan sebagai duta-duta partai yang efektif dan
percaya diri.
Kalau itu yang akan ditempuh, PKS tidak lagi
membutuhkan pencitraan artifisial, melainkan suatu langkah kolektif dan
intensif yang dilakukan semua kader, bahwa mereka punya konsep dan
program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.
PKS ditantang untuk menunjukkan kembali kepada publik luas bahwa jargon
politiknya sebagai partai dakwah yang bersih dan profesional bisa
dihadirkan kembali sebagai roh penggerak perjuangan partai ini.
Secara
politik, PKS sesungguhnya sudah punya modal baik di pusat
maupun-kendatipun tidak merata benar-di daerah-daerah. Dari sini, peta
politik PKS, khususnya secara electoral, sudah terbentuk sedemikian
rupa. Pilkada serentak 2015, karena itu, menjadi ujian yang penting bagi
PKS untuk mempertahankan atau bahkan memperluas peta politiknya di
daerah-daerah. Peluang untuk yang terakhir ini cukup tinggi.
Sedangkan
secara elektoral dalam Pemilu 2019, PKS juga punya peluang untuk
meningkatkan dukungan suara dan kursi, apabila kader-kadernya memang
siap bersaing. Perkembangan eksternal partai-partai Islam, khususnya,
juga akan mempengaruhi prospek elektoral PKS. Saat ini, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam yang "paling senior" tengah
terlanda perpecahan, dan apabila jalan keluarnya tidak mulus,
konstituennya bisa jadi akan lebih memilih partai Islam yang dinilai
lebih mapan dan solid. Dalam hal ini, PKS bisa menjadi alternatif
utamanya.
Soliditas PKS tampaknya akan dilengkapi dengan pilihan
politiknya yang konsisten dalam konstelasi politik nasional. Para elite
PKS telah menegaskan bahwa partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih
sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan, sebagai dalam istilah
Sohibul Imam "oposisi loyal". Konsistensi ini penting, dan publik tetap
akan melihat sejauh mana PKS memperlihatkan wajahnya di parlemen sebagai
kekuatan kritis. Dari sini, prospek PKS untuk diapresiasi positif oleh
masyarakat sangat terbuka.*
*M. Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta
Sumber :
tempo.co
Indonesia Time
