Presiden PKS Serukan Gerakan Lima Puluh Ribu untuk Sukseskan Munas

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman.

 

 JAKARTA -- Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan digelar secara sederhana pada 12-15 September 2015 mendatang. Untuk kesuksesan acara tersebut, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengimbau seluruh kader partainya untuk ikut berpartisipasi melalui ‘Gerakan Lima Puluh Ribu’.

"Dari dulu kami mempunyai semangat kebersamaan melalui sunduquna juyubuna (dana dari kantong sendiri). Untuk itu, kami mengimbau kepada antum semua, mari kita sama-sama sukseskan Munas ini dengan ikut berpartisipasi dan berkontribusi melalui Gerakan Lima Puluh Ribu. Tidak berarti kita terpaku pada angka itu, tapi silakan antum memberikan kontribusi pada pelaksanaan Munas kali ini," ujar Sohibul dalam siaran persnya, Senin (7/9).
Munas PKS kali ini akan dihadiri sekitar 1.200 peserta dari seluruh wilayah di Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ini membutuhkan dukungan beragam sumber daya dari kader dan keluarga besar PKS.
Dalam konteks kepemimpinan, lanjut Sohibul, munas dilaksanakan untuk menghasilkan program kerja untuk lima tahun akan datang. Oleh karena itu, sangat diperlukan kontribusi dan dukungan dari seluruh kader dan keluarga besar PKS se-Tanah Air. "Ini adalah hajatan kita bersama, dari kita untuk kita makanya silakan berkontribusi bagi terlaksananya munas ini dengan sebaik-baiknya."
Setiap dana yang masuk untuk kesuksesan Munas PKS akan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku baik internal maupun publik. Munas ke-4 PKS akan dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama, rapat Majelis Syuro pada tanggal 12-13 September 2015 di Kantor DPP PKS, Jakarta. Tahapan kedua, Musyawarah Nasional pada 14-15 September 2015 di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Sohibul Iman, PKS dan JIL (1)

Sohibul Iman

Oleh: Ubedilah Badrun

(Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta)

Terpilihnya Mohamad Sohibul Iman menjadi Presiden PKS pada awal Agustus lalu sempat menghentakkan Jaringan Islam Liberal (JIL). Dengan cepat Ulil Abshor Abdala, sang pentolan JIL, merespon melalui media sosial Twitter. Selain mengucapkan selamat, ia juga berharap agar PKS di bawah kepemimpinan Sohibul Iman aka semakin menjadi partai terbuka.

Ulil juga sedikit menganalisis dengan kesimpulan PKS telah mengalami liberalisasi internal. Ia hanya menyebut ciri-ciri perubahan simbolik pada aktivis PKS. Diantaranya seperti elite-elite PKS yang sudah jarang berjenggot dan jarang bercelana cingkrang. Rasanya ini sebuah kesimpulan yang simplifikatif.

Latar belakang Sohibul Iman sebagai mantan Rektor Universitas Paramadina juga sempat dikaitkan oleh media JIL (Islamlib.com). Fakta tersebut dinilai sebagai indirect influence secara kultural dari gerakan JIL yang mengusung cara pandang baru dalam memahami Islam. Terpilihnya Sohibul Iman memang direspon positif oleh berbagai kalangan termasuk JIL. Tentunya hal ini tidak serta merta mengaitkan Kang Iman beraliran Islam liberal.

Penulis mencermati respon positif publik terhadap sosok Sohihul Iman lebih karena performa yang sederhana, intelek, santun, dan memiliki jaringan yang luas. Sebuah berkah tersendiri untuk partai yang berlimpah kaum intelektual.

Tulisan ini tidak hendak membantah atau mendangkalkan kesimpulan JIL tentang sosok Sohibul Iman (Kang Iman) karena memang pandangan Ulil dan JIL kurang utuh, bahkan cenderung simplifikasi simbolik. Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengurai arah pemikiran Kang Iman dari gagasan gagasannya atau ide-idenya yang terpublikasi di banyak media.

Dengan cara itu penulis meyakini ada semacam otentisitas karena dari gagasan yang terungkap kita bisa lebih mengenali sang tokoh secara lebih otentik.

Tiga Pemikiran Kang Iman

Belum genap sebulan sebagai Presiden PKS, penulis mengamati ada tiga pemikiran penting Kang Iman yang terlontar ke publik. Penulis menyebutnya pemikiran negarawan. Habitus pemikiran negarawan Kang Iman berbasis pada pemikiran Islam otentik dan kerangka kenegaraan yang progresif (maju). Tiga pemikiran Kang Iman tersebut penulis urai di bawah ini.

Pertama, pemikiran untuk mengokohkan nilai dan prinsip partai (purifikasi). Pengokohan nilai dan prinsip Islam dalam berpartai ini dalam khazanah pemikiran Islam sering disebut Purifikasi Islam atau pemurnian Islam dalam konteks berpolitik. Menariknya, pemikiran Kang Iman tentang Purifikasi ini dikontekstualisasikan dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam analisis media yang penulis lakukan ditemukan pemikiran purifikasi ini bahwa posisioning PKS tetap sebagai partai dakwah dan partai kader. Dengan posisi itu diharapkan PKS mampu berkontribusi secara optimal untuk masyarakat dan bangsa.

Kalimat ini menempatkan spirit Islam politik (partai kader dan partai dakwah) yang tidak ditinggalkan sekaligus dibingkai dengan tujuan memberi kontribusi untuk bangsa. Ini juga menunjukkan ada orientasi untuk kemajuan bangsa. (Kompas.com/11/8/2015).

Kedua, pemikiran tentang pentingnya kebersamaan (menghargai pluralitas). Kang Iman meyakini sebuah partai atau sebuah bangsa isinya beragam manusia. Ini adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Kematangan berfikir Kang Iman yang menghargai keragaman patut diapresiasi. Dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer ini sering disebut pemikiran pluralisme. Kang Iman tentu bukan penganut pluralisme tetapi ia adalah intelektual muslim yang menghargai pluralitas.

Temuan penulis menunjukan cara pandang Kang Iman tentang keberagaman seperti pada pernyataan Kang Iman berikut ini: "Islam mengajarkan menghargai keragaman. Kalau karena mengamalkan spirit keberagaman lalu saya disebut pluralis, maka saya adalah seorang pluralis berkarakter, bukan pluralis pragmatis" (wawancara penulis, 3/9/15).

Sumber : republika.co.id

Read More

Sohibul Iman, PKS dan JIL (2-Habis)

Sohibul Iman

Oleh: Ubedilah Badrun

(Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta)
Dalam khazanah Islam, pluralis berkarakter itu ada pada filosofi "Yakhtalitun walakin yatamayyazun". Makna filosofisnya adalah berbaur tetapi tidak larut. Kebersamaan dipahami sebagai keniscayaan tanpa harus kehilangan identitasnya. Sikap Kang Iman menerima menjadi Rektor Universitas Paramadina dan menghadiri ulang tahun Kompas dalam dua tahun berturut-turut, dan berbagai aktivitas dengan beragam suku bangsa adalah perilaku seorang pluralis berkarakter yang Kang Iman tunjukkan.

Dalam konteks kenegaraan pemikiran pentingnya kebersamaan juga nampak dari 15 solusi krisis yang digagas Kang Iman untuk Indonesia saat ini. Meski posisi PKS di luar pemerintahan namun Kang Iman sebagai Presiden PKS mau berbagi ide untuk pemerintah. Ini artinya Kang Iman mengutamakan kebersamaan sebagai sebuah bangsa (Republika.co.id, 29/8/2015).

Ketiga, pemikiran tentang partai politik Islam modern. Dalam khazanah pemikiran Islam, pemikiran detail tentang partai politik berarti meniscayakan dua hal penting, yakni sikap pro demokrasi dan pemikiran politik Islam yang modern. Penulis mencermati tradisi intelektual Kang Iman bukan tradisi yang anti demokrasi, tetapi justru intelektual muslim yang pro demokrasi.

Dalam konteks partai politik Islam Kang Iman sangat intens fokus pada pentingnya partai Islam modern, dan PKS akan dijadikanya sebagai contoh partai Islam modern. Dalam analisis media penulis menemukan pernyataan Kang Iman tentang pentingnya partai politik Islam modern denfan mengingatkan agar partai politik memperbaiki fungsinya.

Diantaranya ketika Kang Iman menjelaskan fungsi partai sebagai agregasi ideologi. Bahwa kehadiran partai politik tidak bisa lepas dari ideologi yang dibawanya. Berbagai pemikiran yang ada dalam partai politik dirumuskan dalam satu ideologi yang utuh. Ideologi partai itulah yang dipegang teguh dan menjadi orientasi seluruh aktivisnya.

Partai ini hadir karena membawa ideologi besar yang sudah jelas. Partai sebagai institusi politik yang lahir dari rahim republik ini tidak menafikan ideologi bangsa besar ini yaitu Pancasila. Bahwa seluruh partai harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ini dan menjadikanya sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PKS memiliki ideologi partai yang jelas dengan basis Islam yang jelas untuk memberi manfaat bagi seluruh anak bangsa, dalam literatur politik islam disebut rahmatam lil 'alamiin atau menjadi rahmat bagi seluruh alam (Tribunnews.com,23/8/2015).

Penulis juga menemukan arah pemikiran politik Islam modern Kang Iman pada upayanya untuk memperbaiki pengelolaan manajemen partai, meningkatkan kualitas manajemen partai menuju partai modern dan profesional (hallobogor.com 22/8/2015).

Tiga pemikiran Kang Iman tentang Purifikasi Islam dalam partai politik, Pluralis Berkarakter, dan Partai Islam modern, jauh lebih terlihat autentitasnya di banding interpretasi JIL tentang liberalisasi internal PKS, sekularisasi, dan pluralisme. Pemikiran Purifikasi Islam dalam partai politik, Pluralis Berkarakter, dan Partai Islam modern menunjukan bahwa Kang Iman memiliki autentisitas gagasannya sendiri.

Tiga pemikiran di atas seolah mau membalikan tesis Nurcholis Majid (Rektor pendahulunya di Universitas Paranadina) tentang " Islam yes, Partai Islam no" menjadi "Islam yes dan Partai Islam yes". Berpolitik tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai muslim intelektual. Menerima demokrasi tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai muslim dan sebagai Indonesia. Semoga.

Sumber : republika.co.id

Read More

Bamsoet: Dari Semua Partai KMP, PKS yang Tak Dirayu Pemerintah

Bambang Soesatyo (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Jakarta - Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bukan hanya Partai Amanat Nasional (PAN) dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang ditawari jabatan atau kursi menteri. Namun‎, hanya PKS dari KMP yang tak pernah diajak untuk bergabung dengan pemerintah.
"Celakanya, hanya PKS yang tak pernah dirayu. Dari semua partai KMP yang dirayu, yang datang ke istana ya PAN. Kita hargai dan hormati," kata Bambang dalam diskusi bertema 'Mendadak Plin-PAN' di Jakarta, Sabtu (5/9/2015).
Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, ‎sampai saat ini pun Golkar, Gerindra, dan PPP terus dirayu. Ketiganya pun bergeming dan menolak halus masuk dalam pemerintah. Bambang menyampaikan, bila terus masuk maka pemerintahan akan semakin gaduh.
"Kursi menteri hanya 34, semua mau dapat jatah, makin gaduh dong. Baru masuk saja, PKB dan Hanura sudah bersuara, urusan dengan PDIP (soal bagi kursi) juga belum kelar," tutur Bambang.
Pengaruh Megawati
Sementara itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan ada pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas keberhasilan merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke Istana, Rabu 2 September lalu.
"Bu Mega yang goda terus. Hari Konstitusi kemarin, Bu Mega goda lagi Pak Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan), mau tidak gabung," kata Masinton.
Masinton menegaskan, saat menggoda PAN, telah diberitahu lebih dulu ada pembagian kekuasaan. Menurut dia, politik saat ini tak mungkin hanya berlandaskan dukungan kosong semata.
"Karena apa pun ada power sharing. Kita tak bisa katakan ini dukungan kosong saja. Tapi yang bagi sana (Istana)," tandas Masinton.‎ (Ado/Ein)

Sumber : liputan6.com

Read More

Aburizal Bakrie: Selamat Munas PKS!

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

 JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie menyampaikan apresiasinya atas Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 14-15 September 2015.

“Pertama, selamat atas telah diperkenalkannya pengurus baru dari PKS. Kedua, selamat juga untuk Munas ke-4 tanggal 14 September yang akan datang,” kata politikus yang akrab disapa Ical itu usai acara 'Silaturahim Koalisi Merah Putih (KMP) di kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Kamis (3/9).

Ical berharap dengan terpilihnya kepengurusan baru, PKS tetap berjaya dan berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). “Saya mengharapkan PKS tetap jaya, dan tentunya sebagai pimpinan dari KMP juga bergembira bahwa PKS mengatakan pengurus baru tetap berada di Koalisi Merah Putih,” ujarnya.

Ical pun mengajak PKS untuk terus bergerak bersama membangun Indonesia. “Marilah kita sama-sama membangun bangsa ini dengan seluruh komponen-komponen bangsa lainnya. Selamat buat PKS!” pungkasnya.

PKS akan menggelar Munas ke-4 yang diikuti kader dari seluruh Indonesia dan luar negeri di Kota Depok, Jawa Barat. Selain pengukuhan struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) masa bakti 2015-2020, PKS juga akan menyampaikan pandangan politik terkait persoalan bangsa saat ini.

Sumber : republika.co.id

Read More

'Musyawarah Mufakat PKS Patut Dicontoh Partai Lain'

Logo Munas PKS ke-4

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang pimpinan partai dari Koalisi Merah Putih (KMP). Pertemuan itu sebagai ajang silahturahmi perkernalan pengurus PKS yang baru kepada KMP pascadilaksanakan Munas PKS.

Pertemuan dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Wasekjen Gerindra Ahmad Muzani, petinggi PKS Ketua Umum Sohibul Iman, Dewan Syuro PKS Hidayat Nurwahid.

Sejumlah tokoh PKS lain juga hadir seperti Mantan Ketum PKS Anis Mata, Salim Segaf mantan Mensos dan Hilmi Aminudin. Selain itu, terlihat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri bersama Sekjen Golkar Idrus Marham. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga tampak hadir.

Usai pertemuan tersebut Ketum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan selamat dan sukses kepada PKS. Menurutnya, PKS dapat menjadi contoh partai-partai lain. Sebab, partai Islam tersebut dalam munasnya berjalan nyaman tentram. Itu karena mereka mengikuti Pancasila. Terutama sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

"Itu yang dilaksanakan PKS sehingga menciptakan suasa politik yang nyaman tentram dan mencerminkan sejatinya Indonesia. Selamat untuk PKS,"ujar Zulkifli, Kamis (3/9).

Demokrasi musyawarah mufakat juga diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan memilih 19 perwakilan. Setelah itu mereka melakukan musyawarah untuk memilih ketua. Muhammadiyah pun menerapkan musyawarah mufakat setelah memilih 13 perwakilan sebelum terpilih ketua baru.

Kondisi tersebut berbeda dengan sistem demokrasi yang sangat liberal. Zulkifli menjelaskan, dengan satu orang satu suara dan memilih satu ketua nantinya yang menang akan mengambil semua. Sedangkan, yang kalah dihabisi.

Sumber : republika.co.id

Read More

Dua Isu Kemanusiaan Ini Perlu Disampaikan Jokowi kepada Presiden Mesir

JAKARTA (3/9) – Masalah kemanusiaan membayangi kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Jenderal Abdul Fatah As Sisi ke Indonesia. Salah satunya terkait kebijakan keamanan dalam negeri Mesir yang dinilai melanggar HAM dan demokrasi.

Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri, Ahmad Zainuddin berharap Presiden Joko Widodo betul-betul memperhatikan aspek politik dan kemanusiaan tersebut. Karena pemerintah Mesir saat ini terbangun dari proses yang kontroversial melalui kudeta.

"Masalah HAM dan kemanusiaan di Mesir ini saya kira perlu sekali dipertimbangkan pemerintah. Kalau perlu Presiden Jokowi menolak kedatangannya," ujar Zainuddin di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Menurut Zainuddin, jika kedatangan As Sisi tidak mungkin ditolak atas dasar hubungan bilateral, ada dua hal yang perlu disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden As Sisi.

Pertama, lanjut Zainuddin, Indonesia perlu mendorong agar Mesir mengedepankan aspek kemanusiaan dan HAM dalam kebijakan keamanan dalam negerinya. Sejak menjadi Presiden Mesir, kebijakan keamanan dalam negeri As Sisi selalu menjadi sorotan dunia karena banyak melanggar HAM dan demokrasi. Mesir menjadi salah satu rezim paling tidak demokratis di kawasan saat ini.

Kedua, Zainuddin menambahkan, pemerintah Indonesia perlu menyuarakan upaya kemanusiaan terkait masalah Palestina. Salah satunya, mendorong agar Mesir senantiasa membuka Pintu Rafah di perbatasan Mesir-Palestina.

"Pemerintah kita harus memaksimalkan ini untuk menyuarakan aspirasi strategis terkait masalah Palestina. Misalnya, buka Pintu Rafah sepanjang tahun," imbuh anggota pengawas intelijen Komisi I DPR ini.

Zainuddin mengapresiasi kebijakan Mesir yang membuka Pintu Rafah bagi warga Palestina di Gaza pada 17 Agustus 2015 lalu yang hanya berlaku selama 15 hari untuk tahun ini. Namun Zainuddin berharap, Presiden Jokowi dapat mendorong As Sisi agar membuka Pintu Rafah sepanjang tahun.

Bagi rakyat Palestina di Gaza, Pintu Rafah menjadi nadi kehidupan mereka. Jika Mesir ingin tidak ada lalu lintas ilegal melalui terowongan, maka menurut Zainuddin, kuncinya adalah membuka blokade melalui pembukaan Pintu Rafah sepanjang tahun.

"Jangan lagi ditutup. Ini sesuai komitmen Presiden Jokowi sendiri yang selalu diucapkan dalam pidato untuk mendukung kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina," tegas politisi PKS ini.

Sebagai negara besar dengan kekuatan militer terkuat di Afrika Utara dan Timur Tengah, lanjut Zainuddin, Mesir diharapkan bisa memainkan peran lebih besar dan strategis lagi bagi kemaslahatan dunia Islam dan kawasan.

"Presiden Jokowi sebaiknya melakukan pendekatan tersebut. Pendekatan ini menunjukkan kontribusi Indonesia dalam mendukung ketertiban dunia di kawasan lain, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.

Pemerintahan Mesir di bawah Jenderal Abdul Fatah As Sisi cukup kontroversial. Karena As Sisi berhasil menjadi presiden Mesir melalui kudeta setelah menganulir pemerintahan sebelumnya yang terbentuk secara demokratis.

As Sisi direncanakan melakukan lawatan kenegaraan ke beberapa negara di Asia pada tanggal 31 Agustus-5 September 2015. Negara yang dikunjungi antara lain Singapura, India, China, dan Indonesia. Namun belum diketahui tanggal pasti kunjungannya ke Indonesia. Yang pasti, As Sisi telah tiba di Singapura pada Minggu, 30 Agustus 2015.

Bila jadi berkunjung ke Indonesia, As Sisi merupakan kunjungan Kepala Negara Mesir pertama dalam lebih dari 30 tahun sejak lawatan Presiden Hosni Mubarak ke Jakarta pada 9-11 April 1983 silam. Meskipun Mesir merupakan salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Sumber : pks.or.id

Read More

Politisi PKS Protes Kedatangan Presiden Mesir Al-Sisi ke Indonesia

Jakarta - Protes kedatangan Presiden Mesir Al-Sisi ke Indonesia datang dari Senayan. Adalah Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) Rofi Munawar, yang juga politisi PKS yang menyesalkan kedatangan Al-Sisi.

Dia menilai selama ini Presiden Al-Sisi memiliki catatan buruk dalam demokrasi dengan melakukan kudeta dan melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya.

"Presiden Jokowi harus mampu mendorong Presiden Mesir As-Sisi agar menjalankan demokrasi prosedural dan menjunjung tinggi nilai Hak Azasi Manusia," kata Rofi, Jumat (4/9/2015).

Rofi menambahkan, Indonesia dapat memberikan pesan besar kepada pemerintahan mesir, bahwa kepemimpinan dan kekuasaan  harus diperoleh dengan berpijak pada nilai-nilai demokrasi yang menghormati Hak Azasi Manusia (HAM).

"Dan juga berpijak pada partisipasi publik dan kebebasan pers," ujar Rofi.

Perlu diketahui, lanjut Rofi, Presiden Mesir As-Sisi, Ahad (16/8), menyetujui Undang-Undang (UU) antiterorisme yang menginisiasi pembentukan pengadilan khusus dan memberikan perlindungan pada aparat dalam memerangi kelompok perlawanan.

"Presiden Jokowi harus mampu menangkap pesan dan kegelisahan publik terkait kedatangan presiden As-Sisi. Karenanya, pertemuan yang dilakukan harus mampu memposisikan indonesia sebagai negara yang menentang kekerasan dalam meraih kekuasaan dan  pengekangan dalam kehidupan pers," tegas legislator PKS asal Jawa Timur itu.

Rofi mengingatkan, bahwa Presiden Jokowi tidak bisa menafikan kondisi demokratisasi yang terjadi di Mesir selama ini, adanya nilai-nilai yang dicederai oleh As-Sisi. Penerimaan ini, lanjut Rofi, seakan-akan sama saja melegitimasi tindakan kekerasan dan pengekangan kehidupan pers yang dilakukan oleh Assisi. Situasi seperti ini tentu saja harus menjadi perhatian serius dan mampu menggugah sensitifitas pemerintah Indonesia agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari. 

"As-Sisi memiliki banyak catatan pelanggaran HAM selama hampir 2 tahun kepemimpinananya, hampir tak ada inspirasi bagi kemanusiaan yang layak dikedepankan. Saatnya dalam konteks ini Presiden Jokowi memberikan keteladanan dan mempromosikan demokrasi di Indonesia yang damai," tutup Rofi.
(dra/dra)
Foto : diambil dari @rofimunawardpr

Sumber : detik.com

Read More

4 Tips Rumah Tangga Harmonis, Masalah Berikut ini Justru Bikin Pernikahan Awet

Sahabat Ummi, tidak semua masalah adalah masalah! Terkadang yang kita kira masalah justru merupakan solusi agar pernikahan awet dan harmonis.
Apa saja sih hal-hal yang terlihat sebagai masalah tapi ternyata bukan? Ini beberapa daftarnya:
1. Suami Sering Pergi dengan Teman-temannya
Sahabat Ummi, sering merasa kesal karena suami hobi jalan bareng temannya? Eit, lihat sisi baiknya! Istri pun bisa minta izin untuk bersenang-senang dengan teman-teman kita.
"Pernikahan yang bahagia memiliki hidup yang aktif bersama dan kehidupan dinamis yang terpisah," jelas Andrea Syrtash, ahli pernikahan dan penulis 'Cheat on Your Husband (with Your Husband)'.
Melakukan hobi atau kegiatan favorit di luar kehidupan pernikahan, akan membuat Anda dan pasangan lebih bersemangat dan membantu cegah kebosanan atas rutinitas sehari-hari.

2. Sering Adu Argumen
Tidak selamanya pertengkaran selalu mengarah pada perceraian. "Itu bisa jadi Anda dan pasangan percaya satu sama lain untuk mengungkapkan segala yang dirasakan," jelas Andrea Syrtash. Jika suami dan istri berhasil menyelesaikan kesalahpahaman, masalah tersebut dapat memperkuat ikatan hubungan.
Jadi, Sahabat Ummi jangan selalu berpikir adu argument adalah sesuatu yang buruk dalam rumah tangga, bias jadi hal tersebut diperlukan untuk memperkuat ikatan.

3. Mengeluarkan Terlalu Banyak Uang Untuk Hobi
Ketika pasangan mengeluarkan banyak uang untuk hobinya, sebaiknya Sahabat Ummi jangan langsung marah. Coba lihat apakah dia memenuhi kewajibannya seperti membayar semua tagihan dan anak terurus dengan baik, bila demikian sebaiknya biarkan ia melakukan hobinya. Pasangan perlu merasa dirinya tumbuh sebagai seorang individu. Jadi ketika dua orang merasa bahagia secara terpisah, itu artinya mereka akan senang untuk bersama lebih lama lagi.

4. Selalu Bekerja
Suami yang gila kerja memang sering menimbulkan pertengkaran. Namun jangan langsung merasa depresi, istri harus melihat sisi lain dari hobi bekerjanya itu. Tak hanya manfaat finansial, suami akan lebih dekat dengan keluarganya saat akhir pekan. kerinduan menghabiskan waktu bermain bersama anak dan istri, akan membuatnya menjadi suami dan ayah yang baik di luar jam kerja.

Dari berbagai sumber
Foto: google

Sumber : ummi-online.com

Read More

Zulkifli Hasan Gabung Elite Parpol KMP Datangi DPP PKS

JAKARTA - Elite partai politik Koalisi Merah Putih (KMP) bersama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mendatangi DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015) malam.
Kedatangan petinggi parpol KMP untuk bersilaturahmi dengan anggota Majelis Syuro dan Presiden PKS Sohibul Iman yang menggantikan Anis Matta.
"Ini silaturahmi saja. Karena ada pergantian di PKS. Memperkenalkan majelis syuro yang baru, dewan syariah yang baru. Itu saja," kata politikus PKS Fahri Hamzah di DPP PKS, Jakarta.
‎Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tiba sekitar pukul 18.45 WIB. Lalu disusul Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar dan Sekjen versi Munas Bali Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.
Tampak Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Taufik Ridho, mantan Presiden PKS Anis Matta serta mantan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.
Ketika ditanyakan apakah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan hadir dalam pertemuan tersebut, Ketum Golkar Aburizal Bakrie menuturkan Ketua MPR itu sedang dalam perjalanan. "Pak Zulkifli sedang di jalan," kata Aburizal.
Tak berselang lama Zulkifli hadir bersama mereka. Ia disambut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Zulkifli enggan berkomentar ketika ditanya awak media. Ia langsung masuk ke ruang pertemuan di DPP PKS.

Sumber : tribunnews.com

Read More

Silaturrahim di Kantor PKS Tegaskan KMP Solid

JAKARTA (3/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan Silaturrahim Koalisi Merah Putih (KMP) di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, MD Building, Jakarta, Kamis (3/9). Acara itu bertujuan untuk memperkenalkan jajaran kepemimpinan PKS yang baru dengan KMP.
“Acara ini telah direncanakan jauh-jauh hari, merupakan silaturrahim antara pengurus baru PKS dengan pimpinan Koalisi Merah Putih,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, usai agenda makan malam bersama dalam silaturrahim.
Pada kesempatan itu, Sohibul Iman menegaskan bahwa PKS tetap di KMP. Kehadiran para pimpinan KMP serta kehangatan yang berlangsung dalam silaturrahim menunjukkan KMP tetap solid.
“Terima kasih KMP atas kerja sama dan kesolidannya selama ini. Kami tegaskan PKS tetap di KMP. Mari bersama, kita berkontribusi melalui transformasi struktural untuk membangun Indonesia yang gemah ripah loh jinawi,” ujar Sohibul Iman.
Turut hadir Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS serta pimpinan KMP. Di antara DPTP tampak hadir Ketua Majelis Syuro (MS) Dr Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua (MS) Hidayat Nur Wahid, Sekretaris MS Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Surahman Hidayat, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ridlo, KH Hilmi Aminuddin, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua Bidang Kerjasama Internasional DPP PKS Anis Matta, dan Ketua Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS Dr Suswono.
Selain itu, dari petinggi KMP hadir Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta Sekjen Partai Gerindra Idrus Marham.

Sumber : pks.or.id

Read More

RUU PIHU Hadirkan Regulasi yang Lebih Komprehensif dan Profesional

JAKARTA (3/9) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mengatakan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (RUU PIHU) adalah salah satu upaya untuk menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif dan profesional dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini.
Hal tersebut dikarenakan, menurut Ledia, UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) saat ini dinilai hanya bersifat parsial dan belum ideal untuk menjadi payung hukum pengelolaan ibadah haji.
"UU PKH yang ada saat ini, secara struktur berpikir, tidak komprehensif dan sebatas parsial mengatur ibadah haji. Sehingga, menyebabkan kita harus melakukan reformasi terhadap cara berpikir dan mencari bentuk ideal lebih tajam," tutur Ledia seraya membuka acara Focus Group Discussion (FGD) RUU PIHU di Ruang Rapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Rabu (2/9).
Selain itu, dengan hadirnya RUU PIHU ini diharapkan ibadah haji lebih ditekankan kepada negara untuk mengelola bukan swasta. "Oleh karenanya, kita sedang mencari format sebaik-baiknya. Tidak dalam konteks siapa mengelola apa, tetapi yang paling baik untuk umat agar tidak membebani jamaah haji dan negara," jelas Ledia.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang turut hadir dalam acara ini menegaskan acara FGD RUU PIHU adalah bagian dari concern terhadap persoalan keumatan. "Oleh karena, arahan regulasi Fraksi PKS ke depan berkaitan pada 3 (tiga) hal, yaitu Keumatan, Kerakyatan, dan Nasionalisme Kebangsaan. Nah, RUU PIHU ini bagian dari persoalan Keumatan," tegas Politisi PKS dari daerah pemilihan Banten III ini.
Acara ini turut mengundang beberapa narasumber seperti Dian Simatupang (Pakar Hukum Universitas Indonesia), Mohammad Iqbal Romzy (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS), dan Anggito Abimanyu (Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh) yang secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKS atas terselenggaranya acara ini.
"Saya apresiasi karena PKS konsisten. Oleh karena semenjak saya di Dirjen Haji sampai sekarang, PKS selalu melakukan kajian ilmiah yang dapat dirumuskan. PKS selama ini saya lihat menjadi terdepan dalam melakukan perubahan untuk Republik Indonesia," tutup Anggito.
Sumber : pks.or.id

Read More

Politikus PKS: Isu Pencopotan untuk Sudutkan Budi Waseso

JAKARTA -- Komisi III DPR menilai Budi Waseso masih pantas untuk mengemban jabatan sebagai kepala Bareskrim. Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Jamil mengatakan, posisi jabatan Kepolisian tidak ditentukan perorangan, melainkan melalui sistem. Karena itu, penggantian kepala Bareskrim wajib dilakukan melalui sidang Wanjakti.

"Menurut saya Budi Waseso masih pantas menjabat sebagai Kabareskrim, karena sejauh ini tidak ada masalah yang disebabkan olehnya," ujar politikus PKS tersebut kepada ROL, Rabu (2/9).
Menurut dia, selama kepala Bareskrim bertindak objektif, adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maka Budi Waseso harus terus bertindak. Meski demikian, perlu ada kebijaksanaan dalam bertindak. Kepala Bareskrim, kata dia, perlu melihat situasi dan kondisi saat bekerja.

Nasir menyatakan, isu yang menyeruak terkait pencopotan kepala Bareskrim hanya untuk menyudutkan Budi Waseso. Dia menilai, tidak mungkin Kabareskrim Komjen Budi Waseso bekerja di luar kendali dan tidak terkoordinasi dengan pemimpin Mabes Polri.
Foto : Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso/Republika/Edwin Dwi Putranto
Sumber : republika.co.id 

Read More

PKS Apresiasi SPBP yang Fokus Kawal RUU Sistem Perbukuan

JAKARTA (30/8) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan apresiasi kepada Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) karena dinilai telah ikut berperan dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk).

"Saya berikan apresiasi kepada SPBP karena telah concern mengawal RUU Sistem Perbukuan, padahal semestinya langkah tersebut dapat dilakukan oleh jajaran direksi Balai Pustaka," jelas Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Hasan Zaidi di Jakarta,  Minggu (30/8).

Ketua SPBP Ahmad Baihaqi menyampaikan agar RUU Sisbuk diharapkan lebih memprioritaskan penerbit, percetakan, dan distributor plat merah untuk menyediakan buku-buku pendidikan yang berguna untuk pemersatu bangsa, terlebih untuk para disabilitas.

Menanggapi hal tersebut, politisi dari daerah pemilihan Jawa Barat IX ini berkomitmen untuk mendukung keberadaan penerbit Balai Pustaka dan akan membahas lebih lanjut bersama dengan Anggota Fraksi PKS lainnya di Komisi X.

"Kami berharap SPBP ikut mengawal terus pembahasan RUU Sistem Perbukuan Nasional ini. Saya mendukung Balai Pustaka, namun juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan profesionalitas agar bisa bersaing dengan penerbit-penerbit swasta," jelas Nur Hasan.

Sebagaimana diketahui, RUU Sisbuk saat ini telah menjadi prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Bersama dengan PDIP, PPP, PKB, dan unsur dari masyarakat, PKS juga turut serta sebagai fraksi pengusul RUU ini.

Sumber : pks.or.id

Read More

Tenaga Ahli Harmonisasikan 5 RUU Inisiatif Fraksi PKS

Jakarta (1/9) - Tenaga Ahli Fraksi (TAF) PKS DPR RI melakukan rapat internal untuk harmonisasi RUU yang diinisiasikan oleh Fraksi PKS. Hasil rapat menyetujui bahwa dalam masa sidang I Agustus-Oktober 2015, Fraksi PKS akan fokus menyelesaikan 5 RUU.
"Kelima RUU tersebut adalah Perkoperasian, Kewirausahaan Nasional, Sistem Transportasi Nasional, Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Keamanan Dunia Maya," tutur Wakil Kepala Staf Tenaga Ahli Fraksi (TAF), Haryo Setyoko yang memimpin rapat di Ruang Pleno DPR RI, Jakarta, Selasa (1/8).
Haryo mengatakan rapat TAF ini sekaligus mempertegas dan mengevaluasi beberapa persoalan legal drafting. Hal itu dikarenakan banyak pihak yang terlibat dalam perumusan undang-undang.
“Selain itu, kapasitas individual anggota legislatif (aleg) diyakini masih perlu penguatan untuk memahami content isu dan kajian yang dibahas dalam perumusan undang-undang, terutama persoalan strategis,” jelasnya.
Untuk lebih menajamkan kembali persoalan legal drafting, ujar Haryo, Tenaga Ahli Fraksi PKS berkomitmen melakukan rapat minimal sekali dalam dua pekan.
“Selain karena tuntutan profesi, hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan sebagai bagian dari perbaikan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Selain Haryo Setyoko, rapat turut dihadiri oleh beberapa koordinator, seperti Handoyo Prihartanto (Bidang Legislatif), Agus Widiarto (Koordinator Kluster Kesra), Suhud Aliyudin (Koordinator Kluster Polhukam), dan Andi Asfar (Koordinator Kluster Inbang).
Keterangan Foto: Suasana persiapan Rapat Internal Tenaga Ahli Fraksi (TAF) di Ruang Pleno DPR RI, Jakarta, Selasa (1/8).

Sumber : pks.or.id

Read More

Pengamat Politik: PKS Harus Jadi Rumah untuk Rakyat

JAKARTA (2/9) – Suatu partai bisa menjadi besar saat ia berhasil menjadi representasi masyarakat luas. Begitu pula PKS harus bisa menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakat, dengan menunjukkan empati dan membela rakyat yang sedang didera kesulitan-kesulitan.
“Jadi ketika sebagian masyarakat merasakan ketidakpuasannya, disitu seharusnya PKS hadir dengan empati. Bahwa PKS adalah suatu organisasi politik yang bisa merepresentasikan kesulitan mereka,” kata Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi via telepon, Rabu (2/9).
Siti Zuhro mengatakan Musyawarah Nasional (Munas) merupakan kesempatan penting bagi PKS untuk memeriksa kembali semua visi, misi, dan platform yang sudah menjadi landasan partai. Konteks ini perlu dipahami kembali agar program yang dirancang lima tahun ke depan tepat sasaran.
“PKS perlu memperkirakan secara akurat berbagai fenomena yang akan terjadi lima tahun mendatang. Dipetakan apa yang akan berubah dan apa yang berkesinambungan. Tentunya, hal ini harus merujuk kembali dimana basis politik utama PKS,” ujar Siti Zuhro.
Sementara, Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana berharap Munas ke-4 PKS dapat berjalan lancar dan menunjukkan persatuan kepada rakyat Indonesia.
“Sukses bagi Munas PKS, jangan seperti partai lain, kalau Munas, kalau kongres selalu ribut-ribut. Semoga Munas PKS lancar dan menunjukkan persatuan kepada rakyat Indonesia,” pesan Tjipta Lesmana.
PKS akan menggelar Munas ke-4 di Depok, Jawa Barat pada 14-15 September 2015. Selain pengukuhan struktur DPP PKS masa bakti 2015-2020, PKS akan menyampaikan pandangan politik terkait kondisi kekinian di Indonesia.
Keterangan Foto: Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
 Sumber : http://www.pks.or.id

Read More

PKS setuju kereta cepat Jakarta-Bandung asal tak bebani APBN

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia (jabarprov.go.id)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mempersilakan pemerintah melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang sesuai aturan dan tidak membebani APBN dan menekankan bahwa proyek ini seharusnya lebih memberikan solusi ketimbang memicu kontroversi seperti saat ini terjadi.

"Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung seharusnya memberikan solusi untuk membantu mengurangi kemacetan dan menekan urbanisasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan memicu kontroversi," kata Yudi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, salah satu keunggulan kereta cepat adalah mengurangi waktu perjalanan dan akan berimbas pada perkembangan wilayah yang dilaluinya,

"Selama proyek ini sesuai aturan dan tidak membebani APBN, silakan saja," kata politisi PKS itu, menyusul pro-kontra tproyek yang diperkirakan menelan dana Rp73 triliun itu.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IV yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi ini menambahkan, pemerintah harus mempertimbangkan sejauh mana proyek yang akan dibiayai dari utang ini memiliki dampak positif ikutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Yudi juga ingin pemenang proyek harus memiliki rekam jejak nol kecelakaan,  "Dan tak kalah penting harus bersinergi dengan moda transportasi lain," kata Yudi.

Namun Yudi mmempertanyakan sikap pemerintah yang baru mengusulkan proyek ini lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Menurutnya, sebagaimana tertera dalam Nota Keuangan yang disampaikan presiden pada pertengahan Agustus lalu, pemerintah mengusulkan PNM ke PT Wijaya Karya sebesar Rp3 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.

"Komisi V DPR RI menyayangkan kenapa pemerintah tidak memberikan penjelasan secara rinci terlebih dahulu tentang proyek ini kepada publik, khususnya kepada kami, sehingga menyebabkan perdebatan sejumlah kalangan," tanya Yudi.

Pemerintah berencana membangun kereta cepat ini melalui konsorsium sejumlah perusahaan dari Tiongkok dan BUMN karya yakni askita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, Jasa Marga, dan PTPN VIII.

Jepang juga belakangan ikut memperebutkan proyek ini.

Sumber : www.antaranews.com

Read More

Legislator PKS Sebut Rancangan KUHP Masih Kontradiksi

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil mengungkapkan bahwa masih ditemukan kontradiksi system kodifikasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disampaikan pemerintah melalui surat presiden pada 5 Juli 2015 lalu.
"Rekodifikasi dalam RKUHP terlihat setengah hati, masih ditemukan kontradiksi sistem kodifikasi di dalamnya," kata Nasir dalam keterangnya diterima Tribunnews.com, Rabu (2/9/2015).
Nasir menilai, beberapa kontradiksi itu terlihat dari penyimpangan aturan main dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Penempatan istilah dalam RKUHP justru ditempatkan pada Bab terakhir RKUHP yakni Pasal 164-Pasal 217, sejatinya istilah diletakkan pada Bab 1, jika kita mau taat asas dalam pembentukan peraturan perundang-undang," kata Nasir.
Selain itu, Nasir menilai RKUHP tersebut juga tak berhasil meninggalkan warisan kolonial. Sebab model pembukuan RKUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP kolonial yang terdiri dari dua buku.
"Buku pertama berbicara tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang tindak pidana (kejahatan), namun yang membedakan pada KUHP Kolonial ada buku Ketiga yang berbicara mengenai pelanggaran," kata Nasir.
Nasir menambahkan pihaknya menilai RKUHP belum berhasil menyatukan sistem pemidanaan dan tumpang tindihnya ketentuan pidana dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Menurutnya hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 218 RKUHP yang menyatakan ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab V buku kesatu berlaku juga untuk perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.
‎Untuk itu, Nasir berharap dalam kerangka politik hukum, persoalan system kodifikasi dalam RKUHP ini perlu dipertegas sebelum adanya pembahasan.
"Persoalan system kodifikasi ini sangat fundamental, jangan sampai RKUHP justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan, penerapan UU tindak pidana khusus dalam RKUHP terkesan asal comot, sehingga RKUHP ini dapat menjadi persoalan baru dalam criminal justice system di Indonesia," imbuh Nasir.

Sumber :  http://www.tribunnews.com

Read More

PKS: Buruh Asing Masuk, Rakyat Kekurangan Lapangan Kerja

JAKARTA (1/9) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, meminta pemerintah berhati-hati dengan aksi demo para buruh kali ini. Selama ini, kata Sohibul, pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi, salah satunya izin bagi Tenaga Kerja Asing (TKA).
"Saya kira pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan di tengah-tengah ekonomi seperti ini. Tanpa buruh asing masuk pun itu sudah pasti kita kekurangan lapangan kerja. Nah, sekarang ditambah dengan masuknya TKA tentu itu akan menambah persoalan lain di lapangan," ujar Sohibul di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Selain itu, soal ancaman PHK massal, Sohibul berharap pemerintah meningkatkan daya tahan bagi perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Program yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu, memberikan insentif kepada perusahaan.
"Insentifnya silahkan pemerintah berinovasi memberikan beragam insentif, baik insentif fiskal, misalnya pengurangan pajak, kemudahan pajak. Insentif apa saja. Sehingga mereka punya daya tahan lebih untuk pegawainya tidak di PHK," katanya.
Oleh karena itu, dia sangat berharap pemerintah berpikir jernih untuk lebih memikirkan nasib buruh sendiri, daripada buruh dari warga negara lain.
"Utamakanlah buruh kita sendiri di atas kepentingan buruh lain. Selesaikan itu, nanti hubungan kita dengan negara lain itu banyak channel-nya, tidak hanya dengan menggunakan diplomasi hukum saja. Kita bayak channel-nya diplomasi," tandasnya.
Sumber: http://nasional.rimanews.com

Read More

Presiden PKS: Pemerintah Harus Respon Tuntutan Buruh

JAKARTA (1/9) - Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman meminta pemerintah merespon tuntutan buruh.

"Tuntutan mereka harus direspon dan didengarkan," kata Sohibul yang juga Anggota DPR itu sesaat sebelum memasuki Ruang Paripurna, Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 1/9).

Pemerintah harus mengambil langkah pendek dan jangka panjang terkait tuntutan buruh tersebut, terlebih saat ini perekonomian nasional sedang melemah.
Soal aksi massa buruh yang dikhawatirkan membuat perekonomian semakin lambat dan mengganggu ketertiban Ibukota, Sohibul tidak melihatnya.

"Selama dilakukan sesuai prosedur ada izin saya kira tak apa. Yang jelas mereka punya izin dan legal," demikian kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

Hari ini (Selasa, 1/9) ribuan massa buru melakukan aksi damai serentak di 20 provinsi se-Indonesia, di Jakarta dipusatkan di Istana Kepresidenan. Berikut 10 tuntutan massa buruh:

1. Turunkan harga barang pokok (sembako) dan harga BBM.
2. Menolak ancaman PHK terhadap buruh akibat melemahnya nilai rupiah dan perlambatan ekonomi, sehingga perlu ada insentif bagi perusahaan yang terancam PHK.
3. Tolak masuknya Tenaga Kerja  Asing (TKA) dan menolak dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA.
4. Naikkan upah minimal 22 persen pada 2016, untuk menjaga daya beli buruh dikembalikan dengan menaikkan upah. Selain itu, menolak keras RPP Pengupahan yang hanya berbasis inflasi plus & PDB serta Revisi KHL dari 60 item menjadi 84 item.
5. Revisi PP tentang Jaminan Pensiun yaitu manfaat pensiun bagi buruh, sama dengan Pegawai Negara Sipil (PNS), bukan Rp300 ribu/bulan.
6. Perbaikan pelayanan program Jaminan Kesehatan, hapus sistem INA CBGs dan Permenkes No 59 Tahun 2014 yang membuat tarif murah, tolak kenaikan  iuran BPJS Kesehatan, tambah dana PBI dari APBN menjadi 30 Triliun, Provider RS/Klinik di luar BPJS bisa digunakkan untuk COB.
7. Bubarkan pengadilan buruh/PPHI dengan merevisi total UU PPHI tahun ini juga.
8. Angkat para pekerja outsourcing, terutama di BUMN, karena BUMN kini menjadi raja outsourcing. Serta permasalahan guru honor dengan upah hanya sekitar 100 ribuan hingga 300 ribuan.
9. Penjarakan Presiden Direktur PT. Mandom Indonesia Tbk, karena telah lalai sehingga menyebabkan meninggalnya 27 orang dan 31 lainnya terancam PHK. Selain itu, kriminalisasi terhadap aktivis buruh juga kerap terjadi, dimana banyak aktivis buruh yang dipenjarakan, satu sisi ketika perusahaan salah, dari pihak kepolisian lambat sekali menindaknya. Dan copot Menaker dari jabatannya karena tidak berbuat apapun dalam setiap kasus yang melibatkan buruh.
10. Hapuskan perbudakan modern dengan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Sumber: http://politik.rmol.co

Read More