4 Catatan PKS Terkait Pengambilan Keputusan RUU MD3

JAKARTA - Fraksi PKS menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 hasil harmonisasi Panja Baleg, namun disertai dengan empat (4) catatan, dimana keempat catatan ini menjadi hal yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS Abdul Hakim saat membacakan  Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS terkait pengambilan keputusan atas RUU MD3 dalam Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11/2014)

Keempat catatan tersebut antara lain: pertama, bahwa proses pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 yang saat ini dibahas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama fraksi-fraksi di DPR yang ditandatangani pada tanggal 17 Nopember 2014 dari ke-14 kesepakatan.

Dimana  salah satu butir kesepakatan itu berbunyi, "Bersepakat dan setuju untuk mengisi penuh anggota Fraksi pada 11 Komisi, 4 Badan, dan 1 Majelis Kehormatan Dewan dalam rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada Selasa, 18 Nopember 2014." Sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat ini dapat bekerja sesuai dengan fungsinya secara optimal.

Kedua, Fraksi PKS memahami bahwa setiap RUU yang dibahas di DPR harus diawali dengan  program legislasi nasional yang merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Namun pembahasan RUU ini diberikan kekhususan sesuai dengan Pasal 23 huruf (b) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan dalam keadaan tertentu DPR dapat menyusun suatu RUU,” jelas Abdul Hakim.

Ketiga, Fraksi PKS memandang penyusunan draft RUU tentang revisi UU MD3 ini sangat penting untuk menguatkan sistem pemerintahan presidential yang tertuang dalam konstitusi. Dengan sistem presidential kita meyakini adanya pembagian tugas yang jelas antara lembaga negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

“Sistem presidential dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berazaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektivitas yang tinggi,” terangnya.

Keempat, Fraksi PKS mendukung adanya penambahan jumlah setiap alat kelengkapan dewan. Dimana tujuannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan yang mencerminkan representasi rakyat.

“Fraksi PKS sangat berharap, bahwa perubahan RUU ini dapat memenuhi harapan masyarakat kepada DPR sebagai institusi politik yang kredible, bermartabat yang dapat menjalankan fungsi dan haknya secara optimal yang didukung oleh manajerial  dan kepemimpinan yang baik,” tegasnya. (sc)

Foto: naefurodjie/parle/hr
Sumber: http://www.dpr.go.id/kabarpks

Read More

Memuliakan Guru, Memuliakan Kehidupan | by @anismatta

Peringatan #HariGuru adalah peneguhan bahwa bangsa ini mencintai ilmu dan pengetahuan..

Guru jangan dimaknai semata sebagai tenaga pengajar, sekrup dari sebuah proses birokrasi pendidikan.. #HariGuru

Guru adalah sungai tempat kecintaan terhadap ilmu, pengetahuan dan kemanusiaan mengalir.. #HariGuru

Guru adalah monumen cinta akan masa depan anak-cucu kita yang lebih baik.. #HariGuru

Siapa saja bisa jadi guru kita, jika kita mau membuka mata dan hati, mendengar dgn nurani.. #HariGuru

Saya ingat guru-guru saya di pesantren di Makassar yang selalu membesarkan hati murid-muridnya.. #HariGuru

Mereka meyakinkan kami bahwa masa depan gemilang adalah buah kerja keras hari ini.. #HariGuru

Guru adalah jembatan masa depan sebuah bangsa, bahkan sebuah peradaban.. #HariGuru

Memuliakan Guru adalah memuliakan kehidupan.. Selamat #HariGuru

Tweet @anismatta

Selasa (25/11/2014)

*kabarpks

Read More

Bidpuan dan Fraksi PKS Bahas Aleg Perempuan di DPR

JAKARTA (25/11) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima audiensi dari Bidang Perempuan (Bidpuan) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Selasa (25/11). Audiensi ini membahas tentang pendampingan anggota legislatif perempuan dari PKS.

Bidpuan DPP PKS dipimpin oleh Wakil Ketua Bidpuan DPP PKS Dr Kurniasih Mufidah, sedangkan dari Fraksi PKS DPR RI dihadiri oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini didampingi oleh Iskan Qolba Lubis, politisi dari dapil Sumut II, Iqbal Romzi dari dapil Sumsel II dan Ledia Hanifa Amalia politisi PKS dari dapil Jabar I.

Sumber : kabarpks

Read More

Survei LSI: 74,38% Rakyat Nyatakan Hidup Sulit Akibat Kenaikan BBM

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, 74,38% responden menyatakan mengalami kesulitan hidup setelah Jokowi mengumumkan kenaikan BBM subsidi. "Survei kami mencatat ada 74,38 persen yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM membuat hidup mereka sulit," ujar Peneliti Senior LSI, Ade Mulyana, di Jakarta, kemarin.

Menurut LSI, hasil survey ini menjadi satu pemicu dari empat pemicu dari merosotnya popularitas Jokowi di mata publik. Secara lengkap, LSI merangkum empat yang diyakini menjadi pemicu berbaliknya dukungan public, sehingga meninggalkan Joko Widodo.

Pertama kurangnya sosialisasi dari pemerintahan baru untuk alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada publik. Catatan LSI, dari survei mereka terdapat 58,45 persen publik ternyata tidak menerima alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Kedua, menguatnya persepsi publik terhadap dampak kenaikan harga BBM pasti akan membuat beban hidup makin bertambah. Fakta menunjukkan terjadi kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok secara signifikan pasca kenaikan harga BBM.

Ketiga adalah keraguan publik terhadap program kompensasi BBM yang diterapkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebanyak 51,63 persen publik bahkan menyatakan, mereka meragukan bahwa program kompensasi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. "Publik ragu bahwa rencana pengalihan subsidi yang katanya ke infrastruktur dan pelayanan publik lainnya akan sampai ke bawah. Sebab sampai saat ini kasus korupsi dan buruknya pelayanan publik membuat keraguan mereka semakin kuat," ujarnya.

Terakhir, atau keempat adalah, kenaikan harga BBM dilakukan sebelum ada program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dirasakan oleh masyarakat. LSI mencatat sebesar 62,41 persen publik menyatakan bahwa hingga usai dilantik belum ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. "Sampai detik sebelum harga BBM diumumkan naik, belum ada program yang sudah terasa manfaatnya oleh masyarakat. Ini kan jadi warning bagi Jokowi, bahwa mereka bisa saja suatu saat ditinggalkan pendukungnya," ujar Ade. (FN-04)

Sumber : Piyunganonline

Read More

Tunjangan Petugas KUA Terhambat, Potensi Gratifikasi Terbuka

JAKARTA (24/11) - Sejak Juli 2014 potensi gratifikasi di Kantor Urusan Agama (KUA) ditutup melalui PP No 48 tahun 2014. Sayangnya, niat baik untuk mewujudkan pelayanan negara yang bersih dan profesional terhambat urusan tunjangan yang tak kunjung cair. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11).
“Bila para petugas KUA tak kunjung mendapatkan tunjangan jasa dan transportasi yang menjadi hak-nya, sementara mereka sudah bertugas profesional, tidak mengambil kutipan, bahkan menalangi terlebih dahulu ongkos perjalanan, tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka. Saya khawatir pintu grafitikasi bisa terbuka kembali dengan berbagai alasan,” ungkap Ledia.
Ledia menambahkan, Komisi VIII DPR sudah sejak lama mengingatkan pemerintah bahwa selain semangat menutup pintu gratifikasi ditinggikan, semangat mencarikan solusi harus menjadi langkah simultan.
“Kementrian Agama harus segera menyelesaikan persoalan lintas sektor dengan Kementrian Keuangan agar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi KUA ini segera turun dan terus turun setiap bulan dengan lancar. Janganlah persoalan kepentingan administratif di tingkat pusat, semisal tarik ulur mengenai siapa pemegang kewenangan pengelolaan anggaran, menghambat orang mendapatkan hak atas apa yang sudah mereka kerjakan. Hal yang seharusnya mudah jangan dibuat sulit. Penetapan kewenangan tidak seharusnya berlarut-larut hingga memakan waktu sampai berbulan-bulan,” ujar Ledia.
Pernyataan Ledia mengenai persoalan di Kementerian Agama mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 24 yang berlaku pada Agustus 2014 dan belum tersosialisasi, namun sudah berganti dengan PMA baru no 46 pada November ini.
“Jangan sampai muncul lagi alasan bahwa PMA baru belum tersosialisasi hingga tunjangan kembali terhambat untuk dicairkan. Selain berpotensi membuka kembali pintu gratifikasi dengan beragam alasan, saya khawatir pemerintah akan jatuh dalam posisi menzalimi pegawainya,” tegas Ledia.
Sumber: Foto: http://statis.dakwatuna.com /
Sumber berita : http://pks.or.id

Read More

Tiba-Tiba Pembina Rohani Kristen ini Kasih Pernyataan Kepada PKS

TAMBUN SELATAN (24/11) - Hal tak terduga dialami Mastur. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tambun Selatan yang sehari-hari berjualan susu kedelai itu didatangi seorang lelaki yang ternyata diketahui tetangganya sendiri. Pertemuannya itu terjadi ketika Mastur sedang memantau pengecoran jalan di lingkungannya. Sebuah kalimat mengejutkan terucap dari lelaki itu.

"Partai bukan sebuah keyakinan. Kalau tahu dari dulu PKS aspiratif kami akan dukung PKS, bolehkan pilih PKS?" ujar lelaki itu disela-sela obrolannya, Ahad (23/11).

Orang itu adalah Frans Tampubolon, lelaki berdarah Batak yang juga berprofesi sebagai Pembina Rohani Kristen. Hal inilah yang membuat Mastur tercengang. Ia sama sekali tak menduga tetangganya yang Nasrani dan berasal dari Sumatera Utara itu tanpa basa-basi menyatakan dukungannya pada PKS.

Frans Tampubolon adalah warga Perumahan Pondok Timur Indah Khusus (PTIK) yang terletak di Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengecoran jalan di wilayahnya yang diperjuangkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Zainudhin, tampaknya telah membuka matanya bahwa Aleg PKS aspiratif, tak hanya ingat jelang pemilu.

"Insya Allah saya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di Jatimulya dan Tambun Selatan karena ini adalah komitmen saya dan aleg PKS lainnya," kata Zainudhin. 

Sumber: Wyn/Humas DPD PKS Kab. Bekasi/kabarpks

Read More