Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Tidak Ada Hal Mendesak untuk Melantik Ahok

Jakarta (19/11) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mustafa Kamal, menyatakan bahwa tidak ada hal mendesak untuk melantik Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demikian disampaikan Mustafa Kamal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
“Pak Ahok tidak pernah merasa terganggu, alat-alat kelengkapan DPRD DKI masih belum selesai dibentuk. Pertanyannya adalah mengapa tidak ada kearifan dalam masalah ini? Padahal tidak ada urgensi, tidak ada hal-hal yang mendesak bagi pemerintah yang baru ini untuk langsung melakukan eksekusi yang terburu-buru. Kita akan klarifikasi sebenarnya ada apa ini? Padahal semuanya berjalan baik-baik saja,” kata Kamal.
Kamal mengapresiasi langkah-langkah konstitusional yang sudah ditempuh DPRD DKI Jakarta. Hal ini harus diapresiasi karena menurutnya, DPRD DKI Jakarta taat azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DPRD DKI Jakarta tidak mengambil langkah-langkah di luar konstitusi yang nantinya akan mengundang perdebatan yang tidak perlu dan ekses negatif di tengah masyarakat.
Legislator PKS dari dapil Sumatera Selatan I yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Palembang ini juga menegaskan tidak ada masalah personal antara Komisi II DPR, DPRD DKI Jakarta, dan Ahok.
“Tidak ada masalah. Ini bukan masalah personal, karena dulunya Pak Ahok itu duduk di Komisi ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hal ini sangat menyejukkan,” ujar Kamal.
Dalam RDP ini hadir pimpinan dan anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKS. Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana menyatakan bahwa tujuan kedatangan DPRD DKI Jakarta ke DPR adalah untuk meminta pendapat Komisi II DPR tentang kesahihan pelantikan Gubernur DKI oleh Presiden.

*http://pks.or.id

Read More

Nur Mahmudi: UMK Depok Naik Jadi Rp2,705 Juta

Depok (19/11) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2015 sebesar Rp2.705.000. Hal ini berdasarkan keputusan yang diambil oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) secara mufakat antara Pemkot Depok, serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"UMK di Depok sudah diputuskan oleh Dewan Pengupahan Kota secara mufakat sebesar Rp 2.705.000, naik 12,5%," kata Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail di Depok, Rabu (19/11).
Dia menjelaskan, keputusan ini diawali dari permintaan serikat pekerja agar UMK dinaikkan menjadi Rp3.700.000 sedangkan penawaran dari Apindo sebesar Rp2.460.000 berdasarkan Kehidupan Hidup Layak (KHL).
"Setelah diskusi dan musyawarah selama 2 minggu, akhirnya dicapai mufakat tripartit sebesar 2,705 jt," tambahnya.
Lebih lanjut Nur Mahmudi mengungkapkan, saat ini surat keputusan tersebut sudah dikirim ke Gubernur Jawa Barat, guna di evaluasi dan ditetapkan.
"Gubernur Jawa Barat sedang mempelajari, tentu akan memperhatikan berbagai aspek, termasuk kenaikan harga BBM," pungkas walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

*http://pks.or.id

Read More

Irwan Prayitno: ISI Aset Luar Biasa Sumatera Barat

PADANG PANJANG (19/11) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, bersama Bupati/Walikota se-Sumbar menghadiri acara Festival Pentas Spektakuler Seni 120 Menit dalam rangka pisah sambut Pimpinan Rektor ISI (Institut Seni Indonesia) Padang Panjang, Selasa (18/11). Rektor lama, Heran Fakhrizal, digantikan oleh Novesal  Jamarul, yang telah resmi menjabat sebagai Rektor baru ISI. Hadir pula dalam acara tersebut antara lain Forkopinda Sumbar; Lembaga BUMN/BUMD; tokoh seni dan pendidikan Sumbar, Musliar Kasim; serta masyarakat Padang Panjang. Acara diselenggarakan di ruang pertunjukan ISI Padang Panjang.
Dalam sambutannya Gubernur mengatakan ISI merupakan aset yang luar biasa bagi Sumatera Barat. ISI merupakan salah satu penggerak pendidikan seni dan budaya khas Minangkabau. Oleh karena itu, tidak salah apabila ISI diperebutkan oleh Bupati dan Walikota se-Sumbar. “Saya selaku Gubernur siap menjadi wasit (antar pemda-red) dan siapa yang memiliki semangat memajukan pendidikan di ISI. Apalagi kita sekarang harus selalu siap menghadapi persaingan serta dinamika global, terutama pengaruhnya bagi pendidikan di Sumatera Barat,” ujar Irwan.
Gubernur mengatakan ISI merupakan satu-satunya perguruan tinggi seni di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua komponen masyarakat Sumbar untuk meningkatkan kemajuan ISI lebih baik dari masa ke masa. “Kemudian persoalan kerjasama pertunjukan tampil di berbagai acara di wilayah Sumbar, Pemprov pun menerima dan itu tidak ada masalah. Kepada Rektor terpilih kami ucapkan selamat dan sukses menjalankan amanah. Dan kepada yang telah mengakiri masa jabatannya sebagai Rektor, kami ucapkan terima kasih,” ujarnya.
Walikota Padang Panjang, Hendri  Anis menyampaikan Pemkot Padang Panjang tidak akan membiarkan ISI beralih ke tempat lain. “Kita akan carikan lahan untuk pengembangan ISI di Kota Padang Panjang. ISI bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan pembangunan di Kota Padang Panjang. Saya berharap para Bupati dan Walikota di Sumatera Barat, jangan mengambil sesuatu yang terbaik di Kota Padang Panjang. Jika ada yang ingin menyekolahkan anak-anak dari daerah mana di ISI, maka ISI Padang Panjang pun tentunya siap menerima sesuai standarnya. Oleh karena itu, lokasi kampus ISI tidak harus pindah ke Agam. Jika ada generasi muda Agam ingin belajar di ISI, silakan datang ke Padang Panjang,” serunya.
Rektor ISI, Novesal Jamrul, menjanjikan penyelenggaraan pentas spektakuler HUT ISI ke-50 akan lebih semarak dibandingkan peringatan HUT ISI ke- 49 tahun 2014. Hal ini juga dilatarbelakangi semangat ISI sebagai salah satu perguruan seni tertua di Sumatera. “Kita patut bangga bahwa banyak Bupati bersedia membangun kampus ISI di wilayahnya. Sebagai contoh, Pemkab Agam yang menyediakan lahan 19 Ha, Padang Pariaman menyiapkan lahan lebih dari 20 ha, serta beberapa Bupati dalam bentuk yang sama. Bahkan, Pemkot Padang pun tidak mau kalah yang menurut wacana akan memberikan lokasi pengembangan hingga 5 Ha di Peningahan,” kata Novesal.
Novesal menambahkan bahwa Sekolah ISI ibarat anak gadis yang dipinang Bupati dan Walikota se-Sumbar karena ISI merupakan sekolah yang nyaman untuk semuanya. Novesal juga menyerukan kepada para undangan untuk lebih mengutamakan mengundang mahasiswa ISI apabila menyelenggarakan kegiatan seni. “Jangan undang orang lain. Kami siap membantu ajang promosi seni budaya Minang. Ajak dan undang kami dalam setiap acara Pemprov, Pemkab, maupun Pemkot di Sumbar. Mari kita bekerjasama meningkatkan pendidikan seni dan budaya Sumatera Barat,” tegas Novesal.

* http://pks.or.id

Read More

Surga Haram Bagi Pemimpin yang Menipu Rakyatnya

RASULULLAH SAW bersabda, "Barang siapa yang dibebankan Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan atasnya surga." (HR Bukhori dan Muslim)

***

Jika ada para Jokolovers mencintai presidennya bisa sampai mematikan nalarnya. Bahkan bisa sampai pada level: apapun yang disampaikan Jokowi dianggap sebagai sebuah 'kebenaran'. Maka, itu bukanlah cinta, tapi menjerumuskan orang yang dicintai.

Sementara, saya juga mencintainya dalam bentuk lain. Sesama muslim, wajib ber-"wa tawasau bil haq, wa tawasau bil sabr...".

Mudah-mudahan hadits diatas dari baginda Muhammad SAW ini bisa menjadi pedoman untuk tuan presiden dan para pengurus negara lainnya. Serta jadi pengingat buat diri kita semua, juga. Aamiin*

*dari wall fb Feru Susanto/piyunganonline

Read More

[Harga BBM Naik] Masyarakat Panik, Jokowi Tenang

Dengan tenang, Presiden Joko Widodo menanggapi keresahan masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan mulai Selasa 18 November 2014.

“Nanti satu hari dua hari biasa reaksi sebuah keputusan, nanti setelah semuanya tahu kegunaannya apa, manfaatnya apa, juga nanti akan memahami. Karena ini memang keputusan sulit,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (19/11/2014).

Berbagai lapisan masyarakat menolak kebijakan pengalihan subsidi BBM. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM pun terjadi di berbagai wilayah.

Sebagai konpensasi penaikan harga BBM, pemerintah telah menyediakan KPS bagi 15,6 juta masyarakat miskin.

“Baru kelihatan tahun depan atau tahun depannya lagi, tetapi bahwa kita ingin manfaat APBN itu betul-betul kelihatan dan kita tidak mau boros,” tandasnya. (fs/piyunganonline)

Read More

Baca Istighfar Pasca Dilantik, Gubernur Ahok Didoakan Segera Menjadi Muslim yang Baik

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

Kabar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengucapkan lafadz istighfar sesaat setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo ramai diperbincangkan di Twitter.

Pasalnya, setelah 2 tahun berturut-turut berzakat (Baca : Ahok Bayar Zakat Rp25 Juta) Ahok yang selama ini dikenal kerap bersitegang dengan kelompok Islam, bisa dengan lancar melafadzkan istighfar.

"Kalau dalam Islam ini bukan alhamdulillah tapi istighfar tiga kali, astaghfirullah," ungkap Ahok usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu (19/11/2014).

Kabar baik yang dirilis sebuah portal berita nasional itu segera diamini oleh beberapa akun. Akun @maspiyungan bahkan dengan sangat optimis menyatakan harapannya agar Ahok segera membaca syahadat.

"Ahok sudah zakat, baca istighfar, semoga segera baca syahadat", tulisnya sore ini.

Harapan tersebut diamini oleh banyak akun lain, seperti @jonru, @darufafara, @imamyuli dan masih banyak lagi.

Tak hanya berharap, akun @maspiyungan bahkan mendoakan agar Ahok segera masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang baik.

Doa ini juga banyak diamini oleh netizen yang berharap, sebagai pemimpin Jakarta yang mayoritas warganya beragama Islam, Ahok mampu menunjukkan teladan sebagai pemimpin yang Islami. (fs/piyunganonline)

Read More

Angkutan Kota Mogok Massal, Jokowi Tanggapi Santai

Buntut dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah, para sopir angkutan kota (angkot) di berbagai daerah telah melakukan aksi mogok massal. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk mencari angkutan umum.

Melihat hal ini, Presiden, Joko Widodo (Jokowi), mengaku itu adalah gejolak biasa yang terjadi di masyarakat setelah adanya kebijakan baru.

"Nggak, nanti satu hari dua hari (selesai), biasa reaksi sebuah keputusan," kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 18 November 2014.

Jokowi yakin, setelah mereka tahu apa kegunaan pengalihan subsidi BBM itu, maka semua akan menerima keputusan untuk menaikkan harga BBM.

"Nanti setelah semuanya tahu kegunaannya apa, manfaatnya apa, juga nanti akan memahami. Karena ini memang keputusan sulit," kata dia.

Sebelumnya, diberitakan armada yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) akan berhenti beroperasi pada hari ini. Penyesuaian tarif menjadi alasan mogok massal tersebut. (sumber: VIVAnews)

Read More

Kenaikan Harga BBM Mengguncang Sektor Transportasi dan Makanan

Kenaikan harga BBM baru efektif 1 hari lalu, sejak 18 November 2014. Tetapi, efeknya sudah langsung dirasakan oleh rakyat.

Sektor transportasi langsung bergerak aktif mengimbangi kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan tarif angkutan umum dan angkutan distribusi barang sudah mulai menghantam rakyat, tanpa ampun.

Dari hasil pantauan Tim Piyungan Online di beberapa titik di daerah Yogya-Klaten-Solo-Sukoharjo-Boyolali-Magelang, berhasil dicatat kenaikan tarif angkutan umum (termasuk becak) yang bervariasi dari 10 hingga 35 persen.

Angkutan sayur mayur dari daerah Boyolali ke Solo yang sebelum kenaikan harga BBM hanya Rp150ribu untuk ukuran pick up L 300 kini menjadi Rp200ribu. Sementara dari sentra sayur mayur Ngablak, Magelang, tercatat kenaikan lebih tinggi.

"Sebelum kenaikan (harga BBM), sekitar 300ribu. Sekarang 350ribuan," ujar Yoko, salah seorang petani di Gogik, Ngablak, Magelang.

Sementara itu, Didik Rahmadi, pemilik sebuah warung makan di Solo mengungkapkan, kenaikan harga sayur mayur membuatnya harus mengecilkan porsi lauk pauk sembari menaikkan harga jual.

"Kalau ndak gitu, ndak nutup belanjaan..", ujar Didik.

Didik yang memiliki 12 warung makan di Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen dan Boyolali mengatakan, kebijakannya itu menyebabkan menurunnya jumlah pelanggan.

"Ya turunlah..(pelanggan). Apalagi ini tanggal tua. Mau gimana lagi? Saya kan ndak bisa nombok," ujar Didik.

Senada dengan Didik, Ferdi, seorang pengusaha ayam goreng kremes juga mengeluhkan kenaikan harga BBM.

"Harga paket ayam goreng di warung saya 6ribu. Isinya nasi, ayam goreng kremes, lalapan dan sambal. Di tengah harga cabe yang naik gini, saya jadi bingung. Kalau naikin harga, pelanggan pasti kabur", tutur pria berdarah Ambon ini.

Ferdi menambahkan, kenaikan harga tarif dasar listrik, BBM dan menggilanya harga cabe menjadi keluhan rakyat. Sayangnya, menurut Ferdi, Pemerintah enggan merespon keluhan itu.

"Gila kan? Listrik naik, BBM naik, cabe udah mahal dari minggu lalu. Pepatah vox populi vox Dei rasanya gak berlaku untuk pemerintahan Jokowi ini", tandasnya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi yang belum disertai bukti nyata perbaikan infrastruktur, memang membuat rakyat kecil menjerit panik. (fs/piyungaonline)

Read More

Pernyataan Sikap dan Seruan Aksi KAMMI Tolak Kenaikan Harga BBM

 

 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) beserta jajaran kabinetnya pada Senin (17/11/2014) malam resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dengan demikian, mulai Selasa (18/11/2014) hari ini harga BBM bersubsidi jenis premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter, sedangkan harga solar naik Rp 2.000 menjadi Rp 7.500 per liter.
Merespon keputusan itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai organisasi pergerakan mahasiswa mempunyai sikap yang ingin kembali ditegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Secara umum, KAMMI memandang keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai tindakan yang mengabaikan suara rakyat kecil di negeri tercinta ini. Hal tersebut didasarkan pada  banyaknya temuan kajian, di antaranya sebagai berikut:

1. Data 2013 menyebutkan anggaran belanja negara mencapai Rp1.842,5 triliun. Sementara, penyerapan anggaran hanya Rp1.166,2 triliun atau 67,6 persen. Kemudian, dana subsidi BBM cuma Rp 211,9 triliun. Artinya, subsidi BBM tidak bisa disebut membebani APBN karena masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar daripada subsidi BBM. Belum lagi dana APBN yang banyak dikorupsi dan serta belanja pegawai yang sangat besar.
2. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27% menengah, 6% menengah ke atas, dan hanya 2% orang kaya. Dan dari total jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% diantaranya merupakan kendaraan roda dua yang kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah bawah. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok dipastikan juga akan melonjak seiring naiknya harga BBM.
3. Beberapa pengamat menilai kenaikan harga BBM sarat kepentingan banyak perusahaan asing yang ingin menguasai bisnis di sektor hilir dengan mendirikan SPBU. Tentu ini amat tidak selaras dengan konsep ekonomi kerakyatan yang sering digaungkan pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, penguasaan perusahaan asing di Indonesia juga akan mengebiri pendapatan rakyat dan perusahaan milik negara.

Memerhatikan poin-poin tersebut di atas, maka dengan ini KAMMI menegaskan sikap seperti berikut:

1. KAMMI menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dan mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang keputusan itu.
2. KAMMI mengajak seluruh elemen masyarakat dari kalangan mahasiswa, buruh, petani, dan lain-lain untuk saling bersinergi menekan pemerintah agar mengindahkan suara rakyat kecil yang mendapat imbas atas kenaikan harga BBM.
3. KAMMI menginstruksikan kepada seluruh kader dan pengurus di tingkat Komisariat, Daerah, dan Wilayah di seluruh Indonesia untuk menggelar aksi menolak kenaikan BBM di daerah masing-masing secara marathon selama 1 bulan ke depan.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!
Jakarta, 17 November 2014
Tertanda,
Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI,

Andriyana, S.T.
(sbb/dakwatuna)

Read More

Ini Sikap PKS atas Kenaikkan Harga BBM

Konferensi Pers Fraksi PKS menyikapi kenaikkan harga BBM bersubsidi, Selasa (18/11). (pks.or.id)

dakwatuna.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan harga BBM bersubsidi naik Rp2000 per liter, Senin (17/11) malam. Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak kenaikkan harga BBM, dan memberikan solusi kepada pemerintahan Jokowi agar persoalan BBM subsidi tidak terus menjadi permasalahan yang membelenggu.
Berikut pernyataan sikap Fraksi PKS terkait penaikkan harga BBM bersubsidi:
1. Fraksi PKS konsisten menolak Penaikan Harga BBM Bersubsidi. Fraksi PKS menilai Penaikan Harga BBM Bersubsidi tidak tepat dan bukan pilihan kebijakan yang baik, terutama di tengah harga minyak dunia yang sedang turun drastis.
2. Fraksi PKS memandang Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat dan merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Fraksi PKS memandang penaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga (inflasi) secara signifikan, memperburuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
a. Penaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dampak inflasi secara keseluruhan, baik pada ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan.
b. Penaikan harga BBM bersubsidi Rp2.000 akan mendorong kenaikan harga-harga pangan (volatile food inflation) dikisaran 15% sebagaimana yang terjadi tahun 2013 lalu, meski inflasi secara keseluruhan dikisaran 8-10%.
c. Penaikan harga BBM Bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius. Penaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat di kisaran 5,1-5,3% dan akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang menghadapi tekanan dan tidak mampu berekspansi
d. Penaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Rakyat miskin tetapakan bertambah signifikan meski program kompensasi diberikan mengingat besarnya jumlah rakyat yang mendekati miskin (near poor) yang berpotensi tidak seluruhnya tercakup dalam program kompensasi.
3. Fraksi PKS memandang peningkatan ruang fiscal seharusnya dapat dijalankan dengan meningkatkan Penerimaan Negara, baik pajak dan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi juga masih memungkinkan dijalankan.
4. Fraksi PKS memandang Penaikan harga BBM bersubsidi merupakan cara-cara yang instan dan langkah short cut, danakan terus berulang, tetapi tidak menjangkau dan menuntaskan akar permasalahan.
5. Fraksi PKS memandang kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discrimantive and affirmative policy) dengan membedakan harga untuk BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum, UMKM dan perdesaan tetap pilihan yang terbaik dan sangat mungkin dijalankan untuk jangka pendek. Kebijakan ini akan menghasilkan peningkatan ruang fiskal yang sama besar tetapi berdampak rendah kepada masyarakat.
6. Fraksi PKS memadang Pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Dimana pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energy mix yang semakin sehat.
7. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS memandang pemerintah perlu:
a. Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek;
b. Melakukan diversifikasi energi;
c. Membangun infrastruktur energi secara kokoh;
d. Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG);
e. Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent);
f. Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM;
g. Melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional;
h. Melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri;
i. Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru;
j. Memperbaiki kinerja BUMN energi;
k. Mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan
L. Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu.
8. Fraksi PKS memandang Penaikan Harga BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan UU No.12 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Pasal 14 ayat 13 yang menegaskan anggaran untuk subsidi energy dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.
9.Fraksi PKS akan mengambil dan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, seperti mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi.  (abr/dakwatuna)

Read More

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi dari Relawan di Pedalaman

Saya tinggal di indonesia timur, di tempat yg g ada mobilnya, ada juga namanya katinting, sampan bermesin menggunakan bensin.

Ga ada pom bensin disini, bensin dipasok dari kota, yg krn biaya perjalanannya sebelum naik harganya sudah 15 ribu.

Juga ga ada listrik. Penerangan menggunakan ginset yg lagi2 menggunakan bensin. Harga 15 ribu saja kami sudah rela bergelap2an, tanpa dapat informasi dari luar, apalagi sekarang, 8500 dikota, nanti di kami menjadi 20.000.

Ironisnya lagi kenaikkan BBM ini tak cuma masalah kendaraan saja, tapi semua bahan kebutuhan. Kami hidup di pulau kecil yang semuanya dipasok dr kota, mulai dari sayur-mayur hingga beras, intinya semua bahan kami beli kecuali pisang dan singkong yg terkadang menjadi makanan pokok kami manakala tak mampu membeli beras. Krn BBM naik, jadi semuanya ikutan naik juga.

Yang semakin membuat ironis, kenaikkan BBM ini tidak diiringi dengan naiknya penghasilan kami. Karena kami disini hanyalah petani pala dan kopra, yang harga keduanya bukannya naik malah turun.

Terimakasih pak jokowi dan pendukung-pendukung setianya, krn kalian bisa jadi angka putus sekolah disini akan semakin meningkat krn pola pikir disini yg penting makan, sekolah? Makan saja untung. Oh iya sekolah kamipun harus ke kota krn tak ada SMA disini. Alhasil bisa jadi kami masih sekolah tapi hanya sampai smp, selebihnya bekerja menjadi pencari batu mulia untuk mencari makan sesuap nasi.

Terimakasih pak jokowi dan pendukungnya bagi kami kenaikkan BBM ini bukan hanya cerita tentang berpindah dari bensin ke pertamax, tapi ini cerita ttg masa depan kami, tentang sekolah kami.

Dahulunya kami guru, masih mampu membujuk orangtua mereka untuk tetap menyekolahkan anak mereka ke sma di kota, tapi sekarang entahlah, mereka orangtua dihadapkan pilihan makan atau sekolah?

Terimakasih pak jokowi dan pendukungnya. Karena kalian wajah pendidikan yg sedang kami rawat di ujung negeri ini semakin suram.

Dan kepada yth anda yg mampu berpikir sederhana, memberikan solusi berpindah dari bensin ke pertamax. Mari kesini bantu kami guru2 yg sedang mengabdi disini untuk menjelaskan kesederhanaan solusinya kepada para orangtua disini. Agar anak2 yg sedang kami semai impiannya sekarang tetap opimis menatap masa depan.

Dan ttg 3 kartu sakti dari pak jokowi. Maaf sekali kami di ujung negeri belum menerima kartu ajaib itu, dan entah sampai kapan.

Sekali lagi terimakasih pak jokowi dan semua pendukung setianya...

Shidqul Iltizam Novi
(Relawan pendidikan sekolah guru indonesia Dompet Dhuafa, desa Dagasuli Halmahera Utara, Maluku Utara)

*sumber: fb Shidqul Iltizam Novi

Read More

TERNYATA! Bank Dunia: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM Jadi Rp 8.500

Presiden Jokowi secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB. Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dari sebelumnya Rp 6.500 per liter.

Ternyata harga Rp 8.500 adalah persis dengan usulan dari Asing!

Berikut berita dari detikcom yang dipublis pada Maret 2014:

Bank Dunia: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM Subsidi Jadi Rp 8.500

Jakarta -Terus menerus, Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia agar bisa mengurangi subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Bank Dunia meminta presiden baru nanti bisa menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 8.500/liter.

Ekonom Utama Perwakilan Bank Dunia di Jakarta yaitu Jim Brumby mengatakan, presiden baru Indonesia nanti akan menghadapi masalah tingginya subsidi BBM dan listrik, yang menekan keuangan negara.

Jim memberikan saran, agar pemerintahan selanjutnya untuk mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. "Menaikkan ada dua, bisa Rp 8.500 per liter, atau menaikkan harga sebesar 50%," katanya di Hotel Intercontinental, Midplaza, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Di tempat yang sama, Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menambahkan, pelaku pasar memang bereaksi positif dengan pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) oleh PDIP akhir pekan lalu. Ini terlihat dari penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Namun, sebelum menyimpulkan penguatan rupiah karena euforia tersebut, dua bulan sebelumnya angka-angka ekonomi Indonesia sudah menunjukkan perbaikkan, mulai dari current account deficit yang membaik, inflasi tidak seperti yang dikhawatirkan, dan angka ekonomi lainnya, membuat rupiah terus menguat," kata Anton.

Anton mengatakan, bahkan penguatan rupiah akan terus terjadi sepanjang tahun ini, dan indikator yang membalikkan rupiah ke angka Rp 12.000 per dolar AS masih belum terlalu kuat.

"Kami perkirakan hingga akhir tahun rupiah berada di angka Rp 11.060 per dolar," ucapnya.

"Namun siapapun presidennya nanti, akan menghadapi persoalan besarnya subsidi BBM, suka tidak suka tiap tahun akan dipusingkan sama BBM. Presiden yang baru harus mempunyai program berpindah dari BBM ke gas, dan mungkin harus menaikkan harga BBM subsidi," tutupnya.
(rrd/dnl)

sumber: http://finance.detik.com/read/2014/03/18/135842/2529155/1034/bank-dunia-presiden-baru-harus-naikkan-harga-bbm-subsidi-jadi-rp-8500

Kita tahu, Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM sehari setelah pulang dari lawatan ke Australia menghadiri pertemuan negara-negara maju G20.

Indonesia dibawah Presiden baru sekarang ini sepertinya sudah totalitas menganut ekonomi liberal dengan ciri khas pasar bebas.

Maka kita sebagai rakyat patut bertanya, KABINET KERJA yang sekarang ini KERJA UNTUK SIAPA? Kerja untuk kemakmuran rakyat? Atau kelompoknya sendiri? Atau untuk Asing?
*piyunganonline

Read More

Slank: BBM naik sama dengan Rakyatnya jadi pada miskin

"BBM naik sama dengan Rakyatnya jadi pada miskin"

Kalimat itu adalah salah satu lirik dalam lagu Slank yang berjudul "Kritis BBM".

Generasi masa depan
Gak berpendidikan... Penyakitan!
Generasi masa depan
Gak berpendidikan... Penyakitan!

BBM naik sama dengan
Rakyatnya jadi pada miskin
Kita disuruh ngirit2
DPR minta naik gaji...

Bbm naik sama dengan
Rakyat gak punya pa2
Diminta hidup sederhana
Para pejabat foya2 oya... Aha...

BBM naik sama dengan
Hidup penuh tanda tanya
Kelebihan dananya kemana?
Tambah noda hitam pertamina oya!... Aha

Slank merilis lagu tersebut pada tahun 2005, dalam album Slank Kissme.

Saat itu, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menaikkan harga BBM. Menurut Bimbim, drummer Slank, kenaikan BBM selalu menjemukan.

Slank sudah dua kali menggarap lagu sindiran mengenai kenaikan BBM. Lagu pertama berjudul ‘Naik-Naik ke Puncak Gunung‘ tahun 1998. Kedua, Kritis BBM.

APAKAH Slank yang saat Pilpres ikut terlibat mengkampanyekan Jokowi ini akan merilis lagu ketiga terkait kenaikan Harga BBM di era Presiden Jokowi?

#Salam2Ribu 
*piyunganonline

Read More

Harga BBM Naik, Angka Kemiskinan Di Maluku Ikut Naik

Ambon (18/11) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM pada Senin (17/11) malam. Harga Premium yang sebelumnya Rp6500 per liter, naik Rp2000 menjadi Rp8500 per liter. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Maluku, M Suhfi Majid menyebut, kenaikan harga BBM ikut berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan kenaikkan angka kemiskinan di Maluku.
“Kenaikan harga BBM akan menambah daftar orang miskin baru di Maluku. Harga barang ikutan naik, mengikuti irama kenaikan harga BBM. Coba cek, apakah pemerintah mampu mengendalikan harga barang di pasar dengan naiknya harga BBM?" kata Suhfi Majid, Selasa (18/11).
Dia menjelaskan, kenaikan harga barang tidak hanya memperbesar angka inflasi, tapi berpengaruh buruk terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, masyarakat kecil yang akan terkena langsung dampaknya. "Daya beli mereka menjadi sangat terbatas, dengan pendapatan yang cukup kecil saat ini, dan belum ada cerita BBM naik rakyat menjadi sejahtera. Malah sebaliknya, presentase masyarakat miskin menjadi naik”, ujarnya.
Efek domino kenaikan harga BBM, lanjutnya, akan merambah ke semua kalangan dan ke seluruh lapisan masyarakat. “Bukan hanya masyarakat berpendapatan rendah, pegawai pun kena imbas. Termasuk nelayan kita. Seluruh kalangan kena dampak," ungkapnya.
Suhfi menambahkan, rencana konversi subsidi BBM untuk peningkatan infrastruktur bagi masyarakat dinilai tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat Maluku. Dengan kondisi demografi Maluku berupa kepulauan, beban ekonomi tinggi akan memberatkan masyarakat Maluku. Harga transportasi ikut naik. Barang-barang komoditas juga ikutan naik. Tidak hanya transportasi barang, tapi juga jasa.
“Akses yang terbatas, infrastruktur yang jauh dari memadai, masyarakat kita (maluku, red) akan sangat kena imbas di tengah daya beli yang terus menurun," imbuh Suhfi.
Selain itu, legislator PKS asal Kabupaten Seram bagian barat ini mengatakan usaha-usaha kecil mikro juga akan menerima dampak yang buruk dari naiknya harga BBM. “BBM itu menjadi nadi bagi kehidupan masyarakat. Harganya naik, pengaruhnya bukan hanya kepada persoalan makro, tapi juga mikro," tandasnya.
Sementara terkait adanya kebijakan antisipatif terhadap dampak negatif naiknya harga BBM ini, Suhfi mengaku belum yakin.
“Belum terlihat. Daya kendali antisipatif pemerintah juga sangat sulit dimunculkan," pungkasnya.
*pks.or.id

Read More

80 Persen PNS Sumbar Sudah Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Mandiri

PADANG (17/11) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, menyerahkan santunan yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan (berupa jaminan kematian dan kecelakaan kerja) kepada dua orang ahli waris Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia. Santunan diberikan kepada keluarga Alm. Tafaruddin dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, serta Almh. Herni dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp 21 juta pada Senin (17/11) di ruang tamu Istana Gubernuran.

Irwan menjelaskan pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan yang awalnya berasal dari APBN akan dialokasikan ke APDB Sumbar pada tahun 2015. "Namun, untuk langkah awal, sejak September satu tahun silam (2013-red), kami melalui Surat Edaran Gubernur mengajak kepada seluruh PNS di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri,” jelasnya.

Gubernur mengatakan jumlah PNS di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan Mandiri sudah mencapai 80 persen. "Dan semoga PNS di Kabupaten/Kota juga dapat mengikuti hal ini, karena untuk kebaikan PNS itu sendiri,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau, Iswandi Saruli, mengatakan secara undang-undang setiap PNS wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015.

"Perlindungan sangat penting bagi kita, yang namanya resiko kita tidak tahu kapan datangnya, dan tidak seorang pun yang menginginkannya. Namun, apabila resiko itu terjadi, kita akan mendapatkan kepastian perlindungan. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan dapat terus menjalankan hidup,” jelas Iswandi yang dalam kesempatan itu juga ditemani Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumbar, Syofian.

Pembayaran santunan (klaim) tersebut merupakan yang pertama di Sumatera Barat dengan jangka waktu kepesertaan baru dua minggu. "Dengan iuran yang hanya Rp 8.100,00 per orang per bulan, setiap PNS sudah dapat mengikuti BPJS Ketenagakerjaan Mandiri ini,” ucap Iswandi.

Iswandi juga mengungkapkan status BPJS Ketenagakerjaan Mandiri setelah 1 Juli 2015. "Secara otomatis (BPJS dari APBN) akan hilang karena sudah ditanggung dan dibebankan kepada APDB. Dan untuk Sumbar, jika dibandingkan dengan provinsi lain, tingkat partisipasi pada BPJS Ketenagakerjaan Mandiri dapat dikatakan bagus,” pungkasnya.
*http://www.pks.or.id/content/80-persen-pns-sumbar-sudah-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan-mandiri

Read More

Pembodohan Publik Yang Bilang Harga BBM Indonesia Lebih Murah

Presiden Jokowi sudah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sekitar 30%. Dari harga Premium (oktan 88) Rp 6.500 menjadi Rp 8.500.

Berbagai argumen bermunculan untuk mendukung kebijakan ini. Dari mulai argumen yang ilmiah sampai argumen yang sok ilmiah tapi 'ngasal' dan ujungnya pembodohan publik.

Diantara argumen yang sekilas benar tapi ternyata ngawur adalah argumen bahwa selama ini harga BBM di Indonesia paling murah dibanding negara tetangga.

Adalah Teten Masduki, salah satu pendukung Jokowi, yang mencoba mendukung kebijakan kenaikan harga BBM dengan alasan harga BBM di negara Indonesia lebih murah dibanding negara tetangga.

"BBM kita masih murah dibandingkan tetangga," tulis Teten di akun twitternya @tmasduki sambil memposting gambar tabel perbandingan harga BBM, Selasa (18/11/2014).

Sekilas alasan ini benar. Tapi hanya sekilas dan hanya bagi orang bodoh dan yang mau dibodohi.

- Tabel harga BBM itu mengaburkan jenis oktan (kualitas) BBM. Pada tabel itu harga Rp 6.500 di Indonesia adalah BBM jenis Premium Oktan86/88. Sedang Malaysia harga Rp 8.500 adalah BBM oktan 95 (RON95) setara PERTAMAX/PERTAMAX PLUS. (Baca: LINK INI)

Jadi membandingkan Premium Indonesia (Oktan 86/88) dengan Malaysia Oktan 95 adalah Pembodohan Publik. Itu ibarat membandingkan harga Nangka dengan Duren. Kalau mau jujur membandingkan maka bandingkan dengan oktan yang sama. Maka akan ketemu harga Malaysia Rp 8.500 (oktan 95) sedang Indonesia Rp 10.500-12.000 (oktan 95/PERTAMAX). Murah mana?

Sebagai tambahan, di Amerika harga BBM kualitas tertinggi diatas PERTAMAX cuma Rp 10.750. (Baca: Tahukah Anda Harga BBM Kualitas Tertinggi di Amerika Lebih Murah dibanding Indonesia?)

- Kalau pun perbandingannya sudah setara dalam hal kualitas BBM (Oktannya sama) maka kita juga perlu lebih komprehensif dalam membandingkan, yaitu bandingkan pula dengan GDP atau pendapatan rakyatnya.

Jadi, silahkan mendukung kebijakan pemerintah, tapi jangan bodohi rakyat.

(Ibn)


*piyunganonline

Read More

Apakah Setelah Harga BBM Naik, Rakyat Tambah Sejahtera?

Selamat menikmati hari pertama kenaikkan harga BBM Premium ya. Saya salut untuk orang yg TIDAK MASALAH dengan kenaikkan BBM, bahkan bisa menasehati orang lain supaya kerja keras, supaya menerima takdir dll. Mudah-mudahan saya ketularan menjadi orang yg hebat -hebat ini.

Sebagai rakyat yang tidak hebat saya pengin tanya, sebetulnya kenaikkan BBM ini untuk apa ya, kok antara para fans dengan yg didukung penjelasan beda-beda. Suatu kali , Pak Presiden mengatakan buat bangun infrastruktur, seperti waduk, pelabuhan, jalan kereta api, dan jalan-jalan di daerah...tapi semalam (saya gak nonton hanya baca-baca) katanya mau dialihkan untuk pendidikan, kesehatan dll...

Bahkan banyak orang PINTAR YANG TIDAK KEBERATAN HARGA BBM NAIK pada bilang katanya kenaikkan BBM ini untuk mengurangi beban utang LN negara.

Numpang tanya, selama ini setiap ada kebijakan naik harga BBM apakah :
1. Infrastrukturnya tambah banyak?
2. Utang Luar negeri berkurang?
3. Rakyat tambah sejahtera ?

Oh ya ada juga yg bilang kenapa hanya Presiden Jokowi yg dikritik , kan presiden lainnya juga menaikkan BBM? ha..ha.... bener deh lucu bangettt. Lha sekarang yg jadi Presidennya Pak Jokowi ya yg dikritik pak Jokowi, kalau masih SBY ya pasti SBY -lah..

Tambahan lagi ada yang bilang juga memangnya kalau Prabowo jadi Presiden gak menaikkan harga BBM? (sambil menaikkan link berita dari media T)...berita yang dimuat di T itu saat wawancara, kebetulan saya ada di sebelahnya.

...Prabowo memang menjawab pertanyaan wartawan T yang tanya apakah dia akan mencabut subsidi bila menjadi Presiden?

Prabowo menjawab subsidi tidak sehat karena dari total impor BBM tdk semua dikonsumsi rakyat kecil namun dia punya cara supaya saat dicabut subsidi rakyat kecil, dan masyarakat umum tidak terbebani, misalnya diadakan dulu atau ditambah dulu kendaraan umum, dan bahkan digratiskan untuk yg angkutan ekonomi (non AC) tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah, kemudian akan ada alokasi pembangunan desa sekitar Rp 1 miliar untuk 88 ribu desa yang dibagikan langsung, operasi pasar supaya harga bahan baku tidak bergejolak karena kenaikkan BBM itu sebetulnya hanya berdampak sekitar 2 persen pada biaya produksi, tapi permainan para kartel pedagang besar yg selama ini mengendalikan seluruh pasar di Indonesia, membuat harga bahan pokok naik luar biasa, bahkan saat BBM masih dalam wacana mau dinaikkan saja mereka sudah menaikkan harga-harga. Pencabutan Subsidi juga akan dilakukan pada waktu yang tepat....jadi intinya rakyat kecil ditolong dulu, baru BBM dinaikkan.

Salam satu hati untuk NKRI ....semoga Allah SWT memberi kita semua kekuatan menghadapi gejolak berbagai harga disamping harga BBM...

*Dari fb Nanik Sudaryati, Presidium Jaringan Merah Putih/piyunganonline

Read More

Aher: Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Kini Tinggal ke ATM

Bandung - Guna memudahkan para pembayar pajak bermotor Jawa Barat melakukan inovasi. Dalam waktu dekat ini warga tidak perlu datang ke kantor Samsat untuk bayar pajak. Warga bisa langsung melakukan pembayaran langsung di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (17/11/2014), mengatakan, "Kalau bayar di Samsat atau outlet itu kan manual. Orangnya harus datang langsung. Nah, sekarang ada terobosan Polda, Pemprov Jabar, Jasa Raharja dengan BJB untuk membuat E Samsat."

Menurut Heryawan, dengan program E Samsat masyarakat hanya perlu datang ke ATM untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu syaratnya adalah mempunyai ATM di BJB. Tata cara, pembayaran pun sama dengan pembayaran pajak lainnya.

"Ada tata cara pembayaran pajak, memperpanjang STNK, bayar pajak tahunan, maupun 5 tahun," jelas dia.

Untuk cek fisik kendaraan, pria yang akrab disapa Aher menuturkan warga bisa membayar terlebih dahulu ke ATM. Kemudian, jika ada waktu ke Samsat warga bisa menukarkannya tanpa ada registrasi pembayaran lagi. "Struk ATM-nya itu disimpan di STNK sebelum diganti STNK, kalau ada waktu kapan saja baru masuk samsat lalu di tukarkan untuk ganti STNK," ujar dia.

E Samsat sendiri merupakan terobosan pertama di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat agar tidak antri saat membayar pajak. Tak hanya itu, E Samsat juga menghindari percaloan, memangkas borokrasi, pungli dan penipuan.

Program tersebut, ucap Aher, merupakan tahapan awal. Ke depan pembayaran bisa dilakukang langsung dari ponsel warga. "Tahapan berikutnya mungkin saja bisa pake E-banking, Insyaallah akan dirancang segera. Bayar pajak langsung dari gadgetnya. Ini baru tahapan harus datang ke ATM, nanti akan dibuat inovasi lebih lanjut. Lewat HP atau sms banking," papar dia.

Aher menambahkan E Banking akan diluncurkan Sabtu 22 November 2014 mendatang. Untuk Bank, pihaknya baru bekerjasama dengan BJB. Namun, pembayaran bisa dilakukan di ATM bersama.

"Saat penunjukannya dengan BJB tapi sudah konek dengan semua samsat di Jabar. Untuk urusan pajak daerah kita hanya menggunakan Bank BJB," tutur Aher.

Kapolda Jabar, Irjen Pol M Iriawan menyatakan dalam sehari antrian di samsat bisa mencapai 25 orang. Jumlah antrian bisa memakan lima menit lebih. "Jadi yang kita antisipasinya itu masyarakat tidak ngantri. Kalau di kantor samsat atau outlet samsat kan harus ngantri," imbuh Iriawan. [aji/inilah/piyunganonline]

Read More

Naikkan Harga BBM Saat Minyak Dunia Turun, Jokowi Ditertawakan

Pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB.

Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dari sebelumnya Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar naik Rp 2.000 dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

Kenaikan harga BBM ini diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (17/11/2014). "Saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 pada Selasa 18 November 2014," ujar Jokowi.

Banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM disaat harga minyak dunia sedang turun. Bahkan Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra mentertawakan kebijakan yang tidak normal ini.

"Huahahaha Presiden Jokowi naikkan harga bbm ketika harga minyak dunia sedang turun. Gejala apa nih ya?," tulis Yusril via akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Senin (17/11).

Betul kata Yusril, gejala apa ini?

Yang pasti, Jokowi mengumumkan kenaikkan harga BBM hanya satu sehari setelah Jokowi tiba di tanah air pasca bertemu dengan pimpinan negara-negara maju di Forum G20 Australia.


*piyunganonline

Read More

Fahri Hamzah: Mafia Migas Belum Diberantas, Rakyat Sudah Menanggung Beban

Berikut kami kutip twit @Fahrihamzah yang menanggapi atas kenaikkan harga BBM yang ditetapkan Presiden Jokowi, Senin (17/11/2014).

Presiden bilang ini pilihan sulit...#hargaBBMnaik

Katanya subsidi dihamburkan untuk konsumsi yang tidak produktif..#hargaBBMnaik

Maka akan dinaikkan... Premium menjadi rp. 8500 Solar menjadi rp. 7500 #hargaBBMnaik

Akan mulai berlaku sejak pukul 00.00 malam ini: #hargaBBMnaik

Akan dapat cash di atas Rp. 100 Trilyun untuk Pembangunan infrastruktur, kelautan dan energi. #hargaBBMnaik

Kompensasi bagi rakyat yg tak mampu dapat langsung digunakan berupa kartu2.

Inflasi sampai akhir 2014 sekitar 7,15%. Dua bulan pertama tertinggi.

Kenaikan ini Tidak harus konsultasi dengan DPR menurut UU.

Demikian keterangan #kabinetkerja memberi keterangan. #hargaBBMnaik

Kata konstituenku; belum sebulan ini...#hargaBBMnaik

Justru pak @SBYudhoyono sudah menghitung dengan baik...#hargaBBMnaik

Bahwa harga minyak dunia turun drastis...jelas harus dihitung...#hargaBBMnaik

Belum lagi karena ini tahun pemilu...harusnya ditahan dulu sampai februari 2015 ada APBNP. #hargaBBMnaik

Karena boleh jadi presiden @jokowi_do2 bebas #hargaBBMnaik tapi kan tidak bebas menggunakan.

Hak alokasi (alokasi subsidi BBM –ed) bagaimanapun adalah hak #budgeting DPR yang sifatnya mutlak. #hargaBBMnaik

Sedih melihat rakyat hanya menonton aksi sepihak kabinet memutuskan #hargaBBMnaik

Bagaimana ya ini.. Mafia migas belum diberantas Rakyat sdh harus menanggung beban. #hargaBBMnaik

Padahal dulu waktu kampanye bilang gak bakalan membebani rakyat. #hargaBBMnaik

Belom kerja rakyat berkorban duluan...#hargaBBMnaik

Memang kita harus ambil keputusan sulit..mengutip pak @jokowi_do2 tapi kenapa rakyat yg sulit? #hargaBBMnaik

Kenapa kebanggaan rakyat berakhir menyedihkan gini ya? #hargaBBMnaik

Sementara itu, Baiklah semoga kartu2 dapat meringankan beban...#hargaBBMnaik

Karena kenaikan ini hanya 2000 perak/liter x 46 juta kilo liter = sekitar 100 Trilyun. #hargaBBMnaik

Kita berharap dana 100 trilyun rupiah ini adalah dana yg teralokasi secara baik. #hargaBBMnaik

Sebab apapun ia adalah pengorbanan rakyat. Jangan bilang subsidi salah arah. #hargaBBMnaik

Bilanglah bahwa pemerintahan ini akan memenuhi janjinya. #hargaBBMnaik

Cara memenuhi janji yang tidak transparan dan jangan sampai tidak akuntabel. #hargaBBMnaik

Semoga kita bisa memahami keputusan ini. #hargaBBMnaik

Dan bersabar untuk menunggu kompensasi yang baik.#hargaBBMnaik

 *piyunganonline

Read More