Pidato Kenegaraan Presiden SBY Isyaratkan Jokowi Bakal Jadi Tersangka?

 PKS BANGILAN -Jakarta- Dalam pidato kenegaraan menyambyt HUT RI ke-69, Jumat (15/08/2014) hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan sinyal bakal ada tokoh besar di negeri ini yang akan menjadi tersangka kasus korupsi.

“Berkali-kali saya nyatakan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini dan tidak ada tebang pilih pada mereka yang melakukan korupsi,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna DPR dan DPD RI, di Jakarta.

Selama menjabat, SBY mengaku sudah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga melakukan korupsi. Ia menegaskan, tindakan tersebut diambilnya tanpa melihat apa jabatan dan koneksi para pejabat yang tersangkut kasus hukum tersebut.

SBY menuturkan selama masa pemerintahannya sebanyak 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, termasuk anggota legislatif dan lembaga yudikatif, telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi.

Menurutnya, angka itu tidak termasuk mereka yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung.

“Ini adalah tanda buruk, tapi membuktikan hukum dapat menjerat siapa pun tanpa pandang buku. Ini membuat saya optimis, penegakan hukum yang dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan negera yang bersih,” tegas SBY.

Lalu siapa tokoh besar yang disinyalkan SBY bakal menjadi tersangka itu? Mungkinkah itu Jokowi, pemenang Pilpres 2014 versi KPU yang disinyalir kuat terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta yang kini diusut Kejaksaan Agung?

Kita tungga saja!

*sumber: jurnal3/piyunganonline

Read More

Yusril Tantang MK Bersikap Seperti MK Thailand Batalkan Hasil Pemilu

PKS BANGILAN  - JAKARTA - Pakar Hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menantang Mahkamah Konstitusi (MK) RI berani bersikap seperti MK Thailand yang membatalkan Pemilu karena masalah penghitungan suara.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril mengenai penggunaan pemilih yang menggunakan KTP yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

Menurut Yusril, DPKTb tersebut tidak pernah disebutkan dalam undang-undang dan hanya mengacu kepada putusan MK. Peraturan tersebut sah karena tidak pernah dicabut KPU dan tidak pernah dibatalkan MK.

"Persoalannya kemudian apakah secara substansi peraturan itu benar atau tidak, kita kembalikan kepada MK untuk menilai. Karena itu, saya menyatakan bahwa meskinya MK tidak mengadili Pemilu presiden hanya masalah hitung-hitungan angka tapi jauh lebih dalam kepada legalitas pelaksanaan pemilu itu sendiri," ujar Yusril seuai memberikan pendapatnya dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden. Demikian diberitakan tribunnews.

"Maka saya katakan itu, MK belum berani batalkan itu seperti yang dilakukan MK Thailand membatalkan pemilu karena masalah penghitungan suara, apakah berani MK melakukan sejauh itu, saya serahkan ke MK," kata Yusril.

Menurut Yusril walau dia hadir di MK sebagai ahli dari Prabowo-Hatta, namun pendapat tersebut berdasarkan keahliannya menjelaskan dari segi konstitusi.

Seandainya pun tidak diundang Prabowo-Hatta, lanjut Yusril, dia mengaku akan tetap maju sendiri. Atau jika pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengundangnya memberikan pendapatnya di MK, Yusri mengatakan pendapatnya akan tetap sama.

Sebagai ahli, kata Yusril, dia tidak bisa mengatakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden cacat hukum. Menurut Yusril, ahli hanya menerangkan sesuai dengan keahliannya dan hakim lah yang memutuskan Pemilu itu cacat hukum atau tidak. (piyunganonline)

Read More

Hasil Audit Korupsi Bus TransJakarta, Negara Rugi Rp 54 Miliar

 PKS BANGILAN - JAKARTA -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyerahkan hasil audit proyek pengadaan Bus TransJakarta dan peremajaan bus anggkutan umum reguler tahun pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2013 kepada Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana mengatakan, dari hasil audit yang diserahkan BPKP, kerugian negara atas mark up proyek yang memakan anggaran Rp 1,5 Triliun itu mencapai Rp 54,389.065.200.

"Kerugian keuangan negara dari hasil audit BPKP,  telah ditetapkan sebesar Rp 54,3 miliar," ujar Tony, Jumat (15/8/2014) seperti diberitakan ROL.

Tony mengatakan, penyidik kejagung telah menambah tiga tersangka yang sebelumnya menjadi saksi atas kasus korupsi tersebut.

Tiga orang tersangka itu dari pihak swasta yaitu, Budi Susanto selaku Direktur Utama PT New Armada (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Agus Sudiarso selaku Dirut PT Ifani Dewi, dan Chen Chong Kyeon (CCK) selaku Dirut PT Korindo Motors.

"Mereka para rekanan penyedia barang, penyidik menetapkan tersangka setelah memperoleh keterangan 60 saksi," kata dia.

Kasus ini terus bergulir dan sudah membuat Udar Pristono melepaskan jabatannya sebagai Kadishub DKI Jakarta dan menjadi tersangka. Tersangka lainnya ialah, Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto.

Drajat Adhyaksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta dan Setyo Tuhu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (piyunganonline)

Read More

Israel Alami Krisis Keuangan Akibat Perang di Gaza

PKS BANGILAN - TEL AVIV — Pemerintahan Israel alami krisis keuangan akibat perang di Gaza sejak 8 Juli yang lalu. Bahkan, defisit anggaran Israel mencapai 2,3 M shekel atau sebesar 661 juta dollar AS pada Juli ini.

Middle East Monitor (MEMO) Selasa (12/8) melaporkan. Kemarin, Kementerian Keuangan Israel mengatakan, hal tersebut dikarenakan pembiayaan perang di Gaza sangat membebani dan besar-besaran.

Menurut pernyataan tersebut, dapat disebutkan bahwa defisit Israel sekarang ini mencapai 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu. Jumlah tetrsebut jauh lebih tinggi dari 2,5 persen target defisit pemerintah Israel pada akhir tahun ini.

Bahkan, jumlah tersebut hampir enam kali lebih tinggi daripada jumlah pada tahun lalu, yang mana pada saat ini hanya sekitar 400 juta shekel atau sekitar 115 juta dolar AS.

Sejak tujuh bulan pertama pemerintah Israel mengalami beban keuangan yang mencapai lebih dari 141 juta shekel atau sekitar 40 juta dolar AS.

Pada pekan lalu, surat kabar Israel Haaretz memperkirakan, biaya perang Gaza yang harus dikeluarkan oleh Zionis Israel mencapai 15 M Shekel atau sebesar 4,3 M dolar AS.

Pada Kamis lalu (7/8), Menteri Keuangan Israel, Yair Lapid mengadakan konferensi pers untuk membahas krisis keuangan di Israel. Ia mengatakan, pemerintah mampu mengatasi krisis keuangan yang tengah terjadi di Israel.

Namun, ia mengakui akan adanya krisis di masa depan. “Mengenai 2015, saya tidak akan berpura-pura bahwa operasi tersebut tiidak menciptakan masalah baru. Kami bekerja sama dengan departemen pertahanan dan terdapat tuntutan baru yang tidak ada sebelumnya.” katanya. (mk/knrp/ROL/piyungan)

Read More

Hamas: Penjahat Perang Pembantai Anak-anak Harus Diseret Ke Pengadilan Internasional

 

PKS BANGILAN -Gaza-: Hamas menuding penjajah zionis bertanggungjawab penuh atas kejahatan terhadap anak-anak di Gaza. Hamas menegaskan akan memburu para penjahat perang dengan segenap cara, sebagai bentuk qishas bagi anak-anak yang menjadi korban.

Hamas berupaya menempuh gugatan ke pengadilan pidana internasional agar menyeret para penjahat perang yang membantai anak-anak di Gaza.

Disebutkannya, anak-anak di Gaza menjadi target serangan zionis, secara keji. Ketika tak berhasil mematahkan serangan pejuang perlawanan di lapangan, penjajah zionis mengalihkan senjatanya men yerang anak-anak di Gaza, sehingga mereka gugur berjatuhan di antara korban meninggal dan korban luka.

Ditegaskan Hamas, kejahatan terhadap anak-anak di Gaza hampur terjadi setiap hari, di tengah sikap diam internasional dan sikap abai segenap lembaga HAM dan internasional yang mengusur slogan melindungi perdamaian, keamanan dan melindungi anak-anak.

Namun demikian, penjajah zionis tak akan mampu membunuh mimpi anak-anak untuk memiliki tanah air yang merdeka, hidup dalam keadaan aman, dan akan terus membuncah harapan kemerdekaan dari mata mereka, dari senyum mereka, karena mereka termasuk generasi yang akan memenangkan pertempuran dan para pahlawan kemerdekaan.

Anak-anak Palestina yang gugur akan terus menjadi bintang berkelip, dan menerangi langit Palestina, mereka tetap berada dalam benak dan jiwa keluarga, bangsa Palestina dan umat Islam. (qm/infopalestina.com)

Read More

Hamas: Penjajah Zionis Tak Akan Berhasil Hapus Identitas Al-Aqsha

PKS BANGILAN -Gaza-: Hamas mengatakan, Masjidil Aqsha akan tetap menjadi milik umat Islam secara utuh, tak bisa dibagi secara waktu maupun tempat, penjajah zionis tak akan berhasil menghapus identitas Al-Aqsha maupun mengubah simbol-simbolnya.
Hamas menyampaikan apresiasi atas konsistensi perjuangan kaum muslimin yang bersiaga di Masjidil Aqsha, dan mendesak segenap warga Al-Quds dan wilayah Palestina 48 untuk mengintensifkan keberadaan dan bepergian ke Masjidil Aqsha, guna menggagalkan rencana yahudisasi terhadap Al-Aqsha.
Hamas meminta pihak Yordania selaku kuasa penanggungjawab Masjidil Aqsha untuk melindungi segenap tempat suci umat Islam di Al-Quds.
Hamas juga menyerukan kepada Liga Arab dan OKI untuk menunaikan tanggungjawab mereka terhadap tempat suci Islam, terutama Masjidil Aqsha. (qm/infopalestina.com)

Read More

Para Piminan Hamas Bahas Hasil Perundingan Dan Langkah Selanjutnya

 PKS BANGILAN -Doha - Biro politik Hamas melanjutkan pembahasan hasil perundingan dan gencatan senjata di Gaza, serta langkah-langkah berikutnya.

Lewat akun facebooknya, Jumat (15/8) anggota biro politik Hamas, Izzat Rashiq mengatakan, pertemuan biro politik di Doha dan Gaza serta Tepi Barat terus berlanjut, membahas hasil perundingan gencatan senjata dan langkah-berikutnya.

Rabu malam Kamis lalu diumumkan gencatan senjata antara faksi-faksi Palestina dan entitas zionis selama 5 hari, guna mencapai kesepakatan setelah sulit direalisir dalam beberapa hari lalu.

Mesir memberikan draf baru gencatan senjata pada Rabu pagi secara final antara pihak Palestina dan zionis.

*sumber: infopalestina.com

Read More