Pengamat LIPI: Kader-Kader PKS Sudah Waktunya Pimpin Indonesia

DEPOK (3/11) - Partai Islam didirikan bukan untuk menjadi pelengkap. PKS yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik, memiliki kader-kader muda, berpendidikan, dan seharusnya siap dimajukan menjadi pemimpin bangsa.
Peneliti senior LIPI Bachtiar Effendi mengatakan hal ini dalam Diskusi Panel Mukernas IV PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Selasa (3/11). Bachtiar menyampaikan materi terkait partai politik Islam di Indonesia.
"PKS pernah mengalami lompatan besar perolehan suara, yaitu 1,4 juta suara (1998) menjadi 8 juta lebih (2004). Partai ini dikenal sebagai public service party. Identitas ini yang harus segera diangkat lebih tinggi. Pilkada merupakan momen mengembalikan harga diri PKS," kata Bachtiar.
Menurut Bachtiar, PKS perlu membangkitkan kader-kader spesialis, bukan sekedar generalis. Kader-kader vokal yang dibutuhkan publik ialah yang bersuara lantang memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Mari kita perkuat identitas partai yang melayani rakyat. Identitas ini yang menjadi ciri khas dan menarik banyak suara untuk PKS. Publik memang punya sentimen politik sendiri. Namun, bukan tidak mungkin PKS bisa melakukan lompatan-lompatan," jelasnya.
Bachtiar pun memaparkan tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan untuk kemajuan PKS. Pertama, ujarnya, ideologi Islam. 
"Bagi saya PKS harus memperkuat ideologi Islam, harus dicarikan relevansinya dalam konteks Indonesia. Kalau dulu ideologi Islam jadi stigma, buatlah sekarang stigmanya berkurang," tegasnya.
Kedua ialah aspirasi Islam. Bachtiar berharap PKS dapat memenuhi tuntutan publik saat ini, baik aspirasi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Sedangkan ketiga, tambahnya, tentang kepemimpinan.
"Orang Islam masih susah mencari pemimpin yang solidarity maker maupun administrator. Ini yang harus segera ditumbuhkan oleh PKS. Cetak kader-kader yang berkarakter ideal sesuai tuntunan kita Rasulullah SAW," tukasnya.
Karakter pemimpin ideal yang disampaikan Bachtiar, ialah sosok yang siddiq (terpercaya), amanah (menyampaikan), tabligh (transparan atas kebijakan yang dibuat), juga fatanah (berkompeten).

"Kalau PKS memajuka kader-kader berkualitas seperti itu, insya Allah kemenangan pada Pemilu 2019 bukan hal yang mustahil dapat dicapai," pungkas Bachtiar.
Keterangan Foto: Peneliti senior LIPI Bachtiar Effendi saat mengisi diskusi panel di Mukernas ke-4 PKS yang diadakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok (3/11).
Sumber : pks.or.id

Read More

Surat Edaran Kebencian Jangan Sampai Menutup Hak Menyampaikan Kritik

DEPOK (3/11) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dapat memahami kebijakan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran No SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian tersebut. Namun dia mengingatkan, kebijakan tersebut jangan sampai membungkam kebebasan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. 

"Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa kebebasan untuk berbicara, memberi kritik dan sebagainya harus benar-benar dijaga," ujar Sohibul Iman dalam konferensi pers di arena Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).

Sohibul Iman mengatakan, kebebasan berbicara yang cenderung membangkitkan kebencian-kebencian tidak sesuai dengan alam demokrasi. Hanya menurutnya, yang jadi persoalan kemudian adalah bagaimana menentukan ujaran-ujaran yang bernada kebencian dan yang tidak bernada kebencian. 

"Nanti di dalam forum di DPR akan menjadi pembicaraan, kami memiliki sikap seperti apa dalam hal itu. Jangan sampai nanti ada kesan tidak ingin dikritik, kemudian sedikit-sedikit menganggap itu sebagai 'hate speech'," jelas mantan wakil ketua DPR RI ini. 

Menurut Sohibul Iman, kritik yang disampaikan kalau sesuai ukurannya justru sangat menyehatkan bagi pemerintah. Pada akhirnya, nanti publik akan melihat siapa penebar kebencian dan siapa tidak. 

“Kritik itu kalau pas ukurannya, seperti vitamin yang sangat menyehatkan. Kalau ada yang overdosis, sebetulnya itu akan hilang sendirinya. Larut,” imbuh Sohibul Iman.
Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman saat memberikan keterangan pers usai acara pembukaan Mukernas ke-4 PKS yang diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok (3/11).
Sumber : pks.or.id

Read More

PPATK Minta PKS Dukung RUU Pembatasan Transaksi Tunai

DEPOK (3/11) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf meminta PKS untuk ikut mendukung RUU Pemberantasan Transaksi Tunai yang saat ini sedang dibahas di DPR. RUU itu diperlukan untuk menutup peluang korupsi yang biasa muncul melalui transaksi tunai. 
Yusuf mengatakan, sejak 2004 PPATK mencatat ada transaksi mencurigakan hingga mencapai Rp110.000 triliun. Dia menjelaskan, kriteria transaksi mencurigakan adalah transaksi tunai dengan besaran minimal Rp500 juta. Transaksi tunai dalam jumlah besar tersebut sangat sulit dan merepotkan, namun dalam beberapa tahun terakhir malah naik cukup signifikan.
"Tentu aneh transaksi dengan jumlah sangat besar namun dengan uang tunai. Mencurigakan karena kita tentu akan lama menghitung jumlahnya dan belum bisa dipastikan semuanya uang asli, namun malah memilih itu," ujar Yusuf dalam diskusi di Mukernas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).
 Yusuf menambahkan, transaksi tunai cenderung digunakan karena sumber uang tersebut kemungkinan besar melanggar hukum, seperti dari suap. Karena itu dia menjelaskan adanya peningkatan transaksi tunai oleh korporasi, padahal selama ini korporasi dikenal mengurangi transaksi tunai untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan.
"Karena itu kita di PPATK meminta PKS mendukung terwujudnya UU Pembatasan Transaksi Tunai untuk memperkecil gerak suap dan tindak kejahatan lain yang menggunakan transaksi tunai," terangnya.
Dia juga berharap PKS bisa menjadi contoh bagi partai lain dengan transparansi keuangan. Misalnya dengan iuran kader seperti Galibu.
"Untuk membentuk Good Party Governance, sebuah partai politik harus menjaga sumber keuangan dan para pengambil kebijakannya. Jangan sampai memanfaatkan sumber-sumber yang melanggar hukum. Keluar masuk pendanaan harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas PKS Berikan 5 Catatan Kritis untuk Jokowi-JK

JAKARTA (3/11) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS selama dua hari ini di Depok, Jawa Barat. Dalam Mukernas ini, PKS mengevaluasi 1 tahun kepemimpinan  Joko Widodo-Jusuf Kalla yang masih menyimpan banyak catatan buruk.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan, ada  beberapa hal pencapaian yang positif dan patut diapresiasi namun harus diakui banyak pekerjaan rumah yang masih terbengkalai di masa kepemimpinan Jokowi-JK.
“PKS memberikan catatan penting terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Sohibul Iman dalam pidato politiknya di Mukernas ke-4 PKS, di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).
Pertama, papar Sohibul Iman, PKS memandang pemerintah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola perekonomian nasional. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Nawacita sebesar 7 persen per tahun semakin jauh dari yang diharapkan. Apalagi, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi  tahun 2015 hanya mampu tumbuh 4,6-4,7 persen di kuartal I & II, dan hanya 4,9 persen di kuartal III. Capaian ini adalah prestasi terburuk selama 6 tahun terakhir.
“Empat komponen pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor mengalami pelemahan,” imbuhnya.
Kedua, lanjut Sohibul Iman, PKS menilai belanja pemerintah yang masih dalam kontrol pemerintah belum optimal dijalankan. Sehingga fungsi APBN sebagai kebijakan antiskilis ketika pertumbuhan ekonomi melambat belum efektif dijalankan.
Disamping itu, asumsi makroekonomi dalam APBNP 2015 dan RAPBN 2016 kurang realistis sehingga APBN sebagai jangkar kebijakan fiskal kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan pasar.
“Oleh karena itu, PKS dengan tegas memberikan 18 catatan kritis terkait RAPBN 2016. PKS juga sudah menyuarakannya secara lantang di rapat paripurna. Namun demikian, PKS dengan berat hati memilih menerima RAPBN 2016 dengan catatan,” jelas pria Sunda yang biasa disapa Kang Iman ini.
Ketiga, Sohibul Iman menambahkan, pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah orang miskin.
Dia memaparkan, pada periode September 2014 - Maret 2015, BPS menyatakan ada tambahan jumlah orang miskin sebesar 860 orang. Pemerintah tidak optimal dalam memitigasi pesatnya laju peningkatan kesenjangan pendapatan yang sudah terjadi di periode sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya koefisien gini dari sebelumnya (2012-2014) di angka 0,41 menjadi 0,42.
“Pemerintah tidak memperhatikan kebijakan proteksi dan promosi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga mereka kurang terlindungi dari guncangan atau shock ekonomi baik dari luar dan dalam,” tegas mantan wakil ketua DPR ini.

Keempat, dalam penegakan hukum, menurut Sohibul Iman, pemerintah tidak optimal melakukan konsolidasi antar penegak hukum sehingga agenda penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi terlihat belum solid.
“PKS terus mendorong pemerintah supaya lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan masyarakat. Harus ada upaya yang lebih baik dalam memitigasi konflik horizontal yang bernuansa SARA seperti yang telah terjadi di Tolikara-Papua dan di Aceh Singkil,” jelasnya.
Kelima, Sohibul Iman mendesak pemerintah agar mendorong cepatnya proses konsolidasi politik agar tercipta stabilitas politik nasional.
“Stabilitas politik nasional adalah landasan dari terbangunnya stabilitas perekonomian dan keamanan nasional. Konsolidasi dan komunikasi politik yang intensif adalah kuncinya,” pungkas Sohibul Iman.
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas, PKS akan membahas 70 program pelayanan

JAKARTA -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, Mukernas kali ini akan membahas 70 program pelayanan (khidmat) dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan untuk lima tahun ke depan.

"Sebanyak 70 program tersebut merupakan turunan dari sembilan amanat yang telah diputuskan dalam Munas yang lalu. Jadi saat ini akan membahas program-programnya," katanya, Senin, (2/11).

Program-program tersebut juga masuk dalam bingkai empat visi PKS, yaitu Menjadi Kontributor Peradaban; Menjadi Pelopor Pelayanan; Pemberdayaan dan Pembelaan; Menjadi Good Party Governance. Selain itu PKS akan terus berupaya jadi partai bersih, peduli, dan profesional.

Acara Mukernas kali ini didanai melalui semangat gotong royong yang disebut 'sunduquna juyubuna' (kantong kami pendanaan kami). Makanya para kader dan simpatisan PKS diminta untuk sama-sama menyukseskan Mukernas melalui Galibu atau Gerakan Lima Puluh Ribu untuk disumbangkan bagi kesuksesan acara ini.

"Dalam Mukernas akan dibentuk forum musyawarah. Ini yang akan merancang program-program pelayanan PKS selama lima tahun ke depan," ujar Iman.
PKS siap melaksanakan kegiatan Mukernas ke-4 pada 3-4 November 2015 di Depok.

sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

Sukses Danai Munas, Galibu PKS Diluncurkan untuk Mukernas

            
JAKARTA (2/11) - Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS beberapa waktu lalu berjalan suskes dengan pendanaan mandiri melalui Gerakan Lima Puluh Ribu (Galibu). Mengulang kesuksesan itu, PKS kembali menggalang dana dari kader dan simpatisan untuk pendanaan kegiatan Mukernas ke-4 yang digelar 3-4 November 2015.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, penggalangan dana kader dan simpatisan untuk kegiatan-kegiatan PKS sebetulnya hal yang lumrah dan sudah lama dilakukan. Termasuk untuk kegiatan sebesar Munas atau Mukernas.
"Insya Allah, kita akan penggalangan seperti itu (Galibu). Intinya kita ingin agar setiap kegiatan PKS ada partisipasi publik, khususnya dari kader dan simpatisan," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Mantan wakil ketua DPR ini mengungkapkan, dari dulu PKS mempunyai semangat kebersamaan melalui mekanisme gotong royong yang disebut 'sunduquna juyubuna' (kantong kami pendanaan kami). Karena itu Sohibul Iman mengimbau kepada kader dan simpatisan PKS untuk sama-sama menyukseskan Mukernas, forum musyawarah yang akan merancang program-program pelayanan PKS selama lima tahun ke depan.
"Mari kita sama-sama mensukseskan Mukernas ini dengan ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Kita sebut ini Galibu, Gerakan Lima Puluh Ribu. Tidak berarti kita terpaku pada angka itu harus lima puluh ribu rupiah. Tapi silakan antum memberikan kontribusi pada pelaksanaan Mukernas kali ini," imbau pria asal Sunda yang biasa dipanggil Kang Iman ini.
Kang Iman mengatakan, Mukernas kali ini akan membahas 70 program pelayanan (khidmat) dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan untuk lima tahun ke depan. 70 program tersebut merupakan turunan dari 9 amanat yang telah diputuskan dalam Munas yang lalu.
"Program-program tersebut juga dalam bingkai empat visi PKS, yaitu Menjadi Kontributor Peradaban; Menjadi Pelopor Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembelaan; Menjadi Good Party Governance; dan Bersih, Peduli, dan Profesional," jelas Kang Iman.
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015. Mukernas akan dihadiri 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan dari pimpinan partai politik, lembaga negara, dan duta besar negara sahabat.
"Ini adalah hajatan kita bersama, dari kita untuk kita. Karena itu mari kita bersama-sama untuk berkontribusi bagi terlaksananya Mukernas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga seluruh sumbangsih kita yang ikhlas dan demi perjuangan kita, dapat balasan dari Allah SWT," pungkas Kang Iman.

Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Jawa Timur Targetkan Menangi 10 Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, SUMENEP. -- Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menargetkan memenangi 10 dari 19 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di provinsi tersebut.
"Dari 19 pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015, kami menjadi partai politik pengusung peserta pilkada di 12 kota/kabupaten. Dari 12 pilkada tersebut, kami menargetkan memenangi 10 pilkada," kata Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Timur, Abdurrahman Saleh di Sumenep, Ahad (1/11).
Abdurrahman berada di Sumenep untuk menghadiri Musda ke-4 DPD PKS setempat sekaligus melantik pengurus baru PKS setempat untuk masa bakti 2015-2020.
"Dua dari 10 pilkada yang ditargetkan dimenangi oleh kami itu adalah Pilkada Jember dan Sumenep. Di Pilkada Jember, kader kami sendiri yang maju sebagai peserta," ujarnya.
Ia menjelaskan, semua partai politik yang menjadi pengusung peserta pilkada dipastikan menargetkan bisa memenangi pilkada.
"Memenangi pilkada tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu tentunya butuh kerja keras dan perjuangan yang maksimal bagi kami untuk memenangi 10 pilkada tersebut," ucapnya.
Abdurrahman menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tidak main-main dalam menghadapi pilkada.
"Ketika DPP PKS sudah memutuskan mendukung dan selanjutnya mengusung salah satu peserta pilkada, itu berarti seluruh kader PKS harus solid mengamankan keputusan tersebut. Insya-Allah," katanya.
Ia juga mengemukakan, seluruh DPD PKS di Jawa Timur, utamanya yang di daerahnya diselenggarakan pilkada, diinstruksikan untuk fokus pada pilkada.
"Pada tahun ini yang menjadi tahun penyelenggaraan pilkada serentak, seluruh kekuatan di DPD PKS memang diprioritaskan untuk bekerja dalam rangka memenangi pilkada," ujarnya.
Dalam Pilkada Sumenep, PKS menjadi salah satu dari delapan partai politik pengusung pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (nomor urut 2).
"Pilkada Sumenep memang menjadi salah satu pilkada yang ditargetkan dimenangi oleh pasangan yang diusung oleh kami. Ini tentunya tantangan sekaligus bisa menjadi ajang pembuktian kinerja pengurus dan kader PKS Sumenep," kata Ketua DPD PKS Sumenep, Rimbun Hidayat.
Rimbun Hidayat bersama enam kader lainnya dilantik sebagai pengurus DPD PKS Sumenep periode 2015-2020 pada Ahad ini.
Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Read More

PKS Kota Pasuruan Targetkan Empat Kursi Parlemen

 
PASURUAN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan satu tambahan kursi di DPRD Kota Pasuruan dari tiga menjadi empat kursi pada Pemilu 2019. Penambahan satu kursi ini menjadi prioritas sebagai keterwakilan PKS di empat daerah pemilihan (dapil) di Kota Pasuruan.Ketua terpilih DPD PKS Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto mengungkapkan, pada Pemilu 2014 PKS mendapatkan 6.150 suara dari sekitar 100.000 suara sah di Kota Pasuruan. Dengan patokan target tersebut, perolehan suara Pemilu 2019 diharapkan naik minimal pada angka 10.000 suara atau 10 persen dari suara sah."Kami menargetkan kenaikan menjadi 10 persen perolehan suara pada Pemilu 2019 mendatang. Tambahan suara tersebut akan menambah jumlah satu kursi menjadi empat kursi di DPRD Kota Pasuruan," kata Ismu Hardiyanto, seusai Musda 4 DPD PKS Kota Pasuruan, Minggu (1/11/2015).Menurut Ismu, keyakinan penambahan perolehan suara atau satu kursi di parlemen didasarkan atas soliditas di partainya. Ini telah dibuktikan pada Pemilu 2014, terjadi peningkatan suara dan penambahan jumlah kursi dari dua menjadi tiga kursi di parlemen."Kami akan terus meningkatkan soliditas seluruh elemen partai untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Kami optimis dapat mencapai target perolehan suara tersebut," tandas Ismu yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan.Harapan menambah satu kursi parlemen ini agaknya terbuka lebar setelah PKS berkoalisi untuk memenangkan calon Wali Kota (Cawali) Pasuruan Hasani. Cawali petahana tersebut berkomitmen memberikan ruang kepada salah satu partai pendukungnya, PKS, untuk mengembangkan sayap partainya di Kota Pasuruan."Kami akan memfasilitasi partai koalisi untuk semakin berkembang di Kota Pasuruan. Sehingga kemitraan yang telah terjalin ini akan terus berlangsung pada proses pembangunan di Kota Pasuruan," kata Hasani yang juga Ketua PKB Kota Pasuruan saat menerima dukungan politik dari PKS, Juli lalu.(zik)
sumber : http://daerah.sindonews.com
 

Read More

PKS Sesalkan Penundaan Pembahasan Pansus Asap di DPR

JAKARTA (31/10) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyesalkan diundurnya pembahasan usulan interpelasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sedianya, usulan interpelasi karhutla dibahas dalam rapat paripurna DPR, Jumat, 30 Oktober 2015 malam. Karena alot, ketua rapat paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memutuskan untuk mengembalikan draf interpelasi tersebut kepada pengusul.

"Saya sangat menyesalkan, mestisnya hak bertanya itu bisa menjadi bukti keberpihakan parlemen terhadap masalah bencana kabut asap yang hingga kini belum ditetapkan menjadi bencana nasional," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Mardani melanjutkan, dengan ditundanya pembahasan usulan interpelasi Karhutla, publik akan menilai tak ada langkah sistematis dan mendasar dalam menyelesaikan persoalan asap.

Lebih lanjut, Mardani juga menyesalkan beredarnya kabar dari sejumlah anggota DPR pendukung Pansus Asap yang hendak melakukan studi banding ke luar negeri jika Pansus Asap dibentuk.

"Ada kabar dari sebagian teman pendukung pansus yang kami nilai genit. Mereka siap studi banding ke luar negeri jika pansus terbentuk. Turun saja ke daerah asap, tidak usah studi banding," tandas Mardani.

Dia pun berharap, ke depan pemerintah dan parlemen menyiapkan penanganan terhadap bencana asap secara komprehensif. "Buat kami kasus asap tak akan selesai dengan datangnya musim hujan. Kalau tak ada langkah pemerintah yang dikontrol parlemen, maka persoalan asap tak akan selesai," tegas mardani.

Sumber: http://nasional.sindonews.com

Read More

Terselip di APBN 2016, PKS Tolak Gedung Baru DPR

JAKARTA (31/10) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak anggaran pembangunan gedung baru DPR yang kembali terselip dalam APBN 2016. PKS mengaku kaget dengan anggaran Rp740 miliar yang tertulis dalam draf APBN 2016 yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat 30 Oktober 2015 malam.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dalam kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah dan rakyat tengah menghadapi bencana asap, pembangunan gedung baru DPR tidak pantas.
"Tidak berhati nurani jika DPR tetap ngotot bangun gedung baru di tengah rakyat menghadapi cobaan dan ekonomi Indonesia melemah," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2015).
Diakui Mardani, pihaknya setuju dengan penambahan tenaga ahli bagi tiap-tiap anggota DPR. Namun demikian, usulan pembangunan gedung baru DPR dengan alasan ruangan anggota dewan yang sempit adalah tidak relevan.
Untuk menghindari adanya kepentingan, Mardani pun menggarisbawahi agar usulan pembangunan gedung baru DPR dapat dilakukan secara transparan. Dia juga meminta pemerintah menolak mata anggaran yang diusulkan parlemen jika tidak jelas untuk apa peruntukannya.
"Jangan sampai pola di tikungan memasukkan anggaran. Pemerintah juga haus berani menolak jika ada anggaran yang tidak terukur dan tak jelas peruntukannya," tandas Mardani.
Keterangan Foto: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2015). (Muhammad Hilal/RPF)Sumber :nasional.sindonews.com

Read More

Ciptakan Good Party Governance, PKS Undang Ketua PPATK ke Mukernas

JAKARTA (31/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari pentingnya tata kelola keuangan partai yang baik. Karena itu, untuk mewujudkan tata kelola kepartaian yang baik (good party governance), PKS akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sebagai langkah awal PKS mengundang Ketua PPATK Muhammad Yusuf sebagai pembicara dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS pada 3-4 November 2015 mendatang.
“Karena salah satu misi PKS adalah menjadi good party governance, sehingga setelah individunya baik, harus ditunjang dengan sistem yang baik pula. Maka dari PKS mengundang Bapak Muhammad Yusuf untuk menjadi narasumber dalam satu panel di Mukernas ke-4 PKS nanti untuk menjelaskan bagaimana cara tata kelola keuangan yang baik di partai politik,” ujar Mardani dalam pertemuan dengan wartawan di Restoran Andakar, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10).
Karena menurut Mardani, salah satu masalah terbesar partai politik ada tata kelola keuangan. Oleh karena itu, Mardani menjelaskan, PKS saat ini sedang melalukan pengontrolan untuk setiap pengeluaran. PKS juga bekerjasama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) untuk membahas tentang political party funding.
“Karena bab tentang political party funding ini berat sekali. Kalau masalah ini selesai partai politik bisa jadi baik sekali. Maka kita meminta kepada Pak Muhammad Yusuf untuk menjelaskan bagaimana cara political party funding tersebut kepada seluruh perwakilan dan undangan yang hadir,” lanjut Mardani.
Lebih lanjut Mardani juga menjelaskan pada pembukaan Mukernas ke-4 PKS tersebut, akan hadir pula Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pengamat politik Bahtiar Effendy, serta salah satu kader PKS yang menjadi penggiat social preneur, Baron Nurwendo.
“Adanya Bu Khofifah dan Baron Nurwendo sebagai penggiat bank sampah ini menjadi salah satu ikhtiar PKS agar lebih berkhidmat untuk rakyat. Supaya menekankan betapa pentingnya kader-kader PKS memiliki jiwa kepeloporan dalam melayani, tidak cuma di panggung politik namun juga di setiap penjuru yang rakyat perlu,” pungkas Mardani.
Keterangan Foto: Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera saat menggelar pertemuan dengan wartawan di Restoran Andakar, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10).
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas PKS Penegasan sebagai Partai Pelopor Pelayanan

JAKARTA (31/10) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)  3-4 November 2015 nanti adalah ajang penegasan PKS menjadi pelopor dalam melayani masyarakat. Kepeloporan itu sudah ditekadkan sejak berdirinya PKS 17 tahun lalu.
"Kita, PKS akan menegaskan identitas sebagai partai pelopor dalam pelayanan. Bukan hanya pelayanan, tapi juga kepeloporan dalam pemberdayaan dan pembelaan terhadap masyarakat. Kepeloporan dalam setiap upaya kebaikan untuk bangsa dan umat ini," ujar Sohibul Iman di kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).
Sohibul Iman mengatakan, visi PKS pada level ini merupakan level kebangsaan. Artinya, lanjut dia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk, PKS harus berkontribusi menjadi pelopor dalam upaya-upaya persatuan dan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan.
Menurut pria yang biasa disapa Kang Iman ini, kepeloporan dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat selama ini sudah dilakukan kader-kader PKS.
Dia mencontohkan, pelayanan kader-kader PKS ketika terjadi musibah bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan yang terbaru penanganan musibah asap; pelayanan kesehatan; hingga pemberdayaan komunitas.
"Kami akan meningkatkan terus kapasitas dan peran kepeloporan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat dalam berbagai sektor pengabdian, terutama di kalangan pemuda dan perempuan," imbuh Kang Iman.
Pada hal kepeloporan pemberdayaan, mantan wakil ketua DPR ini menambahkan, PKS akan terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga kemitraan, ormas-ormas agama hingga institusi strategis sehingga terwujud masyarakat yang kuat dan mandiri (civil society).
"Dengan terbangunnya kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian nantinya, kemudian terbangun jaringan usaha di kalangan UKM dan sektor informal, serta terhubung dengan pusat modal dan pemasaran, pada tahap berikutnya akan mendorong produktivitas nasional," papar Kang Iman.
Dengan meningkatnya produktivitas nasional, Kang Iman berharap, terjadi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat pekerja, petani, dan nelayan.
"Nah, kalau kita bisa mengelola partai dengan baik secara kelembagaan, insya Allah kita bisa berperan secara kebangsaan menjadi pelopor pelayanan, pemberdayaan, pembelaan dan sebagainya. Dan kalau di negara ini kita berhasil, kita juga akan berhasil pada level peradaban dunia. Itulah yang menjadi cita-cita PKS," imbuh Kang Iman.
Doktor lulusan  Jepang ini juga mengatakan, visi PKS menjadi pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan ini telah diturunkan ke dalam sejumlah amanat dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS beberapa waktu lalu.
"Melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS nanti, amanat munas itu akan diturunkan ke dalam sejumlah program strategis PKS selama lima tahun ke depan dan seterusnya," pungkas Kang Iman.
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015 mendatang. 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan turut hadir dalam rapat kerja lima tahunan ini.
Sejumlah pimpinan lembaga negara, partai politik, dan duta besar negara sahabat juga akan hadir dalam Mukernas tersebut.
Untuk memeriahkan acara jelang Mukernas, panitia juga menyelenggarakan Lomba Menulis Cerpen Populer serta Lomba Foto Selfie.
Keterangan Foto: Tim Kepanduan PKS, turut serta dalam memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.Sumber : pks.or.id

Read More

Sholat Istisqo di Senayan, HNW: Mudah-Mudahan Allah Menurunkan Hujan

Jakarta (30/10) – Para politisi Senayan melakukan Sholat Istisqo untuk meminta hujan di lapangan sepak bola Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jum’at (30/10). Sholat Istisqo ini diikuti oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dan politisi Senayan lainnya.
“Kekeringan dan kebakaran hutan menyebabkan banyak daerah di Indonesia diliputi asap. Pada saat-saat seperti ini Islam mengajarkan kita untuk Sholat Istisqo, memohon agar Allah menurunkan hujan,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu setelah melaksanakan Sholat Istisqo.
Segala upaya telah dilakukan untuk memadamkan titik-titik api tersebut, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Politisi PKS ini menyatakan Sholat istisqo adalah upaya yang bisa dilakukan umat Islam agar Allah memadamkan kebakaran hutan yang terjadi secara masif di Indonesia.
“Evakuasi korban sudah dilakukan, bantuan sosial telah disalurkan, berbagai upaya sudah dilakukan. Semoga dengan Sholat Istisqo ini turun hujan yang memadamkan titik-titik api tersebut,” kata Hidayat.
Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (dua dari kiri) bersama para politisi Senayan melakukan Sholat Istisqo untuk meminta hujan di lapangan sepak bola Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jum’at (30/10).  
sumber : pks.or.id

Read More

Mengenal Visi PKS Menjadi Kontributor Peradaban

JAKARTA (30/10) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan partainya memiliki visi mulia sebagai kontributor peradaban. Visi ini merupakan level peran PKS terhadap negara di tingkat regional maupun internasional.
"Yang pertama disebut kontributor peradaban. Ya kita ingin berperan, tingkat regional maupun tingkat dunia. Tentunya perannya macam-macam, seperti di bidang ekonomi, bidang sosial, menciptakan perdamaian dunia, menciptakan kerjasama-kerjasama," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Pria yang biasa disapa Kang Iman ini menjelaskan, visi kontributor peradaban adalah penafsiran PKS terhadap cita-cita mulia para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Cita-cita itu berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Meningkatnya peran partai dalam pengembangan kerjasama internasional dalam rangka kemajuan dan perdamaian di kawasan, untuk memperkokoh posisi Indonesia," imbuhnya.
Doktor jebolan perguruan tinggi di Jepang ini mengatakan, visi kontributor peradaban ini meniscayakan PKS sebagai partai yang menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, memenangkan pemilu yang akan datang menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan visi tersebut.
"Tentu idealnya kami bagian dari pengelola, the governing party, the rulling party. Tapi, walaupun tidak begitu, kami tetap berperan, tetap bersama negara," papar Kang Iman.
Sebagai salah satu visi PKS, Kang Iman mengatakan cita-cita sebagai kontibutor peradaban telah diturunkan ke dalam beberapa amanat yang sudah diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS beberapa waktu lalu.
"Melalui Mukernas ke-4 PKS nanti ini, Amanat Munas itu akan diturunkan ke dalam sejumlah program strategis PKS selama lima tahun ke depan dan seterusnya," pungkas Kang Iman.
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015 mendatang. 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan turut hadir dalam rapat kerja lima tahunan ini. Jelang Mukernas, panitia juga menyelenggarakan Lomba Menulis Cerpen Populer serta Lomba Foto Selfie.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto)
Sumber : pks.or.id

Read More

Mukernas ke-4 PKS akan Sorot Penanganan Asap

JAKARTA (30/10) – Musibah asap yang menimpa sejumlah wilayah di Tanah Air akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS pada 3-4 November 2015 mendatang. Penanganan asap harus menyeluruh agar musibah tersebut tidak terulang kembali.
Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, penanganan bencana asap memiliki dua dimensi.
"Penanganan jangka pendek dan penanganan jangka menengah panjang," papar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).
Pria yang akrab disapa Kang Iman ini melihat, proses pemadaman masih terus berlanjut meski sudah turun hujan di beberapa wilayah. Artinya, papar Kang Iman, penanganan jangka pendek berupa pemadaman dan penanganan korban tetap harus dilakukan.
Sementara dalam dimensi jangka menengah-panjang, PKS akan terus mendesak pemerintah agar melakukan tindakan preventif. "Dorongan itu yang salah satunya akan dijabarkan dalam Mukernas nanti," sebut doktor lulusan Jepang ini.
Kang Iman melanjutkan, langkah terdekat yang dilakukan PKS adalah menginisiasi adanya Pansus Asap di DPR RI. "Pansus adalah instrumen pengawasan biasa agar pemerintah memikirkan penanganan asap jangka panjang," sebutnya.
Bisa saja, Kang Iman menyebutkan, pansus membentuk badan khusus penanganan asap yang bersifat ad hoc. "Bisa lima tahun atau lebih," ujar dia. Hal ini penting agar permasalahan asap bisa diselesaikan dengan segala dimensinya secara menyeluruh. "Baik aspek hukum, lingkungan hingga kesehatan," tutup Kang Iman.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Tegaskan Pansus Asap Hanya Instrumen Pengawasan Biasa

JAKARTA (29/10) - Rencana DPR membentuk Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan (Pansus Asap) ditentang sejumlah pihak karena dianggap akan mengganggu kerja pemerintah. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memastikan Pansus Asap yang bergulir di DPR hanya instrumen pengawasan biasa.
"Itu model pengawasan biasa yang sudah kita lakukan," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).
Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menjelaskan, salah satu tugas DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. DPR bisa memanggil pemerintah setiap saat lewat rapat bersama.
Menurutnya, PKS melihat pemerintah belum cukup serius dalam proses penanggulangan dan penanganan bencana asap. "Maka kita masuk ke pengawasan yang lebih intensif lewat pansus," terang Kang Iman.
PKS, papar Kang Iman, memastikan Pansus Asap bukan instrumen yang digunakan untuk menggiring isu-isu liar. "Semua tergantung respons pemerintah. Jika responsnya positif tentu tidak akan muncul isu liar," tegas Kang Iman.
PKS berharap Pansus Asap bisa digolkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar Jumat (30/10). "Sudah ada lima fraksi yang setuju, kita lihat perkembangan semoga disepakati," ujar dia.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto) 
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS: Diperlukan Harmonisasi UU di Sektor Kesehatan

Jakarta (29/10) - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat mengatakan saat ini telah terjadi disharmoni undang-undang (UU) di sektor kesehatan. Hal ini mengakibatkan peningkatan kualitas kesehatan nasional sulit tercapai.
Sejak amandemen IV UUD 1945, setiap sektor menindaklanjuti pada pembuatan UU baru untuk mengawal reformasi. Namun sektor kesehatan berjalan tidak beraturan dengan menyusun UU sendiri seperti: UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran, UU SJSN, UU BPJS, UU Tenaga Kesehatan, UU keperawatan, dan UU Kesehatan Mental.
“Saya mengusulkan kepada Komisi IX untuk melakukan rapat gabungan Komisi IX dan X untuk menyesuaikan disharmoni undang-undang di bidang kesehatan. Usul konkritnya adalah penghapusan uji kompetisi, internship, dan penghentian pendidikan DLP (Dokter Layanan Primer),” kata Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).
Dokter Spesialis Avasin yang juga politisi PKS ini berpendapat seharusnya DLP dihapus saja. Sebab DLP keterampilannya sangat umum dan makin berkurang daya saingnya. Jika keadaan ini tetap dilanjutkan, lapangan kerja di sektor kesehatan akan diisi oleh tenaga kerja asing yang lebih spesifik keterampilannya.
“Saya tidak ingin sektor kesehatan dikuasai asing, kita sebagai bangsa harus memiliki kewibawaan untuk dapat berdiri di kaki kita sendiri. Oleh kerena itu, regulasi untuk mendukung dan memperkuat instrumen kesehatan nasional harus diperjuangkan,” kata legislator dari dapil Jawa Barat II ini.
Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS akan Tetapkan 70 Program Aksi Nyata di Mukernas

JAKARTA (29/10) - Partai Keadilan sejahtera (PKS) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 3-4 November 2015 mendatang. Di dalam Mukernas itu, PKS akan menetapkan 70 program aksi nyata untuk bangsa dan negara.
"Ada 70 program yang nanti ada pengayaan di Mukernas," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).
Sohibul Iman mengatakan Mukernas merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) yang sudah digelar September 2015 lalu. Pada Munas lalu, lanjut dia, telah dihasilkan sejumlah amanat Munas. 
"Mukernas ini sebagai turunan dari Munas. Amanat yang dihasilkan Munas, lalu diterjemahkan ke dalam program-program kerja nyata melalui Mukernas," jelas Sohibul Iman. Karena itu, tambahnya, tema Mukernas kali ini masih sama dengan Munas, yaitu Berkhidmat untuk Rakyat. 
Doktor lulusan Jepang ini menjelaskan, program-program kerja nyata PKS dibagi ke dalam enam cluster, antara lain cluster kebijakan publik, cluster penguatan kader dan struktur, cluster pusat khidmat PKS, cluster penyerapan aspirasi, dan cluster pengelolaan partai yang baik (good party governance). 

Pusat khidmat PKS, Sohibul Iman melanjutkan, merupakan formula PKS untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dia mencontohkan, Pos Wanita Keadilan (Pos WK) dan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang sudah dibentuk muslimah PKS untuk memberikan pelayanan di bidang perempuan dan ketahanan keluarga masyarakat. 
"Nanti pusat-pusat pelayanan seperti ini akan semakin kita perbanyak. Kalau ada yang baru, ya kita buat lagi," imbuh Sohibul Iman. 
Mukernas ke-4 PKS akan digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada 3-4 November 2015 mendatang. 340 perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS seluruh Indonesia; 233 jajaran DPP, MPP, dan DSP; serta 150 undangan turut hadir dalam rapat kerja lima tahunan ini. Jelang Mukernas, panitia juga menyelenggarakan Lomba Menulis Cerpen Populer serta Lomba Foto Selfie.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto) 
Sumber : pks.or.id

Read More

F-PKS: Pansus Asap Tidak Ingin Jatuhkan Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, tujuan pembentukan Panitia Khusus Bencana Asap bukan ingin menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tetapi ingin mencari akar permasalahan agar ditangani secara intensif.
"Fraksi PKS menginisiasi pembentukan Pansus Asap, ini belum tentu mau menjatuhkan pemerintahan. Namun, ingin mencari akar permasalahan secara intensif agar tidak terulang," kata Jazuli di Gedung Nusantara III DPR Jakarta, Rabu (28/10/2015), seperti dikutip Antara.
Dia menilai, penanganan bencana asap yang dilakukan pemerintah tidak lengkap sehingga DPR akan mendukung dengan mendorong penegakan hukum.
Selain itu, menurut dia, Pansus Asap akan mengundang kepala daerah yang di wilayahnya memiliki ijin kewenangan pengelolaan hutan dan lahan.
"Tujuannya bukan untuk 'mengobok-obok', namun agar kedepan tidak terjadi lagi," ujarnya.
Menurut dia, kinerja pemerintah jangan terganggu dengan adanya pansus tersebut, misalnya evakuasi korban, memadamkan api, dan menyiapkan sanksi oleh penegak hukum.
Jazuli menegaskan, jumlah minimal pembentukan Pansus Asap itu sudah mencukupi, antara lain PKS, Gerindra, PPP, Golkar, Demokrat, dan PAN.
"Dalam waktu yang sama, Komisi IV membuat Pansus, nanti diujung PKS akan komunikasi dengan Komisi IV. Bisa saja kami limpahkam ke Komisi IV untuk tanda tangan karena sudah mewakili fraksi-fraksi," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya tidak mempermasalahkan rencana DPR RI membentuk Pansus soal bencana asap.
Hanya, ia berharap pembentukan pansus itu tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap.
Wakil Presiden Jusuf Kalla khawatir pembentukan pansus terkait bencana asap hanya akan menghabiskan waktu para menteri dengan memenuhi panggilan DPR.
Padahal, menurut Kalla, banyak pekerjaan yang harus dilakukan para menteri terkait penanganan bencana.
"Ya kalau hanya untuk menanyakan ya tentu bisa saja, asal jangan berkepanjangan nanti habis waktunya menteri itu hanya untuk jawab pertanyaan, padahal banyak pekerjaan lain," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Sumber : KOMPAS.com

Read More

Ini Cara Politikus PKS Bela RJ Lino

JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI, Refrizal mengatakan, wajib hukumnya bagi manusia untuk tetap berlaku adil sekalipun itu musuh.

“Saya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan mau ingatkan, sama musuh pun harus berlaku adil. Apalagi Pelindo itu bukan musuh kita. Jadi harus adil," kata Refrizal, kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (28/10).

Oleh karena itu, anggota Komisi VI DPR RI meminta seluruh pimpinan dan anggota Pansus Pelindo II objektif saja dan jernih melihatnya.

“Yang baik bilang-lah baik. Apalagi PT Pelindo II ini tiga tahun beturut-turut dapat penghargaan untuk tingkat Asia. Dirut-nya siapa, kok tidak disebutkan, kenapa tidak disebutkan? Emang ada yang lain dapat penghargaan? Yang baik bilang lah baik, yang menyimpang masukan ke penjara. Coba saling menghargailah kita," ujar Refrizal.

Selain itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini menyatakan bingung melihat cara kerja Pansus Pelindo II yang sesukanya membatalkan rapat-rapat Pansus disaat ada pihak dari luar DPR yang dihadirkan.

"Sebagai anggota Pansus kita bingung, kok tiba-tiba rapat Pansus sudah dua kali mendadak dibatalkan. Siapa ini yang disain?,” tanya Refrizal.

Mestinya ujar dia, sebelum rapat dibatalkan, Pansus ini rapat internal terlebih dahulu. "Sama halnya ketika batal rapat dengan Jaksa Agung. Ini sudah ada undangan rapat secara tertulis, dengan menghadirkan menteri BUMN. Saya tanya kemaren sudah siap. Ternyata batal. Apa mungkin senjata untuk menyerang Menteri BUMN masih kurang kali," imbuh Refrizal.(fas/jpnn)

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Read More

Yuk Kenalan dengan Lima Karakter Kartun Anak Muda PKS

             

JAKARTA (28/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menciptakan lima karakter kartun sebagai media yang dekat dengan anak muda. Kelima karakter tersebut juga PKS tujukan sebagai media pendidikan politik agar anak muda tidak risih dengan dunia perpolitikan.
“Kami sengaja membuat karakter kartun karena kami perhatikan anak muda sekarang sedang menggandrungi media dalam bentuk gambar seperti meme atau stiker. Ini juga bisa sebagai ajang pendidikan politik bagi anak muda sehingga mereka tidak menilai politik sebagai hal yang berat dan membosankan,” terang Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi di kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Dedi juga menambahkan kelima karakter tersebut diberi nama Kea, Adi, Dilan, Eja, dan Tera yang terinspirasi dari susunan kata nama partai bersimbol padi dan bulan sabit kembar tersebut.
“Kelima karakter tersebut juga memiliki ciri khasnya masing-masing, yang juga menggambarkan karakter dari kebanyakan anak muda. Namun perbedaan karakter tersebut malah semakin mengeratkan persahabatan mereka, sehingga bisa diteladani oleh anak muda agar memiliki semangat persatuan,” lanjut Dedi.
Lebih lanjut Dedi juga menambahkan kelima karakter yang dibuat oleh relawan PKSArt tersebut akan segera diluncurkan dalam bentuk stiker Line dan juga akan dibuat lomba cerpennya. Lomba cerpen dengan karakter kartun tersebut juga diluncurkan guna menyambut Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang akan digelar 3-4 November 2015 di Depok, Jawa Barat.
“Kita akan segera meluncurkan kelima karakter tersebut dalam bentuk stiker Line dan juga lomba cerpen supaya terasa lebih menyatu dengan khalayak,” tambah Dedi.
Kelima karakter tersebut juga lanjut Dedi, dibuat dengan semangat mengajak pada kebaikan sesuai dengan tagline yang sedang dicanangkan para pemuda PKS yakni #AyoLebihBaik.
“Di Hari Sumpah Pemuda ini maka kami nilai adalah momen yang pas untuk meluncurkan kelima karakter ini karena membawa semangat kepada para pemuda Indonesia untuk lebih baik lagi setiap harinya,” kata Dedi.
Berikut kelima karakter kartun anak muda PKS
Kea: Care, penyayang, suka menolong, suka menasehati, mudah ngambek, pecinta buku, mojang Sunda.
Adi: Gaul, sporty, humoris, asyik, mudah galau, baru mendalami Islam sejak dekat dengan Dilan.
Dilan: Rajin, suka menolong, pemberi solusi, punya jiwa leadership, kadang moody. Dilan anak kos, berasal dari Sumatera tapi suku Jawa.
Tera: Manja, galak, lucu, gaul, anak orang kaya, gadget freak & socmed freak.Mendalami Islam sejak dekat dengan Kea.Tera anak kos.
Eja: Pintar, kutu buku, agak gaptek, tidak banyak interaksi dengan media sosial,kadang kurang nyambung karena kudet, sifatnya kebalikan dengan Tera. Lebih mendalami Islam sejak dekat dengan Kea.

Read More

PKS Bentuk Tim Telusuri Rekam Jejak Capim KPK

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR akan membentuk tim guna menelusuri rekam jejak Calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019.Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan, yang harus diingat adalah seleksi terhadap Capim KPK tidak hanya dihitung delapan orang yang diseleksi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menurut Jazuli, tapi harus dihitung 10 orang termasuk dua Capim KPK yang diseleksi pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pernah ikut uji kepatutan dan kelayakan di DPR, yakni M Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata.Dia menyatakan, untuk delapan selain Busyro proses fit and proper test-nya masih menunggu surat dari Pemimpin DPR. Meski begitu, Fraksi PKS sudah siap mengambil ancang-ancang dengan membentuk tim yang diutus guna menelusuri rekam jejak capim."Nanti kita bicara, nanti kita akan bicara banyak setelah ada fit and proper test. Ya itu teknislah nanti. Fit and proper test dulu baru kita turun," kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 28 Oktober 2015.Anggota Komisi III DPR ini memastikan belum ada lobi dari Fraksi PKS ke capim KPK atau sebaliknya sebelum pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, selepas rapat paripurna 30 Oktober nanti.Lebih lanjut Jazuli seolah tidak percaya begitu saja dengan profiling capim yang terungkap di media selama dileksi Pansel. Pasalnya kata dia, DPR ingin mendengar langsung dari capim."Media itu memang alat untuk men-tes KPK? Bukan kan? Ya kita dengar langsung. Dia (capim) ini kan kalimatnya bisa berubah-rubah. Kita nggak boleh (berdasarkan media). Dalam undang-undang seleksi itu tidak lewat media, tapi seleksinya diumumkan oleh media," bebernya.Dari 10 nama termasuk Busyro dan Robby, Fraksi PKS belum bersikap siapa yang bakal dijagokan atau paling potensial menjadi pimpinan defenitif. Pasalnya hingga kemarin belum ada pembahasan internal.Di sisi lain, Komisi III juga belum mengundang 10 capim guna mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. "Nanti kalau kita belum undang mereka sudah kita putuskan berarti PKS rekayasa dong,"  ungkapnya."Di fit and proper test itu kan nanti sendiri-sendiri kita tanya-tanya, dari 10 orang. Nanti dari situ kita melihat siapa yang layak, siapa yang terbaik. Saya yakin semuanya baik, tapi kita lihat siapa yang terbaik di antara mereka," imbuhnya.Lebih dari itu, Jazuli berpandangan, Fraksi PKS akan menilai capim dari sisi gagasan dan langkah apa yang akan dilakukan terkait kelembagaan ke depan bila terpilih.Fraksi PKS menginginkan KPK menjadi instrumen yang memperkokoh lembaga hukum yang ada. KPK juga diharapkan punya peran besar dam pemberantasan korupsi di Republik ini. Oleh karenanya Pemimpin KPK ke depan harus seperti itu."Ya iya lah. Kalau enggak ngapain ada KPK. (Siapa capim yang potensial). Ya nanti kita cek dulu. Jadi kalau sekarang saya kasih nilai, saya bohong sama anda. Yang baru menilai itu kan pansel dan kita belum panggil. Kita belum nilai," tandasnya.

Sumber berita : http://nasional.sindonews.com
Sumber Foto  : http://jazulijuwaini.com

Read More

Netty Heryawan: Masa Emas Anak Penunjang Masa Depan Bangsa

BANDUNG (28/10) – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jawa Barat Netty Heryawan bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Gebyar PAUD Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Rabu (28/10).
Disampaikan Bunda Paud Jawa Barat, Netty Heryawan menuturkan setiap anak tidak pernah minta dilahirkan dan tidak dapat memilih siapa orangtuanya. Maka patutlah sebagai orangtua menyayangi dan memperhatikan anak. Pola pengasuhan pertama dan utama ada pada ayah dan ibu pada sebuah keluarga, khususnya pada ibu yang hampir 24 jam bersama anak.
"Maka seorang ibu haruslah cerdas karena perlunya pengetahuan dan wawasan dalam proses pendidikan dan pengasuhan," lanjutnya.
Istri Gubernur Jawa Barat ini juga menekankan pentingnya pendampingan pada anak-anak dalam menggunakan alat elektronik seperti menonton televisi dan penggunaan gadget. Karena menurut Netty, dengan menggunakan pendampingan dan pendekatan terhadap penggunaan alat elektronik pada anak maka dapat membuat anak merasa nyaman dan aman.
Masa keemasan bagi anak-anak, lanjut Netty, merupakan masa yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Ini merupakan modal dasar atau modal awal dalam pembentukan karakter dan pola pikir dari anak-anak hingga dewasa. "Maka dari itu harus ada sebuah terobosan bagaimana tenaga pendidik dapat menghasilkan penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing," harapnya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga menuturkan perhatian pada anak usia dini sangatlah penting karena pertumbuhan kecerdasan otak dan pembentukan karakter manusia dimulai pada umur 0-6 tahun. Juga dilengkapi dengan asupan makanan dan ASI yang bergizi yang membuat kuat otak, otot, dan tulangnya.
ASI lanjut Aher, merupakan asupan makanan yang tak tergantikan dengan makanan apapun bagi pertumbuhan anak yang sebaiknya diberikan selama 2 tahun paling minimal 6 bulan. "Dengan bantuan Guru Paud yang hadir dapat melakukan penyadaran pada setiap orang tua untuk menyayangi dan memperhatikan anak usia dini dalam menyiapkan penerus bangsa yang berkualitas," harapnya.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Luncurkan Sekolah Konstitusi bagi Pejabat Publik

JAKARTA (28/10) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di MPR RI meluncurkan Sekolah Konstitusi. Program tersebut diselenggarakan untuk membangun karakter bangsa, khususnya bagi penyelenggara negara.
Peluncuran Sekolah Konstitusi inisiatif FPKS MPR RI ini dilakukan di Gedung MPR RI bersamaan dengan Seminar Nasional dan Dialog Kebangsaan bertema "Reaktualisasi Jiwa Kebangsaan Pemuda Indonesia: Semangat Sumpah Pemuda dalam Membangun NKRI", Rabu (28/10/2015).
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, PKS sangat menyadari pentingnya nilai-nilai konstitusi dan etika dalam membangun karakter bangsa, khususnya bagi para penyelenggara negara. Tujuannya, agar para pejabat publik dapat menggali nilai-nilai konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
"Sekaligus mengokohkan kembali serta mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita yang tidak hanya makin memperkuat kedaulatan negeri, tapi juga menginspirasi dunia dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Karena itulah PKS melalui fraksinya di MPR terpanggil untuk menyelenggarakan Sekolah Konstitusi," ujar Sohibul Iman dalam sambutan peluncuran tersebut.
Ketua FPKS MPR RI Tb Soenmandjaja Roekmandis mengatakan, sebagai salah satu unsur fraksi di MPR RI, PKS memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggak Ika, dan NKRI kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat UU No 17 tahun 2014 juncto UU No 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyaratan Rakyat, Dewak Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Oleh karena itu, Sekolah Konstitusi yang diinisiasi FPKS merupakan bagian dari pelaksanaan dan penguatan fungsi dan tanggung jawab tersebut.
Soenmandjaja juga mengatakan peluncuran Sekolah Konstitusi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. "Ini kami jadikan titik tolak mengingat arti penting Sumpah Pemuda dan keterkaitan langsung dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia," jelasnya.
Sekolah Konsitusi ini, lanjut dia, diselenggarakan juga khusus untuk para anggota dewan dan tenaga ahli yang bertujuan memberikan pemahaman dan pendalaman terkait proses pembentukan dan berbagai hal yang melatarbelakangi terbentuknya norma konstitusi Indonesia.
"Di masa mendatang, para anggota dewan yang memiliki peran signifikan bagi pembangunan negeri ini dapat mengoptimalkan peranannya dalam proses pembentukan hukum nasional," imbuh Kang Soenman, panggilan akrabnya.
Seminar kebangsaan dan peluncuran Sekolah Konstitusi tersebut diselenggarakan sebagai kerjasama FPKS MPR RI dengan Bidang Kepemudaan DPP PKS. Sejumlah anggota FPKS turut hadir antara lain Jazuli Juwaini, Mustafa Kamal, Andi Akmal Pasludin, Nasir Jamil, Ledia Hanifa, dan Adang Darajatun. Peluncuran tersebut juga dihadiri sekitar 300 undangan dari unsur mahasiswa, organisasi sosial, dan umum.
sumber : pks.or.id

Read More

Ramaikan Mukernas, PKS Gelar Aneka Lomba

JAKARTA (28/10) – Jelang Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4, Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan aneka lomba. Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi menyebut Lomba Menulis Cerpen Populer dan Lomba Foto Selfie disiapkan sebagai rangkaian Mukernas PKS 3-4 Nobember 2015 di Depok, Jawa Barat.
“Lomba Menulis Cerpen berkaitan dengan peluncuran lima karakter kartun anak muda PKS. Sedangkan Lomba Foto Selfie dilakukan dengan menunjukkan kertas bertuliskan #MukernasPKS,” kata Dedi di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (28/10/2015).
Dedi menjelaskan tujuan diadakannya kedua lomba berkaitan dengan tren di masyarakat saat ini, terutama anak-anak muda. Hal ini sengaja dilakukan sebagai ajang pendidikan politik agar masyarakat, terutama anak muda, tidak menilai politik sebagai hal berat dan membosankan.
“Lomba cerpen misalnya, masing-masing kartun memiliki karakter yang berbeda dan menggambarkan kebanyakan anak muda saat ini. Sedangkan foto selfie dan mengunggahnya ke media sosial, sudah seperti budaya tersendiri bagi masyarakat kita,” paparnya.
Panitia, lanjut Dedi, telah menyiapkan sejumlah hadiah menarik bagi para pemenang. Ia pun mengingatkan pentingnya calon peserta memperhatikan syarat yang ditentukan serta batas waktu pengumpulan karya.
“Ada hadiah bagi pemenang lomba selfie dan smartwatch untuk para pemenang lomba cerpen. Perlu diperhatikan bahwa deadline lomba cerpen tanggal 10 November, sedangkan lomba selfie 31 Oktober 2015. Semoga gelaran lomba ini tidak hanya meramaikan Mukernas, tetapi juga semakin mendekatkan PKS kepada masyarakat, terutama anak muda,” tutupnya.


Sumber : pks.or.id

Read More

Ini Lima Nasihat Presiden PKS kepada Pemuda

JAKARTA (28/10) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan lima nasihat kepada para pemuda agar akselerasi kebangkitan pemuda di Indonesia segera terealisasi. Sohibul Iman menyampaikan hal ini dalam Seminar Nasional dan Peluncuran Sekolah Konstitusi Fraksi PKS di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).
"Pertama, academic excellent. Seorang aktivis, kompetensi keilmuannya harus excellent," kata pria yang akrab disapa Kang Iman ini dalam seminar bertema "Reaktualisasi Jiwa Kebangsaan Pemuda Indonesia: Semangat Sumpah Pemuda dalam Membangun NKRI".
Kedua, Kang Iman menegaskan pentingnya scientific discourse, keterampilan dalam membangun gagasan ilmiah bagi para pemuda. Menurutnya, apapun kepandaian yang dimiliki seorang pemuda, hal itu tidak akan pernah diketahui jika ia tidak berdiskusi, berdebat untuk menguji gagasannya secara ilmiah.
Ketiga, Kang Iman menegaskan betapa pentingnya urgensi jaringan. Menurutnya, pemuda harus punya jaringan yang luas. Jaringan itu penting untuk membangun partner dalam memperjuangkan gagasan-gagasan pemuda.
Keempat, Anggota Komisi X DPR RI ini menuturkan pentingnya socio political engagement. Menurutnya, pemuda harus terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial dan politik mulai dari lingkungan yang paling kecil.
Terakhir, doktor lulusan Jepang ini mengingatkan para pemuda akan pentingnya religious activity. "Anda kalau ingin menjadi pemimpin yang bermoral, maka harus aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena itu akan menjadi pengendali diri Anda selama menjadi pemimpin," kata Sohibul Iman.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat menyampaikan lima nasihat kepada para pemuda dalam Seminar Nasional dan Peluncuran Sekolah Konstitusi Fraksi PKS di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/10). Foto - Gilang Ramadhan.
Sumber : pks.or.id

Read More

Sambut Hari Sumpah Pemuda, PKS Ingin Peran Santri Diperkuat

Ribuan santri berkumpul di Masjid Istiqlal menyambut peresmian Hari Santri Nasional, Jakarta, Kamis (22/10/2015). Penetapan Hari Santri Nasional adalah bagian dari semangat mencintai Bangsa dan Negara Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta - Hari Sumpah Pemuda jatuh pada Rabu 28 Oktober 2015 besok. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memanfaatkan momen itu untuk menaikkan peran santri di kalangan pemuda.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyambut baik keputusan pemerintah yang menjadikan tanggal 22 Oktober 2015 sebagai Hari Santri Nasional. Dia pun meminta pemerintah agar bisa menggunakan kesempatan Sumpah Pemuda dan Hari santri sebagai momentum untuk semakin memperhatikan dunia santri.

"Dunia santri harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Bukan hanya secara formal diperingati sebagai Hari Santri Nasional," ujar Jazuli di Ruang Eks-Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Senin 26 Oktober 2015.

Politikus PKS itu menegaskan, partainya cinta santri karena memang PKS lahir dari para santri. "PKS mencintai para santri. PKS juga hadir dipelopori santri, di antaranya santri dari Gontor yaitu senior kami Hidayat Nur Wahid," jelas Jazuli.

Pesantren, lanjut Anggota Komisi III DPR ini, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Oleh karena itu, proses pendidikannya harus berjalan dengan baik.

"Tokoh-tokoh bangsa ini kebanyakan berasal dari pesantren. Mereka yang membawa berkah bagi bangsa yang kita cintai ini," tegas Jazuli.

Karena itu, lanjut dia, dengan diperhatikan oleh pemerintah, para santri bisa memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik. "Dapat menghasilkan santri yang baik karena selama ini sudah teruji," pungkas Jazuli. (Sun/Ali)

Sumber : Liputan6.com

Read More

Pemuda Tangguh Lahir dari Keluarga yang Tangguh

JAKARTA (27/10) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan  dan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih, mengungkapkan keluarga  memegang peran utama dan pertama dalam upaya mencetak pemuda yang tangguh.
Hal ini diungkapkan Wirianingsih menjelang momentum peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015.
Wanita yang akrab disapa Wiwi ini menjelaskan, sejarah membuktikan, pemuda pemudi yang tangguh lahir dari keluarga yang tangguh.
Ia mencontohkan Bung Hatta, tokoh proklamator kemerdekaan negara RI, lahir dan dididik dalam keluarga yang taat menjalankan agama Islam, di daerah Bukit Tinggi Sumatera Barat. "Ayah beliau Mohammad Djamil adalah seorang ulama, Ibunya, Siti Saleha lahir dari keluarga pedagang," papar Wiwi.
Demikian juga Cut Nyak Meutia seorang pejuang wanita dari Aceh yang tangguh, lahir dari keluarga pejuang yang harmonis. Ayah Cut Nyak Meutia adalah Teuku Ben Daud Pirak dan Ibu bernama Cut Jah, keduanya adalah tokoh pejuang masyarakat Aceh yang menduduki posisi sebagai Uleebalalang.
Lebih lanjut Wiwi mengungkapkan, jika kita ingin menghadirkan pemuda pemudi yang tangguh, sehingga bangsa dan negara ini tanggguh, maka kita harus memperjuangkan agar keluarga Indonesia tidak rapuh.
Keluarga yang tidak rapuh akan menjadi perisai yang kokoh terhadap segala gangguan dan pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak yang kelak akan menjadi pemuda.
"Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak dalam memperjuangkan ketahanan keluarga Indonesia," sebut Wiwi.
Wiwi meyakini,  tidak ada lembaga lain yang mampu memberikan pendidikan yang komprehensif seperti dalam  keluarga. "Kita sama sama merindukan hadirnya pemuda tangguh, yang selalu hadir dengan ide dan karya bermutu," tutur Ibu dari 10 anak penghafal Al Qur'an ini.
Wiwi pun tak lupa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda bagi segenap pemuda pemudi Tanah Air. "Satu nusa satu bangsa satu bahasa, pemuda satukan keluarga Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda."
Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih.
Sumber : pks.or.id

Read More

Ini Tiga Langkah Taktis Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS)

JAKARTA (23/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS) demi membantu menanggulangi dampak bencana asap di Indonesia, di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).
Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus mengatakan peluncuran #GentaPKS adalah penegasan dari bentuk kepedulian PKS terhadap bencana asap yang sudah berlangsung.
Fahmi menyebut ada tiga prioritas utama #GentaPKS saat ini. Pertama adalah gerakan penyelamatan jiwa manusia. "Ini harus dilakukan mengingat kondisi sudah sangat kritis," ujar Fahmi.
Proses penyelamatan jiwa dilakukan dengan penyediaan ruangan penyelamatan darurat. PKS di beberapa wilayah yang terpapar asap ini sudah membuka ruangan khusus kedap asap untuk menampung warga. Fasilitas berupa pendingin ruangan dan obat-obatan disediakan dalam ruangan penampungan. "Sasarannya semua warga bukan hanya warga resiko tinggi saja," terang dia.
Selanjutnya bagi warga resiko tinggi seperti anak-anak, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus #GentaPKS akan melakukan evakuasi. "Karena laporan dari daerah meski warga tinggal di rumah yang kedap asap tetap terpapar," jelas Fahmi. Maka evakuasi menjadi pilihan satu-satunya demi menyelamatkan warga.
Fahmi menyebut PKS di beberapa wilayah sudah melakukan evakuasi seperti dari Palangkaraya ke Banjarmasin, dari Pekanbaru ke Padang.
Fahmi menjelaskan ada tiga fokus #GentaPKS. Pertama, penyelamatan jiwa manusia. Ia menyebut evakuasi warga harus segera dilakukan. Baik berupa penyediaan ruangan kedap asap atau evakuasi warga ke daerah lain yang tidak terpapar kabut asap.
Kedua, lanjut Fahmi, mobilisasi gerakan doa dan shalat Istisqa (shalat meminta hujan). "Kita semua harus meyakini bahwa ujian asap ini dari Allah SWT, begitu pula kita mohon pertolongan kepada-Nya. Teruslah berdoa, jangan berhenti," ujar Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS ini.
Fahmi menambahkan yang ketiga, aksi prioritas pendukung berupa penggalangan dana dan pemenuhan kebutuhan primer para korban asap. Diantaranya makanan, pakaian, serta obat-obatan.
"Aksi prioritas pendukung ini juga berupa mobilisasi pemadaman titik api sedapat mungkin, sesuai kemampuan kita. Oleh karena kita tidak bisa terus menunggu pemerintah bergerak cepat. Semoga #GentaPKS mendapatkan respons positif hingga meningkatkan empati masyarakat untuk melakukan aksi nyata bantu korban bencana asap," tutupnya.
Sumber : pks.or.id

Read More

PKS Luncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap #GentaPKS

JAKARTA (23/10) – Bencana asap yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam enam bulan terakhir semakin mengkhawatirkan. Polusi asap telah menyebabkan korban jiwa berjatuhan.
Menanggapi situasi bencana yang makin kritis, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakaan partainya mencanangkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS).

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman didampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini serta Ketua #GentaPKS Fahmi Alaydrus.
"Persoalan asap semakin mengkhawatirkan dengan titik api yang meluas. PKS, dalam usaha berkhidmat untuk rakyat, terpanggil mengatasi persoalan asap ini melalui #GentaPKS," kata Sohibul Iman dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).

Legislator yang akrab disapa Kang Iman ini menjelaskan #GentaPKS bukan upaya pertama yang dilakukan PKS dalam membantu mengatasi dampak bencana asap.
"Kader-kader PKS di daerah, terutama di lokasi bencana, telah melakukan beragam aksi guna meringankan beban masyarakat yang terpapar asap. Mulai dari pembagian masker, upaya pemadaman sumber api sampai evakuasi warga sehingga #GentaPKS bukan aksi pertama yang telah kami lakukan," jelasnya.
Mantan wakil ketua DPR RI itu berharap #GentaPKS dapat menjadi pemicu agar penanganan masalah asap lebih terkoordinasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Selain itu, semoga #GentaPKS dapat lebih menggemakan upaya kontribusi dari kalangan masyarakat, untuk bersama-sama kita ringankan beban Saudara-Saudara di lokasi bencana," papar dia.
Sumber : pks.or.id

Read More

Kader PKS se-Kalbar Siap Siaga Bencana Asap

PONTIANAK (22/10) – Ketua DPW PKS Kalimantan Barat (Kalbar) Arif Joni Prasetyo menginstruksikan seluruh kader dan jajaran struktur PKS se-Kalbar untuk ikut aktif membantu warga yang menjadi korban bencana asap.
“Segenap kader serta seluruh jajaran struktur hingga tingkat desa/kelurahan se-Kalimantan Barat harus ikut aktif membantu warga yang terkena dampak asap,” kata Arif di Pontianak, Kamis (22/10).
Arif menambahkan seluruh kader PKS juga harus sigap melihat kondisi. Apabila ada warga yang sakit, segera mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat.
Bila mengetahui lahan terbakar, Arif meminta para kader untuk mengajak partisipasi instansi lain dan warga sekitar memadamkannya.
“Jika ada warga yang sakit dapat dibantu mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat. Jika ada lahan terbakar bisa mengajak instansi lain dan masyarakat sekitar, untuk bersama-sama memadamkan api,” ujarnya.
Sampai saat ini, ungkap Arif, kader PKS Kalbar telah melakukan berbagai aksi tanggap bencana asap. Diantaranya pembagian masker kepada masyarakat serta pemadaman sumber api oleh Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Pandu Siaga Kalbar.
“Kader-kader di DPC (tingkat kecamatan) telah banyak membagikan masker kepada masyarakat. Sedangkan Tim Damkar Pandu Siaga, Insya Allah rutin dan siap melakukan tanggap bencana bersama Polda Kalbar,” ungkap Arif.
Arif pun mendesak aparat terkait lebih tegas menindak oknum atau perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja. “Aparat harus bersikap lebih tegas. Segera tindak oknum atau perusahaan yang sengaja membakar lahan,” tegasnya.
Sejak September 2015 kabut asap mulai mengganggu aktivitas warga Kalimantan Barat. Kabut asap sempat menghilang pada pekan kedua Oktober karena hujan cukup lebat mengguyur Pontianak dan sekitarnya pada Sabtu (10/10) dan Ahad (11/10).
Namun, sejak Selasa (20/10) hingga hari ini kabut asap yang menyelimuti Kalbar kembali pekat.
Keterangan Foto: Tim Damkar Pandu Siaga PKS Kalimantan Barat mengikuti apel siaga bersama Kapolda Kalbar dalam tanggap bencana asap di Kota Pontianak, Kamis (22/10).
Sumber : pks.or.id

Read More

Ada Tugas Besar di Balik Pernikahan

KUALA LUMPUR (23/10) – Di dalam konteks aktivis dakwah, ada tugas besar di balik pernikahan. Bagi seorang kader, menikah harus memiliki visi besar yaitu meneruskan risalah Rasulullah SAW.
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP PKS Wirianingsih menyampaikan hal ini dalam Seminar Penguatan Keluarga Kader, yang diselenggarakan oleh PIP Malaysia di Kuala Lumpur, Ahad (18/10).
“Bagi seorang kader, menikah bukan sekedar menikah. Punya anak bukan sekedar punya anak. Visi membangun keluarga mestilah sampai ke surga. Apakah keluarga saya membawa saya ke surga, atau menjerumuskan ke neraka?” kata Wirianingsih.
Wirianingsih yang akrab disapa Bu Wiwi itu juga menjelaskan bahwa orang tua perlu mengevaluasi perjalanan keluarganya. Ia memberi contoh, ketika anak berusia enam tahun, namun belum tahu 25 Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan belum hafal juz ‘amma. “Maka, harus ada yang diperbaiki,” ujarnya.
Di dalam perkembangan anak, lanjut Bu Wiwi, mereka akan menghadapi masalah. Namun, masalah itu justru bisa membuat anak menjadi lebih kuat ketika menghadapi masalah dalam kehidupannya kelak. “Anak akan lebih kuat dan siap untuk bangkit ketika ada ‘pukulan’ kehidupan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PIP PKS Malaysia Usman Jakfar mengapresiasi kehadiran para kader yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan. “Alhamdulillah, para peserta antusias menghadiri acara ini,” ujarnya.
Seminar Penguatan Keluarga Kader dihadiri 100 peserta dewasa dan anak-anak kader PIP PKS Malaysia. Acara disiarkan secara live streaming oleh tim media dan memberikan keuntungan bagi kader yang tidak dapat hadir langsung. Salah satu peserta menyatakan bersyukur dapat mengikuti seminar secara online, karena tempat tinggal yang jauh dan tidak memungkinkan hadir pada acara tersebut.
Keterangan Foto: Ketua BidpuanKK DPP PKS Wirianingsih (kanan) saat mengisi Seminar Penguatan Keluarga Kader, yang diselenggarakan oleh PIP Malaysia di Kuala Lumpur, Ahad (18/10). Sumber   : pks.or.id

Read More

Politisi PKS Nilai Pemerintah Jadikan Kabut Asap sebagai Komoditas Politik

JAKARTA (22/10) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil meminta Pemerintah untuk tidak ragu dalam menetapkan status bencana atas kabut asap yang melanda sejumlah wilayah beberapa bulan terakhir ini.
"Bencana kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dan bahkan meluas ke negara tetangga telah layak ditetapkan sebagai bencana sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," kata Nasir dalam keterangannya, Kamis (21/10/2015).
Hal ini, klaim Nasir, telah sesuai dalam definisi bencana yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2007. Pasal tersebut menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
"Persoalan kabut asap telah memenuhi unsur dalam definisi bencana tersebut, sehingga Pemerintah tak perlu banyak alasan untuk menunda penetapan bencana pada kabut asap ini," tegas Nasir.
Meski demikian, dia tak memungkiri adanya kesulitan pemerintah dalam menetapkan status bencana karena belum adanya Peraturan Presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana mandat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
"Sangat disayangkan jika Pemerintah tak kunjung menyusun peraturan presiden yang merupakan mandat delegasi suatu Undang-Undang yang telah diundangkan sejak 2007," kata Nasir.
Lebih lanjut Nasir menilai lambatnya pembuatan peraturan presiden ini menunjukan sejauhmana komitmen pemerintah selama ini dalam menyikapi bencana.
"Belum adanya peraturan presiden mengenai penetapan status dan tingkatan bencana, tidak lantas membenarkan lambatnya respon Pemerintah dalam menetapkan bencana kabut asap ini, karena hal ini menyangkut nasib penghidupan dan jaminan perlindungan korban terkena dampak langsung yang harus segera mendapatkan penanganan pemerintah sesuai standar bencana," kata Nasir.
Lagipula, menurut Nasir, penetapan status bencana tak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana orang atau badan usaha yang terbukti sebagai penyebab kebakaran lahan dan hutan. Sebab ‎pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran lahan dan hutan merupakan bagian yang terpisah dari penetapan bencana.
"Sehingga, setiap orang atau badan usaha yang terbukti penyebab kebakaran hutan dan lahan, tetap wajib bertanggung jawab secara pidana dan bahkan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Nasir.
Untuk itu, Nasir menyayangkan jika persoalan kabut asap ini justru dijadikan komoditas politik sehingga Pemerintah cenderung mempertimbangkan hitungan politik dalam menetapkan suatu bencana.
"Masyarakat terkena dampak sudah mendesak untuk segera dievakuasi dan diberikan langkah tanggap darurat terutama pada kelompok rentan. Penetapan status bencana jangan dijadikan komoditas politik, karena status bencana dalam hal ini dapat menciptakan kesiapsiagaan masyarakat dan upaya mitigasi dalam mengantisipasi peristiwa kabut asap berikutnya," imbuhnya.sumber  ; pks.or.id

Read More

PKS: Kemajemukan Suatu Keniscayaan Masyarakat Indonesia

Sekjen PKS Taufik RIdlo menyampaikan arahan dalam Muswil PKS Jawa Tengah di Semarang, Minggu (18/10). FOTO: DOK.PKS for JPNN.comS

EMARANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang terbangun dari latar individu yang majemuk. Karena itu, PKS mengakui dan memandang bahwa kemajemukan merupakan suatu keniscayaan dalam kultur masyarakat Indonesia.

“PKS ini beragam, Ketua Majelis Syuro-nya seorang Habib, Presidennya lulusan Jepang, dan banyak pengurus inti lulusan dari seluruh dunia, baik dalam negeri, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Jadi Insya Allah PKS ini ide dan gagasannya sangat majemuk,” tegas Sekretaris Jendral PKS Taufik Ridlo dalam konferensi pers di Semarang, Minggu (18/10).

Menurut Taufik, PKS di Jawa Tengah harus menjiwai perannya di Tanah Jawa. Ia menyebut PKS terus berproses dengan metode ‘njawani’ dalam setiap program untuk rakyat Jawa Tengah.

Ia juga menampik jika PKS membawa misi Arabisasi. PKS, kata dia, terdiri dari berbagai latar dan bekerja untuk semua kalangan.

“Kami bekerja dan membuktikan pada masyarakat bahwa PKS hadir untuk masyarakat Indonesia dan demi kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat tanpa memandang agama, suku, dan warna kulit,” tegas Taufik.

Rakyat, lanjut Taupik, bisa melihat dengan mudah bagaimana sepak terjang PKS dalam memberikan kemanfaatan yang besar untuk siapapun.

“Isu sektarian tidak lagi relevan di tengah semakin meningkatnya kesadaran dan akses informasi masyarakat. Masyarakat bisa dengan mudah bisa melihat rekam jejak PKS tidak hanya di Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia,” katanya seperti dilansir dalam siaran pers humas PKS diterima JPNN.com.

Taufik Ridlo sendiri berada di Semarang untuk mengumumkan dan melantik jajaran pengurus PKS di Jawa Tengah. Ia berharap dengan kepengurusan baru DPW PKS Jawa tengah, pergantian pengurus di tingkat kota dan kabupaten bisa selesai dalam satu minggu ke depan.(fri/jpnn)

 

Sumber : jpnn.com

Read More

Mereka Bicara PKS

Sumber : http://www.pks-kreatif.com

Read More

Ketua Majelis Syuro PKS Akan Dialog dengan 200 Tokoh Sulsel

             

MAKASSAR (16/10) – Ketua Majelis Syuro (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Aljufri diagendakan bertemu dengan 200 tokoh Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Singgasana, Sabtu (17/10/2105).
Pertemuan tersebut akan diisi dengan dialog dengan 200 tokoh Sulsel tersebut. “Ketua Majelis Syuro ingin berdialog dan mendengar saran dari para tokoh Sulsel tentang PKS,” ujar Ketua Panitia Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Sulsel, Syamsari Kitta.
Dialog yang mengusung tema “Berkhidmat untuk Rakyat” itu akan dihadiri oleh tokoh agama, akademisi, politisi, dan ormas. “Termasuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati usungan PKS Sulsel akan kami undang,” lanjut Syamsari.
Dialog dan temu tokoh itu menjadi rangkaian acara Muswil ke-4 PKS Sulsel yang akan dibuka oleh Salim Segaf di Hotel Grand City Makassar, Ahad (18/10/2015). Selain pengumuman pengurus baru, Muswil tersebut juga akan dimeriahkan beragam acara seperti lomba foto selfie, bazar, pentas seni, dan senam nusantara.
Sumber : pks.or.id

Read More