Anak Sukses Bermula dari Bangun Pagi

Perbaikan kualitas generasi selayaknya dimulai dgn kebiasaan bangun di pagi hari. Sebab generasi unggul bermula dari pagi yang masyangul (sibuk). Kebiasaan bangun pagi hendaklah dimulai dari usia dini. Peran Ayah amat dinanti. Ayah yang peduli tak abai dalam urusan bangun pagi buah hati. Jika anak terbiasa bangun siang. Maka keberkahan hidup melayang. Aktivitas ruhani menjadi jarang. Perilaku menjadi jalang.
Mulailah dengan malam yang berkualitas. Anak tidak terjaga di ambang batas. Harus buat peraturan tegas. Kapan terjaga dan kapan pulas. Sehabis isya jangan ada aktivitas fisik berlebihan. Upayakan aktivitas yang menenangkan. Membaca atau bercerita yang berkesan. Biasakan berbagi perasaan. Mulai dengan cerita aktivitas harian. Evaluasi jika ada yang tidak berkenan. Sekaligus sarana pengajaran
Buat kesepakatan bangun jam berapa. Lantas anak mau dibangunkan bagaimana. Jadikan ini sebagai modal membangunkan di pagi harinya.
Tutuplah aktivitas malam dengan dengarkan tilawah. Agar anak tidur membawa kalimat Allah Pemberi Rahmah. Terekam dalam memorinya sepanjang hayah.
Pagi pun datang. Jalankan kesepakatan yang dibuat sebelum tidur menjelang. Bangunkan anak penuh kasih sayang. Bangunkan dengan cara yang ia bilang. Jika anak menolak tuk beranjak, ingatkan akan kesepakatan semalam. Anak siap terima konsekuensi tanpa diancam. Batasi kesenangan yang ia idam.
Bangunkan anak dengan kalimat Ilahi. Agar paginya diberkahi. Jika perlu adzan di telinga kanan dan kiri. Bisikan dengan lembut tembus ke hati. Jika ia segera bangun, jangan lupa apresiasi. Hadiahi dengan doa dan kecupan di pipi. Tak lupa bertanya tentang mimpi. Anak butuh transisi.
Jika anak telah terjaga, siapkan aktivitas olah jiwa dan raga. Agar fisik anak bergerak tak kembali ke kasur yang menggoda. Mudah-mudahan jadi pola.
Jalankan pola ini minimal 2 pekan. Agar lama-lama jadi kebiasaan. InsyaAllah anak bangun pagi dengan kesadaran. Sebab tubuhnya telah menyesuaikan. Jika ayah tak sempat membangunkan, karena harus segera ke kantor kejar setoran, mintalah ibu berganti peran. Agar anak tak merasa diabaikan.
Jangan sampai anak tumbuh remaja, punya kebiasaan yang tidak mulia. Bangun pagi selalu tertunda. Shalat shubuh di waktu dhuha. Banyak melamun tak ada guna.
Jika terlanjur anak bangun kesiangan. Buatlah rencana bersama pasangan. Konsisten dan tidak saling menyalahkan. Fokus kepada upaya perbaikan.| Sebelum terlambat, segera bertindak cepat. Agar masa depan anak selamat. Fokuslah kepada perbaikan pola tidur yang sehat.
Jika anak terbiasa bangun pagi sedari dini, itu ciri anak berprestasi. Tak mudah dipengaruhi berbagai pergaulan yang tidak islami.
So, tunggu apalagi. Jangan cuma bisa marah dan mencaci. Segera bertindak untuk buah hati. Fokuslah kepada bangun pagi. Selamat beraksi!
Ustadz Bendri Jaisyurrahman

Sumber : fimadani.com

Read More

Efek BBM Naik, Pemerintah Remehkan Kesusahan Yang Diderita Rakyat

Dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru sejak 18 November 2014 lalu, di mana harga Premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter, sontak membuat masyarakat (temasuk kami, pen) terkaget-kaget. Maklum, faktanya, masyarakat sangat terkait dengan BBM.

Mulai dari nelayan, petani, anak sekolah, mahasiswa, pekerja atau buruh dan masih banyak lagi yang lain.

Karena itu yang pertama-tama senang dengan kenaikan harga BBM itu tidak lain adalah pihak asing. SPBU asing sudah mulai ramai. Dan yang paling sengsara adalah rakyat.

Sungguh aneh pemerintah ini yang menganggap enteng dampak kenaikkan harga BBM. Pemerintah mengklaim, dampak kenaikkan BBM hanya berlangsung selama tiga bulan. Itupun bisa diredam dengan kompensasi dan program produktif.

Sikap seperti ini, meremehkan kesusahan yang diderita oleh rakyat kebanyakan. Padahal dampak kenaikkan BBM ini menyebabkan efek domino.Dengan naiknya harga BBM akan terjadi inflasi, harga barang dan jasa akan naik, biaya produksi naik, sebaliknya daya beli masyarakat turun. Sehingga buruh menuntut kenaikkan upah.

Akibatnya perusahaan mengurangi produksi, termasuk menguranggi buruh. Pada akhirnya pengangguran bertambah dan jumlah penduduk miskin semakin meningkat.

Kenaikkan BBM telah menyusahkan rakyat. Hal ini jelas merupakan kezaliman pemerintah terhadap rakyat.

(Yulia Dwi Puspitasari, S.Pd/Hidayatullah.com/piyunganonline)

Read More

Pembatalan Kurikulum 2013 Bikin Guru Kerepotan

MALANG - Sejumlah guru mengaku kebingungan jika pemerintah membatalkan penerapan kurikulum 2013. Sebab, mereka akan mengubah lagi materi yang diajarkan dan juga persoalan administrasi lainnya. Apalagi, saat ini sekolah tengah memasuki masa ujian yang akan berlangsung dalam bulan ini.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Malang, Tri Suharno mengatakan, jika kurikulum ini dibatalkan mendadak, maka akan membuat guru kerepotan untuk menyesuaikan lagi ke kurikulum 2006. Karenanya, sekolahnya akan tetap menerapkan kurikulum 2013 bersama sepuluh SMAN lainnya.
"Kami sudah menerapkan kurikulum 2013 selama 3,5 semester," ujar Tri.
Senada juga disampaikan Ketua MKKS SMP Negeri, Wadib Su'udi. Menurutnya, pihaknya juga akan melanjutkan penerapan kurikulum 2013 karena sudah berjalan 3,5 semester dan setiap SMP sudah siap melanjutkannya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindik Kota Malang, Sri Atika menambahkan, 196 SD Negeri di Kota Malang sudah siap menerapkan kurikulum 2013 meski masih terkendala pada tenaga pengajar.
"Mereka masih didampingi pembimbing kurikulum sehingga bukan menjadi masalah serius," katanya.

(rfa/okezone)

Read More

F-PKS Metro Pertanyakan ‘Jaring Pengaman’ Pasca Kenaikan Harga BBM

METRO – Ketiadaan ‘jaring pengaman’ bagi warga tidak mampu pasca kenaikan harga BBM dipertanyakan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Metro Yulianto seiring pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Metro, Lampung untuk Tahun 2015.

“RAPBD 2015 ini dibahas dalam kondisi masyarakat yang tengah terpukul akibat kenaikan harga BBM yang menyebabkan terjadinya multiplier effect yang berimbas pada perekonomian daerah yaitu naiknya angka kemiskinan dan penurunan daya beli masyarakat,” ujar Yulianto.

Sementara itu, lanjut Yulianto, dalam RAPBD 2015 Kota Metro belum disiapkan secara khusus  ’jaring pengaman’  bagi mereka yang berada dalam batas garis kemiskinan agar tidak makin terpuruk.

“Untuk sementara imbas kenaikan BBM ini baru mengandalkan kartu-kartu sakti yang khususnya untuk Kota Metro belum jelas realisasinya,” tukas Yuli yang juga merupakan Ketua DPD PKS Kota Metro ini. Menurut Yuli, berdasarkan pendataan dan praktek program sejenis di tahun-tahun lampau, bisa dipastikan ada kartu yang terdistribusi salah sasaran sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di masyarakat.

Yulianto menegaskan bahwa F-PKS berharap potensi persoalan yang muncul bisa diantisipasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak.

Yuli sendiri mengaku harap-harap cemas pembahasan mengenai ‘jaring pengaman’ ini bisa terealisasi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD harus menyelesaikan pembahasan APBD 2015 dan melakukan persetujuan bersama paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. “Ini baru dibahas pas masuk Desember. Waktu pembahasannya mepet sekali. Kuatir saja pembahasan banyak hal yang krusial jadi tidak optimal,” tandas Yuli. [http://pkslampung.com]

Read More

Ahmad Heryawan : Kami di Daerah Hanya Menunggu yang Terbaik

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mendukung rencana pemerintah pusat merevisi kurikulum 2013. Menurut dia, sebagai pemerintah daerah hanya menunggu sistem pendidikan yang terbaik saja dari pusat.

"Kami di daerah hanya menunggu yang terbaik untuk membangun karakter bangsa," tutur Heryawan Minggu 7 Desember 2014.

Heryawan mengaku sudah melakukan sosialisasi kurikulum 2013 bersama tim dari kementrian pendidikan dna kebudayaan. Pria yang akrab disapa Aher ini berpendapat kurikulum 2013 sudah cukup baik dibanding dengan kurikulum sebelumnya.

"Kurikulum 2013 sudah refresentatif menurut kita. Kurikulum itu menggabungkan aspek spritual, cognitif, aspek afektif, itu sudah tergabung dengan baik," jelas dia.

Aher menjelaskan, kehadiran aspek spiritual lanjut akan menentukan kualitas dari siswa. Kurikulum 2013 juga mengasah kemampuan soft skil dan hard skil sehingga kemampuan siswa bisa terasah dengan seimbang.

"Kita tidak inginkan ada seseorang terpelajar kemampuan intelektual dan tekhniknya kuat, tapi soft skill nya rendah, tidak hormat pada orang, tidak empati, tidak bisa kerjasama dengan orang," ucap dia.

Kendati begitu, jika pemerintah berencana untuk merevisi kurikulum 2013, tentunya pihaknya tidak keberatan dengan itu. Diharapkan revisi tersebut bisa lebih meningkatkan pola pendidikan di tanah air.

"Kalau para pakar dan tim yang dibentuk oleh tim kementrian pendidikan dasar menengah memandang ada perubahan yang lebih bagus, kami persilahkan, kami di daerah hanya menunggu yang terbaik untuk membangun karakter bangsa ini," katanya. [inilah.com/piyunganonline]

Read More

Ketua MK : Silahkan Umat Islam Koreksi Pemerintah

Mahkaman Konstitusi, Hamdan Zoelva 

Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva mengatakan, bahwa untuk mengoreksi pemerintah penting bagi umat Islam untuk memahami hak mereka melalui jalan demokrasi maupun konstitusional.

"Sebab pemerintah juga bisa jadi berpeluang langgar konstitusi," ujar Hamdan pada acara pendidikan hak konstitusional warga negara bagi pimpinan pesantren se-Indonesia agar memahami kedudukan umat Islam secara konstitusional di Jakarta, Sabtu 6 Desember 2014.

Menurutnya, umat Islam melalui jalan demokrasi seperti pemilihan umum memiliki modal kuat sebagai mayoritas warga negara Indonesia. Namun, karena mesti menunggu selang waktu limat tahun untuk mengoreksi jalannya pemerintah hal itu menjadi tidak efisien.

"Maka dipersilah umat Islam mengoreksi pemerintah melalui gugatan ke MK," cetusnya.

Untuk itu, ia mengingatkan umat Islam tidak perlu memakai jalan kekerasan, termasuk pemikiran radikal atau ekstrimis.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta umat Islam Indonesia untuk lebih siap menghadapi tantangan global yang mengancam pemikiran dan sikap ektrem keagamaan yang akan mengancam keutuhan Indonesia sebagai negara multiagama dan multibudaya.

"Agar sendi bernegara tidak lumpuh serta memunculkan perpecahan, Indonesia mesti siap membentengi seluruh warga negaranya," katanya.

Sumber: PelitaOnline

Read More

Erdogan Bangun Istana Kepresidenan Turki 30 Kali Lebih Besar Gedung Putih

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Sabtu (6/12/2014), mengoreksi pemberitaan media terkait istana kepresidenan baru di ibu kota Ankara.

"Anda tak perlu menyembunyikan fakta bila menyangkut prestise. Istana kepresidenan memiliki sedikitnya 1.150 kamar, bukan 1.000 kamar seperti yang dikatakan media," kata Erdogan.

Istana kepresidenan Turki yang baru dibangun di pinggiran ibu kota Ankara itu dengan biaya sekitar 615 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,6 triliun.

Bangunan megah itu memiliki luas 200.000 meter persegi, atau 30 kali lebih besar dibanding Gedung Putih dan bahkan lebih besar dibanding Istana Versailles Perancis.

Erdogan yang menjadi presiden pada Agustus lalu setelah menjabat perdana menteri selama lebih dari satu dekade mengatakan  akan membangun lebih banyak bangunan-bangunan megah.

"Generasi mendatang nanti akan mengatakan dari gedung-gedung itulah Turki baru dipimpin," kata Erdogan.

Kelompok oposisi Turki mengecam pembangunan istana kepresidenan itu sebagai sebuah kemewahan yang absurd yang semakin membuktikan Erdogan sudah semakin menjadi pemimpin otoriter.

"Ini bukan istana saya, istana ini bukan properti pribadi. Istana ini milik rakyat," tambah Erdogan di hadapan para pebisnis di Istanbul.

Pengunjung pertama istana baru itu adalah Paus Fransiskus pada bulan lalu yang diikuti Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyambangi Turki pekan lalu.

sumber: KOMPAS/piyunganonline

Read More

Hasyim Muzadi: FPI itu seperti NU tahun '70 an

Indonesia yang terbuka dipandang menjadi pasar semua hal. Bukan hanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang lainnya, seperti ideologi, politik dan budaya Indonesia juga mengonsumsi dari asing.

Demikian dikatakan Pendiri dan Pengasuh Pesantren Al Hikam Depok, KH Hasyim Muzadi dalam pidato pembukaan Silaturahim Nasional "Penguatan Aswaja dan Penanggulangan Terorisme dalam Ketahanan Nasional" kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pesantren Al Hikam di Depok, Jawa Barat, Sabtu sore (06/12/2014).

Hasyim menyebut, dalam masalah manhaj, baik yang "keras" maupun yang "sembrono" akhirnya juga masuk ke Indonesia. Manhaj yang sembrono itu disebut sebagai kalangan Liberal, sementara yang keras banyak sekali ragamnya. Hasyim menyebut termasuk di antara yang radikal itu adalah kelompok Salafi, Wahabi, Mujahidin, Syiah, dan Ikhwanul Muslimin.

"Salafi itu dulu mereknya NU yang kuno, istilahnya mereka ambil tanpa izin. Dulu Syiah tidak masuk sekarang tertata rapi. Ikhwanul Muslimin sekarang ada di setiap kota di Indonesia," kata Hasyim.

Sementara saat menyebut Front Pembela Islam (FPI), Hasyim mengecualikan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya dia sebut. FPI disebut mantan Ketua Umum PBNU ini sebagai NU di era '70 an. "Ketika NU masih marah-marah sama Golkar dan Koramil," ungkap Hasyim.

Di era'70 an, kata Hasyim, saat Golkar masih menggurita dan tidak bisa dikalahkan, NU sangat galak. Tetapi kemudian NU mengalami apa yang disebutnya sebagai adaptasi sehingga bisa seperti sekarang. Momentum adaptasi itu mulai dilakukan setelah 1984.

Hasyim pun mendoakan FPI atas sikap yang mereka ambil sekarang. "Mudah-mudahan slamet, Allahumma Amin," katanya.

red: shodiq ramadhan

sumber: suara-islam.com/piyunganonline

Read More

Dampak Buruk Jika Petral Dibubarkan

Keberadaan PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral selalu menarik untuk dibahas. Banyak tudingan yang menyebut anak usaha Pertamina ini adalah sarang mafia migas dan hanya membuat negara rugi.

Pemerintah Joko Widodo kemudian memperlihatkan keseriusannya dalam memberantas mafia migas. Belum lama ini, Kementerian ESDM membentuk Tim Reformasi Tata kelola Migas yang dikomandoi Faisal Basri. Tim ini diharapkan dapat memberantas praktik mafia migas serta melihat kinerja Petral selama ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebut di bawah komando Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, sedang menelusuri jejak kinerja Petral. Menurutnya, bila terkait fungsi dan kontrol berada di bawah kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Bila ini ada pemanfaatannya dilanjutkan, kalau banyak mudaratnya ya (keputusannya) diserahkan ke Pertamina," kata Sudirman di Jakarta, Rabu 26 November 2014.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno Soewandi menyatakan bakal mengkaji kembali keberadaan PT Pertamina Trading Limited atau Petral. Apalagi, perusahaan trader minyak dan gas ini dinilai merugikan negara.

"Masih belum kita lihat (untung dan ruginya), kalau saya lihat sih banyak ruginya," ucap Rini.

Namun demikian, pembubaran Petral disebut bukan solusi memberantas mafia migas di Indonesia. Bahkan pembubaran Petral disebut akan merugikan negara.

Inilah 5 dampak buruk jika Petral dibubarkan.

1. Indonesia kehilangan BBM subsidi

Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menyebut keberadaan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral sangat dibutuhkan dalam pengelolaan migas Indonesia. Jika anak usaha Pertamina ini dibubarkan maka Indonesia tidak lagi mendapatkan BBM subsidi.

Menurut Komaidi, hampir 70 persen BBM subsidi dalam negeri dipasok oleh anak usaha Pertamina ini.

"Kalau dibubarkan yang dikorbankan pasokan BBM kita, pasar minyak cuma ada lima salah satunya Singapura, karena menyangkut hajat orang banyak, tidak ada BBM sehari apalagi satu bulan, mobilitas transportasi akan terganggu," ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (6/12).

2. Pembubaran Petral tidak akan hilangkan mafia migas

Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana menyebut pembubaran Petral tidak akan menyelesaikan masalah mafia migas di Indonesia. Pasalnya, mafia tidak berada di satu lokasi namun sudah ada dari hulu sampai hilir sektor migas Indonesia.

"Petral dibubarkan tetap aja di situ. Dari hulu sampai hilir. Tidak cukup membubarkan Petral. Petral dibubarkan tidak selesai," ucap Gde dalam diskusi di FX, Senayan, Jakarta, Rabu 24 September 2014.

Menurut Gde, hal pertama yang harus dilakukan dalam memberantas mafia migas adalah membenahi sistem ekspor impor minyak bumi Indonesia. Saat ini, Indonesia dinilai merugikan diri sendiri melalui ekspor dan impor minyak dengan menggunakan harga spot market.

"Sistem ekspor impor minyak bumi harus dibenahi. Gap produksi dan konsumsi kita makin besar dan akan makin banyak impor. Pembelian secara spot market diperbaiki, sistem ekspor impor BBM tersebut dibenahi," tutupnya.

3. Pembubaran Petral ganggu hajat hidup orang banyak

Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng mengaku tidak setuju dengan rencana pembubaran PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral. Pembubaran Petral disebut akan mengganggu hajat hidup orang banyak karena anak usaha Pertamina ini merupakan BUMN strategis.

"Jangan dihancurkan karena menyangkut BUMN stratetis, menyangkut hajat hidup orang banyak,"ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 6 Desember 2014.

Menurut dia, jika Petral dibubarkan maka bisnis pembelian minyak akan jatuh ke tangan trader-trader yang lebih kecil dan berpotensi menimbulkan mafia migas baru.

"Kalau dihancurkan petral, pembelian liberal jatuh ke tangan trader lebih kecil, ingatkan bisnis migas hajat hidup orang banyak semakin besar semakin bagus," katanya.

4. Pembubaran Petral untungkan importir lain

Ketua Asosiasi Tim Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng menduga adanya kepentingan importir lain dalam isu pembubaran Petral. Pasalnya, jika Petral dibubarkan perbankan nasional tidak akan sanggup membiayai impor minyak. Di sini, kepentingan importir lain akan masuk.

"Iya dugaan kita memang targetnya mengganti importir minyak (pembubaran Petral)," ujarnya di Jakarta, Sabtu 6 Desember 2014.

Menurut Salamuddin, impor minyak merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Jika pemerintah benar menutup Petral tanpa persiapan seperti pembiayaan yang cukup, maka dipastikan ini untuk mengganti importir atau mafia migas baru.

"Harusnya bentuk badan hukum baru dulu, bank pembiayaannya bank nasional," jelas dia.

5. Banyak mafia yang mengejar bisnis Petral

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mengatakan bahwa anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) bersih dari libatan mafia minyak yang sering didengungkan akhir-akhir ini. Hal ini terbukti dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak menemukan adanya perbuatan yang merugikan negara.

"Kementerian BUMN pasti sangat tahu bahwa Petral mampu dan telah memberi kontribusi keuntungan kepada Pemerintah. Bandingkan dengan BUMN lain yang memberikan kerugian ratusan miliar rupiah tapi tetap di pertahankan bahkan disuntik dana lagi oleh pemerintah untuk diselamatkan," ujarnya di Jakarta Jumat (2/3).

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemerintah jika ingin membubarkan Petral.

Sofyano mengatakan, dengan transaksi USD 2 miliar per bulan untuk pengadaan minyak, tentu para mafia minyak akan menginginkan bisnis itu. "Tapi dengan sistem pengamanan Petral dalam menjalankan tender-tender pengadaan minyak, ini pasti menghambat niat pemain minyak yang tidak profesional," tegasnya.

Sumber: Merdeka.com

Read More

Menangkan Newcastle 2-1 Chelsea, Akhi Cisse Sujud Syukur

Keperkasaan Chelsea akhirnya terhenti saat melawan Newcastle United di pertandingan ke-15 Liga Inggris yang berlangsung malam ini WIB, Sabtu (6/12/2014), di stadion di St James' Park.

Chelsea yang sampai pertandingan ke-14 menjadi satu-satunya tim 'unbeaten' (tak terkalahkan) akhirnya 
takluk oleh 10 pemain Newcastle United dengan skor 2-1.

Dua gol kemenangan Newcastle disumbang oleh sang striker Papis Cisse. Pemain muslim bernomor punggung 9 ini pun melakukan selebrasi sujud syukur begitu wasit membunyikan peluit tanda akhir pertandingan yang sempat diperpanjang 6 menit dari waktu normal.

Raihan tiga angka ini membuat Newcastle naik ke posisi ketujuh klasemen sementara Premier League dengan poin 23 dari 15 pertandingan. Sementara itu, Chelsea tetap berada di puncak dengan perolehan poin 36, unggul enam angka dari Manchester City yang baru memainkan 14 laga.Menangkan Newcastle 2-1 Chelsea, Akhi Cisse Sujud Syukur 

*piyunganonline

Read More

PBNU : Miras oplosan marak akibat hukum tak tegas

Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Mataram (ANTARA News) - Ketua PBNU Prof KH Said Aqil Siradj menilai maraknya peredaran minuman keras (miras) lantaran tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat hukum dalam menghukum pelakunya.

"Kasus-kasus miras oplosan terjadi karena pemerintah tidak memberikan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku. Padahal sudah banyak korban yang berjatuhan karena mengonsumsi minuman beralkohol tersebut," tegas Said Aqil Siradj di Mataram, Sabtu.

Menurut dia, banyak peraturan daerah dan hukum yang mengatur miras, namun tak satu pun yang dapat mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelaku, meskipun sudah meminta banyak korban jiwa.

"Kalau hukum masih saja tetap seperti itu, maka jangan heran kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi," kata dia.

Dia mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menerapkan hukuman setimpal terhadap para pelaku.

Guna mengatasi peredaran miras, Said Aqil mendukung usul pelarangan minuman keras beralkohol oplosan, melalui aturan pemerintah agar tidak lagi jatuh korban tewas akibat menenggak minuman jenis tersebut.

"Saya sangat mendukung kalau ada perubahan aturan mengenai peredaran miras ini," ujar Said.

Kamis (4/12), 25 orang meninggal dunia akibat miras oplosan di Garut, Jawa Barat, sementara di Sumedang delapan orang tewas akibat miras oplosan.

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Read More

Surat Mendikbud kepada kepala sekolah mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013

Mendikbud Anies Baswedan memberikan sambutan sekaligus memberikan paparan pada Silaturahim Mendikbud dengan kepala dinas seluruh Indonesia, di Gedung Kemdikbud, Senin, 1 Desember 2014. (Kemdikbud/PIH/Ridwan Maulana)

Nomor : 179342/MPK/KR/2014 5 Desember 2014
Hal : Pelaksanaan Kurikulum 2013
Yth. Ibu / Bapak Kepala Sekolah
di
Seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Semoga Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan bahagia saat surat ini sampai. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada Ibu dan Bapak serta semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia lewat dunia pendidikan.

Melalui surat ini, saya ingin mengabarkan terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah tentang Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, sebelum keputusan ini diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.
Sebelum tiba pada keputusan ini, saya telah memberi tugas kepada Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk membuat kajian mengenai penerapan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum tersebut ke depannya.

Harus diakui bahwa kita menghadapi masalah yang tidak sederhana karena Kurikulum 2013 ini diproses secara amat cepat dan bahkan sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh tanah air sebelum kurikulum tersebut pernah dievaluasi secara lengkap dan menyeluruh.

Seperti kita ketahui, Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Sementara itu, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yaitu tiga bulan sesudah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pada Pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.

Alangkah bijaksana bila evaluasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2 dilakukan secara lengkap dan menyeluruh sebelum kurikulum baru ini diterapkan di seluruh sekolah. Konsekuensi dari penerapan menyeluruh sebelum evaluasi lengkap adalah bermunculannya masalah-masalah yang sesungguhnya bisa dihindari jika proses perubahan dilakukan secara lebih seksama dan tak terburu-buru.

Berbagai masalah konseptual yang dihadapi antara lain mulai dari soal ketidakselarasan antara ide dengan desain kurikulum hingga soal ketidakselarasan gagasan dengan isi buku teks. Sedangkan masalah teknis penerapan seperti berbeda-bedanya kesiapan sekolah dan guru, belum meratanya dan tuntasnya pelatihan guru dan kepala sekolah, serta penyediaan buku pun belum tertangani dengan baik. Anak-anak, guru dan orang tua pula yang akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas ketergesa-gesaan penerapan sebuah kurikulum. Segala permasalahan itu memang ikut melandasi pengambilan keputusan terkait penerapan Kurikulum 2013
kedepan, namun yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini adalah kepentingan anak-anak kita.

Maka dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, serta diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, saya memutuskan untuk:
1. Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006. Bagi Ibu/Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, mohon persiapkan sekolah untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. Harap diingat, bahwa berbagai konsep yang ditegaskan kembali di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006, semisal penilaian otentik, pembelajaran tematik terpadu, dll. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru-guru di sekolah untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreatifitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-pratik lawas adalah kunci bagi pergerakan pendidikan Indonesia.

2. Tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Pada saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu sekolah-sekolah ini (dan sekolah-sekolah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya. Bagi Ibu dan Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, harap bersiap untuk menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013. Kami akan bekerja sama dengan Ibu/Bapak untuk mematangkan Kurikulum 2013 sehingga siap diterapkan secara nasional dan disebarkan dari sekolah yang Ibu dan Bapak pimpin sekarang. Catatan tambahan untuk poin kedua ini adalah sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan.

3. Mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan Kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. Kemdikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru-guru kita di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita.

Kita semua menyadari bahwa kurikulum pendidikan nasional memang harus terus menerus dikaji sesuai dengan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi peserta didik. Perbaikan kurikulum ini mengacu pada satu tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu ekosistem pendidikan Indonesia agar anak-anak kita sebagai manusia utama penentu masa depan negara dapat menjadi insan bangsa yang: (1) beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab; (2) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) cakap dan kreatif dalam bekerja. Adalah tugas kita semua untuk bergandengan tangan memastikan tujuan ini dapat tercapai, demi anak-anak kita.

Pada akhirnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan adalah pada guru. Kita tidak boleh memandang bahwa pergantian kurikulum secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun juga di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi dan di tangan Kepala Sekolah yang baik dapat terjadi peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di sekolah yang baik pula. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan akan makin digalakkan sembari kurikulum ini diperbaiki dan dikembangkan.

Pada kesempatan ini pula, saya juga mengucapkan apreasiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah Ibu dan Bapak Kepala Sekolah berikan demi majunya pendidikan di negeri kita ini. Dibawah bimbingan Ibu dan Bapak-lah masa depan pendidikan, pembelajaran, dan pembudayaan anak-anak kita akan terus tumbuh dan berkembang. Semoga berkenan menyampaikan salam hangat dan hormat dari saya kepada semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang dipimpin oleh Ibu dan Bapak. Bangsa ini menitipkan tugas penting dan mulia pada ibu dan bapak sekalian untuk membuat masa depan lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan nasional.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 5 Desember 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Read More

Mendagri Hadiri Munas Golkar ‘Tandingan’

Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. (fajar.co)

Jakarta.   Partai Golkar kubu Agung Laksono akan menggelar Munas ‘tandingan’ yang rencananya akan dibuka pada hari Minggu (7/12/14) di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara.
Hingga saat ini Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipastikan akan menghadiri acara pembukaan munas tersebut, demikian disampaikan Ketua panitia pelaksana Munas Golkar ‘tandingan’ Yorrys Raweyai.
Namun Yorrys mengatakan kedatangan Tjahjo hanya sebatas untuk menghadiri, bukan untuk ikut memberikan kata sambutan..
“Yang sudah konfirm hadir itu, Mendagri dan Gubernur DKI Jakarta. Namun perlu saya tegaskan di sini bahwa unsur pemerintah hadir tidak untuk memberi sambutan, namun hanya menghadiri undangan,” kata Yorrys, Sabtu (6/12/14) dikutip dari ROL.
Menurut mantan anggota Banggar DPR-RI ini, pelaksanaan Munas ‘tandingan’ ini akan dilaksanakan sampai tanggal 8 Desember nanti. Bila waktunya kurang maka akan diperpanjang sesuai kebutuhan.
“Kita harus menunjukkan kepada negara bahwa Golkar adalah partai tertua dan aset bangsa,” ujar Yorrys yakin. (ROL/sbb/dakwatuna)

Read More

Sawah Terendam Banjir, Petani Padi di Tuban Terancam Gagal Panen

Sawah terendam banjir (Ilustrasi) (Gatot Rianto | Surabaya Post)

Hujan deras yang mengguyur wilayah kabupaten Tuban, Jawa Timur, membuat sedikitnya 28 hektar sawah yang tengah ditanami padi terendam banjir.

Menurut sejumlah warga setempat, genangan air yang membuat tanaman padi baru berumur 20 hari terendam itu merupakan kiriman dari wilayah perbukitan selatan desa di kabupaten tersebut.

Akibat kondisi tersebut, para petani terancam gagal panen karena sebagian besar tanaman padi yang nyaris hilang terendam air itu telah rusak.

Tak hanya sawah, hujan deras yang terjadi sejak dua hari terakhir itu juga mengakibatkan ruas jalan utama penghubung antardesa terendam air. Salah satunya jalan penghubung Desa Tahulu dengan Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Urak.

Kondisi jalan yang tertutup air bercampur lumpur itu membuat warga terpaksa melintasi jalan tersebut dengan berjalan kaki dan mendorong sepeda agar tidak terperosok ke areal persawahan. (one)

Imam Zuhdi/TVOne

© VIVA.co.id

Read More

Hemat Air, MenPAN Diminta Hanya Perbolehkan PNS Mandi Seminggu Sekali

Menyusul kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang menetapkan gaya hidup hemat bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekelompok orang yang tergabung dalam Gerakan Pegawai Hemat (GERGAMAT) berunjuk rasa mendorong agar KemenPAN-RB membawa kebijakan tersebut ke langkah yang lebih ekstrim.

Bambang Susantiyo, koordinator unjuk rasa tersebut, menyebutkan bahwa MenPAN-RB harus melarang PNS melakukan aktivitas mandi lebih dari sekali dalam seminggu. Ia beralasan bahwa air di Indonesia merupakan sumber daya yang sangat berharga dan harus dihemat penggunaannya. Dengan jumlah sekitar 4 juta orang PNS yang dilarang mandi lebih dari sekali dalam seminggu, maka jumlah penghematan air menjadi lebih signifikan.

“Ini adalah tuntutan yang logis setelah kebijakan sebelumnya yang melarang jumlah undangan kawinan dan juga peraturan yang mengharuskan makan ubi dan singkong. Sesuai dengan konstitusi pasal 33 ayat 3, air adalah sumber daya strategis yang seharusnya dikuasai negara. Maka menghematnya sama nilainya seperti menghemat anggaran dan gaya hidup. Karena itu urusan negara, maka yang harus berkorban adalah para PNS. Itu logis dan berdasar.” tegas Bambang dalam unjuk rasa yang dilakukan kelompoknya kemarin (3/12) di depan kantor KemenPAN di Jakarta.

Beberapa waktu yang lalu, MenPan-RB Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran No. 10/2014 dan No. 13/2014 tentang penghematan anggaran dan gerakan hidup sederhana bagi para PNS. Dalam peraturan yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2014 dan 1 Januari 2015 tersebut, disebutkan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus menghemat anggaran, salah satunya dengan hanya menyediakan singkong, ubi, jagung rebus, air mineral, dan sajian sederhana lainnya dalam acara rapat atau lainnya.

Gaya hidup pribadi PNS sendiri juga tidak luput dari sasaran, dengan melarang mereka mengadakan acara yang mendatangkan lebih dari 1000 orang tamu (400 lembar undangan) baik itu acara pernikahan atau lainnya. Menteri Yuddy sendiri mengatakan bahwa ini adalah bagian dari revolusi mental dan mengurangi gaya priyayi para PNS. Mengenai peraturan yang terakhir, banyak kritik dilayangkan pada KemenPAN-RB karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi PNS di luar kantor.

“Mereka itu PNS, pelayan rakyat, jadi harus mau berkorban dan bekerja rodi.” ucap Bambang mendukung kebijakan Menteri Yuddy. “Lagipula, apa yang kami sarankan ini sebenarnya tinggal menunggu waktu. Sekarang Pak Menteri punya kebijakan untuk mengatur kehidupan PNS, jadi pastinya nanti akan ada aturan susulan, misalnya hanya boleh sekali buang air besar sekali dalam dua hari. Setelah itu, PNS hanya boleh minum sehari maksimal 8 gelas air putih.  Kemudian, agar terlihat prihatin, PNS pasti akan dibatasi makan sehari hanya 1200 kilo kalori. Kami hanya ingin semua aturan tersebut diberlakukan lebih awal. Ini berguna untuk menaikkan kembali citra dan dukungan terhadap pemerintah. Korbankan saja para PNS itu.”

Menurut Bambang ini juga merupakan seleksi alami bagi para PNS. Apabila ada PNS yang tidak sanggup menjalani kehidupan seperti itu, agar segera mengundurkan diri dan posisinya akan diganti oleh orang lain.

Baginya, banyak orang yang ingin menjadi PNS namun tidak lolos tes karena tidak mencapai batas nilai yang ditentukan. Dengan harapan banyaknya PNS aktif yang mengundurkan diri karena kebijakan ini, maka mereka yang selama ini selalu gagal dalam tes masuk PNS bisa mendapat kesempatan lebih besar.

“Jadi kami-kami ini bisa punya kesempatan untuk jadi PNS. Bayangkan, mas, saya sudah 8 tahun ikut tes selalu gagal karena nilai saya di bawah standar. Kalau banyak PNS mengundurkan diri dan semakin sedikit yang mau ikutan tes, saya kan nanti jadi punya kesempatan lebih besar untuk mengabdi pada negara.” papar Bambang.

Kebijakan Menteri Yuddy menerima kritik karena dinilai masuk terlalu jauh ke dalam ranah privasi seseorang. Beberapa pihak menganggap kebijakan tersebut melanggar privasi seseorang.

Tuntutan GERGAMAT sekaligus kebijakan KemenPAN-RB, mendapatkan kritik dari sosiolog Universitas Tritura (UNTRIT) Haposan Gurusinga. Menurutnya, kebijakan KemenPAN-RB untuk masuk mengatur kehidupan pribadi para PNS adalah sesuatu yang tidak etis dan melanggar hak privasi orang lain. Ini akan menjadi lebih parah apabila tuntutan Bambang dan kawan-kawan kemudian diterima oleh Menteri Yuddy.

“Soal penghematan secara kelembagaan dan kementerian, saya bisa memahami. Tapi yang saya tidak bisa memahami adalah bagaimana negara mencoba mengatur kehidupan pegawainya di luar kantor. Dalam hal ini, soal pernikahan, acara pengajian, dan lain-lain sudah terikat erat dengan kultur Indonesia dalam konteks gemeinschaft. Di Jakarta, mungkin saja jumlah undangan tidak lebih dari empat ratus. Tapi di desa-desa? Sulit sekali. Anda tidak undang satu orang, dan akan ada resiko orang itu tersinggung dalam waktu yang sangat lama. Jadinya anda merusak nilai silaturahmi.” ujar Haposan.

Selain itu, ia juga merujuk kepada label ‘hidup hemat’ yang ditujukan kepada para PNS. Haposan menganggap bahwa kehidupan PNS saat ini pun juga sudah sulit, kecuali suami, istri, atau orang tua mereka termasuk berada. Seorang PNS yang bekerja di Jakarta, misalnya, akan sulit untuk membeli rumah ataupun apartemen sebagai tempat tinggal.

“Anda bayangkan, di Jabodetabek, gaji pokok buruh pabrik lebih tinggi dari gaji pokok PNS non-pejabat tinggi lulusan S1. Memang gaji PNS lebih besar dibanding masa lalu dari segi angka. Tapi naiknya harga properti dan lahan membuat mereka kesulitan punya rumah. Mereka harus berhemat, sangat berhemat, membagi-bagi pendapatan mereka untuk keperluan keluarganya, cicilan rumah, belum lagi harga barang-barang kebutuhan pokok semakin menanjak karena inflasi. Ini belum mereka yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil.” paparnya.

Haposan kemudian mengatakan bahwa memang ada oknum-oknum PNS, sebagian diantaranya pejabat, yang memang tidak melakukan fungsinya dengan baik. Tapi itu bukan alasan untuk ikut mengorbankan para PNS yang jujur dan bekerja keras setiap hari hingga lembur, ditengah keterbatasan mereka.

“Pemerintah harus bisa melihat dari kacamata yang lebih luas dan tidak memukul rata semua PNS sebagai musuh atau pihak yang bisa dikorbankan demi pencitraan. Tanpa adanya para PNS yang jujur dan bekerja keras, kebijakan pemerintah sesempurna apapun itu, tidak akan bisa dilaksanakan.” tegas Haposan. (Sha01)

sumber: http://posronda.net/2014/12/05/hemat-air-menpan-rb-diminta-hanya-perbolehkan-pns-mandi-seminggu-sekali/piyunganonline

Read More

Siti Zuhro: Reformasi Partai Politik, PKS Perlu Lebih Inklusif

JAKARTA (5/12) – Sudah waktunya PKS membumikan partai dakwah dengan payung Bhinneka Tunggal Ika, sehingga masyarakat mau bergabung dengan partai ini. Demikian disampaikan Peneliti LIPI, Siti Zuhro saat disambangi jajaran pengurus Bidang Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (5/12) di rumahnya, Jalan Haji Sa’abun No.5, Jati Padang, Jakarta Selatan.
Zuhro menjelaskan PKS perlu memperluas jaringan guna mengangkat ‘status’, tidak sekedar partai menengah. Untuk melampaui 10-15 persen suara, PKS harus mau berjejaring dengan semua kalangan. “Partai ini perlu membuktikan diri sebagai partai dakwah yang mampu merefleksikan aspirasi dan menaruh simpati untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Namun bila dilihat dari segi kaderisasi, Siti Zuhro mengakui PKS memiliki sistem kaderisasi terbaik dibandingkan partai lain. “Harus diakui kalau di antara partai lain, PKS paling bagus dalam hal kaderisasi. Ini yang harus diteruskan oleh PKS, terus memperluas perekrutan kader-kader. Berdakwah itu merangkul, namanya juga amar ma’ruf,” kata Dosen Universitas Indonesia itu.
Silaturrahim bersama Siti Zuhro merupakan salah satu agenda Bidang Perempuan (Bidpuan) DPP PKS dalam rangka menyambut Hari Ibu. Kegiatan dilakukan selama tanggal 1-22 Desember 2014 dengan mengunjungi para tokoh perempuan nasional. Selain mempererat tali persaudaraan, kegiatan ini juga merupakan sarana mengetahui persepsi serta menghimpun masukan kaum perempuan terhadap PKS. Sehingga, PKS dapat terus berbenah dan menjadi partai pilihan perempuan Indonesia.
Sebelum perbincangan usai, Siti Zuhro sempat mengemukakan pendapatnya mengenai kebutuhan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. “Untuk merespon MEA, Indonesia perlu meningkatkan kualitas SDM. Kita akan sulit bersaing kalau bodoh, karena baik barang maupun orang/jasa akan banyak hilir mudik. Saya senang partai mau merespon hal ini. Partisipasi partai dalam mendukung peningkatan kualitas SDM cukup besar, terutama dimulai dari SDM para kadernya,” ujar Zuhro.
Peningkatan SDM, kata Zuhro, juga berkaitan dengan kualitas perempuan dalam berpolitik. “Partisipasi perempuan dalam politik itu terbukti sangat besar pengaruhnya. Nah, perempuan-perempuan yang masuk arena politik perlu memperkuat pemahaman substansi. Tidak bisa sekedar punya jaringan di dalam, kemudian ikut berkiprah sebagai legislator. Kembali lagi, ketika Indonesia butuh reformasi partai politik, maka harus ada peningkatan kualitas SDM-nya, termasuk dan terutama kaum perempuan,” pungkasnya.

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Hapus KTKLN, Jokowi Dinilai Terlalu Ceroboh

Petugas dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri(KTKLN).

JAKARTA -- Rencana Presiden Joko Widodo menghapus keberadaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) bagi TKI disesalkan oleh pegiat buruh migran. Presiden Barisan Muda Peduli Tenaga Kerja Indonesia (BM-TKI), Abdul Syarif Hidayatullah, menilai rencana presiden tersebut sangat mengada-ada.

"Jadi merupakan alasan mengada-ada jika alasan penghapusan KTKLN dikarenakan pungutan. Jika memang terjadi pungutan terhadap pembuatan KTKLN, BM TKI siap berada di garda terdepan untuk memberantas oknum-oknum tersebut", ujar Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima ROL di Jakarta, Kamis (4/12).

Menurutnya, Jokowi terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan penghapusan KTKLN. Dasar yang digunakannya, kata dia, hanya adanya pengaduan beberapa TKI dalam momen e-blusukan dengan beberapa komunitas TKI.

KTKLN, menurut Syarif, merupakan alat untuk menghindarai praktik perdagangan manusia yang selama ini masih marak terjadi. "Masih banyak buruh migrant yang berangkat keluar negeri tanpa sepengetahuan negara dan justru paling sering menjadi korban kekerasan. KTKLN adalah program terpadu agar mempermudah pengendalian data dan prosedur menjadi Tenaga Kerja Indonesia".

Lantas jika alasan penghapusan KTKLN karena adanya praktek pungutan liar di lapangan, ia menyarankan, seharusnya presiden melakukan pembersihan di dalam lingkungan birokrasi sehingga praktek tersebut dapat dihilangkan.

"Jadi mungkin pengaduan kasus pungutan KTKLN itu hasil dari kasus lama. Tapi pada kenyataannya pelayanan KTKLN termasuk pelayanan yang mendapat penilaian tinggi dalam survei KPK," ujarnya.

KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan kartu tanda pengenal bagi TKI yang diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada TKI. KTKLN diberikan sebagai bukti bahwa calon TKI telah memenuhi persyaratan dan prosedur menjadi TKI sesuai dengan Undang undang. KTKLN merupakan produk teknologi tinggi yang memiliki chip dan mampu memuat data data TKI.

*ROL

Read More

Mudahnya Menghafal Alquran

Ustaz Bobby Herwibowo (bertopi) tengah memandu acara #hafizhonthestree di kawasan car free day

JAKARTA -- Sulitkah menghafal Alquran? Banyak orang mengira seperti itu. Padahal, menghafal rangkaian firman Allah SWT yang terangkum dalam kitab suci umat Islam itu sangat mudah, bahkan semudah tersenyum.

Keyakinan itulah yang coba dikembangkan Ustaz Bobby Herwibowo. Beragam upaya telah dilakukannya untuk mengajak umat Islam menghafal Alquran. Salah satunya, melalui gerakan Hafidz on the Street yang diadakan di kawasan car free day di Jakarta, Ahad (30/11). 

Bersama teman-temannya yang tergabung dalam Kauny Quantum Memory, Bobby mengajak semua orang dan komunitas yang hadir di kawasan itu untuk mengaji dan menghafal Alquran dengan cara yang lebih asyik dan menyenangkan.

Mereka pun bisa menghafal Alquran tanpa harus mengganggu aktivitas mereka, seperti lari, bersepeda, jajan, dan lainnya. "Menghafal ayat itu lebih mudah dari yang dibayangkan, bahkan semudah tersenyum," ujar Bobby kepada Republika, Senin lalu.

Menurutnya, banyak orang Islam yang masih takut, enggan, dan kurang percaya diri menghafal Alquran. Jangankan menghafal, tak sedikit Muslim yang belum bisa membaca Alquran sesuai dengan makhrajnya.

Karena itulah, Ustaz Bobby bersama teman-temannya melakukan gerakan Hafidz on the Street ini. "Inspirasi kita awalnya dari kisah Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama. Beliau kan takut dan lari keluar gua, tapi tetap bisa menghafal surah al-Alaq.''

Apalagi, kawasan car free day selalu didatangi banyak orang dari beragam usia dan profesi. Karena itu, diharapkan gerakan ini dapat dilakukan berbagai generasi orang Islam, dari orang tua hingga anak-anak.

Sumber : republika.co.id

Read More

200 Orang Loper Koran Dapat BPJS Ketenagakerjaan

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.
Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.
Program ini juga dirasakan oleh saudara kita, sebanyak 200 orang loper koran dari media cetak di Sumatera Barat menerima BPJS ketenagakerjaan dan 1 (satu) unit kendaraan ambulance operasional untuk RSUD Achmad Mochtar Bukittingi dari BPJS Ketenagakerjaan di Istana Gubernuran Padang, selasa (2/12)
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan apresiasinya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah membantu dalam proses pemberian keamanan dan kenyamanan kerja berupa bantuan BPJS bagi loper koran yang ada di Sumatera Barat, terutama Kota Padang.
Diakuinya BPJS Ketenagakerjaan ini bukanlah suatu Instansi yang abal-abal, tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah lari, karena di sini BPJS ketenagakerjaan bekerja dengan prinsip melayani sepenuh hati, ucap Irwan Prayitno saat memberikan sambutan.
Sambil seloroh Irwan Prayitno menyebutkan, buat Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan, kalau membantu itu hendaknya jangan cuma 1 unit saja Pak, lebih banyak lebih baik, sembari tertawa.
Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan ini mampu membuat kenyamanan kerja bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia pada umumnya, Sumatera Barat khususnya, ujarnya mengakhiri.
Penerima BPJS  Ketenagakerjaan sebanyak 200 orang ini dibayarkan iuran  Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian selama 6 bulan. “Alasan kenapa kita memilih loper koran adalah karena pekerjaan menjadi loper koran bukanlah pekerjaan yang formal dan belum mendapatkan jaminan ketenagakerjaan sebelumnya, namun dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat membantu para pekerja Non-Formal yang ada di Sumatera Barat maupun daerah lainnya” ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaaan Elvyn G. Masassya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama dengan Kanwil Sumbar Riau dan Direktur Utama RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi, dan disaksikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Gubernur Sumatera Barat.(*)
pasberita.com 3 Desember 2014

Read More

Inilah Hal Menarik dari Golkar Menurut Anis Matta

Jakarta (4/12) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, bahwa sepanjang perjalanan Partai Golkar dalam catur perpolitikan di Indonesia, PKS banyak mengambil pelajaran.
"Sebagai partai yang masih belia, kami selalu memandang partai-partai besar, seperti Golkar, dengan semangat pembelajaran," kata Anis, di Jakarta, Kamis (4/12).
Dia menjelaskan, ada banyak hal menarik yang bisa dipelajari dari Golkar, salah satunya, ujar Anis, adalah mekanisme pemilihan pemimpin, manajemen konflik, dan proses rekonsiliasi yang menyertainya.
"Ini menarik, karena Golkar sebagai partai terbuka telah berhasil melewati begitu banyak turbulensi dan mereka eksis dengan segudang karya hingga saat ini," ungkap mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Selain itu, menurut Anis, yang tak kalah menarik adalah belajar dari kemampuan adaptasi Golkar yang begitu cepat.
"Bayangkan, selama 50 tahun berada di dalam pemerintahan. Saat ini Golkar menjadi partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan, untuk pertama kalinya, dan Golkar mengambil keputusan itu melalui proses yang elegan, cantik, dan juga asyik," terang Anis.
Pria kelahiran Bone itu mengungkapkan, hal itulah kesan yang dia peroleh ketika di Munas Golkar, Aburizal berulang-ulang menegaskan keberadaan Golkar dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Anis Matta Beri Selamat kepada Aburizal Bakrie

Jakarta (4/12) - Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang digelar sejak Ahad (30/11) sampai dengan hari ini, Kamis (4/12) menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019. Tampak hadir dalam acara pelantikan Aburizal bakrie para pimpinan partai Koalisi Merah Putih (KMP).
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, secara khusus memberikan ucapan selamat kepada Aburizal Bakrie.
"Hari ini Munas Golkar ditutup dan Aburizal Bakrie terpilih kembali menjadi ketua umum Golkar. Selamat!" kata Anis, di Jakarta, Kamis (4/12).
Selain itu, Anis Matta juga memberikan apresiasi atas berlangsungnya Munas Golkar yang berlangsung damai dan lancar.
"Sekali lagi, selamat kepada Keluarga Besar Golkar, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan seluruh jajaran pengurusnya atas terselenggaranya Munas Golkar," pungkas Anis.

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Hapus PSO KA Jarak Jauh, Pemerintah Tidak Pro Rakyat dan Langgar UU

Jakarta (4/12) — Komisi V DPR RI mengkritik kebijakan penghapusan Public Service Obligation (PSO) Kereta Api (KA) mulai 1 Januari 2015 mendatang. Kebijakan pemerintah itu dinilai tidak pro rakyat dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu, Kamis (4/12) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menyusul rencana penghapusan PSO 11 kereta ekonomi jarak jauh di Jawa dan 12 kereta jarak sedang di Jawa dan Sumatera mulai 1 Januari mendatang.
“Seharusnya kebijakan pemerintah lebih pro rakyat, seperti PSO untuk transportasi publik harus ditambah, bukan malah dicabut. Sudah harga BBM naik, PSO dicabut pula. Rakyat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman. Apalagi penetapan PSO sudah diamanatkan dalam UU Perkeretaapian sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam pelayanan publik,” kata Yudi.
Dalam UU No.23/2007 pasal 153 ayat (1) ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, dan itu diwujudkan dalam kewajiban memberikan pelayanan publik (PSO) berupa subsidi.
Tanpa subsidi, tiket kereta rata-rata melonjak di atas Rp100 ribu untuk setiap kali perjalanan. Kereta Kertajaya dari Surabaya ke Tanjung Priok, misalnya, naik dari Rp50 ribu menjadi Rp135 ribu. Kereta Progo dari Lempuyangan, Yogyakarta-Pasar Senen, Jakarta, naik menjadi Rp105 ribu dari sebelumnya Rp50 ribu. Sedangkan kereta Matarmaja dari Rp65 ribu menjadi Rp150 ribu, dan Tawang Jaya, Semarang-Jakarta dari Rp40 ribu menjadi Rp80 ribu
Kenaikan tarif yang melebihi 100% itu dinilai Yudi akan semakin membebani rakyat, terlebih setelah kenaikan BBM pada pertengahan November lalu. Seharusnya PSO dinaikan bukan malah dicabut.
“Alasan pencabutan PSO kereta ekonomi jarak jauh dan sedang karena jumlah penumpangnya menurun, perlu dibuktikan. Karena, faktanya tiket ekonomi untuk jarak jauh dan sedang selalu ludes,” ujar Yudi.
Temuan BPK
Tak hanya pencabutan PSO yang dikritik Yudi, Wakil ketua Komisi V itu juga mengkritisi penghitungan PSO yang tidak didasarkan aturan perundang-undangan. Akibatnya, perhitungan PSO selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Seperti pada pada pemeriksaan BPK Semester I 2014. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, BPK menemukan kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA. Perhitungan PSO KA tahun 2013 sebesar Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
BPK, kata Yudi, sudah memberikan laporan tentang temuan adanya kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA yaitu sebesar Rp682,76 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal itu terjadi karena peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO tidak memiliki keselarasan. Mentri Perhubungan (Menhub) juga belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam penghitungan formula tarif, termasuk didalamnya Infrastructure Maintenance Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC).
“Untuk penetapan PSO ini, kami minta Menhub segera merealisasikan pengenaan TAC pada operator dan belanja IMO prasarana serta merevisi peraturan yang mengatur tentang PSO terutama biaya menjadi objek pemeriksaan PSO. Jangan dibiarkan tanpa aturan yang jelas seperti sekarang agar tidak selalu menjadi temuan BPK,” pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Jabar Barat IV yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi itu.

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Jangan Ada Lagi Kapal yang Tidak Patroli Karena Tidak Ada Bahan Bakar

Jakarta (4/12) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, menyambut baik tekad Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio yang akan mengerahkan 147 armada kapal perang TNI AL untuk menindak para pelaku illegal fishing. Ia berharap tidak optimalnya kinerja TNI AL dalam menindak pelaku illegal fishing di masa lalu karena ketiadaan bahan bakar tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Jangan ada lagi kapal perang yang tidak optimal dalam berpatroli untuk menjaga kedaulatan NKRI di laut karena alasan tidak ada bahan bakar," kata Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Sebelumnya KSAL menyatakan seluruh kapal perang siap dioperasikan untuk menindak illegal fishing sesuai perintah Presiden. Diakuinya, selama ini ada hambatan untuk tugas tersebut terutama terkait anggaran pemenuhan kebutuhan bahan bakar. Namun, kini ia mengaku hambatan tersebut sudah teratasi. Anggaran untuk hal tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.
Badan Pangan Dunia (FAO) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing Rp30 triliun. Namun angka itu dinilai terlalu kecil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut hitung-hitungannya, akibat illegal fishing, kerugian Indonesia per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp240 triliun.
Menurut Hermanto, selama ini negara seolah tidak berdaya menghadapi illegal fishing. “Kita tahu dan mengakui ada illegal fishing. Kita tahu kerugian negara akibat illegal fishing sangat besar. Namun sejauh ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasinya belum berhasil secara signifikan,” kata Hermanto.
Ia mengakui bahwa upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini memang telah dilakukan, tapi belum signifikan.
“Kapal asing pelaku illegal fishing yang bebas masuk perairan Indonesia perlu pengawasan dan tindakan tegas. Ada yang berhasil ditangkap. Namun kapal yang tidak berhasil ditangkap jauh lebih banyak. Makanya angka illegal fishing masih tetap tinggi. Kedepan, setelah negara mencukupi kebutuhan bahan bakar untuk kapal patroli maka diharapkan TNI AL bisa bekerja secara optimal dalam membantu menekan angka illegal fishing secara signifikan," pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Sumatera Barat I yang meliputi Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, dan Kota Solok itu.

Sumber : http://pks.or.id

Read More

Sukses Menyapih Tanpa Bikin Anak Rewel

Mempersiapkan kemantapan hati ibu dan melihat tanda bahwa si anak siap disapih memang tidak mudah. Akibatnya, proses menyapih sering kali tidak berjalan mulus. Bila demikian trik menyapih anak tanpa rewel berikut ini bisa dicoba.
* Mengurangi frekuensi menyusui.
Secara bertahap kurangilah frekuensi menyusui pada siang hari. Cara ini biasanya akan menurunkan produksi ASI. Jika ASI tinggal sedikit, biasanya anak pun tidak mau menyusu lagi. Pada malam hari, biasanya anak terbangun untuk menyusu. Sebaiknya sebelum tidur, anak dikenyangkan terlebih dahulu, entah dari MPASI (Makanan Pendamping ASI) atau dengan susu UHT atau formula.
  
* Menambah pemberian MPASI.
Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengenalkan anak pada sesuatu yang baru, seperti rasa, bentuk, dan tekstur pada MPASI. Lalu, berikan sebanyak 3 – 4 kali sehari untuk mengurangi pemberian ASI pada siang hari.
* Tetapkan tempat menyusui.
Tetapkan hanya pada satu tempat, misalnya di kamar. Ini berguna agar si kecil tidak meminta ASI di sembarang tempat sekaligus mengajaknya untuk belajar mengenal aturan.
* Tidur terpisah.
Terkadang balita mau tak mau belajar menahan diri untuk tidak menyusu pada malam hari. Karena itu perlu kerja sama ayah seperti menemani tidur, agar balita tidak rewel ketika pisah dengan sang bunda.
* Menyiapkan makanan atau minuman pengganti.
Ketika balita haus dan minta disusui, alihkan dengan memberi minuman dan/atau makanan pengganti, yang disukainya. Sebaiknya, siapkan dahulu minuman/makanan pengganti di sisi tempat tidurnya.
* Memberikan penjelasan dengan mengajak bicara.
Meskipun masih kecil, balita tetap bisa mengerti maksud kita, asalkan dijelaskan dengan bahasa sederhana dan lemah lembut. Bunda bisa melakukannya dengan sabar, lembut, dan penuh cinta. Jangan pernah bosan untuk memberikan alasan kepada balita.
*Tunjukkan perhatian dan kasih sayang.
Selama proses menyapih, tunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anak, seperti mendekap, mengusap, atau mencium anak. Ini dimaksudkan agar anak tahu bahwa kita tetap menyayanginya meski sudah tidak menyusuinya lagi.
* Mantapkan hati.
Jika sudah berniat, jangan sampai kita luluh oleh rengekan balita yang terus minta ASI lagi. Kita pun mesti disiplin. Tapi yang terpenting jangan sampai kita ragu-ragu, karena keraguan ini akan terbaca oleh anak. Akhirnya, anak pun tidak rela disapih.
* Menyapih pada saat sehat.
Sebaiknya menyapih anak tidak dalam keadaan kurang sehat. Karena pada saat demikian, balita masih butuh menyusu sebagai rasa aman. Tunggulah sampai balita sembuh.
* Melibatkan suami.
Ajaklah suami sebagai orang terdekat yang mampu menghibur dan mengalihkan perhatian anak ketika rewel minta ASI. Ayah dapat mengingatkan/mendukung agar ibu selalu bersikap konsisten.
* Mengganti aktivitas menyusu.
Banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh orangtua dan anak sebagai pengganti waktu menyusui. Seperti membaca buku atau mendongeng sebelum tidur.
Nah, itu tadi trik menyapih anak tanpa rewel. Dan, ketika anak sudah tidak menyusu lagi, berikan penghargaan atas upaya atau kedisiplinannya itu. Tidak perlu memberikan hadiah, tapi cukup dengan pujian atau pelukan saja kok.  (Intisari Extra Kesehatan dan Kecerdasan Anak)

Sumber artikel : tribunnews.com 
Sumber Foto     : http://id.theasianparent.com

Read More

Tatsqif Bulanan PIP PKS Malaysia

Sebagai salah  satu sarana untuk meningkatkan tsaqofah islamiyah para kader, PIP PKS Malaysia pada hari ahad 30 November 2014 mengadakan tatsqif dengan tema “ Pengantar Ilmu Ushul Al FIqh “ yang menghadirkan muwajjih Al Ustadz Dr Muntaha Artalim, MA. Acara yang bertempat di markaz dakwah PIP PKS Malaysia di Kuala Lumpur itu dihadiri kurang lebih 40 kader ikhwan dan akhwat.
 Dalam sambutannya, Ust Taufik Subhi selaku ketua divisi pendidikan dan pelatihan bidang kaderisasi PIP PKS Malaysia menyampaikan bahwa, “Acara tatsqif ini akan rutin dilaksanakan setiap bulan pada pekan keempat. Harapannya kader bisa mendapatkan banyak ilmu khususnya ilmu-ilmu syar’i sehingga menambah pemahaman dan menjadi bekal untuk berdakwah kepada segenap masyarakat yang ada di sekitarnya.”
Ust Muntaha diawal paparannya menyebutkan bahwa betapa pentingnya ilmu ushul fiqh dalam khazanah keilmuan Islam. Beliau mengutip perkataan para ulama “Dulu para ulama ahli hadits berada dalam kebutaan, sampai datanglah Imam Syafii “ kenapa? Karena oleh beliaulah, ushul fiqh disusun menjadi sebuah ilmu yang bisa dipelajari seperti yang beliau tulis dalam kitab Ar Risalah. Ilmu Ushul fiqh juga membuat seseorang itu menjadi paham bagaimana memahami ayat Al Quran dan Al Hadits, dan bagaimana Al Quran dan hadits tersebut bisa digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi pada masa ini.”
Pada sesi tanya jawab, para peserta pun banyak mengajukan berbagai pertanyaan, yang kemudian dijawab oleh Ust Muntaha dengan tuntas sehingga semakin memperkaya materi yang sebelumnya telah beliau sampaikan. Setelah itu, karena waktu zuhur telah tiba, maka acara pun ditutup dengan sholat zuhur berjamaah. (IM/KL/pks-malaysia.org)

Read More

"Target PKS Bukan Dipecah Tapi Dibusukkan" by @bang_dw

1. Ada yang nanya kepada saya | apakah PKS akan bernasib seperti golkar dan PPP? | saya jawab | tidak | mengapa tidak?

2. PKS itu sebuah target pembusukan bukan target pemecahan | beri pembusukan lewat kasus yang dibuat buat, hubung menghubungkan.

3. Dan saya yakin | @KPK_RI sudah memiliki amunisi terkait pembusukan kepada PKS kedepannya | #inisoalsuara

4. Nasib PKS itu sama dengan gerindra | #dibusukkan | karena sebuah mesin politik yang solid dan tangguh | bisa dihancurkan oleh persepsi

5. Ada beberapa #catatan info yang saya ketahui akan dimainkan oleh #kakitangan penguasa kepada PKS terkait pembusukkan

6. Pertama kasus SKRT di kemenhut lalu kedua kasus haji 2011 -2012 dan terakhir kasus kemeninfo

7. Dan #ironi nya ketiga kasus itu sedang dicari hubung menghubungkan, kait mengkaitkan, bukti membuktikan kepada orang PKS

8. Saya ambil sebuah statement kecil | 'pokoknya kalian harus dapatkan walau itu hanya secuil info yang mengkaitkan dengan politisi PKS'

9. 'Sekecil apapun info yang bisa mengkaitkan dengan politisi PKS, ibarat menemukan sebuah berlian di tanah berlumpur'

10. Pembusukkan lewat gorengan media hingga melahirkan persepsi negatif di publik | hal itulah yang menjadi tujuan utama

11. Paling asyik dan menarik untuk dibahas | adalah kasus yg melibatkan politisi PKS | pasti booming dan lebih lama 'impact' nya dimedia

12. KPK vs PKS | kalau PKS melakukan aksi memberikan advokasi kebenaran | yang pasti jatuhnya adalah dianggap melemahkan KPK

13. Analogi KPK mirip dengan jokowi | selalu benar dan tidak pernah salah | kalo salah atau tidak benar maka kembali pada pasal satu

14. Itulah jawaban saya | mengapa PKS tidak akan bernasib di pecahkan seperti golkar dan PPP | PKS itu akan #dibusukkan.

*dari twit @bang_dw (4/12/2014)/piyunganonline

Read More

Dibalik Penolakan JKW Terhadap Pembukaan Perwakilan HAMAS Di Indonesia

1. Masih ingat dengan ini? "Jokowi janji mati-matian bela Palestina" (http://www.merdeka.com/pemilu-2014/jokowi-janji-mati-matian-bela-palestina.html)

2. "Ini dukungan tanpa reserve," kata Jokowi dalam salah satu kesempatan kampanye pilpres 2014 beberapa waktu yg lalu. Media sosial pun heboh.

3. Mengapa heboh? Karena gak ada angin gak ada hujan, pernyataan dukungan Jokowi kepada Palestina itu bak petir di siang bolong. Ujug-ujug!!

4. Kenapa ujug-ujug? Karena track record Jokowi dan PDIP menunjukkan sama sekali gak ada sejarahnya menyuarakan kepedulian soal Pelestina.

5. Bahkan setiap ada momentum krusial di Palestina (serangan Israel atas Gaza misalnya) para pendukung PDIP banyak yg mencibir....

6. ...mencibir mereka yang menggaungkan keprihatinan dan dukungan serta menggalang dukungan untuk bangsa Palestina. Kata2 yg kerap terlontar adalah:

7. "Ngapain jauh-jauh mikirin Palestina, rakyat negeri sendiri aja masih banyak yang susah?" Kurang lebih begitulah cibiran sebagian mereka.

8. Dan suka atau tidak suka harus diakui kalau partai yang selama ini paling gencar menyuarakan pembelaan kepada bangsa Palestina adalah PKS.

9. Karena itu wajar bila di media sosial terjadi kehebohan menanggapi janji Jokowi utk membela kemerdekaan Palestina itu. Ada apa di balik itu?

10. Sederet pertanyaan mengemuka. Kenapa baru saat Pilpres Jokowi & PDIP dgn lantang menyuarakan pembelaan itu? Kemana aja mereka selama ini?

11. Karenanya tak berlebihan bila saat itu banyak yang skeptis dengan janji Jokowi yg didukung PDIP utk membela Palestina. Track record bro!

12. Dan adalah mjd wajar juga bila sebagian beranggapan bhw janji Jokowi saat itu tak lebih sebagai "pemanis" kampanyenya demi meraih simpati.

13. Akhirnya publik pun akhirnya mencatat "janji langka" Jokowi untuk membela Palestina itu. Dan waktu lah yang kelak akan membuktikannya.

14. Dan kemarin (2/12/2014) rupanya "janji langka" membela Palestina itu mulai "direalisasikan" pemerintahan Jokowi yg tentu saja diamini PDIP.

15. Sebelumnya kita tahu bahwa Hamas (salah satu faksi pejuang Palestina terkuat di samping Fatah) mengirimkan delegasinya ke Jakarta.

16. Kedatangan delegasi HAMAS itu bertujuan untuk mengajukan permohonan pembukaan kantor perwakilan di Indonesia sebagaimana di Malaysia.

17. Niat delegasi HAMAS itu pun disambut baik dan didukung pimpinan DPR yang didominasi Koalisi Merah Putih (KMP).

18. Dan ternyata......Jokowi benar2 "merealisasikan janjinya" membela Palestina dgn MENOLAK pembukaan perwakilan HAMAS di Indonesia.

19. Alasan yg dikemukakan di balik penolakan itu juga terkesan hanya formalitas saja, yaitu bahwa sudah ada Kedutaan Palestina di Jakarta.

20. Pemerintah Jokowi melalui Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan Kedutaan Palestina sudah mewakili seluruh rakyat Palestina.

21. Tepatkah alasan yang dikemukakan Pemerintah Jokowi menolak pembukaan kantor HAMAS di Indonesia? Mari kita timbang secara obyektif..

22. Pertama, adanya fakta bahwa banyak negara2 di dunia ini yang telah mengizinkan HAMAS untuk membuka perwakilan di negaranya.

23. Sebut saja misalnya Lebanon, Qatar, Pakistan, dan negeri jiran kita Malaysia. Bahkan di Jerman dan Rusia juga ada kantor perwakilan HAMAS.

24. Bahkan kantor perwakilan HAMAS di Malaysia sendiri telah dibuka sejak 4 tahun yang lalu.

25. Apakah negara2 yg mengizinkan dibukanya perwakilan HAMAS di negaranya seperti Rusia & Jerman itu bodoh? Hanya orang bodoh yg bilang begitu.

26. Di negara2 itu juga pasti sudah ada Kedubes Palestina. Lalu mengapa mereka masih mengizinkan dibukanya perwakilan HAMAS?

27. Kuncinya adalah bagaimana kita memandang Palestina dan HAMAS.

28. Palestina bukanlah "negara normal" sebagai sebagaimana negara2 yang memiliki kedaulatan penuh atas negaranya.

29. Palestina masih berjuang memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Israel yang didukung tanpa batas oleh AS.

30. Dan keberadaan HAMAS dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan Palestina itu harus dilihat secara utuh. HAMAS bukan parpol/organisasi biasa.

31. Dalam 25 tahun terakhir, dlm konteks perjuangan Palestina mendapatkan kemerdekaannya, peran HAMAS telah menggeser PLO.

32. Sejak meletusnya intifadha pertama tahun 1987, HAMAS telah menjelma menjadi musuh terbesar sekaligus momok nomor 1 zionis Israel.

33. Meski banyak tokoh seniornya yg gugur dibunuh zionis Israel atau meringkuk dalam penjara, kaderisasi dalam tubuh HAMAS tetap berjalan mulus.

34. Suksesi kepemimpinan selalu berjalan lancar. Mati satu tumbuh seribu. Sementara itu, metode perlawanan HAMAS mengalami "revolusi".

35. Dari yang semula hanya mengandalkan batu untuk melempar tentara Israel, kini telah mampu "melempar" roket ke jantung zionis di Tel Aviv!

36. Di sisi lain, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang didominasi Faksi FATAH mengalami stagnasi dalam perjuangannya.

37. Perundingan demi perundingan yang dilakukan dengan pemerintah zionis Israel dan diperantai negara2 barat tak menghasilkan sesuatu yg jelas.

38. Di sisi lain, zionis Israel terus memperkuat cengkeramannya atas bumi Palestina dgn terus memperluas pemukiman Yahudi meski ditentang dunia.

39. Bahkan untuk menjamin keamanannya, zionis Isreal telah membangun "tembok pemisah" (baca: tembok rasialis) di wilayah pendudukan Palestina.

40. Pembangunan pemukiman yahudi yang terus digenjot dan tembok pemisah tersebut telah mencabik2 wilayah Palsetina khususnya Tepi Barat.

41. Atas kenyataan itu, sebagian besar rakyat Palestina merasa frustrasi dengan metode perjuangan yang dilakukan PLO yang didominasi Faksi FATAH

42. Di sisi lain, rasa simpati kepada HAMAS dgn metode perlawanan bersenjata makin lama makin meningkat dan puncaknya terlihat pada pemilu 2006.

43. Dalam pemilu 2006 tersebut yg merupakan pemilu pertama yg dilakukan secara demokratis, HAMAS menang telak atas FATAH. Barat pun gusar. (link berita: Hamas Menang Besar Dalam Pemilu Palestina 2006)

44. Selanjutnya disusun konspirasi untuk menjatuhkan HAMAS dari kekuasaan dg memanfaatkan Faksi FATAH yg telah mendominasi selama puluhan tahun.

45. Faksi FATAH yang khawatir kehilangan kekuasaannya menelan "umpan" yang diberikan Israel dan negara2 barat sekutunya.

46. Akhirnya konflik bersenjata antara HAMAS vs FATAH tak terhindarkan lagi. Jalur Gaza dikuasai HAMAS, sementara Tepi Barat dikuasai FATAH.

47. Berkali2 upaya perdamaian antara HAMAS dan FATAH dilakukan namun hasilnya sampai hari ini belum sepenuhnya berhasil.

48. Di sisi lain, zionis Israel dan negara2 barat sekutunya dgn berbagai cara selalu berupaya menjegal setiap upaya perdamaian HAMAS dan FATAH.

49. Mereka tidak ingin melihat bangsa Palestina bersatu. Strategi "belah bambu" pun kerap dilakukan untuk mencegah bersatunya HAMAS dan FATAH.

50. Di satu sisi mereka mengakui pemerintahan FATAH sebagai representasi pemerintah Palestina, di sisi lain memasukkan HAMAS dlm daftar teroris.

51. Padahal bicara legitimasi, sbg pemenang pemilu demokratis tahun 2006, semestinya HAMAS lebih berhak sbg representasi pemerintah Palestina.

52. Begitulah hipokritnya negara2 barat yg mengklaim sebagai kampiun demokrasi yang tak segan2 menghancurkan hasil dari proses demokrasi bila..

53. ...bila dari proses demokrasi itu melahirkan pemenang dari pihak yang tidak mereka kehendaki (dalam konteks ini adalah: HAMAS).

54. Dengan demikian, melihat anatomi persoalan Palestina secara utuh tentu tak bisa menafikan keberadaan HAMAS, suka atau tidak suka.

55. Perspektif inilah yang seharusnya digunakan dalam konteks perjuangan Palestina merebut kemerdekaannya.

56. HAMAS adalah salah satu "alat" terpenting bangsa Palestina saat ini dalam perjuangannya memperoleh hak2nya sebagai bangsa yg merdeka.

57. Adalah naif kalau bicara mendukung kemerdekaan Palestina tapi mengabaikan peran HAMAS.

58. Dan kenaifan itulah yg mendasari keputusan pemerintahan Jokowi yang akhirnya MENOLAK pembukaan kantor perwakilan HAMAS di Indonesia.

59. Kantor kedutaan Palestina di Jakarta jelas adalah representasi dari pemerintahan FATAH yang menguasai Tepi Barat. Bagaimana dgn Gaza?

60. Idealnya memang hanya ada satu perwakilan yg merepresentasikan negara Palestina. Tapi itu IDEALNYA. Namun bagaimana bila berbeda REALITANYA?

61. Jokowi telah berjanji untuk mendukung kemerdekaan Palestina "tanpa reserve" seperti yang digembar-gemborkan saat kampanye lalu.

62. Hal itu seharusnya bisa dimaknai bahwa pemerintahan Jokowi akan mendukung segala sarana yang menunjang perjuangan kemerdekaan Palestina.

63. Dan saat ini HAMAS adalah salah satu "sarana" terpenting dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan Palestina secara penuh.

64. Lalu ada apa sebenarnya di balik penolakan pemerintahan Jokowi menolak pembukaan perwakilan HAMAS di Indonesia? Mari kita cermati.

65. Pertama, kekhawatiran akan mendapat "teguran" dari USA bila pemerintah Jokowi mengizinkan pembukaan perwakilan HAMAS di Jakarta.

66. Mengapa demikian? Karena HAMAS telah dimasukkan USA ke dalam daftar organisasi teroris, tentu demi membela anak emasnya, zionis Israel.

67. Dengan demikian mengizinkan HAMAS membuka perwakilan di Jakarta dapat dipandang sebagai dukungan terhadap teroris dan USA pasti marah.

68. Pertanyaan berikutnya, mengapa Pemerintahan Jokowi harus takut pada "teguran" USA bila mengizinkan HAMAS berkantor di Jakarta?

69. Negara tetangga kita Malaysia, sejak 4 tahun lalu telah mengizinkan HAMAS membuka kantornya meski sudah ada Kedutaan Besar Palestina.

70. Pertanyaannya, apakah Malaysia tidak takut "ditegur" USA karena mengizinkan HAMAS membuka perwakilannya itu?

71. Mohon maaf, saya harus katakan bila Malaysia bisa lebih menegakkan kepalanya bila berhadapan dengan USA bahkan sejak era Mahathir Mohammad.

72. Sementara pemerintah kita selama ini seakan merasa inferior bila hrs berhadapan dgn negara2 barat khususnya USA. Contoh dlm kasus Freeport.

73. Sebab kedua, di balik penolakan dibukanya kantor HAMAS di Jakarta adlh persoalan ideologi dan konstelasi politik domestik. Begini maksudnya.

74. Pemerintah Jokowi didominasi oleh partai2 "kiri sekuler" (khususnya PDIP & Nasdem) yang secara ideologis berseberangan dg ideologi HAMAS.

75. HAMAS yang dianggap representasi dari Ikhwanul Muslimin (IM) di Palestina dianggap memiliki ideologi yg sama dgn PKS.

76. Sementara PKS dianggap oleh partai2 koalisi Jokowi-JK sebagai oposisi utama bersama Gerindra yg tdk akan pernah mungkin mau "kompromi".

77. Pemerintah Jokowi dgn KIH-nya menganggap bila HAMAS berkantor di Jakarta akan menguntungkan PKS secara politik.

78. Intinya, Pemerintah Jokowi dgn KIH-nya sudah alergi duluan dgn ideologi yang diusung HAMAS yg "kebetulan" mirip dgn ideologi PKS.

79. Lalu apa hubungannya penolakan itu dengan konstelasi politik domestik? Ini terkait dengan dukungan pimpinan DPR yg mendukung usul HAMAS itu.

80. Dgn penolakan itu, pemerintah Jokowi ingin menunjukkan "perlawanan" terhadap pimpinan DPR yang seluruhnya berasal dari partai-partai KMP.

81. Jadi bisa dikatakan penolakan pembukaan kantor HAMAS itu tak lepas dari perseteruan politik domestik antara KMP vs KIH yg mendukung Jokowi.

82. Bila demikian halnya, bagaiamna dengan janji Jokowi yg digembar-gemborkan saat kampanye lalu untuk membela bangsa Palestina? Lupakan itu!!

83. Kembali ke awal, janji2 yg "ujug-ujug" itu hanyalah bualan kosong yang bertujuan meraih simpati publik demi memenangi pilpres. Itu saja!

84. Kalau memang sungguh-sungguh berniat ingin membantu perjuangan bangsa Palestina, gak usah melihat dia dari unsur PLO/FATAH atau HAMAS.

85. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya Indonesia malu dengan Malaysia, bahkan dengan Rusia dan Jerman.

86. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sesungguhnya masih banyak hal yang bisa dilakukan Indonesia utk membantu Palestina.

87. Sejarah mencatat, Palestina adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan RI.

88. Sudah selayaknya, pemerintah Indonesia bisa berbuat lebih banyak utk membantu perjuangan Palestina tanpa takut dgn tekanan AS dan sekutunya.

89. Seharusnya kita amat malu dengan kenyataan ini, tapi mungkin bagi Jokowi hal itu #BukanUrusanSaya !

90. Memandang masalah Palestina hendaknya dgn perpektif yang utuh, jangan cuma membebek dan tunduk pada tekanan negara2 barat pendukung Israel.

91. Demikian kultwit saya kali ini. Semoga meski sedikit dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.

by @SangPemburu99 (3/12/2014)

*piyunganonline

Read More

Pendukung Jokowi Tagih Internet Cepat Seperti Singapura

Ketua Dewan Pengawas LP3ES, Rustam Ibrahim, yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi saat pilpres menagih realisasi internet cepat di Indonesia.

"Bosan tawaran paket2 internetan perusahaan telekomunikasi. Yg saya tunggu kebijakan Menkominfo Rudiantara internet cepat spt Singapura," ujar Rustam Ibrahim melalui akun twitternya @RustamIbrahim, Kamis (4/12/2014).

Seperti diberitakan KOMPAS.com, sehari setelah dilantik menjadi Menkominfo yang baru di Kabinet Kerja Jokowi, Rudiantara, menyatakan internet cepat seperti di negara-negara maju (Seperti Korea, Singapura) menjadi prioritas kerjanya.

"Dua-duanya, kita enggak bisa nunggu, semua menjadi prioritas," ujar Rudiantara (27/10/2014) saat ditanya soal prioritas Kemenkominfo apakah lebih mementingkan internet cepat atau internet yang merata di Indonesia.

Rudiantara mengatakan, sebetulnya internet di Indonesia sudah baik, tetapi masih banyak yang menginginkan kecepatan internet lebih kencang lagi.

"(Internet Indonesia) Baik sebetulnya, hanya kita maunya seperti Korea, kan?" ujar Rudiantara. "Semua bilang pengin merdeka bandwidth, siapa sih yang tidak ingin merdeka?" imbuhnya.

Di Singapura, kata Rudiantara, akses internet internasionalnya mencapai 200 kali dibanding di Indonesia. "Di Singapura itu aksesnya 236 kali per kapita, Indonesia hanya satu koma sekian, hanya sedikit di atas Myanmar," kata Rudi saat itu.

*piyunganonline

Read More

Prioritaskan Pendidikan, Anggaran Kabupaten Serang Dialihkan

SERANG (4/12) - Anggaran belanja modal pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 Kabupaten Serang bertambah. Penambahan tersebut merupakan pengalihan dari anggaran belanja langsung, tidak langsung, dan hibah.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang, Gembong R. Sumedi mengatakan, menindaklanjuti aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Keuangan tentang pembatasan rapat di hotel dan perjalanan dinas, maka belanja pegawai serta barang dan jasa sebagian dialihkan ke belanja modal.
”Belanja modal kita masih banyak, seperti untuk rehab sekolah dan infrastruktur jalan. Terlebih postur belanja pegawai lebih tinggi dari belanja modal,”ujar Sumedi yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (3/12).
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi mengatakan anggaran untuk belanja modal sekurang-kurang 30 persen, agar APBD menggambarkan keberpihakan pada masyarakat. “Ini merupakan upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Serang karena persoalan pendidikan dan sarana prasarana perlu menjadi prioritas,”kata Mansur.
Menurut Mansur, yang juga anggota Fraksi PKS, belanja pegawai dari komposisi 5,7 persen sekitar 0,7 persen atau sekitar Rp 8 miliar dialihkan ke belanja modal. Sedangkan belanja barang dan jasa sebesar 7,5 persen atau sekitar Rp 32 miliar dialihkan ke belanja modal. Sementara itu, belanja hibah dari Rp 41 miliar, yang dialihkan ke belanja modal sekitar Rp 19 miliar.
Begitu juga dengan dana untuk permodalan PD BPR Serang, lanjut Mansur, sekitar Rp 7 miliar dialihkan ke belanja modal. Sedangkan anggaran untuk Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (PDPK) Ciomas sebesar Rp 900 juta dialihkan ke belanja modal.
“Hal (pengalihan anggaran-red) ini dilakukan sebagai efisiensi anggaran dan disesuaikan dengan terbitnya aturan baru dari pemerintah pusat,” jelas Mansur.
Sumber: Humas PKS Banten/http://pks.or.id/content/prioritaskan-pendidikan-anggaran-kabupaten-serang-dialihkan

Read More